Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berupaya mengembangkan bahan bakar alternatif berkelanjutan biodiesel dan bioethanol, selain elektrifikasi kendaraan, untuk mendukung penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

“Untuk memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya yang kita punya, ada pendekatan yang kita lakukan, yakni mengurangi penggunaan BBM melalui program biodiesel dan bioetanol,” ujar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Harris, saat diskusi di Kabupaten Tangerang, Senin.

Saat ini pemerintah telah menggunakan bahan bakar biodiesel B35, campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawit 35 persen, sementara 65 persen sisanya dari bahan bakar minyak (BBM) solar, meski penggunaannya masih untuk kereta api.

Kementerian ESDM juga tengah melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B40 untuk moda transportasi kereta api, sebagai program untuk meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan. Biodiesel B40 merupakan campuran BBM solar dengan 40 persen bahan bakar nabati (BBN).

“Baru Indonesia juga yang menerapkan B35 yang kita mulai dari 2021 sampai 2024, dan akan naik B40. Tapi, sekarang masih menunggu proses lebih lanjut seperti pengetesan dan lain-lain,” kata Harris.

Harris mengungkap pemerintah terus mengurangi penggunaan BBM melalui transisi dari energi transportasi berbasis pembakaran internal ke transportasi berbasis listrik atau baterai, sebelum akhirnya menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen pula.

“Saat ini pengurangan penggunaan BBM melalui perubahan dari energi transportasi berbasis ICE (pembakaran internal) ke transportasi berbasis listrik atau baterai, sampai ke hidrogen di kemudian hari, target untuk menuju ke sana sudah dibuat,” imbuhnya.

Pemerintah, Harris melanjutkan, menargetkan populasi 2,2 juta electric vehicle (EV/kendaraan listrik) untuk roda empat dan roda dua sekitar 13 juta unit pada 2030.

“Sebagai suatu gambaran bahwa program EV sudah mulai berjalan kendati masih harus ada upaya-upaya untuk melakukan akselerasi yang lebih besar lagi. Tetapi, dalam lima tahun berjalan kita sudah bisa lihat hasilnya,” Harris menjelaskan.

Hingga saat ini, 87 persen kendaraan di Indonesia masih bergantung kepada energi fosil, seperti batu bara, gas, dan minyak, kata Harris. Pada sektor transportasi, 99 persen masih memakai BBM, seperti solar dan bensin, yang sebagian besar merupakan BBM impor.

“Produksi kita di dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, dan yang kita gunakan setiap hari sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kita masih impor sekitar 900.000 barel,” Harris menjelaskan.

Yang menjadi pemahaman bersama adalah peluang masih terbuka, artinya Icon dan saudaranya ini tidak melihatnya sebagai kompetitor dan fokusnya pada kualitas bukan di dalam perang harga

Belitung (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan, tidak ada persaingan harga antar-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyedia jaringan telekomunikasi atau internet.

Menurut Ari, pihaknya selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama BUMN. Pola pikir perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN selalu mencari peluang baru, bukan membuka persaingan.

"Yang menjadi pemahaman bersama adalah peluang masih terbuka, artinya Icon dan saudaranya ini tidak melihatnya sebagai kompetitor dan fokusnya pada kualitas bukan di dalam perang harga," ujar Ari di Belitung, Senin.

Icon Plus melalui produk layanan internetnya sudah memiliki segmentasi tersendiri, begitu juga dengan perusahaan telekomunikasi lain seperti PT Telkom.

Menurut Ari, kedua BUMN terus berkoordinasi untuk mencari peluang baru dalam memperluas jaringan dan menambah kualitasnya.

"Kalau dijumlahkan, kira-kira dua BUMN ini mungkin sekitar 80 persen, yang di sebelah memang jauh lebih besar. Tapi masih ada 20 persen berarti yang sebetulnya, pasarnya masih bisa digarap, inilah yang bisa digarap," kata Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut, Icon Plus dan Telkom memiliki akses yang paling besar dalam menjangkau lokasi-lokasi di wilayah Indonesia. Hal ini pun bisa menjadi peluang bagi masing-masing BUMN.

"Sekarang ini yang masih bisa diambil, daripada saling menarik pelanggan lain untuk saling berpindah, kira-kira gitu. Ini pemahaman dan bagaimana juga ada positioning berbeda, dan kami komunikasinya juga dengan baik," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kami telah dan akan terus melakukan upaya pengembangan Inaportnet untuk memperkuat Simbara ....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mendukung aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) dengan memperkuat Inaportnet untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengawasan muatan mineral di pelabuhan.

“Kami telah dan akan terus melakukan upaya pengembangan Inaportnet untuk memperkuat Simbara sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengawasan muatan mineral di pelabuhan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Peluncuran dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Jakarta, Senin.

Menhub menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan aplikasi sistem kepelabuhanan Inaportnet, salah satunya untuk memberikan dukungan bagi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).

"Kolaborasi antarkementerian dan lembaga ini memudahkan para regulator terkait di pelabuhan untuk melakukan pengawasan dan validasi muatan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) royalti, hingga lembar hasil survei yang diterbitkan oleh surveyor,” ujar Menhub.

Menhub menjelaskan, selama ini pemanfaatan data Inaportnet telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan kepelabuhanan.

Integrasi Inaportnet dengan Sistem Single Submission (SSm) pengangkut, lanjut Menhub, telah mempercepat proses penyerahan dokumen secara elektronik, mencerminkan transformasi digital yang efektif dan efisien di sektor kepelabuhanan.

Aplikasi itu telah diintegrasikan dengan Simbara untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas tambang dan penerimaan negara atas komoditas tambang.

Dia menyebutkan, hingga 2023, Inaportnet telah diterapkan di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dari 54 pelabuhan yang menangani komoditas mineral dan batu bara, sebanyak 20 pelabuhan dengan volume muatan tertinggi telah menjadi fokus utama pengawasan.

"Upaya ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan kapal dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tutur Menhub.

Aplikasi Simbara diluncurkan pada Maret 2022. Aplikasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait di antaranya Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan.

Ia menjelaskan, Simbara merupakan bagian dari pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi serta pertukaran data dan/atau Informasi dari kegiatan usaha komoditas tambang.

Awalnya, kata Menhub, Simbara khusus berfokus pada komoditas mineral dan batu bara. Saat ini, penggunaan Simbara diperluas untuk turut mengawasi komoditas timah dan nikel. Selama ini, implementasi Simbara telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

"Misalnya saja pencegahan atas modus ilegal mining (penambangan tanpa izin) senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profilling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun," jelas Menhub.

Potensi pendapatan negara dari komoditas nikel dan timah sangatlah besar. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia.

Cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23 persen dari cadangan dunia.

“Kami mengapresiasi apa yang diinisiasi Menko Marves dan Menkeu sehingga kondisi di lapangan lebih tertib. Hal ini sangat positif di tingkat tataran operasional. Kami sangat mendukung agar manfaatnya bagi kepentingan negara lebih bisa dirasakan,” kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Canberra (ANTARA) - Gangguan yang berkaitan dengan lumpuhnya sistem teknologi dan informasi (TI) global CrowdStrike akan terus berlanjut selama beberapa pekan, seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil.

O'Neil, Minggu (21/7), memperingatkan bahwa diperlukan waktu hingga dua pekan bagi sektor-sektor yang terdampak gangguan untuk kembali normal.

Gangguan pada Microsoft Windows, yang dipicu pembaruan perangkat lunak yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber CrowdStrike pada Jumat (19/7), mengakibatkan lumpuhnya operasional sejumlah bank, maskapai penerbangan, dan bisnis di seluruh dunia.

O'Neil pada Minggu menggelar pertemuan Mekanisme Koordinasi Nasional, yang mempertemukan badan-badan pemerintah dan perwakilan dari industri yang terdampak untuk membahas gangguan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial setelah pertemuan itu, dia mengatakan bahwa masih diperlukan waktu sebelum semua sistem dapat beroperasi secara optimal.

"Ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan selama akhir pekan ini untuk memulihkan perekonomian hingga normal. Namun, ini akan memakan waktu hingga semua sektor yang terdampak benar-benar kembali beroperasi," ujar O'Neil.

"Dalam beberapa kasus, kita mungkin menemui masalah gangguan awal selama satu atau dua pekan. Tidak ada dampak terhadap infrastruktur penting atau layanan pemerintah," kata O'Neil menambahkan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan CrowdStrike mengatakan bahwa mereka tinggal selangkah lagi meluncurkan perbaikan otomatis untuk isu itu, yang menurut O'Neil akan meningkatkan kecepatan sistem untuk kembali beroperasi.

O'Neil mendesak warga Australia untuk sangat berhati-hati terhadap penipuan dan phishing yang mencoba memanfaatkan gangguan tersebut.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian non-Jamali,

Jakarta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat secara bertahap di berbagai wilayah, meliputi Jawa, Madura, Bali (Jamali), serta NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian non-Jamali,” kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Perluasan pendataan tahap satu tersebut dimulai pada pertengahan Juli. Untuk provinsi lainnya, atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya.

“Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” kata Heppy.

Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat ada anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan, bukan pembatasan, dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM.

Selain itu, melalui pendataan ini, Heppy juga berharap dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Hingga awal Juli 2024, Heppy mengungkapkan tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

“Informasi mengenai pendaftaran, masyarakat bisa mengunjungi langsung website subsiditepat.mypertamina.id dan sosial media resmi @mypertamina @ptpertaminapatraniaga,” ujar Heppy.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Terkait wacana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia mengatakan Pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo.

Dia meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat lebih banyak pendatang mengunjungi Balikpapan

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

implementasi sistem ini untuk komoditas batu bara telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN tidak valid

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) mengungkap berbagai modus kecurangan pengusaha batu bara menggunakan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

“Sebagai informasi, implementasi sistem ini untuk komoditas batu bara telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN tidak valid,” ujar Arifin ketika memberi sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Selain penggunaan NTPN tidak valid, Arifin juga mengungkapkan modus lainnya seperti penggunaan NTPN yang sama untuk transaksi yang berbeda-beda atau berkali-kali, dan jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar.

“Hingga penghindaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak) berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” kata Arifin.

Oleh karena itu, dengan masuknya komoditas nikel dan timah ke Simbara, ia berharap agar mampu membawa implikasi signifikan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders industri pertambangan.

Khususnya, lanjut Arifin, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas, serta berbagai upaya-upaya berkelanjutan.

Simbara, kata Arifin, bukan sekadar sistem informasi, melainkan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan, dari hulu ke hilir.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci capaian Simbara sebelum bergabungnya komoditas timah dan nikel.

Simbara, kata Sri Mulyani, berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran penerimaan negara senilai Rp3,47 triliun.

Selain itu, kebocoran sebesar Rp2,53 triliun juga berhasil dicegah melalui pengawasan berdasarkan profil risiko pelaku usaha.

Penerimaan negara lainnya berasal dari penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun.

“Ini hanya dari batu bara, ya. Makanya sekarang, dengan nikel dan timah, yang sebagai mineral nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) per Juni 2024 mencatat nasabah pengguna aplikasi BSI Mobile dalam bertransaksi secara digital naik 31 persen yakni dari 655.162 pengguna pada Juni 2023 menjadi 861.733 pengguna atau 206.571 nasabah.

“Peningkatan penggunaan transaksi digital ini tidak terlepas dari beragam layanan dan fitur yang disiapkan dan terus dikembangkan guna memberikan layanan terbaik kepada nasabah di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya,” kata Regional CEO BSI Aceh Wachjono di Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya meningkatkan beragam layanan dan juga inklusi syariah lewat transaksi digital sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan mudah seluruh layanan yang tersedia melalui BSI Mobile.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa hingga Juni 2024 jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 7,1 juta pengguna dengan mencatat jumlah transaksi sebesar 247,5 juta transaksi dengan volume mencapai Rp299 triliun.

Baca: BSI: AMP ajang tingkatkan kapasitas pengusaha muslim di Aceh

Menurut dia angka tersebut tumbuh signifikan dibandingkan dengan pencapaian pada Juni 2023 ketika pengguna BSI Mobile tercatat mencapai 3,26 juta pengguna dengan jumlah transaksi sebanyak 170,7 juta transaksi dan volume transaksi Rp220,5 triliun.

Ia mengatakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi BSI Mobile adalah dengan memberikan apresiasi kepada para nasabah melalui Program Hujan Rezeki BSI Mobile.

Pada program Hujan Rezeki BSI Mobile periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024, BSI memberikan hadiah utama 1 (satu) unit mobil BMW 320i Sport dan beberapa hadiah menarik lainnya seperti Vespa, Smartphone, dan Tabungan E-Mas untuk nasabah setia BSI.

BSI menyerahkan hadiah berupa mobil All New Suzuki Jimny kepada nasabah BSI KCP Sigli 2 M Nur, di Kantor Pusat BSI The Tower Jakarta, Jumat (19/07). Pada periode pertama program Hujan Rejeki BSI Mobile, nasabah dari Aceh juga telah membawa pulang hadiah utama mobil sehingga ini menjadi kedua kalinya warga Aceh memenangkan program tersebut.

Baca: BSI siapkan 604 cabang untuk layani weekend banking

"Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada nasabah yang telah mempercayai kami, khususnya dalam penggunaan BSI Mobile. Ini juga menjadi salah satu cara BSI untuk mendekatkan perbankan syariah kepada masyarakat sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual," kata Hery.

Hery mengatakan BSI berkomitmen untuk berinovasi dan memperkokoh strategi yang dapat memberikan solusi layanan perbankan digital yang inklusif, modern, dan terintegrasi, salah satunya melalui aplikasi BSI Mobile.

“Ke depan BSI Mobile diharapkan menjadi kanal perbankan syariah yang modern dan inklusif, dan mudah digunakan sehari-hari sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh nasabah untuk senantiasa menjaga data rahasia pribadi. Salah satunya dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan BSI di tengah maraknya penipuan hoaks tentang informasi Gebyar BSI, perubahan tarif layanan dan juga link-link Whatsapp penipuan dengan APK maupun nomor yang mengatasnamakan BSI.

BSI juga mengimbau kepada seluruh nasabah untuk rutin mengganti kode PIN ATM, password, dan OTP dan juga jangan pernah memberikan data pribadi maupun password kepada siapapun termasuk pegawai BSI.

Baca: UMKM di Aceh perlu segera adaptasi dengan transaksi secara digital, ini sebabnya

Kita akan menyelesaikan lagi, lima komoditas lain, di antaranya emas, bauksit, dan lain-lain, akan masuk Simbara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa komoditas tambang lainnya, seperti tembaga, emas, bauksit, dan lain-lain akan masuk ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara), menyusul nikel dan timah.

“Kita akan menyelesaikan lagi, lima komoditas lain, di antaranya emas, bauksit, dan lain-lain, akan masuk Simbara,” ujar Arifin ketika memberi sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Adapun kelima komoditas mineral tersebut adalah bauksit, besi, emas, perak, dan tembaga, yang ditargetkan masuk ke Simbara pada 2025, sesuai dengan proses bisnis dan tata kelola masing-masing.

Terkait dengan pengembangan Simbara, Arifin mengatakan Kementerian ESDM turut berkontribusi dalam penyediaan data badan usaha yang terdaftar.

Dengan demikian, ESDM memastikan badan usaha tersebut sudah memiliki billing royalti, memiliki izin tambang yang terdaftar Minerba One Map Indonesia (MODI), memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang sudah disetujui, serta kuota inventory penjualan pada Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

“Dengan integrasi tersebut, maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB dan profesional yang mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN,” kata Arifin.

Simbara, kata Arifin, bukan sekadar sistem informasi, melainkan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan, dari hulu ke hilir.

Ia berharap agar pemanfaatan Simbara dapat memberi dampak positif, baik kepada optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan efektivitas pengawasan bersama antarkementerian dan lembaga.

“Selain itu, juga dalam mewujudkan ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Arifin.

Adapun empat menteri yang hadir dalam peluncuran Simbara untuk nikel dan timah, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Rangkasbitung (ANTARA) -