melambatnya kinerja PNBP disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp338 triliun per Juli 2024, setara 68,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

Namun, realisasi itu terkontraksi sebesar 5 persen dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp355,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa, menjelaskan melambatnya kinerja PNBP disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas.

Penerimaan SDA migas tercatat sebesar Rp64,5 triliun, terkontraksi 6,4 persen (year-on-year/yoy) akibat penurunan lifting minyak bumi.

Penurunan ini dipengaruhi oleh tertundanya onstream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas juga mengalami kontraksi, yakni sebesar 21,8 persen yoy dengan realisasi Rp68,4 triliun.

Kontraksi SDA nonmigas utamanya dipengaruhi oleh moderasi harga serta penurunan volume produksi komoditas batu bara.

Realisasi PNBP lainnya juga terkontraksi sebesar 10,5 persen yoy dengan realisasi Rp86,2 triliun. Melemahnya kinerja PNBP lainnya disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang yang sejalan dengan moderasi harga dan volume produksi batu bara, serta penurunan setoran PNBP kementerian/lembaga (K/L) akibat tidak berulangnya sejumlah pendapatan di 2024.

Di sisi lain, kinerja kekayaan negara dipisahkan (KND) dan badan layanan umum (BLU) mengalami peningkatan.

Kinerja KND tumbuh 13,4 persen yoy menjadi Rp68,3 triliun, utamanya berasal dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sedangkan kinerja BLU tumbuh 18,2 persen yoy menjadi Rp50,7 triliun. Faktor utama pendorong kinerja komponen ini adalah PNBP BLU pendidikan dan kesehatan serta layanan perbankan BLU yang mengalami peningkatan.

Namun, pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 11,2 persen yoy.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Untuk mendorong peningkatan produksi diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempercepat operasi blok migas skala besar yang selama ini telah ditemukan

Jakarta (ANTARA) - Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan optimalisasi blok-blok besar seperti Blok Cepu dan Blok Rokan bisa menjadi andalan untuk mempertahankan produksi migas nasional.

"Di samping itu, tentu perlu percepatan operasi blok-blok baru yang besar seperti Blok Andaman dan Blok Masela, termasuk dukungan terhadap proyek Indonesia Deepwater Development/IDD," kata Pri Agung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Untuk mendorong peningkatan produksi diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempercepat operasi blok migas skala besar yang selama ini telah ditemukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 635 ribu barel/hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.033 ribu barrel oil equivalent/hari (BOEPD).

Menurut dia, selama ini kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam mengawal operasional sektor hulu migas sudah maksimal.

Hanya saja, tantangan terbesar adalah menemukan lapangan baru sekaligus mempercepat operasinya.

Untuk itu, pengembangan lapangan baru akan sangat membantu peningkatan produksi migas.

Salah satunya, produksi perdana Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 9 Agustus 2024, yang mampu memberikan tambahan produksi hingga 13.300 barel minyak per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengharapkan produksi perdana BUIC akan turut mendongkrak kembali produktivitas minyak di Indonesia yang tengah berada dalam tren penurunan.

Setelah mengebor sejak April 2024 di BUIC, ditemukan kolom minyak yang diperkirakan bisa memproduksi hingga 42,92 juta barel minyak.

Produksi BUIC tersebut semakin menambah jumlah proyek hulu migas yang onstream di 2024 ini menjadi sembilan proyek dari 15 proyek yang ditargetkan.

Sebelum BUIC, sudah ada delapan proyek hulu migas lain yang onstream dengan total belanja modal (capital expenditure) yang digelontorkan mencapai 87,56 juta dolar AS.

Data SKK Migas mencatat delapan proyek yang sebelumnya telah onstream, yaitu Proyek Gas SWPG Debottlenecking (21 April 2024), Proyek Gas Bekapai Artificial Lift (24 Mei 2024), Proyek Minyak OPL Main (29 Mei 2024), Proyek Gas AFCP (11 Juni 2024), Proyek minyak Flowline ASDJ-116X (16 Juni 2024), Proyek Gas Peciko 8B (18 Juni 2024), Fasilitas Kompresor South Sembakung (19 Juni 2024), dan Proyek Gas Dayung Facility Optimization (30 Juni 2024).

Lebih lanjut, Pri Agung menambahkan untuk mendorong percepatan produksi blok-blok migas besar, pemerintah juga perlu memberikan dukungan infrastruktur yang memadai.

Hal itu untuk memastikan distribusi hasil produksi, khususnya gas mampu terserap dengan baik.

"Contohnya, pemerintah perlu menggenjot infrastruktur agar gas yang ada di Jawa Timur bisa mengalir ke Jawa Tengah hingga Jawa Barat, dan bisa diserap secara optimal oleh industri," kata Pri Agung.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga saat ini telah memblokir kegiatan usaha 69 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP ini akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Askolani menjelaskan, sampai saat ini ada 111 perusahaan eksportir yang mendapatkan catatan dari Bank Indonesia (BI). Dari 111 eksportir, sudah ada 43 perusahaan yang menuntaskan kewajibannya sesuai dengan PP DHE.

"Secara konsisten kita lakukan koordinasi dengan Bank Indonesia mengimplementasikan PP DHE, dan ini juga mendukung penguatan cadangan devisa kita sesuai kebijakan PP DHE itu," ujarnya.

Dalam aturan DHE, Pemerintah, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang agar mengawasi pelaksanaan peraturan ini untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.

PP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu Pemerintah saat ini diharapkan dapat diakselerasi oleh pemerintahan mendatang sehingga Indonesia dapat semakin dekat mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Pemerintahan Indonesia sebentar lagi akan genap berusia 10 tahun dan berakhir pada Oktober 2024. Selanjutnya, estafet pemerintahan beralih ke pemimpin baru yang memenangi Pemilihan Umum 2024, yaitu Prabowo Subianto.

Dalam satu dekade Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain, pandemi COVID-19, ketegangan atau konflik geopolitik, perang dagang Amerika Serikat dan China, hingga suku bunga tinggi global untuk waktu yang lebih lama.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia mampu mencatatkan berbagai perkembangan, termasuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, hingga ekonomi tumbuh solid di tengah ketidakpastian global.

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu tantangan dan bencana global yang tidak disangka-sangka berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat internasional. Sektor ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial terguncang hebat karena pandemi. Pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara maju, terpukul telak. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan.

Di tengah gempuran pandemi sejak awal Maret 2020, Indonesia terus berjuang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan masyarakat.

Akibat pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi -2,07 persen pada 2020. Namun, tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk keluar dari zona kontraksi karena segera tumbuh menjadi 3,69 persen pada 2021 di saat masih banyak negara terjebak dalam kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Kinerja ekonomi Indonesia terus melanjutkan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen. Hingga sekarang ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 5 persen.

Program, kebijakan, dan bantuan Pemerintahan Indonesia terus menopang seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan sosial, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan dunia usaha dengan didukung sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia swasta.

Akhirnya, Indonesia mampu bangkit dan pulih dengan cepat sejak dilanda pandemi COVID-19 hingga menorehkan pertumbuhan positif pada tahun-tahun pandemi, bahkan sebelum Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status darurat COVID-19 pada Mei 2023 hingga saat ini.

Salah satu program Pemerintah Joko Widodo untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang dimulai sejak 2020 dan berakhir pada 2022.

Secara umum, terdapat enam kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Anggaran PEN hingga akhir Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Sementara penggunaan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tahun 2022 mencapai Rp396,7 triliun atau 83,9 persen dari Rp472,6 triliun yang telah dianggarkan.

Sejumlah stimulus fiskal juga diberikan Pemerintah, yang meliputi relaksasi di sektor pajak, relaksasi di sektor bea dan cukai, relaksasi sektor perbankan, sektor perdagangan, sektor kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, dan untuk kepentingan UMKM.

UMKM diberi kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM.

Melalui stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, UMKM mendapat fasilitas penundaan sementara pembayaran angsuran atau cicilan pokok serta subsidi pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu atas kredit yang diambil melalui berbagai program seperti BPR, Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, Pegadaian, Koperasi, dan lainnya.

Pemerintah juga memberikan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi.

Sejak diterbitkan pada 2020 hingga berakhir pada 31 Maret 2024, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit tersebut telah mencapai Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.

Ekonomi tumbuh positif

Belum selesai dengan pandemi COVID-19, dunia menghadapi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, kemudian berlanjut lagi dengan konflik-konflik berkepanjangan di Timur Tengah, seperti perang di Suriah dan konflik antara Israel dan Palestina yang memanas. Ketegangan-ketegangan ini tentu berdampak pada perekonomian dunia dan domestik. Rantai pasok terganggu. Harga komoditas terutama energi dan pangan naik. Alhasil, belanja negara pun naik terutama untuk mengimpor komoditas energi seperti minyak bumi.

Dinamika dan ketidakpastian global terus membayangi pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia. Bahkan hingga sekarang, ketidakpastian di pasar keuangan global dan konflik geopolitik belum juga usai.

Di tengah kondisi global tersebut, Indonesia tetap mampu berdaya tahan dan mencatatkan pertumbuhan yang solid saat ini. Pada semester I-2024, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,08 persen year on year (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 diproyeksikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berada pada rentang 5 persen hingga 5,2 persen. Faktor pendorong kinerja ekonomi terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.

Untuk menjaga kinerja konsumsi, Pemerintah akan terus mengarahkan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga stabilitas harga. Kementerian Keuangan juga akan terus mendukung program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, sehingga daya beli tetap terjaga.

Inflasi terjaga

Di tengah fenomena suku bunga global tinggi bertahan untuk waktu yang lebih lama, Indonesia mampu menjaga inflasi terkendali dan masuk dalam kisaran sasaran. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mengalami inflasi sebesar 3 persen (year on year/yoy) pada Juni 2024, dan masih jauh dari target sasaran sebesar 2 persen, inflasi Indonesia turun menjadi 2,51 persen pada Juni 2024.

Selanjutnya, pada Juli 2024 inflasi Indonesia secara tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 2,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09. Angka tersebut menunjukkan inflasi domestik akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025.

Penurunan inflasi dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI).

Ke depan, menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, inflasi IHK 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diproyeksikan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang masuk dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi BI dan Pemerintah Pusat dan daerah.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga

Stabilitas sistem keuangan (SSK) tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan mendukung ketahanan eksternal.

Industri perbankan Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang resilien menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Hal tersebut ditunjukkan dengan likuiditas perbankan triwulan II-2024 tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,36 persen.

Ketahanan sistem keuangan yang kuat ditopang oleh perbankan yang tetap prudent dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dan memitigasi risiko kredit, termasuk risiko dari berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit untuk penanganan pandemi COVID-19.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di level 0,78 persen dan 2,26 persen.

Selain itu, tambahan likuiditas perbankan disiapkan BI dari implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total menjadi Rp280 triliun hingga akhir tahun 2024.

Kebijakan belanja Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan Program Perlindungan Sosial untuk masyarakat rentan diharapkan mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu Pemerintah saat ini diharapkan dapat diakselerasi oleh pemerintahan mendatang sehingga Indonesia dapat semakin dekat mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju pada 2045.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Alhamdullilah empat perusahaan BUMN mendapat pengakuan dari perusahaan global terkemuka di bidang pemasaran dan analitik data, Kantar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, transformasi telah menjadikan empat perusahaan pelat merah diakui secara global.

Hal ini diungkap oleh Erick melalui akun resmi Instagram pribadinya pada Selasa. Ia mengatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) masuk dalam Top 30 Most Valuable Southeast Asian Brands 2024 versi Kantar BrandZ.

"Alhamdullilah empat perusahaan BUMN mendapat pengakuan dari perusahaan global terkemuka di bidang pemasaran dan analitik data, Kantar," ujar Erick.

Erick menyampaikan, pengakuan ini tidak akan bisa didapatkan tanpa transformasi dan kerja keras dari masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut, Ia akan terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini merupakan hasil dari transformasi dan kerja keras kita semua sehingga bisa mendapat pengakuan hingga level Asia Tenggara. Kami ingin terus mendorong BUMN bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

30 Most Valuable Southeast Asian Brands 2024 dirilis oleh perusahaan global terkemuka di bidang pemasaran dan analitik data, Kantar.

Daftar ini mencakup 30 perusahaan Asia Tenggara dengan total brand value mencapai 131,1 miliar dolar AS. Perusahaan Indonesia mendominasi dengan 46 persen dari total 30 perusahaan.

Dari 30 perusahaan, delapan perusahaan berasal dari Indonesia. Kemudian, empat dari delapan perusahaan Top 30 Most Valuable Southest Asian Brand 2024 diisi perusahaan BUMN yakni BRI (2), Bank Mandiri (5), Telkomsel (8), dan BNI (30).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan relaksasi penerapan tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat pada 30 Juni 2026.

Ketentuan relaksasi tersebut tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Saat ini, kita sedang mempercepat pembangunan PLTS-PLTS yang ada di Indonesia dan sudah banyak pula pabrik-pabrik yang sudah berdiri untuk membuat modul surya, baik itu berasal dari modul wiver yang sudah jadi maupun sekarang sudah bukan. Kita sudah memperhatikan bahwa pabrik dalam negeri sudah berupaya sedemikian rupa," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat acara Sosialisasi Regulasi Terkait TKDN Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8/2024), ia mengatakan, hasil evaluasi dengan melakukan beberapa kunjungan ke beberapa produsen modul PLTS, pihaknya berkesimpulan menetapkan tanggal atau batas waktu sesuai di Pasal 19 bahwa semua proyek untuk PLTS yang perjanjian jual belinya itu ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Eniya melanjutkan dalam kurun waktu lima bulan ke depan, proyek PPA-nya ditandatangani sebelum 31 Desember, baru boleh melakukan reform.

"Direncanakan beroperasi secara komersial, COD-nya 30 Juni 2026, tetapi diberikan relaksasi untuk bisa impor sampai 30 Juni 2025. Jadi impornya ini hanya terbatas, yang sudah punya PPA sampai 31 Desember, plus yang boleh impor adalah badan usaha yang punya komitmen untuk membangun pabrik surya di Indonesia," ungkap Eniya.

Pemberian relaksasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

2. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri; dan/atau dan perusahaan industri modul surya luar negeri yang memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

3. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat 31 Desember 2025.

Mengenai komitmen investasi dan kesanggupan penyelesaian produksi dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dari perusahaan industri modul surya dan disampaikan kepada pengguna barang dan jasa dengan tembusan kepada Direktur Jenderal EBTKE, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

"Jika terjadi pelanggaran komitmen berinvestasi, pengguna barang-barang dasar bisa memberikan sanksi administratif berupa penetapan data hitam bagi perusahaan industri modul surya yang gagal memenuhi komitmennya," sebut Eniya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

"Penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Selasa.

Aman menuturkan penerbitan Peraturan OJK (POJK) itu merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK serta menindaklanjuti masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

POJK tersebut mengatur antara lain kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan strategi anti fraud, serta penyampaian laporan kejadian fraud, baik laporan rutin maupun insidental, dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Peraturan itu juga mengatur kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.

Pedoman penerapan strategi anti fraud dalam ketentuan tersebut ditujukan untuk dapat mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah, namun juga mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.

Adapun jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan atau konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, dan atau pemerasan.

Penyalahgunaan aset meliputi penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan, dan atau penyalahgunaan aset lainnya.

Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan kekayaan bersih dan atau pendapatan bersih, atau mengurangi kekayaan bersih dan atau pendapatan bersih.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat seiring dengan optimisme pelaku pasar terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).

IHSG ditutup menguat 59,01 poin atau 0,81 persen ke posisi 7.356,64. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,30 poin atau 0,47 persen ke posisi 912,50.

“Bursa regional Asia cenderung bergerak menguat saat pelaku pasar mulai mengukur prospek pemangkasan suku bunga The Fed sehubungan dengan rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu waktu setempat," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Pasar juga mempertimbangkan risk-off investor di tengah gejolak geopolitik wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan akan semakin memanas.

Singapura melaporkan ekonominya tumbuh 2,9 persen pada kuartal II-2024, sejalan dengan estimasi konsensus pasar, ditopang ekspor yang tumbuh 2,0 sampai 3,0 persen pada tahun ini, dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya sebesar 1,0 sampai 3,0 persen, didukung oleh kekuatan dalam perdagangan grosir, keuangan dan asuransi, serta sektor informasi dan komunikasi.

Dari dalam negeri, IHSG menguat tampaknya ditopang oleh aliran dana masuk investor asing, yang memberikan dampak positif terhadap minat investor asing untuk berinvestasi, sehingga memberikan katalis positif pada nilai rupiah dan juga IHSG, yang tidak terlepas dari solidnya ekonomi dalam negeri.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pada periode 5 hingga 9 Agustus 2024, aliran modal asing masuk di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 1,62 triliun. Dana asing masuk dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar saham.

Pencapaian ini merupakan bentuk upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Dengan masuknya dana asing dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi Indonesia mengalami penurunan.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang konsumen non primer sebesar 3,03 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 2,45 persen dan 2,14 persen.

Sedangkan, satu sektor terkoreksi yaitu sektor industri yang minus sebesar 0,37 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu WTON, WEGE, WIKA, PTPP dan ADHI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni GRIA, MOLI, AIMS, DART dan HELI.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.025.092 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,65 miliar lembar saham senilai Rp8,57 triliun. Sebanyak 332 saham naik 230 saham menurun, dan 224 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 1.168,80 poin atau 3,34 persen ke 36,193,80, indeks Hang Seng menguat 62,41 poin atau 0,36 persen ke 17.174,06, indeks Shanghai menguat 9,75 poin atau 0,34 persen ke 2.867,94, dan indeks Strait Times menguat 23,19 poin atau 0,72 persen ke 3.258,57.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kalau bea masuk dia relatif masih tumbuh sudah mulai bagus, tapi tumbuhnya tipis di 2,1 persen. Ini terutama untuk nilai impor yang naik meskipun rata-rata tarif kita kan menurun kecuali kalau kita melakukan beberapa tarif untuk proteksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juli 2024 mencapai Rp154,4 triliun atau tumbuh 3,1 persen secara tahunan (yoy).

Realisasi tersebut telah mencapai 48,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dengan didorong pertumbuhan seluruh jenis penerimaan.

Sri Mulyani merinci, untuk bea masuk, negara mendapat Rp29 triliun atau tumbuh 2,1 persen (yoy).

“Kalau bea masuk dia relatif masih tumbuh sudah mulai bagus, tapi tumbuhnya tipis di 2,1 persen. Ini terutama untuk nilai impor yang naik meskipun rata-rata tarif kita kan menurun kecuali kalau kita melakukan beberapa tarif untuk proteksi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.

Menkeu menjelaskan, pertumbuhan bea masuk dipengaruhi oleh kenaikan impor 2,5 persen (yoy) meskipun tarif efektif menurun.

Hal ini disebabkan penurunan penerimaan dari komoditas utama seperti gas, kendaraan dan suku cadang kendaraan. Selain itu, pertumbuhan juga dipengaruhi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Kemudian dari segi bea keluar, pemerintah mencatat penerimaan sebesar Rp9,3 triliun atau tumbuh 58,1 persen (yoy).

Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh bea keluar tembaga yang tumbuh signifikan 928 persen (yoy) dengan share dari total bea cukai mencapai 76,5 persen. Hal ini dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga.

“Ini karena Newmont, Amman, dan Freeport. Mereka diperbolehkan untuk ekspor tapi mereka harus menyelesaikan smelter dengan harus membayar bea keluar yang lebih tinggi. Ini menyebabkan penerimaan kita tinggi. Jadi memaksa mereka hilirisasi dan mereka sudah melakukan, namun belum selesai, namun mereka harusnya waktu itu sudah ada deadline-nya,” kata Bendahara Negara itu.

Bea keluar produk sawit turun 60 persen (yoy) dipengaruhi penurunan rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) 2024 sebesar 5,91 persen (yoy). Penurunan volume ekspor produk sawit tercatat sebesar 15,48 persen (yoy) dari 24,01 juta ton menjadi 20,29 juta ton.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan penerimaan dari segi cukai yang tercatat Rp116,1 triliun atau tumbuh 0,5 persen (yoy).

"Untuk cukai ada sedikit positif sesudah mengalami negatif growth terus, karena kita memang menaikkan bea cukai itu adalah untuk mendukung penurunan produksi rokok, tapi kita lihat ada kenaikan yaitu 111,3 triliun. Itu yang kita kumpulkan tumbuh 0,1 persen. Tapi yang naik adalah golongan II dan gol III," tutur Sri Mulyani.

Ia merinci, untuk cukai harga tembakau tercatat sebesar Rp111,3 triliun, tumbuh tipis 0,1 persen (yoy) dipengaruhi kenaikan produksi utamanya golongan II dan III.

Cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat sebesar Rp4,6 triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri.

Sementara cukai Etil Alkohol (EA) tercatat sebesar Rp80,4 miliar, atau tumbuh 21,8 persen sejalan dengan kenaikan produksi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Namun kemarin dengan data yang muncul labor market agak soft mereka khawatir akan terjadi hard landing.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga saat ini perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian, terutama dari timbulnya potensi resesi di Amerika Serikat (AS).

Ekonomi AS terindikasi mengalami pelemahan hingga risiko resesi, ditambah dengan sentimen yang memproyeksikan Bank Sentral AS atau The Fed akan menunda pemangkasan suku bunga acuan.

“Dengan kejadian terbitnya data labor (tenaga kerja) di AS yang kemudian memperkirakan akan terjadi resesi, kemudian reaksi market yang sedemikian volatile-nya mengharapkan tentu dalam hal ini ekspektasinya Fed Fund Rate akan turun dan bahkan ada yang berspekulasi akan ada pertemuan emergency sebelum September. Ternyata belum terjadi, ini menandakan market begitu cepat berubah dari sisi psikologis berdasarkan issuance data yang terjadi dan dampaknya luar biasa besar,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa.

Saat ini The Fed masih menahan suku bunga acuannya di level 5,25-5,50 persen. Dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi beserta tingkat pengangguran AS yang naik tipis menjadi 4,0 persen, Pemerintah AS khawatir akan mengalami hard landing.

Sri Mulyani menjelaskan, volatilitas perekonomian domestik AS menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global terus berlanjut.

Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja AS terakhir, para pemberi kerja AS menambahkan 272.000 pekerjaan pada Mei 2024, lebih tinggi dari yang diperkirakan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,0 persen.

“Namun kemarin dengan data yang muncul labor market agak soft mereka khawatir akan terjadi hard landing. Inilah yang terjadi pada Minggu lalu yang menjelaskan volatilitas yang cukup besar dari sisi perekonomian AS yang berpengaruh getarannya ke seluruh dunia," ujar Bendahara Negara itu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan tidak hanya di AS, Eropa hingga China juga tengah mengalami pemulihan ekonomi yang masih lemah dan rentan (fragile). Prospek pertumbuhan ekonomi China melemah di tengah krisis sektor properti serta mengingat situasi tensi dagang dengan AS.

Sementara, katanya lagi, meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah dan Rusia-Ukraina semakin memperparah pertumbuhan ekonomi global yang kian melemah.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2024 yang sebesar 5,05 persen secara tahunan (year on year/yoy) masih lebih baik dibandingkan negara lain, seperti China hingga Korea Selatan (Korsel).

Pertumbuhan ekonomi China tercatat 4,7 persen (yoy), Singapura (2,9 persen), Korea Selatan (2,3 persen), dan Meksiko (2,24 persen).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Keberhasilan dan keberanian dari negara-negara tersebut harus kita tiru

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah segera turun tangan dengan mengambil kebijakan tegas untuk melindungi industri keramik dalam negeri, mengingat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Juli 2024 turun ke fase kontraksi yakni di angka 49,3 poin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024