Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pembaruan mengenai perkembangan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Jiwasraya masih berada dalam pengawasan khusus.

"Perusahaan tersebut juga dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN dan telah dinyatakan tidak keberatan juga oleh OJK," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Lebih lanjut, Ogi menyatakan bahwa OJK menghormati keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. OJK juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan.

"Meminta para pihak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku," ungkapnya.

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi, termasuk segera memenuhi kewajiban kepada nasabah yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dan masih menolak restrukturisasi.

"Kepada pemegang polis yang menolak restrukturisasi, Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis. Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi, termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih menolak restrukturisasi," tuturnya.

Sebelumnya, Ogi juga menjelaskan bahwa liabilitas polis yang menyetujui restrukturisasi Jiwasraya telah dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebesar Rp 37,98 triliun.

"Porsinya 99,7% dan yang akan dialihkan selanjutnya sebesar Rp 124 miliar," ucapnya.

Ogi menambahkan bahwa Jiwasraya berhasil mempersuasi sebagian besar pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi untuk akhirnya menyetujuinya. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sebanyak 65,6% dari pemegang polis yang sebelumnya menolak kini telah menyetujui skema restrukturisasi yang ditawarkan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa proses penyehatan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih berlangsung.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa manajemen Bumiputera telah melakukan perubahan terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Informasi ini diperoleh dari hasil pertemuan antara OJK dan manajemen Bumiputera yang berlangsung pada 2 Agustus 2024.

"OJK saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Sebelumnya, pada 1 Juli 2024, OJK telah memberikan persetujuan atas perubahan RPK AJB Bumiputera.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912, Hery Darmawansyah, menyebut bahwa OJK meminta perusahaan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan RPK tersebut secara bulanan serta mengambil langkah-langkah agar RPK dapat diimplementasikan dengan optimal.

"Adapun pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 dikeluarkan, setelah OJK melakukan hasil analisis dan penelahaan terhadap revisi RPK," ucapnya dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (4/7).

Hery menjelaskan bahwa perubahan RPK mencakup beberapa hal yang memungkinkan AJB Bumiputera 1912 untuk kembali sehat, termasuk percepatan pembayaran klaim kepada nasabah melalui hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

Sebanyak 50% dari hasil konversi ini akan digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM).

Selain itu, efisiensi biaya operasional juga akan dilakukan untuk lebih fokus pada usaha yang memberikan nilai tambah bagi AJB Bumiputera 1912.

Lebih lanjut, Hery menyatakan bahwa revisi RPK ini juga mencakup komitmen dari Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik mungkin.

Selain itu, perusahaan juga akan dievaluasi secara berkala, termasuk Penilaian Kembali Pihak Utama, serta mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Terkait pembayaran klaim kepada pemegang polis, Ogi mengungkapkan bahwa AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp 241,05 miliar hingga akhir Juli 2024. Pembayaran tersebut mencakup 79.743 polis asuransi perorangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan bahwa terdapat 30 perusahaan asuransi yang berencana melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) melalui pembentukan perusahaan asuransi atau reasuransi syariah baru.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang telah diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"Selain itu, terdapat 11 perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah mereka kepada perusahaan asuransi syariah lainnya," ujar Ogi dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Selasa (6/8).

Ogi juga menjelaskan bahwa berdasarkan RKPUS yang diajukan, calon pemegang saham dari perusahaan hasil pemisahan unit syariah merupakan entitas konvensional dari unit syariah yang bersangkutan dan/atau kelompok usaha yang menaungi perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam rangka pemisahan unit syariah, tidak ada rencana dari perusahaan untuk melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan asuransi atau reasuransi syariah lainnya.

Sebagai informasi tambahan, sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan unit usaha syariah wajib dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2026.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) melaporkan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen investasi yang dominan dalam portofolio mereka.

Abdul Hadie, Direktur DPBM, menyampaikan bahwa pada semester I-2024, total nilai investasi mencapai Rp 10,19 triliun, dengan porsi terbesar diinstrumen SBN sebesar 46,33%.

Hadie menjelaskan bahwa sejak awal tahun, SBN tetap menjadi komponen utama dalam portofolio investasi DPBM. Selain SBN, alokasi investasi terbesar berikutnya adalah Obligasi Korporasi, yang mencakup Rp 3,11 triliun atau 31,22% dari total investasi pada semester I-2024.

Meski DPBM juga berinvestasi di instrumen saham, nilainya relatif kecil, hanya sebesar Rp 218 miliar atau 2,19% dari total investasi. Hadie mengungkapkan bahwa nilai investasi di saham menurun 17,42% pada semester I-2024 dibandingkan Desember 2023, dan turun 37,79% dibandingkan Juni 2023.

Penurunan investasi pada saham dilakukan karena return dari saham dalam beberapa tahun terakhir sangat fluktuatif dan secara rata-rata lebih rendah dibandingkan instrumen pendapatan tetap.

Hadie menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi rebalancing portofolio untuk mengurangi dampak risiko volatilitas pasar dan memastikan pertumbuhan hasil investasi yang berkelanjutan.

Ke depan, DPBM tetap akan berinvestasi di saham, namun dengan alokasi yang disesuaikan dengan prospek investasi dan risiko yang terukur. Hadie menekankan bahwa instrumen berisiko seperti saham harus didasarkan pada analisis mendalam dan pemahaman menyeluruh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pasar serta profil risiko peserta.

Pengelola dana pensiun juga harus terus memantau kondisi pasar, mengevaluasi kebijakan investasi, dan memastikan alokasi aset tetap sesuai dengan tujuan jangka panjang serta kebutuhan penerima manfaat.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan klaim untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 182,13 miliar sejak Januari 2024 hingga Mei 2024. Total tersebut diberikan kepada 24.450 peserta klaim JKP.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, mengungkapkan bahwa hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 1,7 juta klaim untuk jaminan hari tua (JHT) dengan total manfaat mencapai Rp 26,33 triliun.

"Mayoritas klaim JHT disebabkan oleh peserta yang mengundurkan diri, sebanyak 1 juta klaim atau 57,32%, dengan total nominal mencapai Rp 11,55 triliun," jelas Oni kepada Kontan pada Jumat (9/8).

Selain itu, klaim JHT yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 539 ribu klaim atau 30,63%, dengan total manfaat senilai Rp 6,19 triliun.

Menurut Head of Center of Industry Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024 menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsostek), hingga Juni 2024, jumlah PHK mencapai lebih dari 30 ribu orang, sementara pada Juni 2023 hanya sekitar 25 ribu orang yang ter-PHK.

Andry menilai, lonjakan PHK ini merupakan indikasi adanya masalah dalam perekonomian Indonesia tahun ini. Ia mencatat bahwa banyak PHK terjadi di pusat-pusat industri utama seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Andry mengungkapkan bahwa mayoritas PHK terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi, yang selama ini merupakan salah satu pilar perekonomian. Namun, industri ini kini menghadapi tekanan yang cukup besar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kehadiran layanan BI Fast yang diinisiasi Bank Indonesia beberapa tahun terakhir kian diminati masyarakat. Bagaimana tidak, layanan transfer antar bank dipatok dengan harga relatif murah sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Data BI mencatat, volume transaksi BI Fast per kuartal II-2024 tumbuh 67,79% secara tahunan (YoY) dengan jumlah mencapai 785,95 juta transaksi.

Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan berat bagi perusahaan switching yang selama ini menyediakan layanan transfer antar bank. Mengingat, tarif yang dipatok perusahaan switching untuk transfer antar bank saat ini sebesar Rp 6.500 per transaksi.

CEO PT Alto Network Gretel Griselda pun secara blak-blakan mengungkapkan bahwa kehadiran BI Fast ini berdampak pada transaksi layanan transfer yang disediakan oleh Alto. Alhasil, terjadi penurunan transaksi.

“Saya tidak bisa sebut angkanya tapi penurunannya memang sangat signifikan,” ujar Gretel saat ditemui Kontan, Jumat (9/8).

Gretel bercerita bahwa hal tersebut sempat menjadi ketakutan tersendiri ketika hadirnya BI Fast ini. Namun, ia menyadari bahwa ini menjadi momen bagi perusahaan untuk berinovasi dalam hal lain.

Ambil contoh, ia melihat peluang adanya beberapa bank yang tidak bisa langsung terhubung dengan layanan BI Fast. Alhasil, Alto memberikan layanan bagi bank sebagai penyediaan Connector ke ekosistem BI-Fast dari Bank Indonesia.

Tak hanya itu, Gretel juga menyebutkan pihaknya semakin memperluas managed service yang diberikan. Di mana, hal tersebut tetap membuat Alto bisa meraih profit.

“Transaksi switching di Alto sendiri untuk QRIS, transfer, ATM di Juli saja sudah mencapai 1 miliar transaksi kalau value-nya capai Rp 58 triliun,” jelas Gretel.

Gretel tak menutup kemungkinan peluang penurunan harga layanan transfer untuk saat ini. Tentu, hal tersebut berdiskusi dengan Bank Indonesia serta pemain lainnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama) Heru Perwito mengungkapkan bahwa pihaknya secara prinsip saling mendukung dan saling melengkapi dalam mendukung ekonomi keuangan digital sebagaimana yang dicanangkan oleh BI.

“Contoh dengan memberikan alternatif transaksi pembayaran kepada industri. Masalah bagus atau tidaknya ini relatif,” ujarnya.

Sama dengan Alto, Artajasa juga memiliki layanan Bersama Interface Processor (BIP) sebagai solusi infrastruktur bagi institusi keuangan yang ingin terkoneksi dengan layanan BI Fast.

Menurutnya bisnis switching tidak akan ditinggalkan, namun ini justru menjadi kesempatan atau momentum kolaborasi antara regulator dan industri sistem pembayaran.

Masalah tarif, Heru melihat hal tersebut bakal diserahkan kepada mekanisme pasar saja. Artinya, peluang adanya penurunan tarif dari Rp 6.500 juga terbuka lebar.

“Tapi masalah tarif ini banyak yang perlu diperhatikan serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini ATM masih menjadi layanan yang mendominasi transaksi di Artajasa. Meski, pihaknya tidak memungkiri adanya digitalisasi membuat penggunaan mesin ATM bisa jadi akan menurun.

Dalam hal ini, Heru berpandangan masyarakat Indonesia masih membutuhkan mesin ATM untuk melakukan tarik tunai.

“Kami memiliki keyakinan transaksi masih akan tumbuh di angka 10%-15% hingga akhir tahun 2024,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala DKSP BI Dicky Kartikoyono mengungkapkan semakin diminatinya BI Fast tidak serta-merta mematikan bisnis yang juga dijalani oleh perusahaan switching. Menurutnya, selama ini layanan transfer yang diberikan perusahaan switching juga menjadi pilihan bagi nasabah

"Semisal kalau di BI Fast sedang ada masalah, nasabah masih bisa transfer melalui layanan dari perusahaan switching," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky juga mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya juga akan menggandeng perusahaan switching untuk penguatan infrastruktur dari layanan transfer ini. Harapannya, kualitas yang diberikan pun bisa sama dengan potensi yang sejatinya masih besar.

Ia mencontohkan BI Fast bisa lebih diarahkan untuk transaksi-transaksi cross border, sementara perusahaan switching bisa menjangkau pelaku-pelaku ekonomi lain seperti BPR yang kini boleh bikin sistem.

Selain itu, ia juga bilang selalu mengajak diskusi terkait kebijakan pricing yang diberikan oleh perusahaan switching. Terutama, mengajak perusahaan industri melihat potensi dan ekosistem yang sudah terbentuk.

“Kalau misalnya memang bisa dikatakan size-nya besar, kenapa harus harga yang lebih tinggi? Kalikan dengan volumenya, enggak usah dengan nominalnya," ujar Dicky.

Namun, ia tentu mempersilakan perusahaan switching untuk menentukan harganya sendiri tanpa dipaksa. Sebab, perusahaan switching tentu sudah memiliki hitungan sendiri sesuai dengan nilai investasinya.

"Prinsipnya, kita ingin ini semua mudah dan dipakai oleh masyarakat. Kalau harganya murah kan pasti dipakai," tandasnya.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai langkah untuk menyediakan akses investasi yang lebih luas kepada nasabah terhadap instrumen keuangan Pemerintah, PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) atau Bank INA meluncurkan layanan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di Pasar Perdana.

Dengan peluncuran ini, nasabah Bank INA dapat berinvestasi dalam berbagai produk SBN Ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (SR), Saving Bond Retail (BR) dan Sukuk Tabungan (ST), yang semuanya tersedia melalui aplikasi INA Mobile pada menu e-SBN sesuai jadwal penawaran yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Di samping itu, Bank INA juga memiliki fasilitas standby buyer untuk ORI dan SR pada hari pertama dibukanya Pasar Sekunder, serta program cashback untuk ORI, SBR, SR, dan Sukuk Tabungan bagi nasabah yang melakukan investasi pada Pasar Perdana dari fresh fund, fasilitas tersebut dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi.

Direktur Utama Bank INA Henry Koenaifi mengungkapkan, dengan diluncurkannya layanan pembelian SBN Ritel di Pasar Perdana telah membuktikan langkah strategis Perseroan untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah dan mendukung program pembiayaan negara.

“Dengan produk yang aman dan terjamin penyelesaiannya, serta berbagai fasilitas tambahan, kami percaya bahwa kami dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ucap Henry dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Adapun, Bank INA juga berperan sebagai Sub-Mitra Distribusi SBN Ritel di Pasar Perdana dan memperkuat posisi Bank INA sebagai mitra terpercaya dalam distribusi instrumen keuangan pemerintah.

Bank INA juga menjadi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) yang telah aktif bertransaksi SBN pada Pasar Sekunder dengan professional market dan dengan nasabah korporasi serta ritel sejak Desember 2021.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT FWD Insurance Indonesia mengumumkan penunjukan Jeffrey Kie sebagai Chief Agency Officer efektif pada 10 Juni 2024 dan Irene Dewi sebagai Chief Bancassurance Officer efektif pada 8 Juli 2024.

Desy N. Widjaya, Direktur Utama FWD Insurance pengalaman Jeffrey dan Irene dalam lingkup pemasaran asuransi dapat menjadi kekuatan FWD Insurance untuk meningkatkan inisiatif strategis dan mendorong pertumbuhan secara substansial, dan menempatkan FWD Insurance sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.

Jeffrey Kie memiliki pengalaman selama lebih dari 24 tahun di industri asuransi jiwa di Indonesia, khususnya di bidang distribusi keagenan. Karirnya yang dimulai sebagai agen asuransi berkontribusi pada perspektif bisnis keagenan yang mendalam.

Dalam perjalanan karirnya, Jeffrey berhasil mengembangkan jaringan pemasaran, produktivitas penjualan, dan meningkatkan volume bisnis yang signifikan dalam lingkup industri asuransi jiwa.

Irene Dewi adalah seorang eksekutif berpengalaman dengan lebih dari tiga dekade di bidang pemasaran industri keuangan. Karirnya dimulai di perusahaan perbankan multinasional, di mana ia memimpin tim produk dalam mengembangkan bisnis kartu kredit, loyalty program, dan bancassurance.

Dengan pengetahuan mendalam dalam dunia perbankan dan pengalaman luas di bisnis asuransi, Irene berhasil mendorong pertumbuhan signifikan dalam bisnis bancassurance perusahaan.

FWD Insurance menawarkan berbagai produk yang komprehensif melalui saluran distribusi yang didukung oleh teknologi seperti keagenan, bancassurance, dan digital commerce. Selain itu, FWD Insurance telah meluncurkan Omne by FWD, sebuah aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk mengelola polis asuransi mereka dan menjalani gaya hidup yang lebih baik.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID -TOBA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses produk keuangan seperti asuransi dan kredit.

Frederica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK mengatakan, perlu adanya kebijakan afirmatif untuk layanan keuangan penyandang disabilitas.

"Saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas seringkali menghadapi kendala besar untuk mendapatkan layanan keuangan dasar. Bagi mereka, hal ini tidak hanya sulit tetapi juga menjadi suatu bentuk kemewahan yang sulit dicapai tanpa adanya kebijakan afirmatif," kata perempuan yang akrab disapa Kiki ini dalam acara Edukasi Keuangan Difabel di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jumat (9/8).

Selanjutnya, ia mengatakan sudah terlaksana satu program TUNTAS (Satu Rekening, Satu Disabilitas) dalam membantu penyandang disabilitas untuk mengakses keuangan.

"Satu program kita yang baru kita canangkan ini adalah Tuntas, satu rekening, satu disabilitas," jelasnya.

Program ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada penyandang disabilitas, dengan tujuan memastikan bahwa mereka dapat membuka rekening dan menggunakan layanan keuangan secara efektif.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 28 juta atau sekitar 10% dari jumlah penduduk.

"Memang spektrum difabel itu sangat luas, ada yang tampak, ada yang tidak tampak dan itu bermacam-macam. Nah dari situ kita melihat baru 22% penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan," ungkapnya.

Selain itu, Kiki menyampaikan pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait liberasi dan akses keuangan juga dijamin oleh undang-undang.

"Nah OJK juga tadi kami sampaikan di peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tadi sudah memberikan ketentuan di mana pelaku usaha jasa keuangan juga harus memberikan akses dan kemudahan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas," urainya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelopor atau pioneer fintech peer to peer (P2P) lending, PT Investree Radhika Jaya (Investree) yang mulai beroperasi pada Mei 2016 dan resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Mei 2017 tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Permasalahan gagal bayar yang muncul sejak beberapa tahun terakhir menjadi penyakit yang selama ini menggerogoti Investree.

Peliknya masalah gagal bayar yang terjadi, bahkan memaksa induk Investree, Investree Singapore Pte. Ltd., mencopot Adrian Gunadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama pada akhir Januari 2024.

Sampai saat ini, suntikan modal dari investor juga tak kunjung terealisasi. Padahal sebelumnya, Investree Singapore Pte. Ltd., menyatakan akan mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar yang terjadi di Investree. Salah satunya, dengan menyuntikan modal baru dari investor dan restrukturisasi.

Tampaknya, OJK sudah mulai geram dengan tanpa ada realisasi dari Investree tersebut. Perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi tersebut berpotensi dikenakan tindakan lanjutan, termasuk cabut izin usaha.

"Sampai saat ini, belum terdapat realisasi penyuntikan modal oleh investor. OJK akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Investree," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Agusman menyebut OJK akan mengambil langkah-langkah supervisory concern yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga menerangkan OJK telah dan sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan fraud di Investree, termasuk dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

"Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait hal tersebut," ujarnya.

Tata Kelola yang Buruk Pemicu Runtuhnya Investree

Menanggapi permasalahan yang dialami Investree, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik Djafar berpendapat sebetulnya tata kelola yang baik menjadi kunci bisnis fintech lending bisa terus berlanjut.

"Pada dasarnya, jika semua proses dilakukan dengan mematuhi dan mengikuti semua aturan yang ada, seperti Good Corporate Governance, Risk Management, Risk Mitigation, hingga Prudent, tentu perusahaan itu akan aman dan bisa bertahan," katanya kepada Kontan, Jumat (9/8).

Senada dengan Entjik, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan tata kelola yang tak profesional menjadi masalah utama gagal bayar di Investree.

"Jika founder-nya profesional, saya rasa fraud di platform digital masih bisa diminimalisir. Pengelolaan harus dipegang seorang yang profesional sehingga berorientasi pada kinerja perusahaan. Saya rasa, masalahnya ada pada tata kelola," ungkapnya kepada Kontan.

Meskipun sang pioneer telah mengalami permasalahan gagal bayar tak kunjung usai, Nailul melihat industri fintech lending tak semerta-merta akan suram ke depannya. Dia menilai industri masih bisa tumbuh positif, tercermin dari peningkatan pendanaan yang dilihat masih bagus.

"Tumbuh dua digit bukan kinerja yang buruk bagi suatu industri keuangan. Saya juga masih melihat positif dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai Investree yang tersangkut masalah gagal bayar tak terlepas dari adanya miss management sehingga merugikan perusahaan. Meskipun demikian, dia menilai prospek industri fintech lending masih terbilang masih bagus, meski ada kasus gagal bayar Investree yang tak kunjung usai.

"Namun, yang harus diwaspadai ke depannya, yakni persaingan kian ketat dan ancaman tingginya gagal bayar yang juga meningkat," katanya kepada Kontan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Lender Investree, Grace Sihotang menilai masalah gagal yang menerpa Investree merupakan kesalahan manajemen terkait tata kelola. Dia berpendapat demi menjaga nama baik, Investree tentu tak akan ragu menambal masalah gagal bayar dengan dana yang ada.

"Atas dasar itu, ujung-ujungnya menjadi bangkrut," ujarnya kepada Kontan, Jumat (9/8).

Meskipun demikian, Grace tak menyalahkan Investree sepenuhnya terkait tak mumpuninya perusahaan tersebut mengatasi masalah gagal bayar. Menurutnya, OJK juga ada andil, terutama saat membuat regulasi soal fintech lending. Dia menilai seharusnya OJK melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu, seperti melihat ke negara lain, sebelum memutuskan mengeluarkan aturan.

Selain itu, Grace mengatakan kurangnya perhatian regulator terhadap perlindungan konsumen juga menjadi penyebab gagal bayar terjadi. Dia menyebut OJK hanya mengandalkan asuransi untuk perlindungan, padahal asuransi punya batasan.

"Kalau memang memakai asuransi, lebih baik semua terlindungi, yakni lender, borrower, dan penyelenggara. Selain itu, harus ada mitigasi risiko yang pas juga lebih dari sekadar asuransi. Ditambah literasi lender fintech lending juga mesti ditingkatkan, khususnya soal risiko dan penagihan. Sebab, selama ini lender hanya berpikir untung terus tanpa memikirkan risiko" kata Grace.

Digugat Lender Akibat Masalah Gagal Bayar

Permasahan gagal bayar Investree ternyata juga membuat para lender geram. Alhasil, penyelesaian masalah lewat jalur hukum menjadi pilihan yang diambil para lender.

Jika ditarik ke belakang, berdasarkan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan pertama terhadap Investree muncul pada akhir tahun lalu dengan nomor perkara 1177/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL (wanprestasi), yang terdaftar pada 5 Desember 2023 di PN Jakarta Selatan. Adapun lender yang menggugat berjumlah 9 orang dengan nilai kerugian Rp 1,08 miliar.

Gugatan kedua dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi) yang didaftarkan pada 11 Januari 2024. Jumlah lender atau Penggugat sebanyak 16 orang dengan nilai kerugian Rp 1 miliar.

Gugatan ketiga dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi), yang didaftarkan pada 31 Januari 2024. Jumlah lender atau Penggugat sebanyak 9 orang dengan nilai kerugian Rp 2,25 miliar.

Selain itu, gugatan keempat dengan nomor perkara 210/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi), yang didaftarkan pada 26 Februari 2024. Tercatat ada 11 lender sebagai Penggugat dengan nilai kerugian Rp 1,98 miliar.

Gugatan kelima dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi) yang terdaftar pada 26 Maret 2024. Jumlah lender atau penggugat 13 orang dengan nilai kerugian Rp 2 miliar.

Gugatan keenam terdaftar pada 16 April 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 341/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi). Adapun 1 lender sebagai Penggugat dengan nilai gugatan perkara tersebut sebesar Rp 1,4 miliar.

Gugatan ketujuh terdaftar pada 29 April 2024 dengan nomor perkara 385/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi). Tercatat, ada 1 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 1,55 miliar.

Gugatan kedelapan terdaftar pada 6 Mei 2024 dengan nomor perkara 411/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (perbuatan melawan hukum). Tercatat, ada 2 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 254,29 miliar.

Gugatan kesembilan terdaftar pada 8 Mei 2024 dengan nomor perkara 426/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (perbuatan melawan hukum). Tercatat, ada 2 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 19,58 miliar.

Gugatan kesepuluh terdaftar pada 20 Mei 2024 dengan nomor perkara 460/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL (wanprestasi). Tercatat, ada 10 penggugat dengan nilai gugatannya sebesar Rp 1,67 miliar.

Di sisi lain, apabila Investree dicabut izin usaha sehingga membuat Investree harus dilikuidasi, Grace menerangkan tak akan berpengaruh ke hasil gugatan.

"Sebab, kalau perusahaan itu sudah dicabut izin usaha atau likudiasi, mereka tentu tak bisa lakukan upaya hukum banding lagi. Tentu pihak penggugat bisa lebih dapat kepastian kalau sudah ada putusan pengadilan terkait gugatan. Nanti tinggal ajukan permohonan peletakan sita atas kekayaan petinggi Investree," katanya.

Grace bilang lender yang menang gugatan terhadap Investree, tentu akan diuntungkan apabila Investree dicabut izin usaha. Dia bilang lender tersebut nantinya akan didahulukan dalam pembagian hasil likuidasi karena sudah merupakan ketetapan hukum pengadilan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) atau MSIG Life mengungkapkan, saat ini Surat Berharga Negara (SBN) merupakan instrumen investasi dominan dalam portofolionya.

Equity Research & UL Strategy Manager di MSIG Life Wiratama menyebutkan hasil investasi terbaru MSIG Life tercatat sebesar Rp 255 miliar pada semester I-2024.

Hasil investasi tersebut berasal dari berbagai jenis penempatan, termasuk deposito berjangka, obligasi korporasi, reksadana, obligasi pemerintah, dan saham.

Lebih lanjut, Wiratama mengatakan bahwa dari hasil investasi tersebut, alokasi investasi terbesar yakni, SBN dengan porsi 52,7%. Kemudian, diikuti oleh obligasi korporasi sebesar 17,8%, saham 16,1%, reksadana 7%, dan deposito berjangka 5,5%.

“Memang dari awal tahun hingga saat ini, instrumen investasi SBN paling mendominasi portofolio investasi kami di Semester I-2024,” kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (9/8).

Dia menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) dipilih sebagai instrumen investasi utama karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif, risiko yang relatif rendah, serta jangka waktu investasi yang sesuai dengan kebutuhan MSIG Life.

Di sisi lain, MSIG Life juga melaporkan pertumbuhan Gross Written Premium (GWP) atau pendapatan premi sebesar 20% secara year onyear (YoY) pada semester pertama tahun 2024.

Wiratama menyebutkan bahwa pendapatan premi pada periode tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh produk-produk tradisional dan PAYDI, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 23% dan 27%.

Dia juga menuturkan bahwa MSIG Life membidik target premi baru yang disetahunkan (APE) mencapai Rp 1,5 triliun hingga akhir tahun 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah lesunya penjualan otomotif, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM) atau WOM Finance berhasil menyalurkan pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu sebesar Rp 2,14 triliun di semester I-2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa menyatakan bahwa nilai pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu pada Semester I-2024 relatif stabil, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai itu relatif stabil, walaupun di tengah penurunan pembelian otomotif pada Semester I-2024. Pembiayaan multiguna juga salah satu jenis pembiayaan yang turut serta mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan,” kata Cincin saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (9/8).

Cincin menilai, adanya pembiayaan multiguna, WOM Finance tidak hanya dapat menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menawarkan solusi yang bermanfaat dan fleksibel bagi konsumen.

Selain itu, Cincin menargetkan produk pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu sebesar Rp 5,11 triliun pada akhir tahun 2024. Dia meyakini target tersebut dapat tercapai, mengingat pertumbuhan bisnis pada tahun ini masih akan terus berlanjut, khususnya untuk pembiayaan multiguna.

Dia juga memproyeksikan pembiayaan baru multiguna pada tahun ini bisa mencapai Rp 6,5 triliun atau tumbuh 12% dibandingkan pencapaian 2023. Menurutnya, target ini bisa tercapai pada akhir tahun, sejalan dengan perusahaan yang telah menyiapkan sejumlah strategi.

Adapun strategi tersebut diantaranya yakni, dengan melakukan identifikasi segmen pasar yang tepat dan terukur, melakukan berbagai program promosi yang menarik, memberikan kemudahan akses dan proses pengajuan pembiayaan serta perluasan jaringan Perusahaan di wilayah potensial.

Sebagai informasi, WOM Finance juga berhasil mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan baru hingga Desember 2023 sebesar Rp 5,8 triliun. Angka itu meningkat 28%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesarnya, yakni pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu sebesar Rp 4,4 triliun, diikuti pembiayaan motor baru sebesar Rp 1,5 triliun.