JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya, batas waktu penempatan DHE akan diperpanjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai memperpanjang batas waktu penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan mengurangi likuditas perusahaan.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan, memperpanjang batas waktu penempatan DHE SDA akan berpengaruh pada perputaran cash flow yang ujungnya perusahaan harus menyediakan dana tambahan (bridging fund) untuk menutupi kekurangan.

"Jadi kami berharap ada penyesuaian skema juga atas perpanjangan batas waktu tersebut," ungkap Chandra kepada Kontan, Selasa (5/11).

Chandra memahami kebijakan perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Namun yang perlu dipahami dari sisi pelaku usaha juga bahwa tidak semua usaha mendapatkan profit 30% seperti ketentuan minimal penempatan DHE. Dana hasil ekspor tersebut harus diputar lagi dipakai untuk belanja modal, membayar bunga pinjaman dan biaya lainnya untuk mendukung kegiatan usaha.

Di sisi lain Chandra menamahkan saat ini insentif yang diberikan antara lain suku bunga premium bagi penempatan DHE SDA. Tentunya akan membantu pelaku usaha jika diberikan juga kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif.

"Jadi itu insentif yang mungkin bisa diberikan selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak yang lebih besar," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan kembali merevisi aturan DHE SDA.Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto meminta agar regulasi devisa hasil ekspor (DHE) untuk kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam (SDA) segera direvisi.

Permintaan kepala negara dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menyebut, revisi aturan tersebut mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban eksportir dalam menyimpan DHE SDA

“Terkait DHE, PP (peraturan pemerintah) itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Lantaran aturan masih digodok, Airlangga belum dapat menjelaskan secara perinci. Dia juga tidak bisa mengungkapkan berapa lama persisnya waktu yang diperpanjang untuk kewajiban eksportir dalam menyimpan DHE SDA.

Kendati demikian, Airlangga memastikan waktu yang diatur akan jauh lebih lama dari ketentuan saat ini. Dia berjanji bakal mengumumkan hasilnya, jika regulasi yang dimaksudkan telah rampung.

“Jadi kami sedang persiapkan PP-nya dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kami akan tunjukkan. Lebih lama, tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” katanya.

DHE SDA saat ini diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2023. Di dalamnya disebutkan bahwa menaruh DHE hasil SDA pada sistem keuangan minimal tiga bulan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dikatakan bahwa PP 36 Tahun 2023 bisa meningkatkan investasi dan kualitas SDA, termasuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Pemerintah kini tengah membidik potensi SDA dari empat sektor, yakni pertambangan, perkebunan, perhutanan, perikanan mencapai USD203 miliar atau sebesar 69,5 persen dari total ekspor. Dengan ketentuan DHE SDA, minimal 30 persen dari USD203 miliar itu nilainya USD60 miliar dalam setahun.

(Ahmad Islamy Jamil)

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

PT Brantas Abipraya (Persero) menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang meraih penghargaan di Asian Water Awards 2024. Pada ajang ini, Brantas Abipraya meraih penghargaan Water Company Excellence in Asia atas komitmen dalam mengelola sumber daya air (SDA) dengan inovasi terbaik.

"Selama hamper 44 tahun berdiri, Brantas Abipraya membangun infrastruktur nasional, pencapaian sebagai Water Company Excellence in Asia ini merupakan wujud komitmen kami dalam membangun infrastruktur SDA, hingga saat ini sudah berhasil menyelesaikan pembangunan lebih dari 40 bendungan di Indonesia," ujar Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Selain bendungan, Brantas Abipraya juga membangun infrastruktur air lainnya seperti irigasi, instalasi pengolahan air, sistem penyediaan air minum (SPAM), tanggul pengaman pantai hingga embung.

Selain menyabet penghargaan Water Company Excellence in Asia, Brantas Abipraya juga mengantongi penghargaan Sustainable Water Infrastructure Project - Ciawi Dry Dam in Asia di ajang tersebut.

"Alhamdulillah, Proyek Bendungan Kering Ciawi yang telah dituntaskan Brantas Abipraya ini diakui atas kontribusinya dalam menciptakan infrastruktur air yang berkelanjutan, serta mendukung Program SDGs," ungkap Sugeng.

Brantas Abipraya turut mendukung program SDGs, di antaranya mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi layak, dan penanganan perubahan iklim melalui pembangunan Bendungan Kering Ciawi. Terletak di Desa Cipayung, Desa Gadog, dan Desa Sukakarya di Kecamatan Megamendung serta Desa Kopo di Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, bendungan ini mampu mengendalikan banjir di 12 kelurahan di Jakarta.

Bendungan Ciawi memiliki kemampuan untuk menampung air dengan volume hingga 6 juta meter kubik. Dengan luas genangan bendungan sekitar 39,40 hektare, bangunan Bendungan Ciawi didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta.

Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi diharapkan akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Bendungan ini juga diharapkan mampu menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

"Bendungan Ciawi ini merupakan bendungan kering pertama di indonesia, bendungan ini berbeda dari bendungan pada umumnya. Jika biasanya setelah beroperasi bendungan akan menampung air dan membentuk danau di bagian hulu, untuk Bendungan Ciawi nantinya air hanya akan sekedar lewat," kata Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana.

Ketika kondisi biasa atau tidak banjir, lanjut Dian air mengalir seperti biasa. Pada saat tidak banjir, bendungan ini tidak terisi air, kering sehingga dinamakan bendungan kering.

Hadirnya bendungan ini juga menjadikan Brantas Abipraya meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pelaksana pembangunan bendungan kering pertama di Indonesia, Bendungan Ciawi. Bendungan Ciawi akan difungsikan sebagai penahan laju aliran air saat banjir di Sungai Ciliwung.

Bendungan ini nantinya akan menampung air pada saat musim hujan saja, dan kering ketika musim kemarau tiba. Sehingga, pada periode curah hujan tinggi bendungan ini akan mampu menahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol.

Dian menyampaikan Bendungan Ciawi ditargetkan mampu mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21%. Pihaknya pun telah menambahkan spot-spot instagramable untuk swafoto di Bendungan Ciawi.

Selain itu, disediakan pula jogging track agar masyarakat sekitar atau wisatawan dapat berolahraga sambil menikmati pemandangan cantik di kawasan bendungan.

"Capaian Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi Brantas Abipraya dalam membangun infrastruktur Negeri. Semoga raihan ini dapat terus menginspirasi seluruh Insan Abipraya untuk berinovasi tanpa henti dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tutup Dian.

Sebagai informasi, ajang Asian Water Awards 2024 digelar di Singapura pada Selasa (22/10). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana dan Project Manager Proyek Bendungan Kering Ciawi, Brantas Abipraya Whima Regianto Putra.

Ajang Penghargaan detikcom Awards 2024 - Sesi 2

Ajang Penghargaan detikcom Awards 2024 - Sesi 2

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

Basuki Hadimuljono menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 10 tahun alias selama 2 periode Pemerintahan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi). Selama menjabat Menteri PUPR, penampilan Basuki terkenal nyentrik alias mengundang perhatian lantaran punya ciri khas.

Salah satunya sering menggunakan topi berlogo Kementerian PUPR. Topi ini menjadi ciri khas Basuki, selalu melekat dan tak lepas dari kepalanya saat kunjungan kerja ke lapangan.

Kini, topi legendaris itu masuk museum.

"Topi saya kalau ditanyakan sekarang ada di Galeri Bendungan jadi masuk museum," kata Basuki dalam unggahan video di Instagram resmi @kemenpupr, Sabtu (19/10/2024).

Topi Legendaris Basuki Hadimuljono selama 10 tahun jadi Menteri PUPR Foto: Dok. Instagram Kementerian PUPR

Basuki mengatakan dia memiliki dua topi yang digunakan selama dua periode menjadi Menteri PUPR era Jokowi.

"Ada dua topi yang seperti itu, yang periode pertama dan periode kedua. Ada di Galeri Bendungan di Gedung SDA," terangnya.

Topi Basuki berlogo Kementerian PUPR itu sering kali digunakan pada setiap kesempatan, seperti bekerja, meninjau atau meresmikan proyek. Bahkan pernah digunakan saat dirinya ikut menjadi fotografer saat perhelatan KTT G20 di Bali.

Topi Legendaris Basuki Hadimuljono selama 10 tahun jadi Menteri PUPR Foto: Dok. Instagram Kementerian PUPR

Topi itu juga sering ia gunakan saat meninjau atau meresmikan proyek bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena sering kalinya digunakan, topi itu jika dilihat lebih dekat tidak sempurna lagi warnanya.

[Gambas:Instagram]

Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) melalui penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan. Dengan visi "Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future" Bank Mandiri memiliki ESG Framework, yang terdiri tiga pilar strategi utama yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainability beyond banking.

Melalui pilar Sustainable Banking, Bank Mandiri terus menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dengan komitmen untuk 'Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy'. Komitmen ini diwujudkan dengan mengintegrasikan aspek ESG ke dalam seluruh inti bisnis perusahaan, serta mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk segmen wholesale dan retail.

Sampai dengan Juni 2024, portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah mencapai Rp 278 triliun, tumbuh sebesar 14,7% secara YoY. Komposisi dari portofolio berkelanjutan terdiri dari portofolio hijau sebesar Rp 139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 20,4% YoY dan portofolio sosial sebesar Rp139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,5% YoY. Pendorong utama dari pertumbuhan portofolio hijau berasal dari sektor Energi Terbarukan, Green Building, Pengelolaan SDA Hayati, serta Produk Ramah Lingkungan.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan pengembangan energi terbarukan dengan memberikan pendanaan kepada pelaku usaha di sektor tersebut. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan yang telah dilakukan, sebagai langkah untuk mewujudkan visi keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan." Ujar Vice President ESG Group Bank Mandiri Adam Zahir.

Portofolio di bidang energi terbarukan selaras dengan rencana jangka panjang PT PLN (Persero). Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perusahaan listrik milik negara ini menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan begitu, salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri adalah melakukan pembiayaan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk memastikan bahwa pembiayaan terhadap sektor energi berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan kredit (credit policy) khusus di bidang energi. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam kebijakan ini meliputi pemenuhan analisis AMDAL, kepemilikan sertifikat pengelolaan lingkungan, serta keamanan dan kesehatan lingkungan kerja. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki kode etik yang jelas terkait emisi karbon.

Selain itu, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan pembiayaan kepada pengembang infrastruktur kendaraan bermotor berbasis listrik. Upaya ini tidak hanya mendukung penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan inovasi, Bank Mandiri berupaya menjadi motor penggerak dalam transisi energi di Tanah Air. Melalui dukungan terhadap proyek-proyek energi terbarukan, Bank Mandiri tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, tetapi juga berinvestasi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober nanti.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan dirinya ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanye yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.

Dari 17 program tersebut, salah satunya menyangkut hilirisasi. Prabowo berjanji melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Upaya hilirisasi itu bakal dilakukan dengan memastikan ada transfer teknologi, pengembangan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.

Salah satu yang akan jadi prioritas adalah hilirisasi rumput laut. Terkait hal ini, Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan menjelaskan, Indonesia kaya akan sumber daya laut termasuk rumput laut.

"Pengolahan diperlukan untuk optimalisasi produksi dan meningkatkan pendapatan petani rumput laut, namun kapasitas sumber daya manusia, dan juga infrastruktur pendukung, perlu dipersiapkan," kata Fitri kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Lebih dari 70% luas Indonesia adalah laut dengan 12 juta hektare (ha) dialokasikan untuk budidaya. Namun dengan segala keunggulan yang dimiliki, produksi rumput laut Indonesia masih belum optimal.

Saat ini budidaya rumput laut baru mencapai 102.000 ha atau 0,8%-nya saja. Lebih dari 60% ekspor rumput laut masih dalam bentuk mentah atau rumput laut kering, dengan hilirisasi yang terbatas.

Dengan luas lautan mencapai 6.400.000 kilometer persegi (km2), garis pantai membentang sepanjang 110.000 km, dan dukungan iklim tropis, perairan Indonesia menjadi habitat yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai jenis rumput laut.

Tak heran, sedikitnya ada 555 jenis rumput laut yang bisa tumbuh dengan baik di perairan Indonesia. Salah satunya, adalah jenis Euchema cottoni yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama di pasar dunia.

Pada 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menetapkan target produksi perikanan budi daya sebanyak 24,85 juta ton, dengan target sebanyak 12,3 juta ton dibidik dari produksi rumput laut secara nasional.

Menurut Fitri, hilirisasi akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tepat. Namun demikian, aspek lingkungan khususnya kondisi terumbu karang dan ekosistem penting lainnya seperti lamun, mangrove, serta kualitas air perlu dipertimbangkan.

"Oleh karena itu, hilirisasi ini harus dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, di mana aspek lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi pilar utama," katanya.

Agar hilirisasi rumput laut tidak merugikan petani juga ekosistem lingkungan, Fitri menyebutkan, kebijakan berbasis sains atau ilmu pengetahuan menjadi fondasi yang sangat penting.

Sebagai contoh, data dan informasi tentang kondisi ekosistem laut termasuk terumbu karang, mangrove, lamun dan lainnya, perlu dijadikan acuan dalam kebijakan pengembangan dan perluasan industri rumput laut. "Diharapkan ekosistem penting ini dilindungi dan dihindari dari area prioritas pengembangan rumput laut," terang dia.

Mengenai peta jalan hilirisasi rumput laut, Fitri bilang, masih dalam proses penyusunan. "Informasi yang kami terima, peta jalan ini masih disusun oleh Bappenas. Diharapkan peta jalan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek (yang menyeluruh) termasuk aspek sosial, budaya dan lingkungan," imbuhnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur makin sulit menjadi andalan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini makin menyusut dan berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.