Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatatkan laba bersih sepanjang semester I-2024 tumbuh 1,8% secara tahunan (YoY). Di mana, BTN membukukan laba bersih senilai Rp 1,5 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan laba tersebut, BTN ini telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sekitar Rp 352,06 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, BTN mencatat kredit senilai Rp 307,66 triliun.

Secara rinci, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang penyaluran kredit dan pembiayaan perumahan masih mendominasi total kredit dan pembiayaan bank pada separuh pertama 2024. Adapun kredit dan pembiayaan perumahan yang disalurkan BTN hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp299,24 triliun

Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I-2024 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp 171,01 triliun atau tumbuh 12,4% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 152,16 triliun.

Sementara, KPR Non Subsidi tumbuh 12% YoY menjadi Rp 101,76 triliun pada semester I-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 90,83 triliun

“Kami memacu kredit dengan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio NPL Gross kami masih terjaga dengan baik di level 3,1%. Hingga akhir tahun ini kami berharap bisa menurunkan rasio NPL di bawah 3%,” kata Nixon

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), seiring ketatnya likuiditas pada industri perbankan, BTN mampu meningkatkan DPK pada semester I-2024 menjadi Rp 365,4 triliun atau naik 16,6% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 313,3 triliun.

Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp 189,21 triliun naik sekitar 11,16% YoY dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp 170,21 triliun.

“Kami optimistis hingga akhir tahun 2024, BTN tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif,” tandasnya.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda ingin membuka deposito di Bank BCA? Cek dulu suku bunga deposito BCA terkini.

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank Central Asia (BCA) menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2% dan paling tinggi 3,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank BCA yang dikutip dari website resminya per tanggal 25 Juli 2024.

Sekedar info, suku bunga deposito BCA ini efektif berlaku sejak 24 Juni 2024.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda masih berminat menempatkan dana di deposito? Cek suku bunga deposito bank Mandiri terkini.

Meskipun dianggap kurang menguntungkan, produk deposito bank masih menjadi pilihan sebagian orang untuk menempatkan sebagian dananya.

Bank konvensional mencoba menawarkan produk deposito dengan dengan suku bunga rata-rata.

Mengutip langsung dari situs resmi Bank Mandiri, bank plat merah ini menawarkan produk deposito dengan iming-iming suku bunga terendah 2,23% per tahun dan suku bunga deposito tertinggi 2,5% per tahun.

Menariknya, bank Mandiri menawarkan beberapa pilihan pembayaran bunga deposito yakni dibayar di muka, dibayar bulanan, dan saat jatuh tempo.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel suku bunga deposito bank Mandiri yang dikutip dari website resminya per tanggal 24 Juli 2024.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan, tugas melakukan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam klaim tagihan adalah tanggung jawab bersama.

"Pencegahan kecurangan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Karena itu, fasilitas kesehatan selaku penyedia layanan kesehatan juga diharapkan bisa membentuk tim anti kecurangan di internalnya," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan kecurangan (Fraud) terkait klaim BPJS Kesehatan yang terjadi di tiga rumah sakit. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Tim gabungan yang dibentuk KPK, bersama dengan Kemenkes, BPKP, dan BPJS Kesehatan, merinci dari tiga rumah sakit tersebut dari rumah sakit A di provinsi Sumatera Utara diduga klaim fiktif Rp1-3 miliar, lalu rumah sakit B di provinsi Sumatera Utara Rp4-10 miliar, dan rumah sakit C di provinsi Jawa Tengah sekitar Rp20-30 miliar.

Menurut Rizky, atas temuan kasus tersebut, pihaknya melakukan verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan verifikator BPJS Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021. Dalam beleid ini disebutkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Verifikator BPJS Kesehatan yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta tindakan yang ditulis oleh dokter di resume medis.

Dengan demikian apabila seluruh klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan telah sesuai kelengkapan berkas pendukungnya dan kaidah kodingnya, maka klaim tersebut dapat dinyatakan layak pada saat proses verifikasi klaim.

Namun proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan tidak berhenti di satu proses itu saja, melainkan masih terdapat rangkaian proses verifikasi selanjutnya, yaitu dalam bentuk Verifikasi Pasca Klaim (VPK) dan Audit Administrasi Klaim (AAK) untuk memastikan kebenaran dari klaim yang telah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan.

Rizky pun menjelaskan, dalam proses VPK dan AAK terdapat proses yang lebih mendetil seperti melakukan konfirmasi lanjutan ke fasilitas kesehatan, konfirmasi kepada peserta, bahkan sampai melihat ke rekam medis jika diperlukan.

Sebelumnya, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, memastikan tidak ada pegawainya yang terlibat dalam kasus klaim fiktif (phantom billing) dan manipulasi diagnosis oleh rumah sakit.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama Tim Bersama Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/7/2024).

Mundiharno mengungkapkan, dugaan fraud puluhan miliar akibat klaim fiktif rumah sakit justru ditemukan oleh pegawai BPJS sendiri. Pegawai BPJS telah melakukan audit, turun ke lapangan, dan melakukan verifikasi langsung ke pasien sehingga berhasil mengungkap modus phantom billing.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Jakarta Dalam 6 bulan pertama di tahun 2024, Bank Raya berhasil mencatatkan kinerja bisnis yang solid. Sejalan dengan langkah bertransformasi ke bisnis digital, PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya; Kode Emiten: AGRO) berhasil mencatatkan pertumbuhan positif untuk Total Kredit pada Kuartal II/2024 sebesar 12,1% (yoy) atau mencapai Rp6,8 Triliun. Pertumbuhan tersebut turut menopang pertumbuhan Total Aset Bank Raya di Kuartal II/2024 menjadi sebesar Rp13,1 Triliun atau tumbuh 9,0% (yoy). Komitmen Bank Raya untuk terus memperkuat bisnis digital juga ditunjukkan dengan penyaluran kredit digital selama Semester 1/2024 yang mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 60,3% (yoy), sehingga mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 81,5% (yoy) mencapai Rp1,5 Trilliun.

Pencapaian kinerja Bank Raya yang terus bertumbuh tercermin dari rasio profitabilitas dan efisiensi Bank Raya yang juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari perbaikan rasio NIM pada Kuartal II/2024 menjadi 4,31% dari sebelumnya 3,53%, serta rasio Cost to Income Ratio (CIR) pada Kuartal II/2024 yang membaik menjadi 52,44% dari sebelumnya 82,95%. Berkat profitabilitas yang membaik, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih di Kuartal II/2O24 sebesar Rp20 Miliar dengan kenaikan 115,9% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan laba ini mencerminkan prospek kinerja perusahaan ke depan akan terus membaik, yang ditopang oleh kinerja yang solid melalui ekspansi bisnis, perbaikan kualitas aset, serta transformasi model bisnis dengan peralihan portofolio kredit ke digital.

Ida Bagus Ketut Subagia, Direktur Utama Bank Raya mengatakan, “Dalam kuartal kedua tahun 2024, Bank Raya terus membuktikan pertumbuhan kinerja yang positif. Kami terus berfokus untuk menjadi bank digital yang mampu memenuhi kebutuhan para nasabah melalui keunggulan produk kami untuk menghadirkan produk bank digital yang shorter, faster, smaller. Untuk itu, kami terus melakukan eksplorasi ke sektor-sektor ekonomi dan segmen bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk menumbuhkan bisnis digital kami.”

Bagus menambahkan “Bank Raya juga akan terus mendorong keunggulan Online to Offline (O2O) untuk semakin mempermudah akses nasabah melalui Community Branch kami yang tersebar di berbagai daerah yang akan dioptimalkan untuk eksplorasi potensi dalam pemberdayaan komunitas-komunitas guna mendorong pertumbuhan transaksi di Bank Raya.”

Salah satu Growth driver pertumbuhan bisnis digital Bank Raya adalah ekspansi Pinang Dana Talangan, salah satu produk pinjaman unggulan Bank Raya yang ditujukan untuk mendukung produktivitas Agen BRILink), yang pada Semester 1/2024 tercatat telah disalurkan sebanyak Rp 7,2 triliun atau tumbuh 58,9 % (yoy) kepada kurang lebih 32 ribu agen BRILink dan Agen Pegadaian. Untuk posisi akhir kuartal 2/2024 tercatat outstanding Pinang Dana Talangan mencapai Rp 490 Miliar atau tumbuh signifikan sebesar 177,4% (yoy). Selain itu, juga tercatat pertumbuhan pada Pinang Flexi, yang merupakan pinjaman multiguna untuk karyawan tetap sebesar 89,7% (yoy) atau outstanding tercatat mencapai Rp372 Miliar. Adapun outstanding ragam produk kredit digital Bank Raya lainnya, seperti Pinang Maxima, Pinang Performa dan Pinang Connect yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah Bank Raya tercatat mencapai Rp 570 Miliar atau tumbuh 28,2 % (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Raya secara aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan finansial dan pertumbuhan usaha mereka. Pertumbuhan tersebut juga diimbangi dengan kualitas aset yang terjaga. Di Kuartal II/2024, Bank Raya berhasil memperbaiki Rasio NPL gross menjadi 4,14% dan NPL Net sebesar 1,80% dari sebelumnya pada Kuartal II/2023 Rasio NPL Gross tercatat sebesar 4,35% dan NPL Nett sebesar 1,75 %.

Pertumbuhan kredit diikuti dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8,7 Triliun atau tumbuh 5,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Giro sebesar 55,4% (yoy) menjadi Rp772 Miliar, Tabungan menjadi Rp1,5 Triliun atau tumbuh 5,1% (yoy) dan Deposito menjadi Rp6,3 Triliun atau tumbuh 1,9% (yoy). Pertumbuhan dana murah terus digenjot terutama dari pertumbuhan Digital Saving yang tumbuh sebesar 22,3% (yoy). Pertumbuhan digital saving menunjukkan bahwa produk digital saving Bank Raya yang didukung dengan fitur yang mudah telah mampu menjawab kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi perbankan digital sehari-hari. Pertumbuhan dana murah tersebut mendorong peningkatan rasio CASA Bank Raya pada Kuartal II/2024 menjadi 26,8% dari sebelumnya pada 24,0% di Kuartal II/2023.

Pertumbuhan dari sisi Kredit yang berhasil diimbangi dengan pertumbuhan dari sisi Dana Pihak Ketiga membuat kondisi likuiditas Bank Raya tetap terjaga, tercatat Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Raya pada Kuartal II/2024 sebesar 78,25% dari sebelumnya sebesar 73,77% pada Kuartal II/2023. Dari sisi permodalan, Perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio Total CAR pada Kuartal II/2024 sebesar 40,84%, yang mayoritas merupakan modal Tier 1 yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis Perseroan kedepan.

Semakin Perkuat Jangkauan ke Komunitas untuk Perluas Akses Perbankan Digital

Di Kuartal II/2024 ini, Bank Raya juga aktif memperkenalkan beberapa produk dan fitur baru untuk mendukung komitmen Bank dalam menghasilkan produk perbankan digital yang berkualitas serta mendukung upaya pemberdayaan komunitas, seperti Saku Bareng untuk memudahkan komunitas dalam pengelolaan keuangan komunitas dan memantau transaksi finansial bersama. Perluasan adopsi Saku Bisnis untuk pelaku usaha sehingga memudahkan mereka untuk mengatur keuangan dan transaksi harian usaha mereka, serta optimalisasi QRIS Bisnis untuk membantu para pelaku usaha agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen untuk bertransaksi non-tunai yang semakin tinggi.

Disamping itu, langkah untuk mendorong penetrasi produk di berbagai komunitas juga dilakukan melalui program Cluster Unggulan yang merupakan program pemberdayaan komunitas pelaku usaha lokal yang memiliki potensi agar mereka dapat mengoptimalkan kemudahan digitalisasi perbankan guna mendukung perluasan usaha mereka.

Bagus menegaskan bahwa fungsi intermediasi yang baik tersebut membuktikan komitmen pertumbuhan bisnis digital berkelanjutan dan langkah yang sejalan dengan ekspansi bisnis digital ke depan. Pencapaian-pencapaian tersebut semakin mengukuhkan roadmap Bank Raya bertransformasi menjadi bank digital yang tumbuh sehat dan tangguh, serta semakin mempercepat langkah Bank Raya menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simak cara daftar BRImo untuk Nasabah lama dan syaratnya. Penggunaan Mobile banking dapat menjadi opsi penunjang untuk bertransaksi secara online.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang memiliki banyak fasilitas perbankan secara digital. BRI menyediakan berbagai layanan perbankan secara daring maupun luring untuk berbagai lapisan masyarakat.

Tentunya, layanan perbankan milik BRI makin besar dengan digitalisasi keuangan untuk keperluan transaksi antar pengguna.

Layanan Mobile Banking yang memudahkan nasabah untuk transaksi ini merupakan salah satu keunggulan dari BRImo atau BRI Mobile.

Fitur yang dapat dinikmati lewat Brimo Mobile Banking termasuk:

• Cek Saldo dan Mutasi Rekening: Nasabah dapat dengan mudah memeriksa saldo rekening mereka dan melihat riwayat transaksi atau mutasi rekening.
• Transfer Dana: Brimo memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana antara rekening mereka sendiri, ke rekening pihak ketiga, atau bahkan ke rekening bank lain.
• Pembayaran Tagihan: Nasabah dapat membayar berbagai tagihan, seperti listrik, air, telepon, televisi berlangganan, dan lain-lain melalui Brimo.
• Pembelian Pulsa dan Paket Data: Brimo memungkinkan pembelian pulsa ponsel dan paket data secara online.
• Top-Up e-Money: Layanan ini juga seringkali dapat digunakan untuk mengisi ulang kartu e-Money atau kartu pra-bayar transportasi umum.
• Layanan Customer Service: Beberapa aplikasi Brimo memiliki fitur dukungan pelanggan yang memungkinkan nasabah untuk menghubungi bank atau mendapatkan bantuan melalui aplikasi.

Khusus untuk nasabah lama yang belum memiliki fasilitas ini, dapat membuka layanan dan daftar BRImo dengan mudah.

Syarat daftar BRImo nasabah lama

Nah, Anda mencatat syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan rekening ke aplikasi BRImo.

• Nomor HP dan Email Terdaftar.
• Kuota Internet untuk Video Call.

Pastikan pengguna memiliki HP dengan kapasitas memori yang cukup. Selain itu, jaringan internet dalam kondisi stabil saat menerapkan cara daftar BRImo.

Nah, Anda juga perlu waktu beberapa menit untuk merekam video hingga foto selfie sebagai syarat. Cek rangkaian cara daftar BRImo atau BRI Mobile di HP untuk nasabah baru dan lama.

Daftar BRImo atau BRI Mobile untuk Nasabah Lama

Kemudian, ada cara daftar BRImo bagi nasabah yang sudah memiliki nomor rekening sebelumnya.

• Unduh dan install aplikasi BRImo di Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi BRImo.
• Klik Belum Punya Akun.
• Klik Daftar.
• Isi data diri nasabah.
• Klik link yang dikirimkan ke menu SMS.
• Masukkan OTP dari email yang terdaftar.
• Sistem akan mengambil video wajah nasabah.
• Masukkan OTP untuk verifikasi kembali.
• Masukkan Username dan Password baru.
• Login dengan username dan password di aplikasi BRImo.

Pastikan nasabah baru yang sudah mendaftar BRImo segera transfer setoran awal. Apabila tidak, sistem akan menghapus data yang sudah masuk sebelumnya.

Itulah penjelasan mengenai cara daftar BRImo atau BRI Mobile khusus untuk nasabah lama dengan mudah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menutup periode semester I-2024 dengan kinerja yang ciamik. Tak tanggung-tanggung, laba tahun berjalan Bank Raya meroket hingga 115,9% secara tahunan (YoY) pada periode tersebut.

Selama enam bulan pertama tahun 2024, bank digital milik BRI ini membukukan laba tahun berjalan senilai Rp 20,02 miliar. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba mereka hanya senilai Rp 9,27 miliar.

Sejalan dengan itu, penyaluran kredit Bank Raya juga tampak tumbuh di periode tersebut sekitar 12,1% YoY menjadi Rp 6,8 triliun. Alhasil, total asetnya pun terdongkrak 9% YoY menjadi Rp 13,1 triliun.

Sementara itu, Bank Raya juga terus memperkuat bisnis digital dengan penyaluran kredit digital selama separuh pertama tahun 2024 yang mencapai Rp 8,1 triliun atau tumbuh 60,3% (yoy). Hal ini mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 81,5% YoY mencapai Rp 1,5 trilliun.

Tak hanya kredit, Bank Raya turut mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 8,7 Triliun atau tumbuh 5,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Giro sebesar 55,4% YoY menjadi Rp 772 miliar, tabungan menjadi Rp 1,5 triliun atau tumbuh 5,1% YoY dan deposito menjadi Rp 6,3 triliun atau tumbuh 1,9% YoY.

Pertumbuhan tersebut juga diimbangi dengan kualitas aset yang terjaga. Bank Raya berhasil memperbaiki Rasio NPL gross menjadi 4,14% dan NPL Net sebesar 1,80% dari periode sama tahun sebelumnya NPL Gross tercatat sebesar 4,35% dan NPL Nett sebesar 1,75 %.

Pencapaian kinerja Bank Raya yang bertumbuh juga tercermin dari rasio profitabilitas dan efisiensi Bank Raya yang juga terus menunjukkan perbaikan. Ada perbaikan rasio NIM menjadi 4,31% dari sebelumnya 3,53%, serta rasio Cost to Income Ratio (CIR) yang membaik menjadi 52,44% dari sebelumnya 82,95%.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan dalam kuartal kedua tahun 2024, Bank Raya terus membuktikan pertumbuhan kinerja yang positif. Ia bilang pihaknya terus berfokus untuk menjadi bank digital yang mampu memenuhi kebutuhan para nasabah melalui keunggulan produk kami untuk menghadirkan produk bank digital yang shorter, faster, smaller.

“Untuk itu, kami terus melakukan eksplorasi ke sektor-sektor ekonomi dan segmen bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk menumbuhkan bisnis digital kami.” ujar Bagus.

Ia menambahkan Bank Raya juga akan terus mendorong keunggulan Online to Offline (O2O) untuk semakin mempermudah akses nasabah melalui Community Branch kami yang tersebar di berbagai daerah yang akan dioptimalkan untuk eksplorasi potensi dalam pemberdayaan komunitas-komunitas guna mendorong pertumbuhan transaksi di Bank Raya.

“Pencapaian-pencapaian tersebut semakin mengukuhkan roadmap Bank Raya bertransformasi menjadi bank digital yang tumbuh sehat dan tangguh, serta semakin mempercepat langkah Bank Raya menuju pertumbuhan berkelanjutan,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak dibentuk pada tahun 2021, Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) semakin konsisten menyalurkan kredit di segmen tersebut.

Pada periode semester I-2024 ini, kredit yang disalurkan holding tersebut telah mencapai Rp 622,3 triliun.

Mengacu pada presentasi perusahaan dalam situs resmi BRI, pertumbuhan kredit Holding Ultra Mikro sekitar 7,7% secara tahunan (YoY). Namun, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kenaikannya hanya sekitar Rp 300 miliar.

Secara kontribusi, kredit Ultra Mikro ini paling banyak berasal dari BRI sebagai induk holding dengan nilai mencapai Rp 496,2 triliun. Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian masing-masing menyumbang Rp 49,2 triliun dan Rp 77 triliun.

Namun, jika melihat dari pertumbuhan, kredit Ultra Mikro yang berasal dari Pegadaian tercatat mengalami kenaikan paling signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 22,5% YoY.

Sebaliknya, pertumbuhan kredit BRI sebagai induk dan PNM tidak mencapai dua digit. Masing-masing pertumbuhannya hanya sekitar 5,7% YoY dan 8% YoY.

Kondisi serupa juga terlihat dari jumlah peminjam kredit Ultra Mikro. Pegadaian mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 11,3% YoY, dengan jumlah peminjam mencapai 7,7 juta.

Selanjutnya, PNM mencatat jumlah nasabah peminjam kredit Ultra Mikro mencapai 15 juta nasabah, dengan pertumbuhan hanya sekitar 1,8% YoY.

Di sisi lain, jumlah nasabah Ultra Mikro milik BRI justru mengalami penurunan pada periode ini. Per semester I-2024, jumlah nasabah Ultra Mikro dari BRI sebanyak 13,4 juta, turun 6,3% YoY.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajak pengusaha muda BRIliaN untuk memanfaatkan teknologi agar UKM Indonesia dapat naik kelas dan memiliki daya saing tinggi untuk dapat menembus pasar ekspor. Kolaborasi ini diwujudkan dengan mengadakan diskusi Berani Mendunia Road to UMKM Export Brilianpreneur 2025 bersama Komodoin.
Assistant Vice President Value Chain & Assets Product Development Division BRI, Silvi Augustia menjelaskan BRI dan LPEI berkolaborasi untuk menciptakan wadah bagi UMKM untuk meningkatkan eksistensi UMKM agar dapat dikenal lebih luas di pasar internasional melalui platform digital yang sedang dibangun oleh LPEI. LPEI dapat memberikan pendampingan kepada UMKM BRI sehingga dapat memberikan berbagai insight yang baik untuk mengembangkan bisnis mereka.
“Melalui digital platform yang akan diluncurkan oleh LPEI dalam waktu dekat, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM BRI untuk naik kelas menjadi go internasional. Kolaborasi ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan BRI dalam mendukung Indonesia emas 20245 melalui UMKM.” kata Silvi dalam keterangan resminya, Kamis (25/7).

"Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi pembeli saat bertransaksi. Pembeli merasa lebih aman bertransaksi dengan penjual yang telah melalui proses verifikasi, karena mereka tahu bahwa penjual tersebut telah diverifikasi dan dianggap dapat dipercaya," ungkapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menunjukkan keberhasilan strategi hybrid bank mereka melalui kinerja positif agen BRILink.

Sepanjang semester I-2024, volume transaksi yang dihasilkan oleh Agen BRILink mencapai Rp767 triliun, mencatatkan pertumbuhan sekitar 13,6% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan Jumlah Agen BRILink

Pertumbuhan volume transaksi sejalan dengan peningkatan jumlah agen BRILink. Hingga akhir Juni 2024, BRI memiliki 993 ribu agen BRILink yang tersebar di lebih dari 61 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sebagai perbandingan, pada kuartal I-2024, jumlah agen BRILink baru mencapai sekitar 796 ribu. Ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 197 ribu agen dalam periode April hingga Juni 2024.

“Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso, Kamis (25/7).

Peran dan Manfaat Agen BRILink

Agen BRILink memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah mikro dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Agen ini memfasilitasi berbagai aktivitas kehidupan masyarakat melalui fitur dan layanan yang disediakan, termasuk pembayaran tagihan listrik dan air, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, serta transaksi lainnya.

Dampak Positif pada Kinerja Keuangan BRI

Keberhasilan agen BRILink juga memberikan dampak positif pada kinerja keuangan BRI, terutama dalam hal fee-based income.

BRI mencatatkan peningkatan fee-based income menjadi Rp11,26 triliun, tumbuh 10,15% YoY dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,22 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman online yang diajukan oleh para penggugat sejak 2021. Dalam perkara tersebut, meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa menyebut pihaknya menghormati putusan MA terkait perkara tersebut. Dia bilang OJK telah melakukan dan akan terus melaksanakan upaya penguatan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending, serta perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai ketentuan dan roadmap LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas dan kontributif, serta memperkuat perlindungan konsumen," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/7).

Aman menyampaikan sebenarnya dalam mengatur industri fintech P2P lending, OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Dalam aturan tersebut, Dia menjelaskan OJK mengatur beberapa hal. Salah satunya analisis pendanaan/proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana, penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Adapun manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

"Mengatur juga soal pembatasan akses data berupa camera, microphone, dan location. Selain itu, muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan pelindungan hak-hak pengguna, serta pengenaan sanksi administratif terhadap Penyelenggara fintech P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut," ucapnya.

Selain itu, Aman menerangkan OJK juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengingatkan dan meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk melakukan langkah-langkah dan mitigasi risiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan fintech P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti judi online, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maupun tindak kejahatan ekonomi lainnya.

Dia mengatakan OJK juga meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi.

"OJK juga sedang menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending (Rancangan POJK) sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang berisi antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola (antara lain larangan pemegang saham pengendali/mayoritas sebagai pengelola/direksi penyelenggara) dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM," tuturnya.

Terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat, Aman menerangkan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, larangan membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi, hingga sanksi atas penyebaran data pribadi.

Selain itu, Aman menyebut aturan itu juga mengatur soal kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melakukan penagihan kredit atau pembiayaan. Adapun langkah-langkahnya harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Aman menyampaikan mekanisme penanganan pengaduan Konsumen dan/atau masyarakat telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dia menyebut OJK telah menyediakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157 melalui nomor telepon 157 atau whatsapp (081-157-157-157) serta email konsumen@ojk.go.id sebagai kanal layanan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, Aman mengatakan OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending. Sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, dia menerangkang OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending.

"Pada periode Januari 2024 sampai Juni 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan 1 pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap 2 penyelenggara fintech P2P lending," ungkapnya.

Aman mengatakan OJK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penindakan lebih lanjut. Dia bilang OJK telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak 2020.

Di sisi lain, dalam mengoptimalkan pemberantasan pinjaman online ilegal, Aman menyebut OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

"OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam," tuturnya.

Aman menyampaikan masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkan kepada Satgas PASTI melalui email satgaspasti@ojk.go.id.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Regulator menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan asuransi wajib ini.

Terkait rencana program asuransi wajib tersebut, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian aturan dari pemerintah.

"Kami menunggu regulasi dari pemerintah. Apakah nanti akan diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa. Tentu saja, dari sisi infrastruktur, kami sudah siap. Jadi, tinggal menerapkan untuk lebih masif dan lebih luas lagi," ujar Presiden Direktur PLN Insurance, Hirmas Fuady, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas mengatakan bahwa adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, sangat banyak, sehingga tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurut Hirmas, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi dengan digitalisasi. Tanpa digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi nasabah maupun klaim.

Hirmas juga menyampaikan bahwa PLN Insurance telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan, baik sebagai produk utama maupun tambahan. Saat ini, minat pembeli memang belum begitu besar.

"Saat ini, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti memiliki kendaraan," kata Hirmas.

Sebagai informasi, OJK saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu cakupan dari asuransi wajib ini adalah asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.