Keriuhan di Menara Kadin di kawasan Central Business District Jakarta pada Sabtu (14/9) membawa babak baru bagi organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024, Anindya Bakrie ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Ia yakin Munaslub yang digelar sah dan memenuhi syarat untuk menggeser posisi Arsjad Rasjid dari tampuk pimpinan Kadin.

Sebagai ketua terpilih hasil Munaslub, Anindya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasan potensi renggangnya hubungan Kadin dan pemerintah terpilih ini pulalah yang disebut menjadi pemicu digelarnya Munaslub.

Arsjad sebelumnya kerap absen dalam momentum penting. Salah satunya dalam kunjungan pemerintah Indonesia ke Prancis pada Juli lalu. Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan kala itu bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis.

Prabowo justru didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Anindya saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Tidak hanya Anindya, kunjungan ini juga didampingi oleh mantan Ketua Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN sejak 2022 yakni Wisnu Wardana, Dubes Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Budisatrio Djiwandono, dan Sugiono. Dalam postingan instagram pribadi, Erick menyebut lawatan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih.

“Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin meningkatkan kerja sama yang bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi antara Indonesia dan Prancis karena memiliki potensi yang sangat besar,” kata Erick dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (15/9).

Absennya Arsjad dalam sejumlah agenda dinilai berkaitan dengan posisinya sebagai mantan ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 itu cuti sejak 27 September 2023 hingga pemilu berakhir.

Arsjad kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan Kadin sejak 21 Maret kemarin. Usai menyelesaikan tugas dalam pemilu, kursi pimpinan Kadin mulai goyah.

Konferensi pers tanggapan Munaslub 2024 (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

Riwayat Seteru Anindya - Arsjad Berebut Kursi Ketum Kadin

Perebutan kursi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid bermula pada 2021. Saat itu kedua nama tersebut muncul sebagai kandidat utama menggantikan Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin periode 2015-2020.

Meski keduanya berkompetisi, pada akhirnya Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Keputusan ini diambil setelah perwakilan Kadin Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan mengumumkan hasil musyawarah mufakat yang menunjuk Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Anindya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hasil musyawarah ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi, yang kemudian memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Meski demikian, penunjukan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin bukanlah tanpa gejolak. Persaingan antara Anindya dan Arsjad semakin memanas, dan sempat muncul rumor bahwa jika kongres Kadin yang direncanakan di Bali pada awalnya terlaksana sesuai jadwal, Anindya Bakrie diperkirakan akan keluar sebagai pemenang.

Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada Juni 2021 itu akhirnya ditunda dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Penundaan ini diklaim atas pertimbangan risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, meski beberapa pihak menduga ada motif politis di balik perubahan tersebut.

Anindya Bakrie, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap sebagai figur yang memahami dinamika internal Kadin dan memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pengusaha. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan kursi Ketua Umum, Anindya masih memainkan peran penting di Kadin dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, baru aktif di Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Arsjad cepat menunjukkan kedekatannya dengan pemerintah, terutama melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Arsjad berjanji untuk membangun kemitraan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan besar saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Meski Arsjad terpilih, kompetisi antara Anindya dan Arsjad belum sepenuhnya berakhir. Pergeseran kekuasaan di tubuh Kadin terus menjadi isu hangat, dengan munculnya desakan-desakan dari berbagai pihak untuk mengadakan musyawarah luar biasa (Munaslub) hingga akhirnya terlaksana dan Anindya terpilih sebagai ketua umum.

Usai Munaslub Anindya mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah sebuah upaya perebutan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Kadin memikirkan bagaimana bisa menyukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi, supaya Pak Prabowo bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih," ujar Anindya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/9).

Dengan terpilihnya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub dan masih menjabatnya Arsjad Rasjib sebagai Ketua Umum yang sah, maka akan ada dua kubu. Namun demikian, Anindya menegaskan bahwa Kadin hanya ada satu dan menjadi satu-satunya wadah bagi dunia usaha.

Cikal Bakal Munaslub

Sebelum Munaslub yang menghasilkan Anindya sebagai ketua berlangsung, langkah perubahan organisasi di tubuh Kadin daerah sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan dorongan pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Kadin Jawa Barat pada 21 Agustus.

Desakan (Musprovlub muncul karena Kadin Jawa Barat tidak mampu melaksanakan musyawarah provinsi yang seharusnya berlangsung pada 9 Juni 2024. Kadin Indonesia telah memberikan teguran dan perintah untuk secepatnya melaksanakan musyawarah provinsi. Namun perintah tersebut tidak mendapat respon.

Sebulan berselang, Musyawarah Luar Biasa kembali digaungkan di tubuh Kadin. Kali ini, menyasar pada Kadin Indonesia. Pelaksanaan Munaslub Kadin kemarin salah satunya dimotori oleh Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin. Dua kelompok ini dikabarkan meminta untuk dilaksanakan Munaslub guna menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan Munaslub perlu dilaksanakan guna mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah. Thomas menyebut desakan Munaslub dilakukan agar Kadin bisa berfungsi optimal.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub," kata Thomas, dikutip dari Antara (15/9).

Thomas mengatakan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa. Menurutnya, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Tidak hanya Thomas, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.

"Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama," kata Nita.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri menyatakan, upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum juga dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di organisasi tersebut.

“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Eka menjelaskan, Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis.

Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua.

Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan. Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Selain itu, menurut dia, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” kata Eka.

Menurut Eka, situasi dan dinamika yang saat ini bergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, ia meminta para anggota Kadin di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Sarasehan Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie dengan Menkumham (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Alasan Munaslub

Sejumlah petinggi Kadin Indonesia mengatakan penyelenggaraan Munaslub disebabkan oleh para pengurus Kadin saat ini gagal mengoordinasikan asosiasi industri di bawahnya sehingga pemerintah bingung.

Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam, Mesin & Pengolahan Kadin, Redma Wiraswasta mencontohkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, pro dan kontra antar anggota Kadin membuat pemerintah bingung yang berujung pada penerbitan Permendag No. 8 Tahun 2024. Hal ini menurutnya jadi salah satu alasan perlunya perombakan di pucuk pimpinan Kadin.

"Kami melihat di Kadin ini koordinasinya lagi tidak bagus, akhirnya pemerintah bingung dalam membuat kebijakan terkait ekonomi. Saat ini ada pemerintahan baru yang perlu masukan dari asosiasi," kata Redma di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Selain itu, Redma mencontohkan minimnya koordinasi terkait ketersediaan gas industri yang terjangkau bagi pabrikan. Ia mencatat banyak industri domestik yang membutuhkan gas dan di bawah naungan Kadin, seperti petrokimia dan serat.

"Kadin menaungi asosiasi yang menghasilkan gas, tapi kami tidak pernah bertemu dengan asosiasi tersebut," kata Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. "Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, Ketua Umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Meski demikian, sejumlah pengurus Kadin daerah menolak Munaslub ini. Salah satunya, Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty yang tetap mendukung Arsjad menyelesaikan jabatannya pada 2026 mendatang.

Arsjad Rasjid merespon putusan Munaslub dengan menyurati Presiden Joko Widodo. Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

Menurut Arsjad dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujar Arsjad seperti dikutip Senin (16/9).

Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin Indonesia. Supratman menyampaikan Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan AD/ART Kadin.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). "Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman.

Keriuhan di Menara Kadin di kawasan Central Business District Jakarta pada Sabtu (14/9) membawa babak baru bagi organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024, Anindya Bakrie ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Ia yakin Munaslub yang digelar sah dan memenuhi syarat untuk menggeser posisi Arsjad Rasjid dari tampuk pimpinan Kadin.

Sebagai ketua terpilih hasil Munaslub, Anindya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasan potensi renggangnya hubungan Kadin dan pemerintah terpilih ini pulalah yang disebut menjadi pemicu digelarnya Munaslub.

Arsjad sebelumnya kerap absen dalam momentum penting. Salah satunya dalam kunjungan pemerintah Indonesia ke Prancis pada Juli lalu. Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan kala itu bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis.

Prabowo justru didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Anindya saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Tidak hanya Anindya, kunjungan ini juga didampingi oleh mantan Ketua Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN sejak 2022 yakni Wisnu Wardana, Dubes Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Budisatrio Djiwandono, dan Sugiono. Dalam postingan instagram pribadi, Erick menyebut lawatan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih.

“Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin meningkatkan kerja sama yang bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi antara Indonesia dan Prancis karena memiliki potensi yang sangat besar,” kata Erick dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (15/9).

Absennya Arsjad dalam sejumlah agenda dinilai berkaitan dengan posisinya sebagai mantan ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 itu cuti sejak 27 September 2023 hingga pemilu berakhir.

Arsjad kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan Kadin sejak 21 Maret kemarin. Usai menyelesaikan tugas dalam pemilu, kursi pimpinan Kadin mulai goyah.

Konferensi pers tanggapan Munaslub 2024 (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

Riwayat Seteru Anindya - Arsjad Berebut Kursi Ketum Kadin

Perebutan kursi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid bermula pada 2021. Saat itu kedua nama tersebut muncul sebagai kandidat utama menggantikan Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin periode 2015-2020.

Meski keduanya berkompetisi, pada akhirnya Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Keputusan ini diambil setelah perwakilan Kadin Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan mengumumkan hasil musyawarah mufakat yang menunjuk Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Anindya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hasil musyawarah ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi, yang kemudian memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Meski demikian, penunjukan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin bukanlah tanpa gejolak. Persaingan antara Anindya dan Arsjad semakin memanas, dan sempat muncul rumor bahwa jika kongres Kadin yang direncanakan di Bali pada awalnya terlaksana sesuai jadwal, Anindya Bakrie diperkirakan akan keluar sebagai pemenang.

Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada Juni 2021 itu akhirnya ditunda dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Penundaan ini diklaim atas pertimbangan risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, meski beberapa pihak menduga ada motif politis di balik perubahan tersebut.

Anindya Bakrie, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap sebagai figur yang memahami dinamika internal Kadin dan memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pengusaha. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan kursi Ketua Umum, Anindya masih memainkan peran penting di Kadin dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, baru aktif di Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Arsjad cepat menunjukkan kedekatannya dengan pemerintah, terutama melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Arsjad berjanji untuk membangun kemitraan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan besar saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Meski Arsjad terpilih, kompetisi antara Anindya dan Arsjad belum sepenuhnya berakhir. Pergeseran kekuasaan di tubuh Kadin terus menjadi isu hangat, dengan munculnya desakan-desakan dari berbagai pihak untuk mengadakan musyawarah luar biasa (Munaslub) hingga akhirnya terlaksana dan Anindya terpilih sebagai ketua umum.

Usai Munaslub Anindya mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah sebuah upaya perebutan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Kadin memikirkan bagaimana bisa menyukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi, supaya Pak Prabowo bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih," ujar Anindya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/9).

Dengan terpilihnya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub dan masih menjabatnya Arsjad Rasjib sebagai Ketua Umum yang sah, maka akan ada dua kubu. Namun demikian, Anindya menegaskan bahwa Kadin hanya ada satu dan menjadi satu-satunya wadah bagi dunia usaha.

Cikal Bakal Munaslub

Sebelum Munaslub yang menghasilkan Anindya sebagai ketua berlangsung, langkah perubahan organisasi di tubuh Kadin daerah sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan dorongan pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Kadin Jawa Barat pada 21 Agustus.

Desakan (Musprovlub muncul karena Kadin Jawa Barat tidak mampu melaksanakan musyawarah provinsi yang seharusnya berlangsung pada 9 Juni 2024. Kadin Indonesia telah memberikan teguran dan perintah untuk secepatnya melaksanakan musyawarah provinsi. Namun perintah tersebut tidak mendapat respon.

Sebulan berselang, Musyawarah Luar Biasa kembali digaungkan di tubuh Kadin. Kali ini, menyasar pada Kadin Indonesia. Pelaksanaan Munaslub Kadin kemarin salah satunya dimotori oleh Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin. Dua kelompok ini dikabarkan meminta untuk dilaksanakan Munaslub guna menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan Munaslub perlu dilaksanakan guna mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah. Thomas menyebut desakan Munaslub dilakukan agar Kadin bisa berfungsi optimal.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub," kata Thomas, dikutip dari Antara (15/9).

Thomas mengatakan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa. Menurutnya, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Tidak hanya Thomas, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.

"Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama," kata Nita.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri menyatakan, upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum juga dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di organisasi tersebut.

“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Eka menjelaskan, Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis.

Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua.

Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan. Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Selain itu, menurut dia, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” kata Eka.

Menurut Eka, situasi dan dinamika yang saat ini bergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, ia meminta para anggota Kadin di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Sarasehan Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie dengan Menkumham (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Alasan Munaslub

Sejumlah petinggi Kadin Indonesia mengatakan penyelenggaraan Munaslub disebabkan oleh para pengurus Kadin saat ini gagal mengoordinasikan asosiasi industri di bawahnya sehingga pemerintah bingung.

Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam, Mesin & Pengolahan Kadin, Redma Wiraswasta mencontohkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, pro dan kontra antar anggota Kadin membuat pemerintah bingung yang berujung pada penerbitan Permendag No. 8 Tahun 2024. Hal ini menurutnya jadi salah satu alasan perlunya perombakan di pucuk pimpinan Kadin.

"Kami melihat di Kadin ini koordinasinya lagi tidak bagus, akhirnya pemerintah bingung dalam membuat kebijakan terkait ekonomi. Saat ini ada pemerintahan baru yang perlu masukan dari asosiasi," kata Redma di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Selain itu, Redma mencontohkan minimnya koordinasi terkait ketersediaan gas industri yang terjangkau bagi pabrikan. Ia mencatat banyak industri domestik yang membutuhkan gas dan di bawah naungan Kadin, seperti petrokimia dan serat.

"Kadin menaungi asosiasi yang menghasilkan gas, tapi kami tidak pernah bertemu dengan asosiasi tersebut," kata Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. "Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, Ketua Umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Meski demikian, sejumlah pengurus Kadin daerah menolak Munaslub ini. Salah satunya, Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty yang tetap mendukung Arsjad menyelesaikan jabatannya pada 2026 mendatang.

Arsjad Rasjid merespon putusan Munaslub dengan menyurati Presiden Joko Widodo. Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

Menurut Arsjad dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujar Arsjad seperti dikutip Senin (16/9).

Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin Indonesia. Supratman menyampaikan Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan AD/ART Kadin.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). "Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mendekati masa pergantian presiden tersebut, saat ini pembahasan mengenai sejumlah menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo pun hangat dibahas.

Salah satu posisi yang jadi sorotan adalah pos menteri keuangan yang akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan menjadi salah satu posisi yang penting dalam setiap kebijakan yang akan dibuat Prabowo ke depan.

Sejumlah nama pun sempat beredar dan dirumorkan akan menggantikan Sri Mulyani. Sederet nama yang mencuat akan mengisi posisi menteri bidang ekonomi diantaranya ada Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan.

Meskipun begitu, Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana justru melihat sinyal lain. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono diramal memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi Sri Mulyani pada pemerintahan selanjutnya.

“Saya masih melihat kemungkinan akan dilanjutkan oleh Pak Thomas Djiwandono ya,” kata Fikri kepada Katadata.co.id seperti dikutip Senin (16/9).

Fikri menuturkan sejumlah alasan yang membuat adanya kemungkinan Bendahara Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi menteri keuangan selanjutnya. Posisi sebagai wakil menteri keuangan saat ini menurut Fikri sudah menjadi langkah awal dan memberikan peluang besar menjadi menteri.

Belum lagi, tugas Thomas yang sudah sangat jelas masuk ke Kementerian Keuangan untuk memuluskan masa transisi. Thomas masuk kabinet di saat Kementerian Keuangan tengah menggodok rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Tugas beliau sebagai wakil menteri keuangan juga sudah spesifik untuk APBN 2025,” ujar Fikri.

Fikri menilai saat ini Thomas merupakan salah seorang yang dekat dengan Prabowo. Terlebih dengan posisi Thomas yang merupakan keponakan dari Prabowo sehingga peluangnya cukup besar.

Kode dari Sri Mulyani

Saat mengakhiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (21/8), Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas. Sri Mulyani seakan memberikan kode bahwa dirinya tidak lagi akan menjadi menteri keuangan.

“Kami jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya yang ini, yang akan meneruskan," kata Sri Mulyani sambil menunjuk dan menyenggol Thomas dengan sikunya.

Bendahara negara itu juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi XI DPR selama ia menjabat sebagai menteri keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia memastikan tetap mengawal keuangan negara sampai Oktober 2024.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kriteria menjadi paling penting. “Siapa yang layak menggantikan sosok Sri Mulyani, apakah Thomas Djiwandono atau kita butuh sosok-sosok lain? Kriterianya paling tidak ya memang mumpuni, punya kredibilitas dan berani berkata tidak,” kata Bhima dalam diskusi Celios.

Bhima menilai, penting sekali menteri keuangan berani menjadi rem dari ambisi-ambisi yang tidak terkendali. Ia pun mengatakan disiplin fiskal menjadi hal penting menjaga ekspektasi dari pelaku usaha dan investor.

Selain itu, Bhima menjelaskan kriteria yang cocok harus memiliki latar belakang akademisi yang memiliki pengetahuan mumpuni. Khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal dan mempunyai inovasi.

“Saya pikir orang-orang seperti Anggito Abimanyu, kemudian Chatib Basri itu bisa mengisi pos itu. Yang lainnya nama beredar ini hanya didorong kepentingan politis,” kata Bhima kepada Katadata.co.id.

Ekonom memperingatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak salah dalam memilih menteri keuangan. Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai Prabowo butuh karakter menteri keuangan dari kalangan profesional yang bisa menjadi rem.

“Karena nama yang muncul belakangan ini kebanyakan yes man,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kepada Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (16/9).

Saat ini sejumlah nama dirumorkan menjadi calon menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo. Sederet nama yang mencuat akan mengisi posisi menteri bidang ekonomi diantaranya ada Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan.

Padahal, Esther mengatakan karakter menteri keuangan yang bukan yes man dibutuhkan karena harus mampu mengatur anggaran dari sisi belanja. Hal itu penting agar pengeluaran untuk sejumlah program prioritas yang disusun Prabowo memiliki dampak positif jangka panjang.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Media menyatakan menteri keuangan harus memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai rem meskipun juga menjadi kaki tangan presiden.

Menurut Media, berkaca dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak terlihat ideologi yang jelas dalam kebijakan keuangan. “Dalam banyak kesempatan Jokowi tidak bisa menjelaskan proporsi utang, kontribusi penerimaan negara, bahkan proyeksi ekonomi ke depan,” ujar Media.

Ia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner. Menurut Media, hal tersebut dapat diwujudkan oleh Kementerian Keuangan yang kuat. Ia pun mengkhawatirkan kondisi ekonomi politik saat ini masih dipengaruhi oleh kalangan Jokowi.

Menurut Media, Jokowi punya kepentingan untuk memastikan orang dekatnya menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo. Kondisi ini menurut dia akan sangat mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal kementerian keuangan.

“Jadi ada banyak sekali pemain-pemain yang saat ini berada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo,” kata Media.

Media menjelaskan sejumlah risiko jika Kementerian Keuangan nantinya tidak memiliki kekuatan. Media mengkhawatirkan Indonesia bisa berakhir pada skema tatanan ekonomi yang digerakkan oleh subjektivitas politik dan hal itu sangat berbahaya.

“Ketika fondasi ekonomi tidak lagi independen, ketika bank sentral tidak lagi independen, dan Kementerian Keuangan kekurangan, kehilangan akal sehatnya maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang justru memperparah ekonomi kita ke depan,” ujar Media.

Ia pun mengatakan masih menunggu langkah pemerintahan baru untuk bisa memilih menteri keuangan sesuai kapasitasnya. Terlebih dalam beberapa dekade terakhir, Kementerian Keuangan selalu dari kalangan profesional.

Ekonom memperingatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak salah dalam memilih menteri keuangan. Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai Prabowo butuh karakter menteri keuangan dari kalangan profesional yang bisa menjadi rem.

“Karena nama yang muncul belakangan ini kebanyakan yes man,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kepada Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (16/9).

Saat ini sejumlah nama dirumorkan menjadi calon menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo. Sederet nama yang mencuat akan mengisi posisi menteri bidang ekonomi diantaranya ada Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan.

Padahal, Esther mengatakan karakter menteri keuangan yang bukan yes man dibutuhkan karena harus mampu mengatur anggaran dari sisi belanja. Hal itu penting agar pengeluaran untuk sejumlah program prioritas yang disusun Prabowo memiliki dampak positif jangka panjang.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Media menyatakan menteri keuangan harus memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai rem meskipun juga menjadi kaki tangan presiden.

Menurut Media, berkaca dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak terlihat ideologi yang jelas dalam kebijakan keuangan. “Dalam banyak kesempatan Jokowi tidak bisa menjelaskan proporsi utang, kontribusi penerimaan negara, bahkan proyeksi ekonomi ke depan,” ujar Media.

Ia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner. Menurut Media, hal tersebut dapat diwujudkan oleh Kementerian Keuangan yang kuat. Ia pun mengkhawatirkan kondisi ekonomi politik saat ini masih dipengaruhi oleh kalangan Jokowi.

Menurut Media, Jokowi punya kepentingan untuk memastikan orang dekatnya menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo. Kondisi ini menurut dia akan sangat mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal kementerian keuangan.

“Jadi ada banyak sekali pemain-pemain yang saat ini berada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo,” kata Media.

Media menjelaskan sejumlah risiko jika Kementerian Keuangan nantinya tidak memiliki kekuatan. Media mengkhawatirkan Indonesia bisa berakhir pada skema tatanan ekonomi yang digerakkan oleh subjektivitas politik dan hal itu sangat berbahaya.

“Ketika fondasi ekonomi tidak lagi independen, ketika bank sentral tidak lagi independen, dan Kementerian Keuangan kekurangan, kehilangan akal sehatnya maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang justru memperparah ekonomi kita ke depan,” ujar Media.

Ia pun mengatakan masih menunggu langkah pemerintahan baru untuk bisa memilih menteri keuangan sesuai kapasitasnya. Terlebih dalam beberapa dekade terakhir, Kementerian Keuangan selalu dari kalangan profesional.

PT Astra International Tbk (ASII) menjadi salah satu perusahaan asal Indonesia yang masuk dalam daftar 1.000 perusahaan terbaik di dunia 2024 versi Majalah TIME. Astra berada di peringkat ke-435 dunia, mengungguli PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Untuk menyusun daftar ini, TIME bekerja sama dengan Statista untuk memeringkat perusahaan-perusahaan global berdasarkan formula yang mencakup survei kepuasan pekerja, pertumbuhan pendapatan, serta implementasi prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and corporate governance).

Astra International mendapatkan skor 87,54 secara keseluruhan sehingga meraih peringkat ke-435 dunia. Astra berada di peringkat 514 dunia untuk keterbukaan mengenai keberlanjutan. Untuk kepuasan karyawan, Astra meraih peringkat ke-718 dunia.

Dalam pengantarnya, TIME menyebut pada awal-awal pandemi Covid-19, perusahaan-perusahaan dunia sangat peduli dan menjaga agar para pekerjanya tetap bahagia. Namun, masa-masa itu berlalu begitu saja bagi banyak perusahaan ketika karantina mulai dibuka dan investor menekan mereka untuk kembali fokus pada kinerja keuangannya.

Namun, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan BMW masih terlihat berinvestasi pada kebahagiaan pekerjanya, ini suatu kualitas yang menempatkan mereka di urutan teratas dalam daftar peringkat statistik "1,000 of World's Best Companies by Statista and TIME".

Microsoft yang berada di peringkat ketiga, misalnya, merupakan perusahaan dengan nilai tertinggi kedua dalam hal kepuasan karyawan. Alphabet, perusahaan induk Google, menempati peringkat pertama dalam hal kepuasan karyawan.

Microsoft mengatakan bahwa mereka berusaha memastikan bahwa karyawannya berkembang, yang didefinisikan sebagai "berenergi dan diberdayakan untuk melakukan pekerjaan yang berarti". Pendekatan ini tampaknya berhasil membuat karyawannya senang dan meningkatkan pendapatan.

Perusahaan Indonesia yang Masuk Daftar 1.000 Perusahaan Terbaik Dunia (TIME dan Statista)

Microsoft menghasilkan US$88 miliar (Rp 1.355 triliun) pada tahun fiskal terakhirnya. Angka ini naik 22% dari tahun sebelumnya, dan menduduki peringkat tinggi dalam pertumbuhan pendapatan.

Apple juga mendapatkan nilai yang baik dari para karyawannya, berada di posisi keempat dalam hal kepuasan karyawan. Namun, Apple terdorong ke peringkat teratas oleh peringkat ESG-nya, yang berada di urutan pertama dari semua perusahaan.

Raksasa teknologi ini telah berkomitmen untuk menjadi netral karbon pada tahun 2030 dan membuat lebih banyak produk dengan bahan daur ulang. Pada awal 2024, Apple juga menjadi perusahaan teknologi besar pertama yang mencapai kesetaraan gender dalam jajaran direksinya, yang kini terdiri dari empat pria dan empat wanita.

Banyak perusahaan kelas dunia yang telah membuat dampak sosial positif serupa sembari menghasilkan uang dan membuat karyawan mereka bahagia pada saat yang bersamaan. Hal ini belum tentu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh para investor mereka. Namun, fakta bahwa mereka tetap melakukannya adalah hal yang membedakan mereka dari perusahaan-perusahaan lain.

Kualitas udara di Jakarta pada Senin (16/9) masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat Jakarta menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir di Jakarta pada pukul 05.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 148 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Adapun polusi udara tercatat PM2.5 dan nilai konsentrasi 54,5 mikrogram per meter kubik.

Situasi ini menunjukkan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif. Selain itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Situs tersebut juga merekomendasikan agar masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan disarankan menggunakan masker, dan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Pada kategori tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Selanjutnya kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Lahore, Pakistan di angka 176. Selanjutnya urutan ketiga ada Delhi, India di angka 132 diikuti urutan keempat Tashkent, Uzbekistan di angka 132. Urutan kualitas udara terburuk kelima adalah Dubai, Uni Emirat Arab di angka 132, dan urutan keenam Kuching, Malaysia di angka 117.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meluncurkan platform perantau kualitas udara terintegrasi yang didukung 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di wilayah kota metropolitan tersebut. Dari SPKU tersebut data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies. Hal ini dibuat sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

GoToGojek Tokopedia resmi melepas bisnis Gojek di Vietnam per hari ini (16/9) atau setelah tujuh tahun sejak 2018. Perusahaan merambah pasar ini lewat GoViet.

Manajemen GoTo Gojek Tokopedia menjelaskan, keputusan perusahaan melepas bisnis di Vietnam untuk mempertegas fokus dalam mengembangkan dan memperkuat kegiatan operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan.

GoTo Gojek Tokopedia akan terus berinvestasi dalam hal-hal yang dapat menghasilkan pertumbuhan, dengan tetap berkomitmen pada target laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias EBITDA yang disesuaikan mencapai titik impas tahun ini.

Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia Koesoemohadiani mengatakan, Vietnam merupakan pasar yang sangat terfragmentasi atau bagian-bagian terpisah dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman makanan.

Bisnis Gojek di Vietnam menyumbang kurang dari 0,5% dari nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value (GTV) grup GoTo dan 2% dari GTV layanan Gojek pada kuartal dua.

“Keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif pada operasional GoTo secara lebih luas, serta kinerja bisnis dan keuangan secara menyeluruh," tulis Koesoemohadiani dalam keterangan pers, dua pekan lalu (4/9).

Dalam lima tahun, mitra driver Gojek di Vietnam mencapai lebih dari 200 ribu pengemudi taksi dan ojek online alias ojol, serta puluhan ribu mitra usaha kuliner.

Berikut daftar bisnis GoTo Gojek Tokopedia di Vietnam dikutip dari laman resmi:

• GoRide: pengantaran orang menggunakan kendaraan roda dua
• GoSend: pengantaran barang
• GoFood: pesan-antar makanan
• GoCar: pengantaran orang menggunakan kendaraan roda empat
• GoCorp: layanan Gojek untuk korporat
• GoCar Economy: GoCar dengan pilihan harga yang lebih terjangkau
• GoFood Pickup : fitur yang memudahkan pengguna untuk memesan dan mengambil sendiri pesanan makanan di restoran
• GoFood Plus: paket berlangganan yang menawarkan gratis ongkir untuk periode tertentu

Pada Januari, Presiden Jokowi atau Joko Widodo menemui mitra driver taksi dan ojek online alias ojol Gojek di Hanoi, Vietnam. Ini dalam rangka lawatan presiden ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama.

Presiden Jokowi tiba di Hotel Melia Hanoi pukul 15.35 waktu setempat. Jokowi berbincang dengan Direktur Utama GoTo Gojek Tokopedia Patrick Walujo.

Mitra driver taksi dan ojek online alias ojol Gojek di Hanoi melakukan flashmob goyang gacor ketika Jokowi berkunjung saat itu. Presiden Jokowi pun ikut berjoget beberapa menit.

Gacor merupakan singkatan dari ‘garing corong’, istilah dalam bahasa Jawa yang digunakan untuk menggambarkan suara kicauan burung yang merdu. Istilah ini kemudian dipakai oleh pengemudi ojek online atau ojol.

Presiden Jokowi ikut berjoget beberapa menit saat menemui mitra driver Gojek di Vietnam (Antara/Rangga Pandu)

Kunjungan Presiden Jokowi ke Vietnam itu merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke dua negara lain yakni Filipina dan Brunei Darussalam selama 9 hingga 14 Januari.

Gojek beroperasi di Vietnam sejak 2018. Decacorn Tanah Air ini beroperasi di dua kota utama yaitu Ho Chi Minh City dan Hanoi, serta beroperasi di Provinsi Binh Duong dan Dong Nai.

“Kehadiran salah satu layanan on-demand services GoTo di Vietnam merupakan salah satu bentuk nyata bahwa solusi dan teknologi asal Indonesia untuk mendukung mobilitas, mampu membawa dampak positif bagi masyarakat di berbagai negara,” kata Patrick saat itu, pada Januari (11/1).

Presiden Layanan On-Demand Services atau Gojek, GoTo Catherine Hindra Sutjahyo menambahkan, layanan GoFood menjadi salah satu penyedia utama layanan pesan-antar makanan di Vietnam.

“Lebih dari satu juta pilihan menu sekarang sudah tersedia di layanan GoFood Vietnam,” kata Catherine.

TikTok Shop Tokopedia menaikkan biaya admin penjual dari 6,5% menjadi maksimal 10% per hari ini, 16 September. Shopee dan Lazada juga menaikkan biaya admin per 1 September.

Kenaikan biaya admin Tokopedia berlaku untuk toko kategori Power Merchant dan Power Merchant Pro. “Untuk penjual Regular Merchant yang berubah status keanggotaan menjadi Power Merchant dan telah memiliki lebih dari 50 Order pada tanggal 1 Mei akan dikenakan biaya layanan Power Merchant,” kata Tokopedia dalam laman resmi, bulan lalu (16/8).

Biaya admin penjual atau biaya layanan adalah biaya yang dikenakan pada setiap pesanan yang diselesaikan, berdasarkan pesentase yang berbeda untuk setiap sub-kategori produk terjual.

Rincian kenaikan biaya admin penjual di Tokopedia per 16 September sebagai berikut:

“Semua sub-kategori produk dengan persentase biaya layanan 10% akan menikmati diskon 20%, sehingga persentase biaya layanan yang berlaku 8%,” kata Tokopedia.

Akan tetapi, Tokopedia tidak memerinci periode diskon tersebut.

Keterangan mengenai kategori produk dapat dilihat pada laman resmi TikTok Shop Tokopedia.

Internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memanas usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid.

Situasi menjadi semakin panas usai Arsjad dilarang masuk ke Menara Kadin untuk menggelar konferensi pers untuk menyikapi Munaslub pada Minggu (15/9). CEO Indika Energy itu menyatakan Munaslub yang digelar kubu Anindya ilegal.

"Kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi industri usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (15/9).

Ia juga menyiapkan langkah hukum dan penegakan aturan. Para pengurus juga melakukan investigasi untuk menetapkan pelanggaran AD/ART Kadin. "Kami akan mengambil tindakan disipliner, kami punya tugas besar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Arsjad sempat merespons adanya tudingan soal netralitas Kadin yang dilontarkan kubu Anindya yakni Nurdin Halid. Ia mengatakan keputusannya untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres telah dibicarakan dengan Kadin daerah.

Arsjad juga mengambil cuti atau berhalangan hadir sebagai Ketua Umum Kadin. Ia memutuskan cuti untuk memperlihatkan tata kelola organisasi yang baik.

“Untuk itu makanya saya memutuskan berhalangan hadir ataupun cuti. Jadi itulah yang kami lakukan,” ujarnya.

Dari Pengusaha Jadi Timses

Pria dengan nama lengkap Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat ini lahir pada 16 Maret 1970. Arsjad lahir dari seorang purnawirawan TNI AD bernama HMN Rasjid berdarah Palembang dan Hj. Suniawati berdarah Sunda-Tionghoa.

Arsjad menimba ilmu di University of Southern California di bidang Teknik Komputer pada 1990. Tiga tahun berselang, dia menyelesaikan pendidikan di Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Di California, Arsjid memilih pendidikan di bidang bisnis administrasi yang mengantarkannya meraih gelar Bachelor of Science.

Soal karier, ia memulainya pada 2005. Di tahun tersebut, dia berhasil menduduki posisi Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. Ia juga bergabung dalam Grup CEO PT Indika Energy Tbk dari 2005 hingga 2013. Masih di perusahaan yang sama, ia kemudian menjabat Wakil Presiden Direktur/ Grup CEO pada 2013 hingga 2016.

Lima tahun kemudian, Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021 hingga 2026. Dalam Munas Kadin di Kendari pada 2021, Arsjad mengalahkan Anindya Bakrie.

Pada 2023, Arsjad juga mendapat amanat menjadi Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) serta sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) periode 2023 hingga 2027.

Ia juga pernah menerima sederet penghargaan dalam perjalanan karirnya. Pertama, pada 2010 sebagai Best Executive di Indonesia dari Asiamoney. Kedua, pada 2011 dia terpilih sebagai Young Global Leader Penghargaan ini dia peroleh dari World Economic Forum (WEF).

Ketiga, ia terpilih menerima penghargaan CEO of The Year untuk Energy & Sustainability oleh MetroTV People of The Year 2022.

Dia juga sempat menjajal peruntungan di bidang politik dengan menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia beberapa kali menemani Ganjar Pranowo berkampanye ke sejumlah daerah. Namun, pasangan nomor urut 03 ini kalah dari Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut hanya ada satu Kadin. Ia juga mengajak seluruh anggota organisasi pengusaha itu untuk bersatu.

Hal tersebut disampaikan Anindya di depan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9) dikutip dari Antara.

"Tidak ada dua Kadin, dari dulu, sekarang dan ke depannya," kata Anindya usai konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9).

Dalam konferensi pers, Anindya juga mengatakan pihaknya akan terus merangkul anggota Kadin yang ada. Menurutnya, struktur organisasi Kadin saat ini masih sedikit. Sehingga dia berharap pihak-pihak yang belum bergabung bisa dapat segera merapat ke dalam barisannya.

"Karena Kadin bukan institusi politik, jadi kami mesti bisa merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha. Itu adalah niat kami," katanya seperti disiarkan dalam TV One.

Dia mengharapkan lebih banyak lagi dukungan dari pihak-pihak yang belum bergabung. Selain rencana merangkul, Anin juga memastikan kantor Kadin Indonesia tidak berpindah.

“Kantor Kadin tetap disini, dari dulu disini sekarang juga disini. Mudah-mudahan ke depan juga disini,” ujar Anindya.

Anindya dinyatakan sebagai Ketua umum Kadin melalui Munaslub yang terlaksana pada Sabtu (14/9). Putra Aburizal Bakrie itu nantinya akan memimpin Kadin pada periode 2024-2029 mendatang. Sebelumnya, ia mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Terpilihnya Anindya membuat Kadin terpecah menjadi dua kubu, yakni di bawah kepemimpinan Kadin yang dipimpin Anindya dan Arsjad Rasjid. Arsjad sendiri merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang terpilih dalam Munas dengan masa tugas 2021-2026.

Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub kemarin merupakan tindakan ilegal. Dia juga menyayangkan kegiatan tersebut diselenggarakan.

Arsjad menyebut agenda tersebut merupakan upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih pengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku.

“Kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi industri usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (15/9).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie yang telah terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Sabtu (14/9). Supratman juga memberikan sinyal pengakuan terhadap Kadin kubu Anindya.

Hal tersebut disampaikan langsung Supratman dalam acara sarasehan bersama Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9). Politisi Gerindra itu berharap hasil Munaslub menjadi wadah Kadin untuk bersatu.

“Saya ucapkan kepada Mas Anin atas hasil Munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus serta formatur yang sudah disusun,” kata Supratman dalam acara Sarasehan bersama Menkumham yang dipantau secara daring melalui TV One pada Minggu (15/9).

Supratman mengatakan Kadin merupakan satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Dia mengatakan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saat ini belum dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut.

“Oleh karena itu kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin ini menjadi dua sisi mata uang antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.

Terlebih menurutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1%, Indonesia membutuhkan investasi antara Rp 1000-2000 triliun. Namun, ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Sehingga dia mengharapkan kehadiran para anggota Kadin untuk terus berinvestasi.

Suprapto juga menitipkan pesan kepada Anin untuk tidak hanya fokus pada industri berbasis sumber daya alam saja. “Fokus juga kepada industri manufaktur yang sangat penting karena itu padat karya,” katanya.

Anindya dinyatakan sebagai Ketua umum Kadin melalui Munaslub yang terlaksana pada Sabtu (14/9). Anindya nantinya akan memimpin Kadin pada periode 2024-2029 mendatang. Sebelum menjabat sebagai ketua umum, Anindya sebelumnya mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Terpilihnya Anindya membuat Kadin terpecah menjadi dua kubu, yakni di bawah kepemimpinan Kadin yang dipimpin Anindya dan Arsjad Rasjid. Arsjad sendiri merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang terpilih dalam Munas dengan masa tugas 2021-2026.

Konferensi pers tanggapan Munaslub 2024 (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub kemarin merupakan tindakan ilegal. Dia juga menyayangkan kegiatan tersebut diselenggarakan.

Arsjad menyebut agenda tersebut merupakan upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih pengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku.

“Kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi industri usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (15/9).