Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon telah setahun meluncur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan evaluasi dan akan fokus pada penguatan regulasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan Bursa Karbon Indonesia telah meluncur sejak 26 September 2023. Selama setahun beroperasi, telah terdapat 81 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan volume perdagangan 613.000 ton CO₂ ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp37,06 miliar.

Secara terperinci, 26,75% nilai transaksi ada di pasar reguler, 23,18% di pasar negosiasi, 49,87% di pasar lelang, dan 0,21% di marketplace.

Menurutnya potensi Bursa Karbon Indonesia ke depan masih sangat besar, mempertimbangkan terdapat 3.974 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.

Adapun, OJK menurutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi secara day to day Bursa Karbon Indonesia.

"Saat ini kami sedang fokus pada penguatan regulasi pengawasan dan terus mendorong koordinasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan jumlah produk dan volume transaksi Bursa Karbon," ujar Inarno dalam jawaban tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Inarno menilai peraturan OJK mengenai Bursa Karbon Indonesia baru diterbitkan setahun lalu. "Kami melihat [aturan Bursa Karbon Indonesia] masih relevan untuk implementasinya saat ini," tutur Inarno.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan IDX Carbon terus melakukan pengembangan, antara lain melalui serangkaian diskusi dan sosialisasi sebanyak 185 kali baik luring maupun daring.

IDX Carbon juga telah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Di samping itu, BEI telah melakukan integrasi sistem dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat memperdagangkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dalam waktu dekat.

Bursa turut memperpanjang insentif untuk pendaftaran sebagai pengguna jasa, yang dibebaskan biaya pendaftarannya sampai dengan September 2025.

Jeffrey menambahkan BEI juga terus mendorong dekarbonisasi untuk perusahaan tercatat, antara lain IDX Net Zero Incubator yang kini masuk modul 3 dan diikuti 110 perusahaan tercatat. Hal ini bertujuan meningkatkan awareness dan mengajarkan cara menghitung emisi karbon, termasuk menyediakan alat untuk membantu perhitungan.

Langkah lainnya adalah mengembangkan sistem pelaporan ESG termasuk pelaporan emisi karbon, engembangkan indeks terkait karbon yakni IDX – LQ45 Low Carbon Leaders, serta melakukan kajian terhadap IDX Green Equity Designation.

“BEI terus mendorong aktivitas perdagangan karbon, tetapi tentu saja terdapat banyak faktor di luar aspek perdagangan sekunder yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan karbon,” kata Jeffrey.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pada dasarnya, IDX Carbon secara sistem kami siap melakukan transaksi lokal maupun internasional. ...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy memastikan Bursa Karbon (IDX Carbon) secara sistem sudah siap memfasilitasi atau melayani transaksi, baik dalam taraf lokal maupun internasional.

“Pada dasarnya, IDX Carbon secara sistem kami siap melakukan transaksi lokal maupun internasional. Dan nanti, prosedurnya akan sama untuk para pelaku yang bertransaksi di Bursa Karbon,” ujar Irvan dalam Webinar bertajuk “Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia “di Jakarta, Selasa.

Senada dengan itu, Direktur Pengawasan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lufaldy Ernanda menjelaskan bahwa Bursa Karbon sudah dapat melakukan perdagangan secara internasional saat ini, tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK).

“Sejauh ini, sebenarnya sudah bisa terjadi, nanti beberapa supplier dalam hal ini yang punya unit karbon tinggal bersurat ingin memperdagangkan (secara) internasional,” ujar Lufaldy.

Beberapa bulan lalu, ia menjelaskan OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sementara itu, terkait voluntary carbon market, Ia menjelaskan bahwa terdapat ribuan potensi supplier di tengah kebutuhan yang tinggi terhadap demand (permintaan).

Dari lima sektor Nationally Determined Contributions (NDC) yaitu sektor energi, industrial processes and production use (IPPU), limbah, pertanian, dan kehutanan, ia menjelaskan sampai saat ini perdagangan allowance baru terjadi di sub sektor pembangkit listrik.

“Di sektor energi saja baru subsektor yang terjadi. Jadi, kita menunggu empat sub sektor lainnya dari kacamata perkembangan Bursa Karbon, itu driving sistemnya salah satu demandnya apabila NDC itu yang mekanisme allowance terjadi di semua sektor,” ujar Lufaldy.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor bisnis Indonesia, khususnya di pasar modal.

Untuk itu, IDX bersama Katadata Green menggelar diskusi bertajuk Strengthening ESG Implementation in Indonesia's Business Sector yang diselenggarakan di IDX Main Hall pada Senin (22/7).

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menuju Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024. Fokus utama dari penyelenggaraan acara ini adalah membahas langkah-langkah OJK dalam mendorong perusahaan publik untuk mengadopsi prinsip-prinsip sustainability, serta strategi IDX dalam mengoptimalkan pengembangan investasi hijau dan bursa karbon di pasar modal Indonesia.

Dalam kegiatan SAFE 2024 yang akan diselenggarakan pada 7 Agustus 2024, Katadata akan merilis Katadata Index yang merupakan alat penilaian terdepan terkait kinerja ESG perusahaan di Indonesia.

Mencakup hampir 200 perusahaan nasional di tujuh sektor, Katadata ESG Index menjadi yang terbesar di Indonesia. Indeks ini menyediakan benchmarking yang relevan dan mendalam serta membantu perusahaan meningkatkan praktik keberlanjutan mereka.

Transparansi dan wawasan dari indeks menjadi informasi yang menarik bagi investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Seiring dengan diluncurkannya indeks saham berbasis ESG dan berkelanjutan dari waktu ke waktu, hingga Juni 2024 total AUM reksadana berbasis ESG mencapai Rp8,21 triliun,” ujar Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision of OJK Inarno Djajadi saat pembukaan acara Road to SAFE di Jakarta, Senin (22/7).

Lebih lanjut Inarno mengungkapkan, dirinya memiliki keyakinan bahwa masa publikasi dan Sukuk tematik di Indonesia akan terus berkembang meski saat ini masih relatif kecil dibandingkan Sukuk tematik yang diterbitkan di ASEAN.

Turut hadir dalam acara diskusi ini President Director of IDX Iman Rachman, Vice Chairman Coordinator for Maritime, Investment, and Foreign Affairs KADIN Shinta Kamdani, dan Co-Founder and CEO of Katadata Metta Dharmasaputra.

Shinta Kamdani mengatakan, acara ini merupakan cara bagi pelaku usaha untuk memperkuat implementasi dari ESG. Di dalam era perubahan iklim yang semakin nyata kebutuhan akan ESG semakin mendesak bagi kita semua.

Lebih lanjut, Shinta menerangkan, mengutip World Economic Forum, ESG menjadi indikator fundamental di mana sosial dan tata kelola menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investor, karyawan dan konsumen.

“Karena itu, perusahaan mau tidak mau perlu beradaptasi lebih cepat di tengah tuntutan transparansi dan pengembangan ESG,” ujar dia.

Metta Dharmasaputra mengatakan acara diskusi hari ini merupakan rangkaian acara SAFE 2024 yang merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Katadata.

Sejak 2021, Katadata Green dan Katadata Insight Center telah merilis satu indeks yang kami namakan Katadata Corporate Sustainability Index yang tahun ini bertransformasi menjadi Katadata Index.

“Ini adalah tools untuk benchmarking atau membandingkan kinerja ESG antarperusahaan di Indonesia. Untuk tahun ini cakupannya mencapai 310 perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Dan ini menjadi salah satu indeks keberlanjutan terbesar di Indonesia,” terangnya.

Pada sesi diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani menerangkan penerapan ESG tidak hanya bisa diterapkan di komoditas yang sudah ada sekarang.

Menurut Gita saat ini ada banyak sektor yang tidak kalah menarik dan dapat mengimplementasikan ESG dengan cara yang lebih menarik mulai dari mengembangkan potensi keanekaragaman hayati atau biodiversity. “Jadi tidak hanya raw commodity dan komoditas yang itu-itu saja, tapi juga ada value creation,” ujar Gita.

Sementara itu, mewakili pelaku usaha, Acting VP Health Safety Security & Environment Pertamina NRE - Moch Khusnul Mustakim mengatakan berkelanjutan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk saat ini.

“Untuk pemenuhan kebutuhan hari ini kita jangan sampai menutup mata. Jangan sampai generasi selanjutnya tidak bisa menikmati lagi. Jadi komitmen berkelanjutan itu sangat diperlukan (dalam pengembangan bisnis saat ini),” ungkapnya.

President Director of IDX Iman Rachman mengatakan untuk mendorong pencapaian SDG dibutuhkan kolaborasi yang baik dari kalangan pelaku bisnis dengan regulator.

Di pasar modal, salah satu pengaturan yang menjadi sangat penting dalam mendorong perusahaan tercatat menginternalisasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya adalah melalui kewajiban pelaporan Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan.

Saat ini, setidaknya 90 persen dari perusahaan tercatat di IDX telah melaporkan Laporan Keberlanjutan untuk tahun 2022.

Lebih lanjut, Iman mengatakan, saat ini IDX telah menyediakan 5 indeks saham terkait ESG, memberikan insentif pengurangan biaya pencatatan untuk obligasi berwawasan lingkungan, dan bekerja sama dengan lembaga penilai ESG internasional untuk melakukan penilaian ESG atas Perusahaan Tercatat di IDX.

Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, IDX atas support penuh dari OJK dan Pemerintah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada 26 September 2023.

Sejak diluncurkan hingga saat ini, IDXCarbon telah memperdagangkan lebih dari 600.000 ton unit karbon setara CO2, dengan total nilainya melebihi Rp36 miliar.

Adapun, acara ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkret dari semua pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi ESG di sektor bisnis Indonesia, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan, total transaksi di Bursa Karbon RI atau IDX Carbon telah mencapai lebih dari Rp 36 miliar sejak diluncurkan pertama kali pada 26 September 2023 silam.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, peluncuran bursa karbon sejalan dengan upaya pemerintah RI untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Setelah diluncurkan hingga saat ini, IDX Carbon telah memperdagangkan lebih dari 600 ribu ton unit karbon setara CO2 dengan total nilai transaksi melebihi Rp 36 miliar," kata Iman, dalam sambutannya di Road To SAFE 2024 di Gedung BEI, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Iman mengatakan, pengguna jasa IDX Carbon juga telah berkembang, dari yang semula hanya 16 pengguna di hari pertama peluncuran, saat ini menjadi hampir 70 pengguna jasa.

"Pengguna jasa kami saat ini juga telah berkembang dari 16 pengguna jasa di hari pertama perdagangan menjadi hampir 70 pengguna, ujar dia.

"Kami optimistis, IDX Carbon akan terus berkembang membantu Indonesia baik secara ekonomi maupun lingkungan dalam mencapai target NZE," sambungnya.

Lebih lanjut Iman mengatakan, saat ini setidaknya 90% dari perusahaan tercatat di BEI telah melaporkan laporan keberlanjutan untuk tahun 2022. Hal ini selaras dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Kehadiran aturan ini penting untuk mendorong perusahaan tercatat menginternalisasikan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas bisnisnya melalui kewajiban pelaporan sustainability report atau laporan keberlanjutan.

Tidak hanya itu, sebagai upaya mendorong perusahaan tercatat menjadi role model di pasar modal Indonesia, BEI telah menyediakan 5 indeks saham terkait environmental, social, and governance (ESG), memberikan insentif pengurangan biaya pencatatan untuk obligasi terbawasan lingkungan.

"Dan kerja sama dengan lembaga penilai ESG internasional untuk melakukan layanan ESG atas perusahaan tercatat di BEI maupun pelayanan ESG scoring bagi Bursa Efek Indonesia," pungkasnya.