Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar BCA UMKM Fest 2024 sebagai langkah guna memperluas akses pasar para pengusaha lokal.

BCA UMKM Fest 2024 diselenggarakan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta mulai tanggal 7-11 Agustus 2024, dan dilanjutkan secara daring (online) pada 12 Agustus-12 September 2024.

“BCA UMKM Fest 2024 merupakan festival ekonomi rakyat yang rutin digelar sejak 2021, sebagai wujud komitmen kami mendukung perkembangan UMKM. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendorong agar lebih banyak pelaku UMKM naik kelas,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam opening ceremony BCA UMKM Fest di Jakarta, Rabu.

Dalam festival UMKM tahunan tersebut, terdapat lebih dari 50 UMKM terpilih untuk memamerkan berbagai produknya, serta lebih dari 1.200 pelaku UMKM yang terpilih pada perhelatan online yang dapat diakses melalui situs web umkmfest.bca.co.id.

Selain itu, lebih dari 300 pelaku usaha lokal juga memeriahkan penyelenggaraan UMKM Fest di 47 Kantor Cabang Utama (KCU) BCA di berbagai daerah.

Dalam upacara pembukaan festival yang juga dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki itu, Jahja menilai penyelenggaraan festival dapat menjadi salah satu cara menguratori beragam UMKM yang mempunyai potensi untuk menembus pasar lebih luas.

“Jadi kita harus step by step mengurasi yang kira-kira punya potensial, kita kembangkan, kita support dan Pak Teten, pak menteri juga sudah sangat support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini,” ujarnya.

BCA UMKM Fest 2024 diramaikan dengan beragam produk UMKM mulai dari makanan dan minuman, fesyen, hobi, hingga kesehatan dan kecantikan. Selain itu, hadir juga berbagai produk perseroan seperti Desa Binaan BCA, serta BCA Travel Service yang ikut meramaikan acara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki turut mengapresiasi penyelenggaraan BCA UMKM Fest 2024. Menurutnya, inisiatif untuk mendukung perkembangan pelaku UMKM seperti yang dilakukan BCA harus terus didukung dan disambut baik.

Ia menjelaskan, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia selama ini. Per 2023, kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap sekitar 117 juta pekerja (97 persen) dari total tenaga kerja.

Jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahun, menurutnya, mencerminkan semangat masyarakat dalam membangun usaha, dan membuktikan bahwa peran UMKM cukup signifikan bagi kondisi perekonomian nasional.

"BCA UMKM Fest patut diberikan apresiasi karena tidak hanya memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga membuka peluang besar bagi masyarakat agar bisa menemukan produk-produk unggulan lokal dan mendukung ekonomi kreatif,” ujar Teten.

Ia menilai, agar para pelaku UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas, pembiayaan dari perbankan saja tidak cukup melainkan harus disertai dengan pembinaan maupun pelatihan.

"Jadi bukan hanya segera memberikan pembiayaan, tapi memastikan pembiayaan itu juga tidak macet, sehingga malah bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonominya. Nah pendekatan ekosistem ini yang menurut saya paling pas untuk UMKM," jelasnya.

Adapun BCA sebagai lembaga perbankan senantiasa mendampingi perkembangan UMKM dan berusaha menyediakan akses keuangan yang menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.

UMKM Fest menjadi salah satu cara BCA membantu pelaku usaha menjangkau pasar lebih luas.

Pada UMKM Fest 2023, volume transaksi yang dihasilkan dari kegiatan offline dan online mencapai lebih dari 79.000. Hal ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat menelusuri dan membeli produk-produk lokal.

Selain melalui UMKM Fest, BCA juga memiliki kegiatan lain yang mendukung perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah seperti BCA Bangga Lokal dan BCA UMKM Pride 2024.

BCA juga turut memfasilitasi UMKM dengan lokakarya (workshop) dan penerbitan sertifikat halal, yang tahun ini ditargetkan menjangkau 2.000 pelaku usaha.

Pada 2023 lalu, BCA membantu penerbitan 1.000 sertifikat halal bagi UMKM dan upaya tersebut menempatkan perseroan di peringkat kedua nasional sebagai lembaga dengan kuota sertifikat halal terbanyak.

Dalam hal pembiayaan, BCA telah menyalurkan kredit UKM Rp114,4 triliun, naik 12,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juni 2024. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BCA mencapai 22,2 persen per Juni 2024.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan 'beauty tech' di Indonesia Social Bella melahirkan lini bisnis baru, yaitu "Insight Factory by Soco" dengan komitmen untuk senantiasa mengedepankan teknologi dan inovasi dalam bertumbuh dan melayani konsumen, serta pengguna yang ditandai dengan laporan pertamanya "Beauty Consumer Behavior and Trend Report".

Co-Founder dan CEO Social Bella Christopher Madiam menjelaskan Insight Factory itu memungkinkan juga bagi pelaku industri untuk mengakses data dari hasil analisis terhadap perjalanan kecantikan dalam ekosistem Soco.

"Insight Factory by Soco memungkinkan pelaku industri mengakses data 'intelligence' yang selama ini menjadi sumber rahasia dari Sociolla dalam menghasilkan pengalaman kecantikan terbaik dan relevan untuk 'beauty enthusiast'," kata Christopher saat konferensi pers Peluncuran Insight Factory by Soco di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu.

Laporan berdasarkan analisa big data Sociolla tersebut juga disebut mampu mencerminkan kondisi nyata industri kecantikan yang terus tumbuh dan menjadi salah satu sektor terkuat di tanah air.

"Consumer Behavior dan Trend Report" dari Insight Factory by Soco ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi industri, memberikan insight berharga bagi pemilik brand dan pemangku kepentingan dalam memajukan industri kecantikan di Indonesia.

Adapun, Soco saat ini telah bertransformasi menjadi 'beauty super app' dengan lebih dari 6 juta pengguna dan menghasilkan big data yang cukup mumpuni.

Oleh karena industri kecantikan unik dan dinamis, menurut Christopher pergerakannya sangat cepat hingga mendorong tren yang beragam, meskipun disisi lain industri tersebut 'resilience'.

"Sebagai contoh, selama pandemi industri kecantikan adalah salah satu industri yang mampu bertahan dan bukan cuma bertahan, bahkan terus tumbuh," katanya.

Peminatnya tidak menurun, tapi beralih dengan tren yang terus berubah sesuai dengan situasi. Bagi kami, teknologi dan strategi berbasis data yang merupakan DNA dari ekosistem sosial data menjadi salah satu kapabilitas terpenting bagi pelaku bisnis untuk dapat terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi beauty enthusiast, tambahnya.

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK menerima sebanyak 160 pengaduan terkait Spaylater per Juli 2024, utamanya tentang perilaku petugas penagihan.

"Sejak 1 Januari sampai dengan 26 Juli 2024, terdapat 160 pengaduan terkait Spaylater melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)," kata Friderica di Jakarta, Rabu.

OJK telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan melakukan tindakan yakni, menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima sesuai ketentuan, memberikan pelatihan ke para petugas penagihan dan atau pihak ketiga yang menjalankan kegiatan penagihan.

Friderica menuturkan untuk memitigasi pengaduan petugas penagihan, tidak terbatas pada Spaylater, OJK telah memerintahkan beberapa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mengkaji dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan.

Jika ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, OJK akan mengenakan sanksi administratif maupun memberikan perintah ke PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan, sehingga kejadian terkait perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan, tidak terulang kembali.

Di samping itu, OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, antara lain senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

OJK juga telah mengatur ketentuan terkait dengan proses penagihan yang boleh dilakukan oleh petugas penagihan PUJK, yaitu Peraturan OJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut antara lain meliputi diawali dengan surat peringatan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya manusia (SDM) bersertifikasi di bidang penagihan dan PUJK bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan.

Penagihan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak menggunakan cara kekerasan, tidak ke pihak selain konsumen, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu, serta di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen, kecuali dengan perjanjian.

Kemudian, penagihan kredit hanya dilakukan pada Senin-Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali dengan perjanjian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Balik nama sertifikat tanah adalah prosedur pemindahan kepemilikan hak atas tanah, dari pihak penjual kepada pihak pembeli tanah yang baru.

Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan atau sebidang tanah beserta bangunannya. Sertifikat tanah juga menjadi landasan untuk berbagai transaksi tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan balik nama sertifikat tanah di Indonesia:

1. Membuat PPJB

PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang telah bersepakat untuk dilakukannya transaksi jual beli tanah. PPJB biasanya digunakan jika tanah yang menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan segera karena alasan tertentu, misalnya karena menunggu proses pemecahan sertifikat, masih dalam agunan dan lain-lain.

Oleh karena itu, jika Anda membeli atau menjual tanah yang masih memerlukan proses pemecahan sertifikat, tanah tersebut masih diagunkan, atau ada alasan lain yang menyebabkan hak atas tanah belum dapat dialihkan segera, Anda dapat menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu sebelum membuat Akta Jual Beli (AJB).

2. Proses di PPAT

Langkah pertama adalah mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli (AJB). PPAT akan memeriksa keaslian dokumen-dokumen yang Anda bawa dan memastikan bahwa transaksi jual beli telah memenuhi persyaratan hukum. Setelah semua dokumen diverifikasi, PPAT akan membuat AJB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Membayar PPh bagi penjual

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 diterangkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan (“PPh”) yang bersifat final.

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak tersebut melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, warisan, atau metode lain yang disepakati antara kedua belah pihak.

4. Membayar BPHTB bagi Pembeli

Setelah AJB dibuat, pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besarnya BPHTB adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Bukti pembayaran BPHTB ini nantinya akan digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Pasal 1 angka 37 UU 1/2022 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah yang meliputi pemindahan atau peralihan hak karena jual beli.

5. Mengajukan Permohonan Balik Nama ke BPN
​​​​​​​
Setelah AJB dan bukti pembayaran BPHTB selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Mengisi Formulir Permohonan: Anda akan diminta untuk mengisi formulir permohonan balik nama di kantor BPN.
• Menyerahkan Dokumen: Serahkan semua dokumen yang telah disiapkan, termasuk AJB, bukti pembayaran BPHTB, dan sertifikat tanah asli.
• Pembayaran Biaya Administrasi: Anda perlu membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai.
• Surat kuasa apabila dikuasakan pada pihak lain.
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum.
• Sertifikat asli.
• Bukti Peralihan Hak berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Wasiat
• Surat Keterangan Waris, Akta Tukar Menukar, Akta Pembagian Hak Bersama, Risalah Lelang, Akta Wasiat Notariat (Asli).
• Bukti pelunasan.
• Izin pemindahan hak.
• Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, SSPD, BHTB, SSP, PPH.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bukan sekadar soal memiliki dokumen resmi untuk mengemudi, tetapi juga tentang memenuhi serangkaian syarat yang penting untuk keselamatan dan kepatuhan pengguna kendaraan bermotor di mata hukum.

Baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan, proses ini melibatkan persyaratan seperti ujian teori dan praktik, pemeriksaan kesehatan, serta dokumen identitas yang sah. Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat ini, setiap pengemudi dapat memastikan bahwa mereka siap untuk mengemudi dengan aman dan bertanggung jawab di jalan raya.

Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), Anda harus memenuhi syarat diantaranya usia minimum yang ditetapkan, yaitu 17 tahun untuk SIM jenis perseorangan A dan C, serta minimal 20 tahun untuk SIM jenis B1 dan B2 dengan usia 21 tahun.

Setelah Anda sudah memiliki SIM, penting untuk Anda selalu mengingat dan memantau tanggal kedaluwarsa SIM Anda.

Hal ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan perpanjangan SIM dan jika SIM sudah kadaluwarsa, maka tidak sah untuk digunakan mengemudi secara legal di jalan raya, dan lain sebagainya.

Lantas apa saja syarat yang harus diketahui untuk pembuatan dan perpanjangan SIM? Berikut syarat – syarat pembuatan dan perpanjangan sesuai golongan jenis SIM A, B, dan C:

Syarat pembuatan SIM golongan perseorangan

1. SIM A

• Batasan usia minimal 17 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi formulir permohonan
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Lulus dalam ujian teori dan ujian praktik
• Serta keterampilan melalui ujian simulator

2. SIM B1 dan SIM B2

• SIM B1 batasan usia minimal 20 tahun dan SIM B2 batasan usia minimal 21 tahun
• Untuk membuat SIM B1 harus memiliki SIM A terlebih dahulu selama 12 bulan.
• Untuk membuat SIM B2 harus memiliki SIM B1 selama 12 bulan.
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi formulir permohonan
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Lulus dalam ujian teori dan ujian praktik
• Serta keterampilan melalui ujian simulator
• Membayar biaya pembuatan SIM baru

3. SIM C

• Batasan usia minimal 17 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi formulir permohonan
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Lulus dalam ujian teori dan ujian praktik
• Serta keterampilan melalui ujian simulator

Persyaratan pembuatan SIM golongan umum

1. SIM A

• Batasan usia minimal 20 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi formulir permohonan
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• berpakaian sopan
• Lulus dalam ujian teori dan ujian praktik
• Pengemudi diharuskan mengunjungi klinik pengemudi untuk memperoleh Surat Keterangan Uji Klinik Pengemudi (SKUKP).
• Untuk membuat SIM A umum harus memiliki SIM A perseorangan selama 12 bulan

2. SIM B1 dan SIM B2

• SIM B1 batasan usia minimal 22 tahun dan SIM B2 batasan usia minimal 23 tahun
• Untuk membuat SIM B1 umum harus memiliki SIM B1 perseorangan atau SIM A umum selama 12 bulan.
• Untuk membuat SIM B2 umum harus memiliki SIM B2 perseorangan atau SIM B1 umum selama 12 bulan.
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi formulir permohonan
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Berpakaian sopan
• Lulus dalam ujian teori dan ujian praktik
• Pengemudi diharuskan mengunjungi klinik pengemudi untuk memperoleh Surat Keterangan Uji Klinik Pengemudi (SKUKP).
• Membayar biaya pembuatan SIM baru.

Persyaratan perpanjangan SIM untuk SIM A, B, dan C

1. Membawa atau persiapkan Surat Izin Mengemudi (SIM) asli yang akan diperpanjang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar
3. Fotokopi SIM lama sebanyak 2 lembar
4. Membawa surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit
5. Mengisi formulir perpanjangan SIM dengan lengkap dan sesuai dengan identitas diri Anda
6. Harus mengikuti dan memiliki hasil kelulusan dari tes psikologi.
7. Melakukan pembayaran biaya perpanjangan SIM sesuai dengan jenis SIM yang diperpanjang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Proses pembuatan sertifikat tanah memerlukan beberapa cara, mulai dari tahapan dan persyaratan yang perlu Anda persiapkan, selain itu ada beberapa biaya yang harus dilunasi saat pengajuannya.

Bagaimana tahapan dan berapa biayanya? simak selengkapnya pada artikel ini.

Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan atau sebidang tanah beserta bangunannya. Sertifikat tanah juga menjadi landasan untuk berbagai transaksi tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai.

Tujuan pendaftaran tanah itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Sertifikat tanah berisi informasi terkait pemilik tanah, luas tanah, lokasi tanah dan jenis hak atas tanah. Bagi Anda yang telah melakukan sertifikasi tanah, Anda akan diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sertifikat ini memiliki fungsi yang sangat penting baik bagi pemilik tanah maupun negara, karena berisi informasi terkait pemilik tanah, luas tanah, lokasi tanah dan jenis hak atas tanah. Bagi Anda yang telah melakukan sertifikasi tanah, Anda akan diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ada dua cara yang bisa Anda dalam pengajuan pembuatan sertifikat tanah. Anda dapat melakukan pengajuan secara mandiri ataupun mengajukan pembuatan sertifikat tanah via online.

Cara pengajuan pembuatan sertifikat tanah

1. Pengajuan Mandiri

• Datang langsung ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan membawa dokumen dan syarat membuat sertifikat tanah.
• Pergi ke loket pelayanan sertifikat tanah dan isi formulir, serta lakukan verifikasi dokumen.
• Lalu, Anda akan diberikan Surat Tanda Terima (STT) Dokumen dan Surat Perintah Setor (SPS) yang harus dibayarkan sekitar Rp50.000.
• Bayar biaya pengukuran tanah dan pendaftaran sertifikat tanah.
• Petugas ukur dari BPN akan melakukan pengukuran tanah dan memasang tanda batas tanah. Dalam proses ini, kamu wajib hadir sebagai saksi.
• Hasil dari pengukuran akan diproses dan dilanjutkan untuk membuat surat keputusan sertifikat tanah dari kantor BPN.
• Perlu diketahui, ada biaya yang perlu disiapkan untuk membuat sertifikat tanah. Besaran biaya ini tergantung lokasi, peruntukan, dan luas tanah.

• Install aplikasi Sentuh Tanahku.
• Daftarkan akun baru Anda dengan menambahkan username dan password.
• Lakukan aktivasi menggunakan NIK.
• Anda bisa membeli formulir pendaftaran di kantor BPN untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah.
• Serahkan dokumen persyaratan yang sudah lengkap, lalu buat janji dengan petugas untuk pengukuran tanah.
• Setelah pengukuran, maka sertifikat akan diproses.
• Anda juga perlu membayarkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).
• Status sertifikat tanah Anda dapat selalu diperiksa melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Syarat pembuatan sertifikat tanah

• Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
• Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
• Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB).
• Bukti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk tanah dan bangunannya.
• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG).
• Akta Jual Beli (AJB) untuk tanah yang diperoleh dari hasil jual beli.
• Fotokopi Girik atau Letter C yang dimiliki.
• Surat pernyataan kepemilikan lahan.
• Surat Pernyataan tidak sengketa.

1. Biaya pengukuran tanah
Luas tanah sampai dengan 10 hektar: TU = (L/500 x HSBKu ) + Rp 100.000,00 Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar: TU = (L/4.000 x HSBKu ) + Rp 14.000.000,00
Luas tanah lebih dari 1.000 hektar TU= (L/10.000 x HSBKu ) + Rp 134.000.000,00

2. Biaya pendaftaran
Pembayaran Surat Tanda Terima (STT) Dokumen dan Surat Perintah Setor (SPS) sebesar Rp50.000

3. Biaya pemeriksaan tanah
Biaya pemeriksaan tanah dijabarkan dalam rumus TPA = (L/500 x HSBKPA) + Rp 350.000

4. Biaya Transportasi, Konsumsi, dan Akomodasi (TKA)
Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2010, biaya TKA ditanggung sendiri oleh pemohon dan masuk ke kantong pribadi petugas. Adapun besarnya biaya TKA ini adalah Rp 250.000.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdiri dari beberapa macam golongan dan pangkat, salah satunya golongan II. Golongan dan pangkat tersebut akan menentukan besaran gaji yang diterima tiap bulan.

Golongan II atau disebut Pengatur terdiri dari empat tingkatan, yaitu Golongan II ruang a pangkat Pengatur Muda, Golongan II ruang b pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan II ruang c pangkat Pengatur, dan Golongan II ruang d pangkat Pengatur Tingkat I.

Umumnya, golongan II diisi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan ijazah SMA hingga Diploma III (D3) saat melamar PNS. Klasifikasi golongan dan pangkat ini digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.

Melansir dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, dituliskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berikut besaran gaji pokok PNS Golongan II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji pokok PNS 2024 Gol II/a
1. Masa kerja 0 tahun Rp2.184.000
2. Masa kerja 1 - 2 tahun Rp2.218.400
3. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp2.288.200
4. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp2.360.300
5. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.434.600
6. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.511.300
7. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.590.400
8. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.672.000
9. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.756.200
10. Masa kerja 17- 18 tahun Rp2.843.000
11. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp2.932.500
12. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp3.024.900
13. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp3.120.100
14. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp3.218.400
15. Masa kerja 27 - 28 tahun Rp3.319.800
16. Masa kerja 29 - 30 tahun Rp3.424.300
17. Masa kerja 31 - 32 tahun Rp3.532.200
18. Masa kerja 33 tahun Rp3.643.400

Gaji pokok PNS 2024 Gol II/b
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp2.385.000
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp2.460.100
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.537.600
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.617.500
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.700.000
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.785.000
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.872.700
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp2.963.200
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp3.056.500
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp3.152.800
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp3.252.100
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp3.354.500
13. Masa kerja 27 - 28 tahun Rp3.460.200
14. Masa kerja 29 - 30 tahun Rp3.569.200
15. Masa kerja 31 - 32 tahun Rp3.681.600
16. Masa kerja 33 tahun Rp3.797.500

Gaji pokok PNS 2024 Gol II/c
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp2.485.900
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp2.564.200
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.645.000
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.728.300
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.814.200
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.902.800
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.994.300
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp3.088.600
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp3.185.800
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp3.286.200
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp3.389.700
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp3.496.400
13. Masa kerja 27 - 28 tahun Rp3.606.500
14. Masa kerja 29 - 30 tahun Rp3.720.100
15. Masa kerja 31 - 32 tahun Rp3.837.300
16. Masa kerja 33 tahun Rp3.958.200

Gaji pokok PNS 2024 Gol II/d
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp2.591.100
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp2.672.700
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.756.800
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.843.700
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.933.200
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp3.025.600
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp3.120.900
8. Masa kerja 17- 18 tahun Rp3.219.200
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp3.320.600
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp3.425.200
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp3.533.100
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp3.644.300
13. Masa kerja 27 - 28 tahun Rp3.759.100
14. Masa kerja 29 - 30 tahun Rp3.877.500
15. Masa kerja 31 - 32 tahun Rp3.999.600
16. Masa kerja 33 tahun Rp4.125.600

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdiri dari golongan dan pangkat yang menjadi aspek penting yang mempengaruhi jalur karier. PNS golongan IV atau dikenal sebagai Pembina merupakan merupakan puncak dari karier seorang PNS karena golongan dan pangkat paling tinggi.

Golongan IV terdiri dari lima tingkatan, yaitu Golongan IV ruang a pangkat Pembina, Golongan IV ruang b pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV ruang c pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV ruang d pangkat Pembina Utama Madya, dan Golongan IV ruang e pangkat Pembina Utama. Golongan IV harus mampu membina para pegawai dan keseluruhan divisi untuk mencapai tujuan.

Lantas, berapa gaji pokok PNS golongan IV? Pemerintah telah mengeluarkan peraturan gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Melansir dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2024 dituliskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berikut rincian gaji pokok PNS 2024 golongan IV:

Gaji pokok PNS 2024 Gol IV
1. Golongan IV/a: mulai dari masa kerja 0 tahun sebesar Rp3.287.800 - masa kerja 32 tahun sebesar Rp5.399.900
2. Golongan IV/b: mulai dari masa kerja 0 tahun sebesar Rp3.426.900 - masa kerja 32 tahun sebesar Rp5.628.300
3. Golongan IV/c: mulai dari masa kerja 0 tahun sebesar Rp3.571.900 - masa kerja 32 tahun sebesar Rp5.866.400
4. Golongan IV/d: mulai dari masa kerja 0 tahun sebesar Rp3.723.000 - masa kerja 32 tahun sebesar Rp6.114.500
5. Golongan IV/e: mulai dari masa kerja 0 tahun sebesar Rp3.880.400 - masa kerja 32 tahun sebesar Rp6.373.200

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS terdiri dari beberapa macam golongan dengan jenis kenaikan pangkatnya, salah satunya golongan I.

Golongan I atau Juru terdiri dari empat tingkatan, yaitu Golongan I ruang a pangkat Juru Muda, Golongan I ruang b pangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan I ruang c pangkat Juru, dan Golongan I ruang d pangkat Juru Tingkat I.

Umumnya, golongan I kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat melamar lulusan ijazah SD hingga SMP.

PNS golongan I memiliki tanggung jawab untuk memberikan asistensi atau bantuan kepada PNS yang memiliki jenjang kepangkatan di atasnya yaitu golongan II. Klasifikasi golongan dan pangkat ini digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.

Melansir dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, dituliskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Berikut besaran gaji pokok PNS Golongan I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji pokok PNS Gol I/a
1. Masa kerja 0 - 1 tahun Rp1.685.700
2. Masa kerja 2 - 3 tahun Rp1.738.800
3. Masa kerja 4 - 5 tahun Rp1.793.500
4. Masa kerja 6 - 7 tahun Rp1.850.000
5. Masa kerja 8 - 9 tahun Rp1.908.300
6. Masa kerja 10 - 11 tahun Rp1.968.400
7. Masa kerja 12 - 13 tahun Rp2.030.400
8. Masa kerja 14 - 15 tahun Rp2.094.300
9. Masa kerja 16 - 17 tahun Rp2.160.300
10. Masa kerja 18 - 19 tahun Rp2.228.300
11. Masa kerja 20 - 21 tahun Rp2.298.500
12. Masa kerja 22 - 23 tahun Rp2.370.900
13. Masa kerja 24 - 25 tahun Rp2.445.500
14. Masa kerja 26 - 27 tahun Rp2.522.600

Gaji pokok PNS Gol I/b
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp1.840.800
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp1.898.800
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp1.958.600
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.020.300
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.083.900
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.149.600
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.217.300
8. Masa kerja 17 - 18 tahun Rp2.287.100
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp2.359.100
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp2.433.400
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp2.510.100
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp2.589.100
13. Masa kerja 27 tahun Rp2.670.700

Gaji pokok PNS Gol I/c
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp1.918.700
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp1.979.100
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.041.500
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.105.800
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.172.100
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.240.500
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.311.100
8. Masa kerja 17 - 18 tahun Rp2.383.900
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp2.458.900
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp2.536.400
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp2.616.300
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp2.698.700
13. Masa kerja 27 tahun Rp2.783.700

Gaji pokok PNS Gol I/d
1. Masa kerja 3 - 4 tahun Rp1.999.900
2. Masa kerja 5 - 6 tahun Rp2.062.900
3. Masa kerja 7 - 8 tahun Rp2.127.800
4. Masa kerja 9 - 10 tahun Rp2.194.800
5. Masa kerja 11 - 12 tahun Rp2.264.000
6. Masa kerja 13 - 14 tahun Rp2.335.300
7. Masa kerja 15 - 16 tahun Rp2.408.800
8. Masa kerja 17 - 18 tahun Rp2.484.700
9. Masa kerja 19 - 20 tahun Rp2.562.900
10. Masa kerja 21 - 22 tahun Rp2.643.700
11. Masa kerja 23 - 24 tahun Rp2.726.900
12. Masa kerja 25 - 26 tahun Rp2.812.800
13. Masa kerja 27 tahun Rp2.901.400

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang menduduki jabatan di lingkup pemerintahan kerap menjadi impian banyak orang karena pendapatannya paling stabil. Selain mendapat gaji pokok, PNS juga mendapat pendapatan dari tukin (tunjangan kinerja).

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Evaluasi jabatan sebagai suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Dalam melakukan penilaian suatu jabatan melalui proses evaluasi jabatan digunakan Factor Evaluation System (FES) atau sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan. Jadi, tidak ada 1 faktor penilaian yang disamaratakan untuk semua jabatan.

Penilaian jabatan struktural, digunakan faktor dan kriteria penilaian jabatan, yaitu ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang kepenyeliaan dan manajerial, hubungan personal, yang terbagi dalarn 2 sub faktor yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, dan kondisi lain.

Untuk penilaian jabatan fungsional, digunakan faktor jabatan seperti pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, kompleksitas tugas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan lingkungan pekerjaan.

Setelah faktor tersebut dievaluasi, ditetapkan nilai jabatan yang terbagi ke dalam 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang, yaitu nilai jabatan terendah ditetapkan 190 dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730.

Penghitungan tukin PNS dilakukan dengan cara mengalikan nilai jabatan (NJ) dengan Indeks besaran rupiah (lDrp). Contoh perhitungan tunjangan kinerja PNS, seorang sekretaris utama, kelas jabatan 17 dan nilai jabatan 4.585 dengan indeks besaran rupiah sebesar Rp5.000 untuk setiap nilai jabatan. Maka, penghitungan besaran tunjangan kinerja untuk sekretaris Utama = 4.585 x Rp5000= Rp22.925.000.

Pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja diatur oleh masing-masing pimpinan instansi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk aparatur sipil negara (ASN). Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden yang mulai berlaku pada 2024. Berikut besaran tukin PNS 2024 di beberapa Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024. Adapun tunjangan kinerja dari kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 hingga tunjangan tertinggi didapat oleh kelas jabatan 17 dengan nominal Rp33.240.000

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2024. Adapun tunjangan kinerja dari kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 hingga tunjangan tertinggi didapat oleh kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.0OO

3. Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024, besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

4. Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Nomor 62 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan kinerja (tukin) besaran tukin pegawai dengan kelas jabatan 17 tertinggi mencapai Rp24.930.000, sementara kelas jabatan 1 yang terendah berada pada nominal Rp1.766.000.

5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 51 tahun 2024, besaran tukin pegawai dengan kelas jabatan 1 sebesar Rp1.968.000 hingga tertinggi mencapai Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 35 tahun 2024, besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.575.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp41.550.000 untuk kelas jabatan 17.

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 50 tahun 2024, besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar RpRp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 34 tahun 2024 besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rpp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 6 tahun 2024 besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

10. Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 5 tahun 2024 besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 30 tahun 2024 besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

12. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 29 tahun 2024 besaran nominal tunjangan kinerja mulai dari sebesar Rp2.531.250 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp33.240.000 untuk kelas jabatan 17.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Proses balik nama sertifikat tanah di Indonesia memerlukan beberapa tahapan dan biaya yang harus dipenuhi oleh pemilik baru. Biaya-biaya tersebut mencakup berbagai aspek administrasi dan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini adalah rincian mengenai biaya balik nama sertifikat tanah yang perlu Anda ketahui.

1.Biaya PPAT

Biaya PPAT adalah biaya untuk proses pembuatan AJB. Menurut Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT Sementara, termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

2. Biaya PPh bagi Penjua
l
PPh yang bersifat final tersebut adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan.

Untuk tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan pajak sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak.

Lalu, 0 persen atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Merupakan pajak yang harus dibayar oleh pembeli atas perolehan hak tanah dan bangunan. Besarannya adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebagai contoh, jika NPOP adalah Rp500 juta dan NJOPTKP adalah Rp60 juta, maka BPHTB yang harus dibayar adalah 5% dari (Rp500 juta - Rp60 juta) yaitu Rp22 juta.

4. Biaya mengurus di BPN

Untuk mengurus balik nama di BPN biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Rumus untuk menghitung biaya tersebut yaitu:

[nilai tanah (per m2) x luas tanah (m2)] / 1000 + biaya pendaftaran.

Di laman resmi BPN (https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan) Anda bisa melakukan simulasi biaya mengurus balik nama di BPN. Misalnya, nilai tanah per m2 adalah Rp1 juta, dengan luas 100 m2, maka Anda perlu membayar biaya sebesar Rp150 ribu.

5. Biaya Lain-Lain

Selain biaya-biaya utama di atas, ada juga biaya lain yang mungkin timbul selama proses balik nama sertifikat tanah, seperti biaya transportasi, fotokopi dokumen, dan lain-lain. Meskipun relatif kecil, biaya-biaya ini tetap perlu diperhitungkan dalam anggaran.

Balik nama sertifikat tanah memerlukan beberapa tahapan dan biaya yang harus dipenuhi. Biaya tersebut mencakup pembuatan AJB, BPHTB, PPh dan biaya administrasi di BPN.

Memahami rincian biaya ini penting agar Anda dapat mempersiapkan anggaran dengan baik dan memastikan proses balik nama sertifikat tanah berjalan lancar. Pastikan semua dokumen dan persyaratan telah lengkap untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan selama proses berlangsung.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Semua (pemangku kepentingan) khawatir ada backlog dalam pengadaan barang-barang dan jasa dalam pengadaan proyek-proyek besar, terutama kita punya 4 PSN

Jakarta (ANTARA) - SKK Migas menggelar Supply Chain and National Capacity Summit 2024 untuk melancarkan upaya mencapai target 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).

“Semua (pemangku kepentingan) khawatir ada backlog dalam pengadaan barang-barang dan jasa dalam pengadaan proyek-proyek besar, terutama kita punya 4 PSN,” ujar Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dalam konferensi pers Supply Chain and National Capital di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu.

Adapun keempat PSN yang dimaksud, yakni BP Tangguh: UCC, Abadi Masela, Geng North, dan Genting. SKK Migas memperkirakan total investasi keempat PSN tersebut mencapai 32,47 miliar dolar AS atau sekitar Rp487 triliun.

Lebih lanjut, total kapasitas produksi dari keempat PSN tersebut diperkirakan mencapai 140 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan 4.256 MMSCFD.

“Proyek-proyek itu hampir bersamaan, rata-rata kita targetkan on stream paling cepat itu Geng North 2027–2028, dan yang paling terakhir nanti Masela sekitar 2030-an,” ucap Rudi.

Dengan membayangkan masifnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, lanjut dia, ditambah masifnya pergerakan SDM Indonesia yang disedot untuk proyek-proyek hulu migas di luar Indonesia, Rudi menilai penting untuk menggelar SCM Summit.

Dalam acara tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat bertemu dan berdialog untuk menunjang kelancaran dari proyek-proyek tersebut.

“Kami mengadakan acara ini untuk mengumpulkan semua pemangku kepentingan dalam rangka menunjang proyek-proyek besar itu nanti. Tentunya yang kami targetkan adalah QCD, quality, cost, and delivery,” kata Rudi.

Puncak Supply Chain and National Capacity Summit 2024 akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14–16 Agustus 2024. Penutup dari serangkaian kegiatan SKK Migas yang sebelumnya sukses dilaksanakan di Surabaya dan Batam ini akan mengangkat tema "Navigating Long Term Plan Through Integrated Supply Chain for National Capacity Building".

Selama tiga hari, Supply Chain and National Capacity Summit 2024 akan menghadirkan para pemangku kepentingan utama, termasuk pembuat kebijakan sektor hulu migas.

Sebelumnya, pada pre-event di Surabaya dan Batam, SKK Migas membangun sinergi guna menjawab tantangan dan mencari solusi, khususnya dalam manajemen rantai suplai, memungkinkan identifikasi isu-isu kritis serta solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024