Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Perum Bulog terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum Bulog melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum Bulog menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa digenjot. Harvick mengatakan Jokowi memberikan perintah agar Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit bekerja lebih maksimal di akhir-akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024.

Harvick menyatakan Satgas diminta untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit. Khususnya, soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal.

Hal itu, kata Harvick, dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Jadi tadi tindak lanjut agar Satgas bisa lebih maksimal bekerja di waktu yang sempit presiden arahkan agar mempercepat PR-PR yang menyangkut masalah perkebunan kita. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," papar Harvick ditemui usai rapat internal Kelapa Sawit di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Salah satu yang digenjot adalah isu penyelesaian lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu. Maka dari itu, Jokowi meminta agar proses itu dipercepat.

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rapat internal yang sama dengan Harvick mengatakan Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

Aksi tawuran kembali pecah di Jalan Basuki Rahmat (Bassura), Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sore ini. Lalu lintas sempat macet lantaran aksi tawuran yang terjadi.

Dalam video yang beredar seperti dilihat detikcom, Selasa (9/7/2024), terlihat warga terlibat tawuran di ruas jalan di sana. Mereka saling serang dengan menembakkan petasan ke pihak lawan. Lalu lintas pun tersendat imbas peristiwa yang terjadi.

"Iya (tawuran) antarwarga biasa. Tadi sore jam 5," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Ari Setyo Utomo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Ari mengatakan tawuran yang terjadi sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Namun saat ini aksi tawuran sudah dibutakan dan lalu lintas pun sudah berangsur terurai.

"Iya betul menimbulkan kemacetan. Sebentar saja, dari Sabhara Polres datang sudah bisa dibubarkan. Ini sudah diurai (kemacetan). Situasi kondusif," ujarnya.

Kasus tawuran di Bassura bukan pertama kali terjadi. Terbaru, aksi tawuran sempat terjadi di sana. Pihak kepolisian pun sudah pernah membuat deklarasi damai, namun aksi tawuran terus berulang.

Lurah Ungkap Biang Kerok Tawuran Berulang Bassura

Lurah Cipinang Besar Utara (CBU), Agung, sebelumnya sempat angkat bicara terkait tawuran yang kerap terjadi di Bassura, Jaktim. Dia menyebut adanya provokasi dari pihak luar menjadi salah satu pemicunya.

"Kebanyakan yang tawuran itu bukan warga kita, bukan warga CBU (Cipinang Besar Utara) RW 1, RW 2, anak luar yang di luar dari Kelurahan CBU itulah. Mereka memancing-mancing warga masyarakat sekitar akhirnya terprovokasilah mereka," kata Agung saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (29/6/2024).

Agung menjelaskan pihaknya sempat melakukan mediasi bersama Polres Metro Jakarta Timur dan kecamatan terhadap warga yang terlibat tawuran. Hasilnya tidak ditemukan akar permasalahan yang timbul dari warga.

"Kalau akar permasalahan yang di wilayah itu nggak ada. Orang mereka juga saling mengenal di antara dua wilayah itu. Makanya saat kita pertemukan, mediasi, ya bingung masalahnya apa. Mereka saling menyalahkan 'saya diserang duluan', 'saya diserang dulu', dari kedua belah pihak begitu," jelas Agung.

PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) merampungkan proses akuisisi perusahaan tambang Atlantic Carbon Group (ACG) senilai US$ 122,4 juta. Melalui akuisisi ini perusahaan memastikan kepemilikan empat tambang antrasit (jenis batu bara rendah emisi) berkadar sangat tinggi di Pennsylvania, Amerika Serikat.

Direktur Utama Delta Dunia Group Ronald Sutardja menjelaskan akuisisi perusahaan tambang AS ini dilakukan melalui entitas American Anthracite SPV I, LLC selaku anak perusahaan di bawah naungan PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International). Dengan akuisisi tersebut, pendapatan perusahaan diproyeksikan akan bertambah sebesar US$ 120-130 juta per tahun dari 2024 hingga 2028 mendatang.

"Dengan umur operasional yang panjang dari empat tambang aktif ACG yang bisa mendukung lebih dari 25 tahun penambangan dan produksi hingga 25 juta ton baja rendah karbon per tahun," ucapnya dalam keterangan resmi perusahaan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu langkah ini juga dinilai secara signifikan mendiversifikasi pendapatan Grup, meningkatkan porsi pendapatan dari batu bara non-termal dari 19% pada FY2023 menjadi 28% pada FY2024. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis Grup untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara termal.

Sebelumnya BUMA juga sudah memperluas jaringan globalnya dengan mengakuisisi BUMA Australia pada 2021. Sejak itu, BUMA tidak hanya berhasil membangun jaringan di salah satu pusat pertambangan terkemuka di dunia, tetapi juga memperluas layanan mereka ke batu bara metalurgi.

Menurut Ronald, ekspansi strategis ini berhasil membuat order book BUMA Australia meningkat empat kali lipat pada 2022, yang secara signifikan meningkatkan kinerja operasional Grup.

"Akuisisi ini memungkinkan operasi ACG dan BUMA di Indonesia dan Australia, bersama dengan bisnis-bisnis terkait kami lainnya, untuk saling memanfaatkan pengalaman luas, praktik terbaik, dan pendekatan inovatif mereka dalam keselamatan, operasi pertambangan, dan manajemen."

Di sisi lain, CEO ACG Eric Martin, menyambut baik penyelesaian akuisisi perusahaan tambang yang dipimpinnya. Menurutnya akuisisi ini akan berdampak sangat baik terhadap perusahaan secara keseluruhan, terutama dari segi pertumbuhan dan inovasi.

"ACG terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, didukung oleh permintaan pasar yang kuat dan harga antrasit UHG( Ultra High Grade/berkadar sangat tinggi) yang menguntungkan. Menjadi bagian dari Delta Dunia Group membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi," kata Eric.

"Dengan keahlian BUMA yang terkenal dalam mengintegrasikan akuisisi secara mulus dan keunggulan operasional mereka, kami siap untuk meningkatkan kapasitas produksi kami secara signifikan. Kami berharap dapat memanfaatkan pengalaman industri mereka yang luas untuk membuka potensi baru dan mendorong kemajuan besar dalam strategi operasional kami," pungkasnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia bilang banyak sekali pengusaha kelapa sawit tak punya NPWP, padahal berkas ini penting untuk penarikan pajak.

Tanpa NPWP, perusahaan pun pada akhirnya tak bisa ditagih pajak oleh negara. Hal ini membuat penerimaan negara berkurang.

Luhut mengatakan hal ini terungkap karena pemerintah banyak melakukan digitalisasi pelayanan, dengan digitalisasi banyak sekali penyimpangan terungkap.

"Masak ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di kelapa sawit, NPWP-nya aja nggak punya. NPWP yang nggak punya kan terus PPH badan semua juga kan nggak bisa ditagih," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Eks Menko Polhukam itu menyatakan masalah ini akan dibereskan pemerintah dengan terus melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah mempercepat penerapan government technology (Govtech).

"Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya govtech itu menjadi isu pemerintah," sebut Luhut.

Soal penurunan penerimaan negara yang terjadi karena pungutan pajak maupun non pajak sumber daya alam berkurang, Luhut bilang hal itu memang tak terhindarkan. Pasalnya, harga komoditas dunia memang sedang lesu.

Maka dari itu, pemerintah harus berpikir efisiensi tata kelola agar penerimaan yang belum bisa ditarik negara bisa dikumpulkan.

"Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting," tegas Luhut.

"Dengan Simbara itu dengan batu bara. Kemudian nikel, dan juga sekarang timah, kemudian juga kelapa sawit. Itu kan semua penerimaan negara yang banyak potensinya yang belum kita ambil," pungkasnya.

Pemegang saham Bank Centris Internasional (BCI) Andri Tedjadharma menegaskan pihaknya tidak pernah menerima dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, pihaknya hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan tertentu.

"Oleh karena itu Bank Centris bukanlah sebagai pengutang, karena tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Bank Indonesia, apalagi BLBI," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Barat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, Bank Centris tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), atau pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreemen (MRNIA), dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA).

Bahkan uang yang tertera dalam perjanjian jual beli promes juga diklaim tidak pernah cair ke Bank Centris. Ada pihak yang memalsukan rekening Bank Centris, yang mana dana dari Bank Indonesia justru disalurkan ke rekening palsu tersebut.

Rekening Bank Centris Internasional asli adalah 523.551.0016, sementara rekening rekayasa adalah 523.551.000. Tidak diketahui siapa pemiliknya tetapi rekening itu mengatasnamakan rekening Bank Centris Internasional.

Lalu berdasarkan Akte 46, Bank Centris harusnya menerima Rp 490.787.748.596 dari Bank Indonesia, atas penyerahan promes nasabah Rp 492.216.516.580 dan jaminan seluas 452 Ha dan sudah di hipotek atas nama Bank Indonesia dengan No 972. Akte 46 adalah perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Indonesia dan Bank Centris.

"Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang diperjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596 tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000," bebernya.

"Maka, kata dia, Bank Centris dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena menandatangani suatu perjanjian bukan berarti menerima apa yang diperjanjikan," tambah dia.

Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, Andri menduga telah terjadi praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal dilantik di Gedung DPR Senayan pada Oktober mendatang. Dia menegaskan Prabowo tidak akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Agendanya kan di DPR, harus di DPR," kata Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat dikabarkan bakal dilantik sebagai presiden secara langsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Pelantikan Presiden (Prabowo) rencana di sana, di IKN," kata Basuki, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024) yang lalu.

Selain Airlangga, sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga sempat mengatakan Prabowo akan dilantik seperti presiden pada umumnya, yaitu di Gedung DPR/MPR Senayan.

"Kalau pelantikan di Senayan," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu ketika dikonfirmasi awak media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024) yang lalu.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia. Adapun saat ini, total jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi ialah sepanjang 2.839 km.

Ma'ruf Amin mengatakan, dalam 9 tahun terakhir pembangunan infrastruktur jalan tol menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan rata-rata di atas 13% per tahun.

"Pembangunan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir signifikan mencapi lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol mencapai 2.839 yang sebagian besar di Jawa dan Sumatera, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan Bali," kata Ma'ruf Amin dalam momentum Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf Amin menilai, pertumbuhan jalan tol ini cukup menggembirakan. Namun dengan luas daratan Indonesia yang mencapai 2 juta km persegi, pembangunan penambahan jalan tol untuk konektivitas antar wilayah perlu terus ditingkatkan.

"Fasilitas infrastruktur seperti jalan ini meningkatkan aksesibiltas ke pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri, pertanian dan wisata. Hal ini penting untuk keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, ia juga bersyukur bahwa proyek Tol Cimanggis-Cibitung rampung total dan bisa diresmikan pada hari ini. Adapun proyek ini telah dibangun sejak 2016 atau memakan waktu sekitar 8 tahun. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 10,6 triliun.

"Ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Cimanggis-Cibitung 30-40 menit dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri," sambungnya.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia. Adapun saat ini, total jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi ialah sepanjang 2.839 km.

Ma'ruf Amin mengatakan, dalam 9 tahun terakhir pembangunan infrastruktur jalan tol menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan rata-rata di atas 13% per tahun.

"Pembangunan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir signifikan mencapi lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol mencapai 2.839 yang sebagian besar di Jawa dan Sumatera, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan Bali," kata Ma'ruf Amin dalam momentum Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf Amin menilai, pertumbuhan jalan tol ini cukup menggembirakan. Namun dengan luas daratan Indonesia yang mencapai 2 juta km persegi, pembangunan penambahan jalan tol untuk konektivitas antar wilayah perlu terus ditingkatkan.

"Fasilitas infrastruktur seperti jalan ini meningkatkan aksesibiltas ke pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri, pertanian dan wisata. Hal ini penting untuk keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, ia juga bersyukur bahwa proyek Tol Cimanggis-Cibitung rampung total dan bisa diresmikan pada hari ini. Adapun proyek ini telah dibangun sejak 2016 atau memakan waktu sekitar 8 tahun. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 10,6 triliun.

"Ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Cimanggis-Cibitung 30-40 menit dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri," sambungnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan berdasarkan hasil dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), produk impor keramik dari China yang terbukti dumping akan ada tambahan pajak berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan memang usulan BMAD untuk keramik dari China itu terbesar hingga mencapai 199%. Namun, tarif sebesar itu akan dikenakan kepada perusahaan atau importir yang tidak koperatif.

"Itu yang digaung-gaungkan naik 199%, padahal itu untuk perusahaan lainnya. Kan ada beberapa item 39 atau 37 perusahaan lainnya yang tidak koperatif, itu akan dikenakan tarif tertinggi (199%)," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ia menjelaskan, hasil penyelidikan KADI terkait pengenaan BMAD akan dikenakan kepada importirnya. Sementara perusahaan yang kooperatif tidak akan dikenakan BMAD sampai 200%.

"Tetapi kalau PT apa itu yang kooperatif itu akan dikenakan 140%, ada yang 100% ada yang 139%. Kalau untuk dumping memang menyasar ke perusahaannya," jelasnya.

Namun, kebijakan ini belum resmi berlaku karena masih menunggu persetujuan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Setelah itu kebijakan akan diteruskan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelumnya, KADI mengungkap hasil penyelidikan terhadap produk impor keramik dari China yang terbukti dumping. Dumping merupakan praktik curang dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari pasar domestik.

Ketua KADI Danang Prastal Danial mengungkapkan, pihaknya telah menyelidiki sejumlah produk keramik dari China sejak Maret 2023. Penyelidikan dilakukan atas permohonan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI).

"Hasil penyelidikan KADI terhadap impor produk ubin keramik dari RRT ditemukan adanya dumping," kata dia kepada detikcom, Rabu (3/7/2024).

Produk impor yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 6907.21.24; 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.40.91; dan 6907.40.92 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.

Danang mengatakan untuk menindaklanjuti penyelidikan tersebut, sesuai PP 34 tahun 2011, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi hasil temuan tersebut kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk kemudian diputuskan pengenaan tarif tambahan atau tidak setelah mendapatkan pertimbangan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.