IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Direktur Pemasaran Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) menurunkan tarif anti dumping ekspor udang Indonesia menjadi 3,9 persen.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah Indonesia terbukti tidak memberikan subsidi untuk produk udang ekspor.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima petisi dari asosiasi pelaku usaha udang AS (American Shrimp Processors Association/ASPA) pada 25 Oktober 2023, atas tuduhan Countervailing Duties (CVD) & Anti-Dumping Udang Beku.

Dalam paparannya, Erwin menegaskan berdasarkan hasil investigasi US Departement of Commerce (USDOC) dan US Internasional Trade Commisions (USITC) terhadap industri udang nasional Indonesia tidak terbukti melakukan dumping atau subsidi.

“Setelah dilakukan investigasi, AS menerbitkan pre-eleminary pada Maret kemarin Indonesia mendapatkan status de-minimis atau tidak dikenai tuduhan melakukan dumping atau subsidi dari pemerintah untuk produk udang ekspor,” ujar Erwin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Erwin melanjutkan, keputusan tersebut juga berhasil menurunkan tarif bea masuk anti dumping terhadap ekspor udang Indonesia ke AS. Dalam pembaharuannya, lanjut Erwin, AS memutuskan menurunkan tarif bea masuk anti dumping dari 6,3 persen ke 3,9 persen.

“Pada 22 Oktober, USDOC menerbitkan final determination atas ekspor udang kita, bahwa tidak terbukti kembali de-minimis yang artinya 0 persen udang ekspor kita tidak mendapatkan subsidi. Jadi, tarif anti-dumping kita diturunkan dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan, Indonesia merupakan eksportir udang dengan target pasar terbesar ke Amerika Serikat. Total ekspor udang RI ke AS mencapai 64,3 persen dari total ekspor udang Indonesia.

Kendati demikian, ekspor udang RI mengalami penurunan signifikan sebesar 19,8 persen pada 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ekspor udang Indonesia juga masih dominan dikirim dalam bentuk beku, yaitu sebesar 64,5 persen.

(Febrina Ratna)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komoditas udang asal Indonesia tengah menghadapi tuduhan pelanggaran anti dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana mengatakan imbas dari tuduhan itu udang RI yang akan masuk ke Negara Paman Sam dikenai pungutan tambahan sebesar 3,9%.

Walau begitu, Erwin menjelaskan pengenaan bea anti dumping ini sudah turun dari keputusan US Department of Commerce (USDOC) pada Maret lalu yang sebesar sebesar 6,3%.

"Pada tanggal 23 Oktober USDOC menerbitkan kembali penentuan akhir terhadap tuduhan anti dumping dan kita turun dari 6,3% menjadi 3,9%," jelas Erwin dalam konferensi pers di KKP, Senin (28/10).

Lebih lanjut, dalam putusan akhir itu USDOC juga tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi atau CVD bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor ke AS.

"Ini capaian dari sinergi teman teman asosiasi, teman teman Kementerian Perdagangan dan KBRI DC dalam proses hearing bersama USDOC," tambahnya.

Meski demikian, Erwin mengatakan perjuangan untuk bebas dari dua tuduhan atas komoditas unggulan Indonesia belum berakhir.

Saat ini, pemerintah dan para asosiasi masih menunggu kajian dari dampak ekonomi putusan USDOC yang dilakukan oleh The International Trade Commission (USITC).

Pihaknya masih berharap dalam putusan akhir yang dilakukan oleh lembaga itu, Indonesia tetap terbukti tidak melakukan CVD dan dibebaskan dalam pengenaan bea masuk anti dumping udang ke AS.

"Final keputusan akan disampaikan USITC 5 Desember dan pengenaan dumping dan CVD akan dikenakan 12 desember 2024," jelasnya.

Sebelumnya KKP membeberkan Indonesia menghadapi tuduhan antidumping dan countervailingduties terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS. Tuduhan ini dikirim dalam petisi dari American Shrimp Processors Associaton (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Periode investigasi untuk tuduhan dumping dilakukan dengan menyelidiki data perdagangan 1 Januari 2022-Desember 2022. Sedangkan untuk tuduhan CVD dengan menginvestigasi data perdagangan periode 1 September 2022-31 Agustus 2023.

Komoditas yang diselidiki adalah udang beku hasil budi daya (produk utuh atau tanpa kepala dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, dan diproses dalam bentuk beku).

Dua pelaku usaha atau eksportir Indonesia sebagai mandatory responden yakni PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT First Marine Seafood (FMS) kemudian dipilih Departemen Perdagangan AS (U.S. Department of Commerce) dalam penyelidikan ini.

Indonesia kemudian terbukti tidak melakukan subsidi dalam hasil keputusan sementara terkait dengan penyelidikan AD dan CVD yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS, pada 25 Maret 2024.

Terkait dengan penyelidikan AD, pada 23 Mei 2024 Departemen Perdagangan AS menerbitkan hasil keputusan sementara yang menyatakan bahwa margin dumping FMS sebesar 6,3%. Berdasarkan regulasi AS, FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya akan dikenakan tarif bea masuk AD 6,3%.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kabar terbaru mengenai tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan final determination diterbitkan pada 22 Oktober 2024. Hasilnya, untuk CVD, Indonesia tetap deminis. Artinya, pemerintah tidak melakukan subsidi terhadap ekspor udang ke AS. Sementara untuk bea masuk anti dumping, tarifnya turun dari 6,3% jadi 3,9%.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya, jadi 0 persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Jadi, ini merupakan hasil capaian dari tentunya sinergi dari teman-teman asosiasi, juga dengan teman-teman kementerian perdagangan dan teman-teman dari KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hiring yang dilaksanakan bersama dengan USDOC," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan pada tanggal 23 Mei lalu, USDOC mengeluarkan preliminary determination khusus untuk anti-dumping. Atas tuduhan tersebut, Indonesia mendapatkan 2 mandatory untuk tarif anti-dumping, yakni tarif 0% untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3% untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan perusahaan eksportir udang lainnya.

Sementara, hasil dari final determination pada tanggal 22 Oktober, Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan tarif anti-dumping turun dari 6,3% menjadi 3,9% bagi PT FMS dan perusahaan eksportir udang lainnya dan tarif 0% untuk BMS.

Namun, hasil ini belum berakhir. Sebab, masih menunggu hasil kajian dari US International Trade Commission (USITC) yang masih berlangsung. Lembaga tersebut bertugas untuk mengkaji injury ataupun dampak ekonomi di domestik AS.

"Dan pengumuman akan final akan disampaikan oleh US ITC per tanggal 5 Desember dan pengenaan untuk anti-dumping ataupun CVD dan duties-nya itu akan dikenakan di tanggal 12 Desember," jelasnya.

Dia pun berharap tarif CVD Indonesia tetap deminis dan tarif bea masuk anti dumping disamaratakan menjadi bebas bea masuk.

Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - ANKARA. Turki telah mengenakan bea masuk antidumping pada beberapa produk baja yang diimpor dari Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Hal ini merupakan keputusan yang dipublikasikan pada Lembaran Negara Turki Jumat (11/10).

Sebuah penyelidikan terhadap impor baja canai panas menyusul banding produsen lokal menunjukkan bahwa dugaan dumping baja dari Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang mengancam akan merusak produksi dalam negeri.Penerapan bea masuk ini dilakukan untuk mencegah persaingan tidak adil setelah banding dari produsen dalam negeri tahun lalu.

Bea masuk yang dikenakan pada impor dari Tiongkok berkisar antara sekitar 15% hingga 43%, dan tarif yang dikenakan pada impor dari Rusia, India, dan Jepang berkisar antara 6% hingga 9%. Prosentase tersebut didapatkan dari hargaharga biaya, asuransi, dan angkutan (CIF).

Keputusan Ankara muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa terkait tarif pada kendaraan listrik, brendi, dan barang-barang lainnya serta menyusul keluhan Tiongkok kepada Organisasi Perdagangan Dunia tentang bea masuk yang dikenakan pada kendaraan listrik Tiongkok yang masuk ke Turki.

China mengenakan bea masuk antidumping sementara terhadap brendi impor asal dari Uni Eropa (UE).

Kebijakan ini dikenakan hanya beberapa hari setelah Uni Eropa memutuskan untuk mengenakan tarif impor pada kendaraan listrik (EV) buatan China.

Ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian karena harga di negara asal produk tersebut lebih mahal.

Kementerian Perdagangan China menyatakan penyelidikan awal menunjukkan adanya praktik dumping brendi asal Eropa yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi industri domestik China.

"Dumping brendi dari UE telah mengancam kerugian signifikan terhadap sektor kami," ungkap Kementerian Perdagangan China, dikutip Reuters, Selasa (8/10).

Kementerian China juga mengungkapkan penyelidikan serupa terhadap produk-produk lain dari Uni Eropa, termasuk daging babi. Mereka menegaskan keputusan mengenai penyelidikan ini akan dibuat secara objektif dan adil.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Perancis menganggap langkah China ini tidak dapat dipahami dan melanggar prinsip perdagangan bebas. Perancis juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komisi Eropa guna membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mulai 11 Oktober, importir brendi dari Eropa harus membayar deposit hingga 39 persen dari nilai impor, yang biasanya meningkatkan harga brendi di pasar China hingga 20 persen menurut analis dari Jefferies.

"Langkah ini menunjukkan bahwa China bertekad untuk membalas keputusan Eropa terkait tarif EV China," ungkap kelompok produsen cognac Perancis, BNIC.

Perancis dipandang sebagai sasaran utama penyelidikan ini karena dukungan negara tersebut terhadap pengenaan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal China. Pengenaan bea masuk tambahan ini bakal menyasar brendi ternama asal Perancis seperti Hennessy dan Remy Martin.

Ekspor brendi Perancis ke China mencapai US$1,7 miliar atau senilai dengan Rp26,6 triliun (kurs 15.670 per dolar AS) pada 2023, mencakup 99 persen dari total impor brendi ke China.

Langkah ini membuat saham-saham perusahaan barang merah Perancis terpukul. Saham LVMH, pemilik Hennessy, turun 4,9 persen sementara saham Remy Cointreau jatuh 8,7 persen.

Remy Martin, yang memiliki eksposur besar di pasar China, diperkirakan akan mengalami penurunan penjualan hingga 6 persen. China adalah pasar ekspor cognac terbesar kedua setelah Amerika Serikat, tetapi merupakan wilayah yang paling menguntungkan bagi industri ini.

Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut tindakan China sebagai 'pembalasan murni' atas keputusan Uni Eropa.

"Tarif terhadap EV China diperlukan untuk menjaga persaingan yang adil," tegas Macron.

Sementara itu, diskusi lebih lanjut antara otoritas China dan UE mengenai tarif dan perdagangan masih berlangsung, meskipun hasilnya belum pasti.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kinerja ekspor Indo American Seafood (ISEA) pada semester I 2024 mengalami penurunan. Ini terjadi akibat kebijakan anti dumping dari Amerika Serikat.

Penurunan kinerja ekspor ini juga sejalan dengan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebutkan bahwa ekspor komoditas udang nasional pada semester I-2024 mencapai US$ 0,76 miliar atau 760 juta. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,6% secara tahunan (year on year).

Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis ISEA, Ibnu Surya Ramadhan perusahaan mencatat bahwa penjualan udang ke pasar Jepang meningkat 10%, sementara ke Amerika Serikat turun sekitar 5%.

"Kinerja Ekspor ISEA di semester I tahun 2024 sedang mengalami penurunan, yang disebabkan utama nya adalah efek dari kebijakan anti dumping yang di berlakukan Amerika Serikat," kata Ibnu kepada KONTAN, Rabu (11/9).

Untuk mengatasi penurunan ini, emiten manufaktur produk olahan udang tersebut berencana meningkatkan utilisasi kapasitas produksi hingga 90% dan melakukan inovasi melalui budidaya dan kegiatan retail.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan bisnis matching ke Jepang untuk mendorong penjualan. Harapannya ini bisa meningkatkan pemesanan serta menambah item pesanan udang yang dipesan. Kemudian ISEA juga akan membuka peluang daerah baru ke pasar Eropa, China dan negara-negara timur tengah.

Khusus untuk pasar Amerika Serikat, ISEA juga menambah produk value added, memperluas pemasaran produk lokal, dan meningkatkan kapasitas budidaya tambak.

Jumlah budidaya tambah sendiri juga terus ditingkatkan. Dari 25 kolam sebesar 20 ton dengan luasan 7,3 hektar pada 2023, ISEA kini memiliki 33 kolam. Targetnya tahun 2025 bisa bertambah menjadi 40 kolam dengan produksi yang diperkirakan meningkat lebih dari 75%.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah segera menyelamatkan industri keramik dalam negeri. Caranya, dengan menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal Tiongkok.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, pihaknya telah menyurati Meteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait BMAD untuk ubin keramik impor asal Tiongkok.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah lebih dari 30 hari sejak tanggal Surat Keputusan Meteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," jelas Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Edy mengatakan tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional yang menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus yang mengalami kontrakasi," tambahnya.

Adapun dampak negatif dan kerugian sangat jelas antara lain, pertama, terjadinya penurunan tingkat utilisasi produk keramik nasional pada semester I-2024 yang hanya mampu beroperasi di level 62%, turun dibandingkan 2023 sebesar 69%, dan 2022 sebesar 78%.

Kedua, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar USD 1,24 miliar (2028 - 2023) yang semestinya tidak perlu terjadi karena industri keramik nasional memiliki kapasitas produksi 625 juta m2 per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Ketiga, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya, sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

Keempat, angka volume impor dari Tiongkok semester I - 2024 ini naik kembali sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta m2.

Edy menyebut bahwa lambannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angra rata-rata impor sebelumnya setelah diberitakan besaran BMAD oleh Menteri Perdagangan di berbagai media di awal Agustus lalu.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40% -50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan," tutur Edy.

Meski demikian, Asaki tetap memiliki optimisme bahwa kapasitas utilisasi keramik nasional tahun ini dapat segera membaik dan bangkit kembali jika PMK BMAD dikeluarkan dalam waktu singkat, dengan tingkat utilisasi tahun 2024 ini bisa berada di level 65% - 67%, meskipun tetap di bawah target tahun 2024 sebesar 70%.

"Asaki menargetkan tingkat utilisasi produksi nasional bisa mencapai 80% di tahun 2025 dan di atas 90% di tahun 2026, jika besaran BMAD ubin keramik asal Tiongkok di kisaran 70% - 80%," tutup Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan, tuduhan anti-dumping ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi mengancam puluhan ribu petambak udang dan ratusan ribu pekerja tambak udang di Tanah Air.

Selain itu, tuduhan tersebut juga memberikan dampak terhadap industri pengolahan udang yang mempekerjakan mayoritas perempuan.

"Itu adalah yang menjadi konsentrasi kita semua. Akan terdampak kepada 46.590 petambak di Indonesia. Kemudian juga ratusan ribu orang yang berkaitan dengan industri ini. Ini yang harus selalu kita perjuangkan dan menjadi concern kami," ujar Budi dalam keterangan pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Kamis (2/9/2024).

"Kemudian akan terdampak pada 403 unit pengolah udang yang mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja. Di mana 70 persen yang bergerak di industri ini adalah kaum perempuan," lanjutnya.

Selain itu, anti-dumping yang dituduhkan itu pun akan mengubah sistem pengiriman ekspor udang.

Yang mana pihak eksportir Indonesia nantinya akan menanggung seluruh biaya pengiriman sampai ke tempat tujuan ditambah dengan biaya anti-dumping.

Sebagai informasi, Indonesia menghadapi tuduhan anti-dumping dan counterveiling duties (CVD) atau subsidi terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS.

Tuduhan itu disampaikan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

Tuduhan CVD tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga Vietnam, Ekuador dan India. Sementara itu, tuduhan anti-dumping ditujukan kepada Indonesia dan Ekuador.

Terkait dengan tuduhan ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat atau United States Department of Commerce (USDOC) telah mengeluarkan keputusan sementara. Yakni, pemerintah Indonesia dinyatakan tidak terbukti melakukan subdisi atau CVD.

Kemudian terkait dengan tuduhan anti-dumping, pada tanggal 23 Mei Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga menerbitkan hasil keputusan sementara.

"Yang menyatakan bahwa margin dumping oleh PT Bahari Makmur Sejati itu sebesar 0 persen dan PT First Marine Seafood itu sebesar 6,3 persen," kata Budi Sulistyo pada Senin.

"Berdasarkan regulasi di Amerika maka PT First Marine Seafood dan seluruh eksportir udang Indonesia lainnya dikenakan tarif bea (bea masuk anti-dumping) 6,3 persen," lanjutnya.

Untuk diketahui, PT Bahari Makmur Sejati dan PT First Marine Seafood merupakan dua pelaku usaha yang dipilih oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat sebagai mandatory responden untuk investigasi dari tuduhan anti-dumping dan CVD yang diajukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) membeberkan terdapat rekomendasi perlindungan dumping produk Polietilrna Tereftalat (PET) yang masih terabaikan selama 7 tahun terakhir dan memengaruhi industri dalam negeri.

Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan rekomendasi tersebut tak dihiraukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun praktik dumping telah rampung oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI) sejak 2017.

"Rekomendasi KADI sudah menyebutkan adanya dumping di perusahaan-perusahaan Korea, Malaysia dan China dengan margin dumping sebesar 3%—26% untuk produk PET," ujar Farhan dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Terbengkalainya rekomendasi antidumping PET menjadi sorotan setelah Kemenkeu memperpanjang BMTP utk produk kain baru-baru ini.

Ketentuan ini tertuang dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbit pada 23 Juli 2024, dengan nomor PMK 48 dan 49, dan akan berlaku selama 3 tahun.

Sebelumnya, aturan safeguard kain yang tertuang pada PMK No 55/2020 berakhir pada November 2022. Aturan ini ada di meja Menteri Keuangan selama hampir 2 tahun.

"Kami juga dapat informasi bahwa 4 periode Menteri Perdagangan juga sudah menyurati bu Sri Mulyani, mulai dari periode Pak Enggar hingga Pak Zulhas sekarang masih belum adanya kejelasan. Industri PET seperti dibiarkan mati oleh Menteri Keuangan,” terangnya.

Untuk diketahui, kondisi industri PET ini dalam keadaan genting lantaran tak sedikit pabrikan yang mulai mematikan mesinnya. Penyebabnya tak lain serbuan produk impor yang membuat industri PET tidak berdaya saing.

Farhan menerangkan bahwa selama 7 tahun impor PET sangat besar, bahkan konsumsi PET di Indonesia 60%—70% dari produk impor dengan harga murah.

"Diskusi-diskusi mengenai industri PET dengan pemerintah juga sudah kita lakukan, namun memang kita tidak didengar oleh bu Sri Mulyani," kata dia.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa negara-negara lain sudah menerapkan antidumping PET ini untuk melindungi industri dalam negerinya seperti Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

"Baru-baru ini Malaysia yang tuduh Indonesia dan China melakukan dumping. Kami juga dibantu oleh Kementerian Perdagangan untuk membuktikan kita tidak melakukan dumping. Saya juga tidak paham mengapa pasar kita seperti dibuka begitu saja supaya industrinya tidak bisa tumbuh," tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah lebih memperhatikan industri PET didalam negeri. Kondisi industri PET tinggal menunggu waktu dan harus diselamatkan segera.

"7 tahun industri PET berteriak. Ini harus segera diselamatkan. Jika tidak, mungkin angka PHK dari sektor manufaktur akan lebih besar lagi kedepannya," pungkasnya.

Keberhasilan dan keberanian dari negara-negara tersebut harus kita tiru

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah segera turun tangan dengan mengambil kebijakan tegas untuk melindungi industri keramik dalam negeri, mengingat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Juli 2024 turun ke fase kontraksi yakni di angka 49,3 poin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebut penerapan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya masih perlu pengawasan. Hal itu didorong masih adanya celah-celah produk impor ilegal yang masuk ke dalam negeri.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan mengungkapkan kebijakan-kebijakan ini dierapkan karena adanya sebuah persoalan. Meski begitu guna dapat benar-benar terlaksana, bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). masih perlu pengawasan.

"Sekarang persoalannya bagaimana ketika kita benar-benar menegakkan ini, karena selama ini kan banyak aturan tapi masih selalu dicari celah untuk melanggarnya," jelas Adie pada Diskusi Publik secara daring, Kamis (8/8).

Menurut Adie, adanya BMTP maupun BMAD ini menjadi obat bagi pelaku industri yang saat ini sedang tertekan. Ia pun berharap dengan adanya hal tersebut dapat membantu industri khususnya teksti untuk kembali bangkit.

"Tapi Kembali lagi, masih sangat perlu pengawasan, berkaca dari yang sudah-sudah meski sudah adanya aturan nyatanya masih adanya praktik impor borongan, atau juga masih ada Pelabuhan tikus yang belum terawasi," ungkapnya.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Farhan Aqil Syauqi juga mengatakan BMAD memang perlu untuk diterapkan. Meski begitu menurutnya adanya aturan tersebut juga harus diiringi dengan penegakan hukum.

"Perlu juga adanya penegakan hukum, jadi harus benar-benar ditindak oknum yang memang tidak memberikan profit terhadap negara, tidak memberikan biaya masuknya untuk kalau mereka mau impor, kemudian mereka pakai celah-celah seperti impor borongan, dan melobby orang-orang yang ada di pelabuhan, tentunya ini yang perlu ditindak secara hukum," ujarnya.

Farhan juga berharap pada kinerja satgas impor ilegal bisa lebih optimal. Ia menyebutkan satgas ini harus benar-benar bisa mengungkapkan hingga melakukan penangkapan pada oknum yang terlibat.

"Harapannya bisa seperti 2017 lalu dimana impor Borongan ini dihentikan," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan dua aturan terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024. Kedua aturan tersebut merupakan perpajangan dari aturan BMTP yang sudah berlaku sejak 2020 dan 2021 tetapi masa berlakunya berakhir pada tahun 2024.