Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance mencatatkan kinerja yang positif terkait penyaluran pembiayaan alat berat.

Padahal, diketahui industri alat berat sedang tertekan. Ini terlihat dari data Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) yang mencatat produksi alat berat nasional turun 23% year on year (YoY) menjadi 1.668 unit per kuartal I-2024.

Ambil contoh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mencatat bahwa pembiayaan di sektor masih berjalan dengan lancar yakni sebesar Rp 350 miliar per Juni 2024. Nilai itu bahkan melesat naik 516% dari pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp 57 miliar.

Direktur Strategi Aliansi Bisnis Adira Finance, Takanori Mizuno mengungkapkan memang pertumbuhan pembiayaan segmen ini sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas.

Namun sejauh ini ia melihat masih ada potensi industri ini bertumbuh. Oleh sebab itu, pihaknya memaksimalkan sejumlah strategi agar pembiayaan ke sektor alat berat tetap bertumbuh.

"Untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan alat berat, Adira Finance melakukan perluasan dari sisi line up pembiayaan product Heavy Equipment serta menambah manpower dari sisi marketing agar bisa lebih menjangkau nasabah secara nasional," katanya kepada KONTAN, Senin (15/7).

Perusahaan pembiayaan lain yang mencatatkan kinerja positif adalah BNI Finance.

Direktur Bisnis BNI Multifinance Albertus Hendi mengungkapkan bahwa hingga Mei 2024, pembiayaan yang telah disalurkan ke sektor ini mencapai Rp55 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 108% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pembiayaan alat berat senilai 55M, tumbuh 108% dibanding tahun lalu. Hal ini didorong dengan penambahan team fleet di BNI finance," kata Hendi kepada Kontan.

Adapun beberapa sektor yang mendominasi pembiayaan untuk alat berat di BNI Finance adalah batubara sebesar 22%, nikel 10%, kemudian sisanya infrastruktur.

Tidak jauh berbeda, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) juga mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan alat berat.

Head Corporate Communication BFI Finance, Dian Ariffahmi, mengatakan pendorong pertumbuhan ini karena perusahaan fokus pada valuasi dan target pasar yang benar sehingga tepat sasaran. Selain itu perusahaan menjaga kerja sama yang baik dengan para mitra bisnis.

Alhasil, data terakhir yakni pada kuartal I-2024, piutang pembiayaan yang dikelola (managed receivables) untuk segmen alat berat mencapai Rp 2,8 triliun, naik 15% jika dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu.

"Porsi pembiayaan alat berat sebesar 12% dari total piutang pembiayaan dikelola. Kontribusi terbesar pembiayaan alat berat berasal dari sektor pertambangan," katanya kepada Kontan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perbankan optimistis penyaluran kredit dengan kolaborasi melalui channeling bersama perusahaan fintech lending dan lembaga pembiayaan lainnya akan meningkat kendati bank masih hati-hati dalam menyaluran kredit ke pinjol, salah satu alasan utama adalah potensi risiko yang besar di industri fintech lending.

Tercatat sejumlah bank menggaet pinjol dalam menyalurkan kreditnya kepada debitur. Seperti PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO).

Selain bekerjasama dengan BRI sebagai perusahaan induk, salah satu opsi yang dilakukan Bank Raya ialah melalui penyaluran kredit melalui fintech dengan skema channeling, dalam rangka penyaluran kredit digital untuk kegiatan produktif para debitur Fintech melalui produk Pinang Connect.

Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya mengatakan, perseroan menumbuhkan portofolio kredit channeling dengan hati-hati. Pada posisi Maret 2024, outstanding kredit channeling sekitar Rp 250 miliar, tumbuh sekitar 13% yoy atau sekitar 15% dari total kredit bank Raya.

"Sesuai dengan visi kami yaitu Bank Digital Utama yang memberikan akses terluas bagi masyarakat segmen Mikro dan Kecil di Indonesia, maka kami berkomitmen untuk memilih partner yang fokus dengan segmen mikro dan kecil. Saat ini Bank Raya telah bekerjasama dengan beberapa fintech seperti Batumbu, Awan Tunai, Avantee dan lainnya," jelas wanita yang akrab disapa Tiwi kepada kontan.co.id, Senin (15/7).

Tiwi menerangkan, porsi kredit channeling untuk masing-masing institusi keuangan akan dijaga sesuai dengan risk profilnya dan kualitas penyaluran kredit.

Adapun, untuk memilih mitra channeling agar dapat menyalurkan kredit kepada fintech yang berkualitas dan tepat yakni, melalui analisa mendalam dan menyeluruh mengenai model bisnis partner, assesment mendalam seperti misalnya memperhatikan rasio-rasio yang dipublikasikan secara terbuka seperti laporan keuangan dan TKB90, serta monitoring dan evaluasi berkala credit scoring yang digunakan.

Hingga akhir tahun 2024, Bank Raya memproyeksikan penyaluran channeling dapat bertumbuh secara sehat dan proporsional sesuai dengan proyeksi bisnis Bank Raya. Bank Raya melihat ke depan potensi bisnis kerjasama dengan fintech masih terbuka.

PT Bank Jago Tbk juga aktif dalam menyalurkan kredit melalui channeling, seperti ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

"Kami percaya kolaborasi dengan berbagai mitra atau partnership lending ini adalah cara yang efektif bagi bank digital untuk membantu memberikan pembiayaan kepada nasabah," kata Direktur Kepatuhan & Corporate Secretary Bank Jago Tjit Siat Fun.

Berkat partnership lending ini, penyaluran kredit pada akhir kuartal I-2024 mencapai Rp 14,3 triliun, meningkat 32% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp 10,8 triliun.

Wanita yang akrab disapa Afun ini menjelaskan, terkait dengan penyaluran kredit melalui kolaborasi, Bank Jago mengukur risiko-risiko dengan memilih atau menyeleksi mitra pembiayaan secara berkala. Pihaknya terus mempelajari risiko, perilaku, dan tren pada setiap mitra sehingga bisa mengantisipasi potensi kualitas kredit yang memburuk.

"Ke depan kami percaya Bank Jago dapat terus bertumbuh positif sejalan dengan tren di tahun sebelumnya, termasuk dalam penyaluran kredit," imbuhnya.

Efdinal Alamsyah, Direktur OK Bank juga menyebut, total pemberian kredit melalui skema channelling hingga Mei 2024, mengalami kenaikan sekitar 13% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Outstanding pemberian kredit melalui skema channeling pada saat ini sekitar 6% dari total portofolio kredit OK Bank.

"Kami mempunyai kerjasama chanelling dengan perusahaan P2P, perusahaan pembiayaan atau multifinance, dan juga BPR," kata Efdinal.

Efdinal menuturkan, memilih mitra channeling yang tepat bagi bank merupakan langkah kritis untuk menjaga kualitas kredit dan reputasi. Sebelum melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan fintech Bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap calon mitra channeling.

Melihat rekam jejak mereka, pengalaman, kepatuhan regulasi, dan praktik manajemen risiko mereka. Dan juga memastikan mereka memiliki sistem dan prosedur untuk mengelola risiko kredit.

Setelah itu kata Efdinal secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan fintech yang menjadi mitra channeling Bank.

Melakukan analisis terhadap kualitas portofolio mereka, termasuk rasio kredit bermasalah dan tindakan yang mereka ambil untuk mengelola risiko, serta kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi.

Sampai dengan akhir tahun, OK Bank optimistis kedit melalui skema chanelling dapat bertumbuh 10% sampai dengan 15% dari total portofolio kredit.

PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI), bank digital baru besutan dari Kredivo Group, tengah mengembangkan kerjasama dengan platform digital seperti pinjol atau skema channeling.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menyatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan kerjasama channeling pembiayaan, tidak hanya dengan pemegang saham pengendalinya Krom juga akan menjajaki kerjasama dengan platform digital lainnya.

Krom Bank kini masih dalam tahap penjajakan mitra channeling dengan beberapa pihak. Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam memilih mitra channeling untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama kolaborasi tersebut terjalin.

“Kami benar-benar harus tahu semua angka dalam laporan keuangan mereka kenapa bisa begitu, ke mana uang itu beredar, kemudian bagaimana cara mereka underwriting, kemudian apakah mereka konsisten. Dalam memilih partner lihat rekam jejaknya, performa dalam sekian tahun, dan bagaimana cara mitigasi risikonya. Itu yang akan kami jalankan dan review,” katanya.

Anton membeberkan, terdapat sejumlah segmen yang tengah menjadi fokus dalam mengembangkan kerjasama secara channeling, yakni segmen konsumtif (paylater) serta segmen UMKM (working capital, invoice financing, dan supply chain financing).

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan risiko yang mengintai dari kerjasama melalui skema channeling.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan channeling, Bank harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat.

"Antara lain Bank harus memastikan bahwa kerjasama channeling kredit dapat memperhatikan izin usaha, kelayakan fintech lending sebagai penerima channeling, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, dan penilaian risiko yang memadai," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya.

Dian menerangkan, kredit yang disalurkan melalui channeling bisa bersifat produktif atau konsumtif, tergantung tujuan penggunaan kredit oleh end-user serta masing-masing kebijakan dan risk-appetite bank.

Lebih lanjut Dian menyebut, untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, OJK senantiasa meminta Bank untuk memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan.

"Langkah-langkah tersebut meliputi pemilihan mitra secara komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam hal jika terjadi gagal bayar, Bank harus memiliki strategi mitigasi risiko yang memadai, antara lain dengan membentuk cadangan kerugian terhadap kredit bermasalah dan menetapkan langkahlangkah penyelesaian," tandasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga kredit perbankan telah meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Ruang penurunan bunga kredit tahun ini diperkirakan masih terbatas.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan ruang penurunan bunga kredit kecil karena The Fed diproyeksikan hanya akan menurunkan bunga acuannya satu kali tahun ini. “Apalagi, nilai tukar (rupiah) saat ini juga masih mengalami pelemahan,” ujar Dian dalam keterangannya, Senin (15/7).

Menurut Dian, kalau pun ada ruang penurunan, hal itu hanya akan berlaku bagi kredit yang memiliki repricing time yang lebih singkat, seperti kredit modal kerja atau kredit konsumtif jangka pendek.

Ia bilang, bank bisa memberikan bunga kredit yang lebih rendah untuk kredit baru terutama di segmen kredit produktif sebagai strategi mendongkrak pertumbuhan kredit rumah tangga.

Menurut pengamatan OJK, sebetulnya suku bunga pada kredit modal kerja dan kredit konsumtif per Mei 2024 lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, perbandingannya hanya tipis, yakni kurang dari 50 basis poin (bps).

Dian mengatakan, menjaga bunga kredit stabil atau cenderung turun akan memberikan dampak positif dalam menjaga kemampuan atau kapabilitas debitur. Sehingga pada akhirnya kualitas kredit perbankan juga bisa terjaga.

Berdasarkan data BI, suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan per Mei 2024 ada di level 8,84%, naik dari 8,81% pada Desember 2023. Adapun suku bunga kredit baru naik ke level 10,5% dari 10,06%.

Jika dirinci dari kelompok bank, kenaikan bunga kredit baru terjadi pada bank milik pemerintah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami kenaikan dari 9,42% pada Desember 2023 menjadi 9,9% pada Mei 2024 dan bank BUMN naik ke level 9% dari 8,78%. Sedangkan bunga kredit baru di bank swasta turun dari 10,99% menjadi 10,73% dan pada kantor cabang bank asing menyusut dari 9,46% ke level 9,23%.

Sementara itu, dari hasil riset KONTAN, lima dari 13 bank besar dan menengah mencatat pertumbuhan pendapatan bunga lebih tinggi dibanding pertumbuhan kreditnya sepanjang lima bulan pertama tahun 2024. Ini menandakan bahwa bunga kredit bank-bank ini memang sudah mengalami kenaikan.

BRI, misalnya, mencetak pendapatan bunga tumbuh 16,37% secara tahunan atau year on year (yoy), sedangkan kreditnya hanya tumbuh 10,68%. Lalu CIMB Niaga mengalami kenaikan pendapatan bunga sebesar 7,4% di saat kreditnya hanya naik 3,77%.

Bank Danamon menorehkan pertumbuhan pendapatan bunga hingga 20,3% di saat kreditnya hanya tumbuh 16,5%. Adapun pendapatan bunga BTPN naik 7,9% di kala kreditnya hanya tumbuh 4,12%. Lalu Bank UOB mengalami pertumbuhan pendapatan bunga hingga 17,39% saat kreditnya hanya naik 10,2%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepastian aksi merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) kian menggantung. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan keduanya tetap bakal menjalankan rencana tersebut meski tak mudah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger dimaksud. Ia menyebutkan keduanya sedang berproses untuk melancarkan aksi korporasi tersebut.

Dian menjelaskan bahwa untuk menyatukan dua bank yang memiliki karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati dan tidak tergesa-gesa agar nantinya menghasilkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan pasca merger.

“Apalagi secara individual kondisi dan kinerja kedua bank saat ini masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian bilang komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan proses tersebut tercermin dari telah dilakukannya transaksi cross ownership antara kedua grup usaha kedua bank masing-masing sebesar 10% beberapa waktu yang lalu sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger kedua bank.

Sebagai informasi, berdasarkan data KSEI per 8 Mei 2024, entitas usaha MNC Grup PT MNC Land Tbk. (KPIG) tercatat melepas sebanyak 4,44 miliar saham BABP atau sebesar 6,82%.

Saham yang dilepas itu berpindah ke entitas usaha Grup Lippo, PT Prima Cakrawala Sentosa, menjadi kepemilikan saham BABP perdananya.

Sementara itu, Prima Cakrawala Sentosa melepas 747,84 juta NOBU atau sebesar 10%. Saham yang dilepas itu berpindah ke KPIG.

“OJK belum/tidak menetapkan batas waktu tertentu yang rigid tetapi tentunya akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan PSP kedua bank,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara terkait batalnya aksi akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ini membuka peluang bagi investor lain untuk masuk menjadi pemegang saham Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, awalnya OJK menilai rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan menggabungkan. Sebab, ia bilang rencana ini sudah beberapa kali didiskusikan dengan OJK.

“Itulah sebabnya kenapa OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN,” ujar Dian.

Lebih lanjut, ia tak mempermasalahkan jika pada akhirnya BTN batal melakukan akuisisi tersebut. Hingga saat ini, ia bilang belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain.

“Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” tambahnya.

Di sisi lain, Dian bilang dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja Bank Muamalat dan perbankan syariah secara umum.

Sebab, ia bilang OJK terus membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Dian menegaskan upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sudah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali memperluas implementasi pembayaran berbasis QR code dengan Bank of Korea (BoK). Dalam hal ini, penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BoK, Ree Chang-yong, pada 15 Juli 2024 di Penang, Malaysia.

Perry menjelaskan kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” ujar Perry dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Lebih lanjut, ia bilang kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Perry menyebutkan inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.

Harapannya, ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Perry menekankan kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

“Konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi,” ujarnya.

Ke depan, Perry bilang Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Tantangan inflansi biaya kesehatan yang tinggi, mendorong PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan inovasi untuk perlindungan berkelanjutan. Salah satunya lewat produk yang menawarkan konsep Fair Pricing.

Inflasi medis tengah menjadi isu global yang disorot oleh banyak pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Mengutip hasil riset oleh Mercer Marsh Benefits (MMB) mengenai Health Trends 2024, biaya kesehatan diproyeksikan meningkat hingga 11,6 % di tingkat global, lalu 11,4% di benua Asia, dan 13% di Indonesia.

Dian Budiani, Chief Operations & Health Officer Prudential Indonesia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan angka klaim kesehatan meningkat. Pertama, antara adanya inflasi medis yang sangat tinggi yaitu 13,6% di tahun 2023, jauh di atas inflasi umum yaitu sekitar 3%.

Kedua, angka perawatan kesehatan yang tinggi setelah pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Hal ini yang mungkin membuat banyak masyarakat yang menunda pengobatannya setelah pandemi.

Ketiga,kemajuan teknologi medis yang membutuhkan investasi besar serta kenaikan biaya perawatan dan obat-obatan.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada tahun 2023 klaim asuransi semakin meningkat hingga Rp20,83 triliun. Selain itu tercatat rasio klaim asuransi kesehatan yang harus dibayarkan oleh industri asuransi jiwa dibandingkan pendapatan premi yang diterima dari produk asuransi kesehatan seindustri telah mencapai 138%.

Kondisi inflasi medis yang tinggi mendorong industri asuransi untuk melakukan penyesuaian biaya asuransi atau premi asuransi melalui kenaikan biaya asuransi atau premi asuransi kesehatan sebagai langkah antisipatif demi menjaga komitmen layanan proteksinya kepada nasabah. Walaupun ada penyesuaian, tetap penting untuk masyarakat memiliki asuransi kesehatan sejak dini agar keuangan keluarga terus terlindungi, terutama di tengah naiknya harga medis.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah biaya yang ditanggung masyarakat sebagai biaya pribadi (out-of-pocket expense) per tahun masih terbilang tinggi yaitu 28,9% dari total belanja kesehatan Indonesia di 2023 atau sekitar Rp175,5 triliun. Ini artinya masih banyak masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan.

“Oleh karenanya, kami dari sisi perusahaan asuransi pun harus memastikan perlindungan kepada nasabah tetap optimal di tengah tingginya harga medis ini, maka perusahaan perlu melakukan peninjauan secara berkala terhadap produk asuransi agar mengikuti perkembangan kemajuan medis dan juga kebutuhan masyarakat, kondisi pasar, dan biaya kesehatan,” kata Dian.

Konsepfairpricing

Prudential Indonesia berinovasi lewat beberapa produk untuk menjawab tantangan tersebut. Diantaranya perusahaan asuransi ini menghadirkan produk PRUWell Medical dan PRUWell Health. Produk ini menerapkan konsep fair pricing untuk memastikan penerapan prinsip keadilan pembayaran premi yang sesuai dengan profil kesehatan masing-masing nasabah.

Melalui fair pricing, nasabah yang terus sehat dan tidak pernah mengajukan klaim selama 12 bulan masa polis berjalan maka dapat memperoleh manfaat tambahan berupa potongan biaya asuransi atau premi asuransi yang akan meningkat sesuai usia di tahun berikutnya.

“Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan meluncurkan inovasi produk asuransi sebagai solusi keuangan dan kesehatan yang menerapkan prinsip keadilan ini, yaitu PRUWell Medical maupun PRUWell Health,”ungkap dr. Dian.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inflasi medis tengah menjadi isu global. Hasil riset Mercer Marsh Benefits (MMB) mengenai Health Trends 2024, biaya kesehatan diproyeksikan meningkat hingga 11,6 % di tingkat global. Lalu 11,4% di benua Asia, dan 13% di Indonesia.

Maka, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan perlindungan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan yang akan datang untuk menghadapi tantangan inflasi medis yang terus meningkat. Inflasi medis berdampak pada tingginya angka klaim kesehatan, yang dapat mempengaruhi kondisi finansial masyarakat.

Dian Budiani, Chief Operations & Health Officer Prudential Indonesia, mengatakan ada beberapa fakor yang menyebabkan angka klaim kesehatan meningkat. Pertama, inflasi medis yang sangat tinggi. jauh di atas inflasi umum yaitu sekitar 3%.

Kedua, angka perawatan kesehatang tinggi setelah pandemi Covid 19. Ini yang mungkin membuat banyak masyarakat yang menunda pengobatan setelah pandemi. Kemudian kemajuan teknologi medis yang membutuhkan investasi besar serta kenaikan biaya perawatan dan obat-obatan.

Inflasi medis yang tinggi juga mendorong industri asuransi melakukan penyesuaian biaya asuransi atau premi asuransi melalui kenaikan biaya asuransi atau premi asuransi kesehatan. Ini sebagai langkah antisipatif demi menjaga komitmen layanan proteksinya kepada nasabah.

Perusahaan asuransi harus memastikan perlindungan kepada nasabah tetap optimal di tengah tingginya harga medis ini. "Maka perusahaan perlu melakukan peninjauan secara berkala terhadap produk asuransi agar mengikuti perkembangan kemajuan medis dan juga kebutuhan masyarakat, kondisi pasar, dan biaya kesehatan,” kata Dian, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, pekan lalu.

Maka, Prudential Indonesiamenghadirkan produk PRUWell Medical dan PRUWell Health yang menerapkan konsep fair pricing untuk memastikan penerapan prinsip keadilan pembayaran premi yang sesuai profil kesehatan masing-masing nasabah.

Melalui fair pricing, nasabah yang terus sehat dan tidak pernah mengajukan klaim selama 12 bulan masa polis berjalan maka dapat memperoleh manfaat tambahan berupa potongan biaya asuransi atau premi asuransi yang akan meningkat sesuai usia di tahun berikutnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan saham-saham bank berkapitalisasi besar (big caps) mulai menunjukkan tren positif. Dalam beberapa bulan terakhir, saham-saham tersebut sempat mengalami koreksi yang cukup dalam.

Namun, kini pergerakan saham bank big caps mulai konsisten memperlihatkan perbaikan, terutama dalam periode sepekan hingga sebulan terakhir.

Berdasarkan data RTI dalam dua periode tersebut, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan performa paling baik. Saham BBNI mengalami kenaikan hingga 6,91% dalam sepekan terakhir, mencapai Rp 5.025 per saham.

Sebulan terakhir, harga BBNI sudah naik hingga 13,43%. Kenaikan ini sejalan dengan inovasi terbaru BNI yang meluncurkan aplikasi super apps terbaru bernama Wondr by BNI.

Namun, meskipun ada tren kenaikan, harga BBNI belum kembali ke level terbaiknya sepanjang tahun 2024. Saham BBNI masih tercatat terkoreksi hingga 6,51% secara year to date (YtD).

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga mulai menunjukkan rebound pada pergerakan harga sahamnya. Meskipun industri perbankan sedang menghadapi tantangan kualitas kredit UMKM, BBRI yang merupakan pemain utama di segmen ini menunjukkan kenaikan harga saham sebesar 2,08% dalam sepekan terakhir, mencapai Rp 4.900 per saham. Dalam sebulan terakhir, harga BBRI naik sekitar 12,64%.

Namun, seperti BBNI, saham BBRI juga belum mampu kembali ke performa terbaiknya di tahun 2024 ini. Harga saham BBRI masih terkoreksi sekitar 14,41% secara ytd.

Direktur Bisnis Mikro BBRI, Supari, tetap menggenjot penyaluran kredit di segmen UMKM, terutama KUR. Dari Januari hingga Mei 2024, BBRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur.

Nilai ini setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yang sebesar Rp 165 triliun. NPL KUR BRI tetap terjaga di kisaran 2%.

Supari menyatakan bahwa BBRI memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR, termasuk melalui penyaluran kredit secara selective growth, peningkatan recovery rate, serta monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sudah lebih dahulu kembali ke performa terbaiknya. BMRI sudah naik 6,2% secara YtD, sementara BBCA telah naik hingga 7,18% YtD.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda sedang mencari produk deposito? Cek tawaran suku bunga deposito bank UOB terkini (15 Juli 2024)

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank UOB menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2,75% dan paling tinggi 3,5% per tahun di sesuaikan dengan jumlah dana penempatan, dan jangka waktu penempatan.

Berikut tabel suku bunga deposito bank UOB yang dikutip dari website resminya per tanggal 15 Juli 2024.

Sekedar info, suku bunga di atas bersifat tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Telkomsel melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, PT USSI, perusahaan pengembangan solusi teknologi informasi untuk lembaga keuangan mikro.bersinergi langsung dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh Bali. Tujuannya, menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan.

Kemitraan ketiganya untuk mempercepat implementasi platform Gerai Pintar dengan solusi end-to-end. Termasuk konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman.

PT USSI akan menyediakan perangkat lunak dan dukungan teknis untuk memastikan kelancaran operasional. Sementara LPD Provinsi Bali, yang kini memiliki lebih dari 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho mengatakan, melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI serta pemanfaatan jaringan layanan LPD Provinsi Bali, Telkomsel berharap dapat menghadirkan kontribusi yang bermakna dalam mempercepat inklusi keuangan. "Telkomsel akan terus berinovasi menghadirkan solusi yang relevan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat,” terang Nugroho, dalam rilis yang diterima Kontan.co,id, awal pekan ini..

Maman Tirta Rukmana, CEO USSI Group menambahkan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya memperluas jangkauan solusi teknologi kami ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. “Kami optimistis, dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali,” ujar Maman.

LPD Provinsi Bali sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan pengelolaan dana adat di Bali. “Kami yakin, dengan dukungan dari Telkomsel dan PT USSI, kami dapat meningkatkan layanan kami dan mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan keuangan,” ujar I Nyoman Cendikiawan, Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam kondisi likuiditas perbankan yang kian seret, pemberian bunga spesial untuk simpanan nasabah bagaikan jamu pahit bagai industri perbankan.

Bagaimana tidak, meski bisa mendongkrak tingkat likuiditas, pemberian bunga spesial turut meningkatkan beban bunga atau cost of fund yang dimiliki oleh bank.

Seperti diketahui, likuiditas yang ketat masih menjadi bayang-bayang industri perbankan saat ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei masih menunjukkan rasio Loan to DepositRatio (LDR) kian mengetat di level 84,80%, lebih tinggi dari posisi bulan sebelumnya di 84,49%.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga turut merasakan adanya permintaan suku bunga spesial seiring dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Alhasil, ia lebih menyukai menyebut kondisi likuiditas perbankan saat ini sebagai likuiditas mahal ketimbang likuiditas ketat.

Nixon bilang saat ini banyak nasabah BTN yang akhirnya berbondong-bondong dari dana murah untuk memindahkan simpanannya di deposito. Di mana, hal tersebut tentunya membuat kenaikan beban bunga yang tak terbendung.

Ia menyebut kenaikan suku bunga acuan ditambah dengan instrumen SRBI yang diterbitkan BI dengan imbal hasil mencapai 7% telah membuat nasabah-nasabah institusi meminta bunga spesial. Tak main-main, permintaan bunga spesial bisa sampai di atas 7%.

“Institusi besar pasti memintanya tinggi-tinggi, bahkan contoh di akhir tahun lalu biddingnya sudah di atas 7%, institusi pemerintah juga mintanya melebihi angka biasanya,” ujar Nixon.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin pun menambahkan bahwa saat ini total simpanan yang menggunakan bunga spesial ada di kisaran 25% hingga 35% dari total Dana Pihak Ketiga. Dengan DPK per Mei 2024 senilai Rp 360,76 triliun, maka simpanan dengan bunga spesial bisa mencapai 126,6 triliun

“Terutama itu diisi oleh nasabah-nasabah lembaga yang sensitif terhadap bunga,” ujar Jasmin.

Meski demikian, Jasmin mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga mulai mengurangi simpanan-simpanan mahal yang menggunakan bunga spesial tersebut. Salah satunya dengan repricing terhadap nasabah suku bunga tinggi ke rendah saat jatuh tempo.

Selain itu, ia menyebutkan adanya diversifikasi nasabah untuk mengurangi ketergantungan terhadap nasabah tertentu dan fokus tingkatkan transaksi baik retail maupun wholesale untuk mendapatkan dana murah dan fee based income.

Tak banyak berbeda, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki nasabah korporasi yang juga mendapat bunga deposito spesial. Namun, ia bilang bunga tersebut diberikan sesuai kebutuhan nasabah korporasi yang memenuhi kriteria tertentu dan telah melalui penilaian.

Sayangnya, Hera tak mau menyebutkan berapa bunga spesial yang bisa diberikan BCA untuk nasabah-nasabah khusus tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa bunga spesial yang diberikan masih di bawah penjaminan LPS.

“Secara keseluruhan, saat ini suku bunga deposito (dalam rupiah) BCA bervariasi di kisaran 2,00%-3,25%, sesuai dengan tenor yang diambil,” ujar Hera.

Tak hanya di bank-bank besar, pemberian bunga spesial tampaknya juga terjadi di bank daerah maupun BPR. Maklum, praktik ini menjadi alternatif utama ketika perbankan sedang dalam kesulitan likuiditas.

Direktur Pemasaran PT Bank BPD DIY Agus Tri Murjanto bilang dalam mengelola DPK, khususnya deposito, pihaknya masih mempertimbangkan bunga spesial untuk nasabah dengan jumlah deposito minimal Rp 1 miliar.

“Sepanjang rate tersebut masih dapat kita tempatkan kembali dengan spread positif,” ujarnya.

Agus bilang bunga spesial yang ditawarkan oleh BPD DIY juga tidak melebihi bunga penjaminan LPS yang di level 4,25%. Ditambah, ia memastikan bahwa jumlah nasabah yang mendapat bunga spesial hanya sekitar 7% dari total DPK saat ini yang sebesar Rp 13,6 triliun.

“Core dana kami 60% sampai 70% komposisi berupa tabungan masyarakat tanpa spesial rate,” tambahnya.

Selanjutnya, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha yang akrab disapa Mansu bilang pemberian bunga spesial akan mempertimbangkan likuiditas yang dimiliki. Kalau dibutuhkan pemberian bunga spesial baru dilakukan dengan memperhitungkan margin yang bisa didapat.

Dalam memberikan bunga spesial, Mansu bilang bunga yang diberikan bisa dinegosiasi di kisaran 5,6% hingga 6% dari ratecounter sebesar 5,5%. Itupun tergantung nominal simpanan dari nasabah itu sendiri. “Minimal simpanan Rp 500 juta ke atas,” ujarnya.

Melihat praktik pemberian bunga spesial tersebut, bankir senior yang juga mantan Direktur Utama Maybank Indonesia Taswin Zakaria bilang jika dilihat dari perspektif CoF akan menjadi rugi bagi perbankan. Ditambah, dalam jangka panjang akan ada moral hazard karena bank rentan dipermainkan nasabah yang paham bank butuh likuiditas.

“Persaingan likuiditas antar bank sekarang juga akibat permainan special rate selama ini. Nasabah yang sama muter dari bank ke bank untuk dapatkan bunga tinggi,” ujarnya.

Sementara, jika dilihat dari perspektif kepentingan menjaga likuiditas, Taswin bilang bank tidak punya pilihan banyak selain pemberian bunga spesial daripada kehilangan likuiditas. Menurutnya, pertimbangan pemberian bunga spesial ini juga tergantung bank saat itu sedang long atau short liquidity.

Ia menyarankan dalam menghadapi kondisi likuiditas, bank seharusnya meningkatkan transaksi. Sebab, ia melihat bank yg menjadi pilihan utama nasabah untuk bertransaksi, tidak perlu memberi bunga spesial.

“Endapan dana nasabah untuk keperluan transaksinya cukup menjadi sumber dana murah meski tidak banyak bank yang bisa seperti ini,” tandasnya.