Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan smelter bauksit belum signifikan karena terganjal masalah.

Koordinator Hilirisasi Mineral dan Baru Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Ansari mengatakan masalah yang dihadapi setiap badan usaha yang akan membangun smelter bauksit berbeda. Salah satunya soal ketersediaan energi.

"Dugaan awal persoalan tidak sama persis. Mungkin dari sisi lokasi, ketersediaan energi," katanya dalam media briefing di Ditjen Mineral Batu Bara Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10).

Tak hanya soal ketersediaan energi, sambung Ansari, masalah lainnya terkait lahan yang akan digunakan untuk membangun smelter. Terkait masalah lahan, Kementerian ESDM katanya akan melihat lebih detail, apakah terkait ganti rugi, kondisi geografis, dan lainnya.

"Intinya bauksit ini tentunya sedang jadi perhatian bersama dan mungkin juga ada hasil kajian salah satu lembaga menyatakan harusnya begini begitu. Tapi kita tentunya punya posisi atau pendapat untuk dapat saling mendukung terkait solusi masalah bauksit," imbuhnya.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyebut bahwa hilirisasi bauksit RI masih mandek. Padahal, pemerintah sudah melarang ekspor bauksit sejak Juni 2023 lalu.

"Nah ini kan harus dicari jalan. Sehingga kita bisa seiring, hilirisasi bisa jalan, ekspor kalau ini diberikan juga bisa jalan. Negara-negara lain juga ada smelter, dia juga jual, ekspor. Karena ini kan nilai tambah," ungkap Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto, dikutip CNBC Indonesia.

Ronald mengatakan pembangunan smelter, khususnya pada 8 smelter bauksit, di Indonesia masih mandek lantaran pendanaan yang 'seret'. Sumber pendanaan yang bisa diharapkan para perusahaan yang ingin membangun smelter di Indonesia katanya dari investor asing.

Sementara untuk mendapatkan pendanaan dari investor asing katanya tidak mudah

"Nah kalau yang kita harapkan sekarang, investor yang biasanya lebih mudah, itu sudah tidak mudah-mudah amat hari ini. Kenapa? Karena ada proses panjang, ada covid, ada macam-macam, ada perubahan kebijakan, policy dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan kita bersama," bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan nasib program hilirisasi bauksit di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

Koordinator Hilirisasi Mineral dan Batubara ESDM Muhammad Ansari menekankan bahwa hilirisasi bauksit bakal terus berjalan. Pernyataan dia merespons isu hilirisasi bauksit yang masih mandek lantaran banyak smelter mangkrak.

"Bauksit ini sudah jadi perhatian khusus. Namun, kami tentunya harus punya posisi atau pendapat yang dapat saling membantu dan melengkapi," kata Ansari di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan bahwa pihaknya dalam jangka pendek bakal mengevaluasi masing-masing badan usaha. Menurutnya, persoalan yang dihadapi badan usaha dalam menggarap proyek bauksit berbeda-beda.

Selain itu, pihaknya juga bakal menindaklanjuti laporan terkait kendala di lapangan. Adapun kendala di lapangan itu seperti ketersediaan energi dan masalah lahan.

Khusus masalah lahan, Ansari mengaku belum mengetahui lebih detil terkait permasalah yang terjadi.

"Cuma masalah lahan itu seperti apa kami perlu lihat lebih lanjut apakah terkait ganti rugi, gelologi, dan lain-lain," ucapnya.

Proses hilirisasi bauksit selama ini menemui sejumlah kendala. Adapun salah satu kendala itu seperti pembangunan smelter yang mandek.

Kementerian ESDM mencatat terdapat sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. Menurut kementerian tersebut, mandeknya pembangunan smelter itu pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya pendanaan.

Merespons hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menyusun strategi agar pembangunan sejumlah smelter bauksit yang mandek dapat berjalan kembali.

"Nanti kita kaji. Kita akan membuat strategi agar bisa realisasinya jadi baik," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024) lalu.

Bahlil mengatakan hilirisasi pada komoditas nikel yang telah berhasil saat ini bakal dilanjutkan menyasar komoditas mineral lainnya seperti bauksit hingga tembaga.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi mineral dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level di atas 5%.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Harga aluminium meningkat pada Selasa (22/10), didorong oleh lonjakan biaya bahan baku alumina yang mencapai rekor tertinggi, sehingga meningkatkan biaya produksi.

Melansir Reuters, harga aluminium untuk kontrak tiga bulan di London Metal Exchange (LME) naik 1,8% menjadi US$2.640 per ton pada pukul 10:25 GMT, mengungguli logam dasar lainnya.

Kenaikan ini didorong oleh lonjakan harga alumina, atau aluminium oksida, yang merupakan bentuk bijih olahan yang digunakan dalam pembuatan aluminium primer.

Kontrak alumina untuk bulan terdekat di Shanghai Futures Exchange (ShFE) mencapai level tertinggi sepanjang masa di 5.003 yuan pada Selasa, sebelum ditutup naik 2,9% di 4.933 yuan.

Harga alumina telah naik 18% sejak awal Oktober.

Kenaikan harga ini mendorong ShFE untuk memperlebar batas perdagangan menjadi 9% dari sebelumnya 8% pada Selasa, yang merupakan perubahan kedua dalam dua minggu terakhir.

Seorang pedagang mengatakan bahwa harga alumina tidak hanya didorong oleh spekulasi, tetapi juga didukung oleh fundamental pasar yang kuat, sehingga ruang untuk koreksi harga diperkirakan terbatas.

Pasokan alumina semakin ketat akibat kekurangan bauksit karena gangguan di Australia dan Guinea. Bauksit merupakan bijih mentah yang diolah menjadi alumina.

Konsumsi alumina di China juga tetap tinggi bulan ini karena produsen aluminium meningkatkan produksi.

Sementara itu, harga tembaga naik 0,8% menjadi $9.632 per ton setelah persediaan di gudang yang diawasi oleh LME turun ke level terendah dalam 77 hari, yaitu 280.100 ton.

China melaporkan bahwa produksi tembaga rafinasi pada bulan September tetap stabil di 1,14 juta ton.

Logam lainnya, harga nikel turun 0,6% menjadi US$16.600, seng naik 1,5% menjadi US$3.122, timah turun 0,5% menjadi US$30.875, dan timbal naik 1% menjadi US$2.077.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan kembali memberikan relaksasi ekspor bijih bauksit. Ekspor bauksit telah dilarang sejak 11 Juni 2023. Pelarangan ekspor mineral mentah ini untuk mendorong industri hilirisasi dan menambah nilai tambah sumber perekonomian.

"Enggak. Eggak ada [relaksasi ekspor]. Enak saja," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan pemerintah untuk mengkaji relaksasi ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas dengan tetap mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter di dalam energi.

Akan tetapi, di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memacu hilirisasi sektor pertambangan selain nikel sehingga usulan untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit tidak disepakati.

"Belum ada arahan untuk relaksasi [bauksit] lagi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Kontan, beberapa waktu lalu.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan ke depan akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemunian (smelter) bauksit.

Bahlil mengakui bahwa saat dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek-proyek smelter bauksit agak lambat dan mangkrak. Ke depan, Bahlil memastikan pemerintahan berikutnya, entah siapa pun menterinya, akan menyelesaikan pembangunan smelter bauksit.

"Saya waktu [menjabat] Menteri Investasi [banyak proyek] smelter mangkrak. Nah ke depan, izin-izin smelter ini, kita akan, siapa pun menterinya, saya pikir salah satu tugasnya itu adalah menyelesaikan urusan-urusan keseriusan dari para pengusaha smelter untuk bauksit. Nikel itu cepat, bauksitnya ini agak lambat," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan salah satu fokus lembaganya yaitu untuk hilirisasi komoditas lain selain nikel. Komitmen ini sudah pernah dia sampaikan beberapa waktu lalu yaitu untuk mengebut hilirisasi komoditas bijih bauksit.

Hanya saja memang saat ini Bahlil sedang terus mengkaji bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

"Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel. Termasuk di dalamnya bauksit," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan akan membenahi industri hilirisasi komoditas bauksit yang disebut mangkrak. Saat ditanya terkait progres pengembangan hilirisasi bauksit, Bahlil hanya menjawab singkat bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan.

"Saya pikir bertahap-tahap kita akan melakukan perbaikan," tegasnya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil mengatakan, pekan depan dirinya bersama Presiden Jokowi akan meresmikan fasilitas pengolahan bauksit Smelter Grade Alumina (SGAR) yang di Mempawah, Kalimantan Barat. Ini merupakan proyek alumina raksasa yang digarap PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI).

PT BAI merupakan hasil konsorsium antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) di bawah Holding BUMN Pertambangan (MIND ID).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek smelter bauksit masih sulit, program hilirisasi bauksit bagai jalan di tempat. Kendalanya masih sama, belum adanya investor yang serius menangani proyek bauksit.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, 10 tahun sudah berlalu, baru tiga smelter bauksit yang terbangun, sebanyak tujuh smelter bauksit masih mangkrak.

Jika melihat persentase nilai bobot, kata Ronald, seharusnya sudah ada pergerakan, namun sampai saat ini belum ada progres dari laporan yang terdahulu.

“Kalau statusnya masih sama artinya belum ada [progres], belum menunjukan kegiatan yang berarti, kalau mau bilang terbengkalai, tapi masih ada pemiliknya dan usaha pertambangannya masih berjalan,” kata Ronald saat dihubungi KONTAN, Minggu (6/10).

Menurut Ronald, kendala pembangunan smelter bauksit yang mangkrak adalah lagu lama. Belum adanya investor yang serius menangani proyek smelter bauksit.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal membenahi industri hilirisasi komoditas bauksit yang selama ini mangkrak.

Menaggapai hal ini, Ronald sependapat dengan Bahlil. Menurutnya, harus ada kejelasan hilirisasi bauksit ke depannya akan bagaimana. “Harus direposisi di mana salahnya,” ujar Ronald.

Sebab, lanjut Ronald, dilihat perjalanan sejak 2014 sampai dengan sekarang Pemegang IUPK belum satu pun yang berhasil membangun smelter bauksit, hanya PT Aneka Tambang alias ANTAM dengan PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI).

“PT BAI itu pun hanya kantong kiri kanan (BUMN), apalagi swasta murni, sedangkan yang IUI dari Perindustrian sudah terbangun 2 smelter tanpa embel embel punya tambang atau IUP OP,” ungkap Ronald.

Kontan mencatat, Presiden Jokowi meresmikan fasilitas pengolahan bauksit Smelter Grade Alumina (SGAR) yang di Mempawah, Kalimantan Barat garapan PT BAI.

PT BAI merupakan hasil konsorsium antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) di bawah Holding BUMN Pertambangan (MIND ID).

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 7 pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter bauksit dengan progres di atas 50% tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tujuh smelter yang sempat dipertanyakan progresnya adalah PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining.

Adapun saat ini, ada empat smelter yang telah beroperasi di Indonesia, yakni PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Ekspansi).

APB3I menyoroti pendanaan eksternal untuk membiayai proyek smelter bauksit sulit didapat. Alasannya karena pihak perbankan ataupun lembaga pembiayaan kerap menilai bahwa proyek-proyek smelter bauksit kurang feasible.

Berdasarkan catatan APB3I, produksi tahunan bauksit Indonesia bisa mencapai hingga 30 juta ton per tahun. Hanya saja, kapasitas input di dalam negeri untuk mengolah/memurnikan bauksit masih terbatas.

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melaporkan pengeluaran eksplorasi yang mencapai Rp125,89 miliar hingga akhir September 2024. Fokus utama dari kegiatan eksplorasi perusahaan tahun ini adalah pada tiga komoditas Utama yaitu emas, nikel, dan bauksit.

Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk komoditas emas, Antam memusatkan eksplorasinya di wilayah Pongkor, Jawa Barat. Di lokasi ini, perusahaan melakukan berbagai kegiatan pengeboran, baik yang dilakukan di bawah tanah (in-mine drilling) maupun di permukaan (surface drilling), guna menilai potensi dan kelayakan cadangan emas yang ada.

Eksplorasi nikel dilakukan di beberapa area strategis di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Utara dan Pomalaa, serta di Buli, Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan operasi Antam sekaligus memperkuat inisiatif hilirisasi nikel yang tengah dikembangkan perusahaan.

Sementara itu, untuk komoditas bauksit, eksplorasi dilaksanakan di daerah Tayan dan Landak, Kalimantan Barat. Langkah ini diambil guna memastikan ketersediaan dan potensi sumber daya mineral strategis yang akan mendukung kelangsungan dan pengembangan bisnis Antam di masa depan.

Dengan berbagai kegiatan eksplorasi ini, Antam berkomitmen untuk menjaga kelayakan sumber daya mineralnya dan memperkuat posisi sebagai pemain utama di industri pertambangan Indonesia.

Laba ANTM Turun

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp1,55 triliun pada semester I 2024. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 17,53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1,88 triliun. Meskipun demikian, pendapatan Antam mengalami kenaikan sebesar 7,05%, mencapai Rp23,18 triliun dari sebelumnya Rp21,66 triliun.

Pendapatan terbesar perusahaan berasal dari penjualan emas yang mencapai Rp18,92 triliun pada paruh tahun 2024, mengalami lonjakan signifikan sebesar 41,56% dari Rp13,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Namun, penjualan bijih nikel mengalami penurunan drastis, dengan kontribusi yang merosot 60,01% menjadi Rp1,95 triliun dari Rp4,88 triliun.

Selain itu, Antam juga mencatatkan pendapatan dari penjualan feronikel sebesar Rp1,54 triliun, alumina Rp724,94 miliar, dan perak Rp34,8 miliar.

Meskipun pendapatan meningkat, Antam menghadapi pembengkakan beban pokok penjualan yang naik 21,61%, mencapai Rp21,18 triliun dari sebelumnya Rp17,42 triliun. Beban produksi menjadi komponen terbesar dalam beban pokok penjualan, dengan total mencapai Rp22,15 triliun, melonjak dari Rp17,41 triliun.

Di sisi lain, beban usaha juga mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan total beban usaha tercatat sebesar Rp1,23 triliun pada paruh pertama 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp1,46 triliun.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek smelter bauksit masih sulit, program hilirisasi bauksit bagai jalan di tempat. Kendalanya masih sama, belum adanya investor yang serius menangani proyek bauksit.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, 10 tahun sudah berlalu, baru tiga smelter bauksit yang terbangun, sebanyak tujuh smelter bauksit masih mangkrak.

Jika melihat persentase nilai bobot, kata Ronald, seharusnya sudah ada pergerakan, namun sampai saat ini belum ada progres dari laporan yang terdahulu.

“Kalau statusnya masih sama artinya belum ada [progres], belum menunjukan kegiatan yang berarti, kalau mau bilang terbengkalai, tapi masih ada pemiliknya dan usaha pertambangannya masih berjalan,” kata Ronald saat dihubungi KONTAN, Minggu (6/10).

Menurut Ronald, kendala pembangunan smelter bauksit yang mangkrak adalah lagu lama. Belum adanya investor yang serius menangani proyek smelter bauksit.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal membenahi industri hilirisasi komoditas bauksit yang selama ini mangkrak.

Menaggapai hal ini, Ronald sependapat dengan Bahlil. Menurutnya, harus ada kejelasan hilirisasi bauksit ke depannya akan bagaimana. “Harus direposisi di mana salahnya,” ujar Ronald.

Sebab, lanjut Ronald, dilihat perjalanan sejak 2014 sampai dengan sekarang Pemegang IUPK belum satu pun yang berhasil membangun smelter bauksit, hanya PT Aneka Tambang alias ANTAM dengan PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI).

“PT BAI itu pun hanya kantong kiri kanan (BUMN), apalagi swasta murni, sedangkan yang IUI dari Perindustrian sudah terbangun 2 smelter tanpa embel embel punya tambang atau IUP OP,” ungkap Ronald.

Kontan mencatat, Presiden Jokowi meresmikan fasilitas pengolahan bauksit Smelter Grade Alumina (SGAR) yang di Mempawah, Kalimantan Barat garapan PT BAI.

PT BAI merupakan hasil konsorsium antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) di bawah Holding BUMN Pertambangan (MIND ID).

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 7 pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter bauksit dengan progres di atas 50% tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tujuh smelter yang sempat dipertanyakan progresnya adalah PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining.

Adapun saat ini, ada empat smelter yang telah beroperasi di Indonesia, yakni PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Ekspansi).

APB3I menyoroti pendanaan eksternal untuk membiayai proyek smelter bauksit sulit didapat. Alasannya karena pihak perbankan ataupun lembaga pembiayaan kerap menilai bahwa proyek-proyek smelter bauksit kurang feasible.

Berdasarkan catatan APB3I, produksi tahunan bauksit Indonesia bisa mencapai hingga 30 juta ton per tahun. Hanya saja, kapasitas input di dalam negeri untuk mengolah/memurnikan bauksit masih terbatas.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek smelter bauksit masih sulit, program hilirisasi bauksit bagai jalan di tempat. Kendalanya masih sama, belum adanya investor yang serius menangani proyek bauksit.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, 10 tahun sudah berlalu, baru tiga smelter bauksit yang terbangun, sebanyak tujuh smelter bauksit masih mangkrak.

Jika melihat persentase nilai bobot, kata Ronald, seharusnya sudah ada pergerakan, namun sampai saat ini belum ada progres dari laporan yang terdahulu.

“Kalau statusnya masih sama artinya belum ada [progres], belum menunjukan kegiatan yang berarti, kalau mau bilang terbengkalai, tapi masih ada pemiliknya dan usaha pertambangannya masih berjalan,” kata Ronald saat dihubungi KONTAN, Minggu (6/10).

Menurut Ronald, kendala pembangunan smelter bauksit yang mangkrak adalah lagu lama. Belum adanya investor yang serius menangani proyek smelter bauksit.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal membenahi industri hilirisasi komoditas bauksit yang selama ini mangkrak.

Menaggapai hal ini, Ronald sependapat dengan Bahlil. Menurutnya, harus ada kejelasan hilirisasi bauksit ke depannya akan bagaimana. “Harus direposisi di mana salahnya,” ujar Ronald.

Sebab, lanjut Ronald, dilihat perjalanan sejak 2014 sampai dengan sekarang Pemegang IUPK belum satu pun yang berhasil membangun smelter bauksit, hanya PT Aneka Tambang alias ANTAM dengan PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI).

“PT BAI itu pun hanya kantong kiri kanan (BUMN), apalagi swasta murni, sedangkan yang IUI dari Perindustrian sudah terbangun 2 smelter tanpa embel embel punya tambang atau IUP OP,” ungkap Ronald.

Kontan mencatat, Presiden Jokowi meresmikan fasilitas pengolahan bauksit Smelter Grade Alumina (SGAR) yang di Mempawah, Kalimantan Barat garapan PT BAI.

PT BAI merupakan hasil konsorsium antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) di bawah Holding BUMN Pertambangan (MIND ID).

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 7 pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter bauksit dengan progres di atas 50% tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tujuh smelter yang sempat dipertanyakan progresnya adalah PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining.

Adapun saat ini, ada empat smelter yang telah beroperasi di Indonesia, yakni PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Ekspansi).

APB3I menyoroti pendanaan eksternal untuk membiayai proyek smelter bauksit sulit didapat. Alasannya karena pihak perbankan ataupun lembaga pembiayaan kerap menilai bahwa proyek-proyek smelter bauksit kurang feasible.

Berdasarkan catatan APB3I, produksi tahunan bauksit Indonesia bisa mencapai hingga 30 juta ton per tahun. Hanya saja, kapasitas input di dalam negeri untuk mengolah/memurnikan bauksit masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mendorong pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan bauksit, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Perseroan saat ini tengah mengejar keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) SGAR Mempawah Fase II di Kalimantan Barat pada akhir 2024.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, proyek SGAR Fase II akan memilki kapasitas produksi alumina hingga 1 juta ton dan akan terintegrasi dengan smelter aluminium yang direncanakan dibangun dalam waktu bersamaan.

“Ini yang mudah-mudahan bisa menghilangkan impor atau paling tidak mengurangilah. Menekan angka impor serendah-rendahnya,” ujarnya dalam tayangan Coffee Time with May di channel youtube Bisnis.com, yang dikutip Kamis (3/10/2024).

Pengembangan smelter bauksit di Fase II akan menjadikan total kapasitas produksi SGAR Mempawah menjadi 2 juta ton. Adapun, pengembangan smelter aluminium disiapkan kapasitas produksinya mencapai 600.000 ton.

Hendi menjelaskan, dengan begitu total kapasitas produksi aluminium Grup MIND ID sebesar 900.000 ton, dengan tambahan produksi dari smelter aluminium di Kuala Tanjung sebesar 300.000 ton.

Menurutnya, untuk mewujudkan semua rencana itu, tantangannya ialah persoalan klasik terkait pembebasan lahan akses menuju ke areal pertambangan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah agar pihaknya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Inalum Ilhamsyah Mahendra menjelaskan bahwa akhir 2024, pihaknya akan melakukan finalisasi keputusan investasi proyek SGAR Fase II. Dengan demikian, pada 2025 mereka akan masuk ke tahap investasi.

“Harapannya di tahun 2028 SGAR II dengan kapasitas 1 juta ton siap beroperasi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, proyek SGAR Fase I dan II total investasinya hampir mencapai US$2 miliar. Perinciannya, untuk Fase I menelan investasi US$941 juta, dan Fase II berkisar US$800 juta hingga US$900 juta, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya, sehingga total mencapai sekitar US$2 miliar.

Diharapkan, pembangunan proyek SGAR Fase II akan rampung pada penghujung 2027 hingga awal 2028. “Selama ini kita masih impor alumina 1,2 juta ton. Sangat masif. Dengan 1 juta yang dihasilkan SGAR, tersisa impor 200.000 ton. Kita mau mandiri.” katanya.

Bisnis.com, LONDON - Holding BUMN tambang MIND ID menghadiri agenda pertemuan tahunan komunitas logam dunia, LME Week 2024 yang digelar di London, Inggris pada 30 September-4 Oktober 2024.

LME Week yang diselenggarakan oleh London Metal Exchange tersebut mengumpulkan produsen, konsumen, hingga trader logam global untuk mendiskusikan tren pasar logam saat ini, serta proyeksinya pada tahun depan.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kehadiran MIND ID dalam pertemuan komunitas logam dunia ini sangat penting untuk dapat memetakan tren pasar logam dan menentukan strategi perseroan ke depan.

"Jadi kita serap dinamika baik itu view point tentang harga komoditas, tentang prakiraan demand dan supply dari para pemain dan konsumen yang ada dari event ini," ujar Hendi saat ditemui di sela agenda LME Week 2024, London, Senin (30/9/2024) waktu setempat.

Dengan ini, lanjut Hendi, MIND ID Group diharapkan dapat menentukan visi dan target ke depan secara lebih tepat dan akurat.

Adapun, MIND ID turut memboyong anak usahanya, mulai dari PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Inalum, hingga PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Hendi menuturkan, Indonesia memiliki keunggulan dengan sumber daya komoditas tembaga, bauksit, hingga timah yang sangat besar. Sangat penting bagi MIND ID untuk dapat mengoptimasi kekayaan sumber daya alam tersebut sehingga Indonesia memiliki peranan yang strategis dalam rantai pasok logam dan mineral dunia.

"Jadi, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan mengenai alokasi produksi, terus kita juga berinteraksi dengan klien di sini, para end-user, dan bagaimana kita berinteraksi dengan pasar, para trader, ini sangat menentukan pola operasi kita ke depan," kata Hendi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit. Hal itu disebut bisa untuk menggerakan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

Menanggapi hal tersebut Chairman Indonesian Mining Institute Irwandy Arif menilai saat ini Indonesia masih defisit aluminium. Kebutuhan bauksit masih sangat dibutuhkan untuk pemenuhan dalam negeri, termasuk hilirisasi. Untuk itu, dia mendorong agar permintaan tersebut dipertimbangkan kembali.

Pemerintah telah melarang ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023 lalu. Alasannya, untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri atau hilirisasi.

"Kalau untuk kepentingan sesaat sementara, barangkali perlu dipertimbangkan bahwa kita perlu memikirkan kepentingan yang lebih besar untuk program hilirisasi dan industrialisasi kita. Kita dari bauksit ke alumina, dari alumina ke aluminium, kita masih defisit di aluminium," kata Irwandy saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Dia menjelaskan kebutuhan aluminium dalam negeri mencapai 1 juta per tahun. Sementara, produksinya baru mencapai 250.000 per tahun.

"Kebutuhan 1 juta per tahun, kita baru produksi 250.000. Walau rencana-rencana itu untuk membangun lebih banyak sudah ada," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Aksi pelarangan ekspor bauksit ini tertuang dalam dalam Pasal 170 A.

Ekspor mineral dibatasi usai 3 tahun UU tersebut diterbitkan, 10 Juni 2020 lalu. Hal ini berarti ekspor mineral mentah hanya diizinkan paling lama 10 Juni 2023. Dengan aturan tersebut, Irwandy menilai harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau dari saya, saya bukan di Kementerian lagi, kalau kita kan harus patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama peraturan dan UU masih pada UU no 3 tahun 2020, itu kan tentunya masih harus diolah dalam negeri. Itu yang masih harus kita lihat," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan bahwa usulan pembukaan dengan kuota ekspor terbatas ini dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Maman saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM , Senin (8/7/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.