ekBis#1

PT Indika Energy Tbk (INDY), yang dimiliki oleh Arsjad Rasjid, telah mengambil langkah signifikan dalam merampingkan portofolio bisnisnya dengan menjual dua anak usahanya dalam waktu sebulan. Melalui dua transaksi berbeda, Indika berhasil mengantongi total nilai sebesar Rp 41,77 miliar.

Pada Selasa (9/10) emiten di sektor tambang itu, melalui anak usahanya PT Indika Indonesia Resources (IIR), resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di perusahaan tambang batu bara, PT Mitra Energi Agung (MEA). Sebelumnya, IIR memegang 3.060 lembar saham MEA, yang mewakili 60% dari total kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

"Perseroan, melalui IIR, telah menandatangani akta jual beli saham dengan PT Niaga Gilang Persada (NGP) selaku Pembeli, terkait pengalihan seluruh saham milik IIR di PT Mitra Energi Agung (MEA)," jelas perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/10).

Transaksi ini menjadi langkah strategis Indika Energy dalam merampingkan portofolio bisnisnya dan fokus pada sektor yang lebih berkelanjutan. Adapun nilai transaksi pelepasan saham ini disepakati sebesar Rp15 miliar.

Setelah transaksi rampung, PT Mitra Energi Agung (MEA) tidak lagi berstatus sebagai anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (Perseroan), dan tidak akan lagi dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Langkah ini diyakini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan menegaskan bahwa transaksi ini sejalan dengan strategi diversifikasi bisnis yang telah diterapkan. Dengan melepas kepemilikan di MEA, Perseroan dapat semakin fokus mengarahkan sumber dayanya pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan, sejalan dengan visi jangka panjang untuk terus berinovasi dalam industri energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

INDY Jual Anak Usaha ke Prajogo Pangestu

Indika Energy juga pada awal Oktober 2024 sudah melepas seluruh kepemilikan saham di anak usahanya, PT Trisetia Citagraha (TCG), kepada perusahaan yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu.

Penjualan saham TCG ini akan dilakukan melalui anak usaha Indika lainnya, yaitu PT Indika Multi Properti (IMP), kepada PT Barito Pacific Lumber (BPL), yang merupakan bagian dari Barito Group. Total nilai transaksi ini mencapai Rp 26,77 miliar.

Corporate Secretary Indika Energy, Adi Pramono, mengatakan proses transaksi akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, senilai Rp 22,29 miliar, akan mencakup pengalihan uang muka penyetoran modal dan 80% saham IMP kepada BPL. Sementara itu, tahap kedua akan menyusul dengan nilai Rp 4,47 miliar untuk pengalihan sisa 20% saham IMP.

Adi menjelaskan bahwa PT Trisetia Citagraha, yang merupakan anak usaha tidak langsung dari Indika Energy, beroperasi di bawah naungan IMP dan memiliki fokus pada pengembangan proyek energi terbarukan serta sektor kehutanan.

Indika Multi Properti akan mendivestasikan 6.332 lembar saham atau setara dengan 80% kepemilikan saham di TCG kepada BPL, melalui perjanjian jual beli bersyarat yang telah disepakati pada 26 September.

Setelah penyelesaian transaksi, PT Trisetia Citagraha tidak lagi menjadi bagian dari grup Indika dan akan dikeluarkan dari laporan keuangan perusahaan.

Adi juga menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis Perseroan, yang bertujuan untuk memperkuat fokus perusahaan pada proyek-proyek yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang di sektor energi hijau.

Perseteruan internal di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akhirnya menemui titik terang. Setelah beberapa pekan berlangsung, para pemimpin Kadin berhasil mencapai kesepakatan untuk menjaga keutuhan organisasi.

Kesepakatan strategis tercapai antara Ketua Umum Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Ketiganya menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas segala perbedaan, sekaligus menegaskan kepatuhan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KADIN dan Keppres No. 18/2022, melalui proses musyawarah yang penuh kebersamaan.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perdamaian di internal Kadin menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id akhir pekan ini. Selain itu, ketahui juga bagaimana hasil survei Poltracking mengenai Pilkada Jakarta, serta kriteria calon menteri pemerintahan Prabowo.

1. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Sepakati Persatuan di KADIN

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) telah mengakhiri perseteruan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mencapai kesepakatan strategis untuk menjaga keutuhan organisasi.

Pertemuan yang digelar pada Jumat (27/9) menjadi titik penting bagi kelangsungan Kadin Indonesia, dengan keputusan yang disepakati berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Kesepakatan tersebut diambil untuk memperkuat integritas internal Kadin serta memastikan keberlanjutan peran Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional. Pertemuan ini menjadi komitmen bersama dalam memprioritaskan kepentingan organisasi di atas perbedaan, dengan harapan mampu menciptakan iklim yang lebih harmonis dan solid dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, solusi yang dicapai dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk tetap setia pada aturan yang telah disepakati, yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin serta Keppres No. 18/2022.

2. Sepakati Damai, Anindya Tawarkan Arsjad jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengungkap alasan di balik perdamaian yang tercapai antara dia dengan Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid. Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu (28/9).

"Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujar Anidya.

Ia mengatakan sebagai Ketum Kadin hasil Munaslub 2024, dirinya mengakomodir berbagai macam masukan. Dia juga menyampaikan kepengurusannya terbuka apabila Arsjad Rasjid mendampingi turut berkontribusi dalam kepengurusan baru.

"Sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata dia lagi.

Menurut Anindya hasil dari munaslub yang diselenggarakan Kadin merupakan keputusan yang final.

Hal itu karena forum tersebut merupakan pertemuan tertinggi di sebuah organisasi, serta yang mengusung dirinya merupakan anggota Kadin provinsi, dan anggota luar biasa (ALB).

3. Survei Poltracking: Pemilih Anies Cenderung Pilih Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil sigi terbaru kencenderungan pilihan pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Berdasarkan survei terbaru, Poltracking menemukan sebaran suara pemilih para pemilihan presiden 2024 tidak liniar dengan hasil di pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei mengatakan mayoritas pemilih Anies - Muhaimin cenderung memilih Ridwan kamil - Suswono. Sebanyak 45,4% pemilih Anies menyatakan memilih Ridwan Kamil.

Sebanyak 31,2% memilih Pramono Anung - Rano Karno dan 6,7% yang memilih pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

"Pemilih Anies di Pilpres lebih banyak ke Ridwan Kamil baru ke Pramono kecenderungannya," ujar Yuda.

Sementara itu pemilih Ganjar Pranowo - Mahfud MD cenderung memilih Pramono dengan persentase 53,2%.

Dari segi kepuasan terhadap kinerja Anies, survei poltracking menunjukkan pemilih yang puas dan tidak puas dengan kinerja Anies sama-sama cenderung memilih Ridwan Kamil.

4. Kabinet Prabowo segera Terbentuk, Juru Bicara Ungkap Kriteria Menteri Terpilih

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak, menjelaskan pembiacaraan mengenai nama-nama yang akan duduk menjadi menteri di kabinet pemerintahan periode 2024-2029 makin intens dibahas.

Dahnil menyebutkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9).

Dahnil menjelaskan kriteria pertama bahwa calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas. Hal itu diperlukan seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Kriteria kedua adalah harus memiliki kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet yang diisi orang yang ahli di bidangnya. Ia ingin punya kabinet dengan menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Selanjutnya kriteria ketiga yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan merupakan Prabowo.

5. Harga Emas Antam (ANTM) Stabil di Level Tinggi Pekan Ini

Harga emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menunjukkan tren stabil di level yang relatif tinggi. Pada Sabtu (28/9), harga emas Antam tetap berada di Rp 1.461.000 per gram, sama seperti harga pada Jumat (27/9).

Tidak ada perubahan signifikan pada hari-hari tersebut, meskipun harga satuan emas dengan ukuran yang lebih kecil, yakni 0,5 gram, tercatat di angka Rp 780.500.

Namun untuk ukuran 10 gram, harga emas mengalami kenaikan, dari Rp 14.105.000 pada hari sebelumnya menjadi Rp 14.140.000. Sementara itu, untuk emas dengan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, masih berada di Rp 1.401.600.000.

Jika melihat lebih jauh ke hari sebelumnya, pada Kamis (26/9), harga emas Antam berada di angka Rp 1.463.000 per gram, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jumat dan Sabtu. Harga ini tidak berubah sejak Rabu (25/9), ketika harga emas naik sebesar Rp 20.000 dari Selasa (24/9), yang berada di level Rp 1.443.000 per gram.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie mengunggah foto bersama dengan Ketua Umum Kadin 2021-2026, Arsjad Rasjid dalam akun Instagram pribadinya @anindyabakrie.

Namun Anindya hanya menyertakan keterangan foto singkat dalam unggahannya. "Selamat hari Minggu," tulis Anindya diakhiri dengan emotikon senyum, pada Minggu (29/9).

Dalam foto tersebut, keduanya tampak tersenyum dan Arsjad merangkul pundak Anindya sehingga mereka tampak terlihat akrab. Keduanya sama-sama mengenakan kaos putih dan kaca mata hitam.

Foto tersebut langsung banjiri komentar dari sejumlah tokoh. Di antaranya komentar musisi Dwiki Dharmawan. "Dua aset bangsa," kata Dwiki.

Selain itu, ada komentar dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden Putri K Wardani yang menyampaikan rasa syukur atas keakraban kedua tokoh tersebut. "God Bless," kata Putri.

Anindya Tawarkan Kursi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin ke Arsjad

Anindya dan Arsjad sempat menjadi sorotan usai kisruh 'perebutan' kursi Ketua Umum Kadin beberapa pekan lalu. Namun keduanya sepakat berdamai agar organisasi Kadin tetap solid.

Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu (28/9). "Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujar Anidya.

Sebagai Ketum Kadin hasil Munaslub 2024, dirinya mengakomodir berbagai macam masukan. Dia juga menyampaikan bahwa kepengurusannya terbuka apabila Arsjad turut mendampinginya dalam kepengurusan baru.

"Sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September 2024 sudah menjadi jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya, tentunya di Dewan Pertimbangan," kata dia.

Menurut Anindya, hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang diselenggarakan Kadin merupakan keputusan yang final. Karena forum tersebut merupakan pertemuan tertinggi di sebuah organisasi, serta yang mengusung dirinya merupakan anggota Kadin provinsi, dan anggota luar biasa (ALB).

Anindya menjelaskan pertemuan antara dirinya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Arsjad Rasjid pada Jumat (27/9) merupakan bagian upayanya untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan. Saat bertemu Bahlil bertemua dengan Arsjad, tercapai kesepakatan damai.

Saling Memaafkan hingga Munas Kadin Dipercepat

Bahlil mempertemukan Arsjad dengan Anindya. Dalam video beredar Jumat (27/9), tampak Bahlil merangkul kedua tokoh dunia usaha tersebut, dan mengatakan bahwa keduanya sudah saling memaafkan.

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin, dan dua-duanya sudah insyaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Sementara itu, Arsjad menyatakan pertemuan itu sudah menghasilkan solusi yang disepakati bersama. Ia memastikan hasil pertemuan itu bertujuan agar Kadin tetap bisa dijalankan sesuai dengan aturan.

“Solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022," kata Arsjad.

Menurut Arsjad, kesepakatan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal yang terjadi. Namun ia tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa solusi yang diambil.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, kedua pihak bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin yang semula dijadwalkan pada 2026.

Dalam keputusan Munas nanti, akan disepakati pengesahan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara Arsjad akan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Arsjad menegaskan, kepengurusan Kadin baik di pusat maupun daerah akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Kadin akan terus mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Arsjad.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengungkap alasan di balik perdamaian yang tercapai antara dia dengan Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid. Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu (28/9).

"Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujar Anidya.

Ia mengatakan sebagai Ketum Kadin hasil Munaslub 2024, dirinya mengakomodir berbagai macam masukan. Dia juga menyampaikan kepengurusannya terbuka apabila Arsjad Rasjid mendampingi turut berkontribusi dalam kepengurusan baru.

"Sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata dia lagi.

Menurut Anindya hasil dari munaslub yang diselenggarakan Kadin merupakan keputusan yang final. Hal itu karena forum tersebut merupakan pertemuan tertinggi di sebuah organisasi, serta yang mengusung dirinya merupakan anggota Kadin provinsi, dan anggota luar biasa (ALB).

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan pertemuan antara dirinya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Arsjad Rasjid pada Jumat (27/9) merupakan bagian upayanya bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan. Saat bertemu Bahlil itu pula ia bertemu dengan Arsjad hingga dicapai kesepakatan damai.

Pergantian Kepemimpinan

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertemukan Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie. Dalam video beredar Jumat (27/9), tampak Menteri ESDM Bahlil merangkul kedua tokoh dunia usaha tersebut, dan mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin, dan dua-duanya sudah insyaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Sementara itu, Arsjad mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Anin itu sudah didapat solusi yang disepakati bersama. Ia memastikan hasil pertemuan itu untuk memastikan organisasi Kadin tetap bisa dijalankan sesuai dengan aturan.

“Solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022," kata Arsjad dalam keterangan tertulis.

Menurut Arsjad, kesepakatan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal yang terjadi. Meski begitu ia tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa solusi yang diambil.

Namun berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, kedua pihak bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional yang semula dijadwalkan pada 2026. Dalam Munas itulah nantinya akan disepakati untuk mengesahkan Anindya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara Arsjad selanjutnya akan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan.

Arsjad mengatakan pengurus Kadin baik di pusat maupun daerah, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kadin akan terus mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengungkap alasan di balik perdamaian yang tercapai antara dia dengan Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid. Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu (28/9).

"Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujar Anidya.

Ia mengatakan sebagai Ketum Kadin hasil Munaslub 2024, dirinya mengakomodir berbagai macam masukan. Dia juga menyampaikan kepengurusannya terbuka apabila Arsjad Rasjid mendampingi turut berkontribusi dalam kepengurusan baru.

"Sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata dia lagi.

Menurut Anindya hasil dari munaslub yang diselenggarakan Kadin merupakan keputusan yang final. Hal itu karena forum tersebut merupakan pertemuan tertinggi di sebuah organisasi, serta yang mengusung dirinya merupakan anggota Kadin provinsi, dan anggota luar biasa (ALB).

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan pertemuan antara dirinya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Arsjad Rasjid pada Jumat (27/9) merupakan bagian upayanya bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan. Saat bertemu Bahlil itu pula ia bertemu dengan Arsjad hingga dicapai kesepakatan damai.

Pergantian Kepemimpinan

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertemukan Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie. Dalam video beredar Jumat (27/9), tampak Menteri ESDM Bahlil merangkul kedua tokoh dunia usaha tersebut, dan mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin, dan dua-duanya sudah insyaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Sementara itu, Arsjad mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Anin itu sudah didapat solusi yang disepakati bersama. Ia memastikan hasil pertemuan itu untuk memastikan organisasi Kadin tetap bisa dijalankan sesuai dengan aturan.

“Solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022," kata Arsjad dalam keterangan tertulis.

Menurut Arsjad, kesepakatan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal yang terjadi. Meski begitu ia tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa solusi yang diambil.

Namun berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, kedua pihak bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional yang semula dijadwalkan pada 2026. Dalam Munas itulah nantinya akan disepakati untuk mengesahkan Anindya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara Arsjad selanjutnya akan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan.

Arsjad mengatakan pengurus Kadin baik di pusat maupun daerah, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kadin akan terus mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arsjad Rasjid berencana menempuh jalur pidana terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024. Mereka menduga ada tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan terkait persetujuan 14 Kadin tingkat provinsi.

Delapan belas kadin daerah harus mengajukan permohonan Munaslub dan menghadirinya agar dinilai sah secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin. Namun, Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang menemukan Kadin Provinsi yang mengajukan penggelaran Munaslub hanya 14 daerah, sedangkan yang menghadirinya hanya 13 daerah.

"Saya sudah berkonsultasi dengan Kepolisian untuk melaporkan tindakan beberapa oknum yang mengaku sebagai utusan dari Kadin Provinsi," kata Denny di Menara Kadin, Rabu (25/9).

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang AD dan ART Kadin menetapkan Munaslub wajib dihadiri oleh 18 Ketua Umum Kadin Provinsi. Namun, Denny mencatat Ketua Umum Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub 2024 hanya 13 orang.

Ia mengaku masih menginventarisasi anggota Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk melengkapi laporan yang akan dilayangkan ke Kepolisian.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Denny menduga setidaknya ada 14 oknum yang memalsukan dokumen persetujuan Kadin Provinsi.

Denny menyampaikan, sejauh ini 21 Kadin Provinsi masih menentang diselenggarakannya Munaslub. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 20223 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat masuk pada Pasal 263 dengan hukuman bui maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku MAS Latuconsina mengaku sebagai salah satu Kadin Provinsi yang menolak keberadaan dan hasil keputusan Munaslub Kadin 2024. Latuconsina mencatat setidaknya ada lima Ketua Umum Kadin Provinsi yang mangkir dari Munaslub Kadin 2024 namun dicatat hadir.

Kelima ketua kadin Provinsi tersebut adalah Ketua Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Kadin Jambi Usman Sulaiman, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi, dan dirinya sendiri.

"Ketua Kadin Maluku tercatat hadir di sana, sementara saya di sini menolak Munaslub Kadin 2024," kata Latuconsina.

Maka dari itu, Latuconsina mengaku saat ini terus menerus dimintai tanda tangan sebagai bukti menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, 21 Ketua Kadin Provinsi mengalami hal yang sama agar Munaslub Kadin 2024 memiliki legitimasi hukum.

Latuconsina mengaku mengenali pihak-pihak yang kerap meminta persetujuannya terkait hasil Munaslub Kadin 2024. Namun Latuconsina enggan menjelaskan siapa pihak yang dimaksud.

"Saya kenal dong, paling mereka disuruh Pak Anindya Bakrie karena Pak Anindya mau jadi Ketua Umum Kadin Indonesia," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) segera diselesaikan. Ia meminta persoalan itu diselesaikan oleh para pengurus di internal organisasi.

Jokowi pun meminta agar dinamika Kadin saat ini tidak mencatut atau diteruskan kepada pihak luar, termasuk dirinya sebagai presiden. Menurut Jokowi, Kadin adalah organisasi pengusaha, bukan organisasi politik sehingga harus berfokus pada kepentingan bisnis dan ekonomi, bukan politik.

Jokowi berharap Kadin dapat menyelesaikan masalah internalnya tanpa harus melibatkan atau mengaitkannya dengan sosok presiden. "Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (17/9).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan dirinya punya hubungan baik dengan sejumlah pimpinan Kadin seperti Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Arsyad Rasjid. Jokowi juga mengakui punya relasi baik dengan Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 Anindya Bakrie.

"Selama sepuluh tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin," ujar Jokowi.

Lebih jauh, ia mengatakan bersedia bertemu dengan para pimpinan Kadin di tengah situasi politik internal saat ini. Dia kembali menegaskan agar Kadin mengurus permasalahan internalnya secara mandiri dan tidak menjadikannya sebagai persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

"Siapapun bertemu dengan saya. Saya terbuka, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden, itu saja," kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan belum menerima surat yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Kepengurusan 2021-2026 Arsjad Rasjid. "Belum sampai di meja saja," ujarnya.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Jokowi terkait dinamika yang terjadi akibat Munaslub Kadin 2024. Menurut Arsyad, pemerintah adalah pengawas dalam organisasi Kadin sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Arsjad memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, Ahad (15/9).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin pada Sabtu (14/9). Keputusan itu ditentang oleh kepengurusan Kadin di bawah pimpinan Arsjad Rasjid.

Arsjad yang sebelumnya terpilih melalui Munas untuk menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 melawan pendongkelan yang dilakukan kubu Anindya Bakrie. Ia menilai Munaslub tidak dijalankan sesuai regulasi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022.

Penolakan kubu Arsjad membuat kepengurusan Kadin terbelah jadi dua kubu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pecahnya kadin menjadi dua kubu ini patut disesalkan

“Selama ini banyak pengurus kadin yang juga duduk di pemerintahan. Jadi untuk apa kemudian ya, atas dasar dukungan kepada Prabowo misalnya itu isu politik memecah kadin jadi dua kubu,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (16/9).

Bhima menjelaskan apa yang terjadi di dalam organisasi Kadin saat ini sangat menghambat banyak hal. Padahal menurut Bhima Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, memberikan nasihat, dan aspirasi dari pelaku usaha.

Bhima menambahkan, polemik itu juga bisa menimbulkan banyak tugas kadin ataupun aspirasi dari pelaku usaha yang terdistraksi. Bahkan juga bisa tidak disampaikan dengan lancar kepada pemerintah. Dari sisi pemerintah, Bhima menyebut dualisme kepengurusan Kadin juga berpotensi menimbulkan kebingungan.

“Ini Kadin versi mana yang akan diundang dalam rapat yang menyerap aspirasi pengusaha karena kalau ada dua juga membuat kebingungan dari sisi pelaku investor dan pelaku usaha asing yang ingin melakukan kerja sama mencari partner pengusaha lokal biasanya sebagian melalui Kadin,” ujar Bhima.

Reputasi Kadin Dipertaruhkan

Di sisi lain, Bhima mengatakan reputasi Kadin juga berpotensi turun dengan adanya konflik tersebut. Hal itu bisa berujung pada penurunan kepercayaan pelaku usaha, dan publik kepada Kadin karena ada dua kepemimpinan.

Ia menilai dualisme kepengurusan adalah konflik yang seharusnya tak terjadi di Kadin. Konflik menurut dia justri menjadi distorsi untuk tugas dari sisi pelaku usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan mendorong serapan tenaga kerja.

“Kadian seharusnya bahu membahu bersama pemerintah untuk bisa menurunkan ketimpangan, mendorong proyek transisi energi berkeadilan, dan mendukung program pemerintah ke depannya,” kata Bhima.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan seharusnya Kadin bisa menjadi representasi murni dari pelaku usaha. Faisal menilai perpecahan di dalam Kadin, sedikit banyak karena kedekatan kedekatan dan pengaruh politik.

“Kadi seharusnya murni mewakili pengusaha karena bisa memberikan penyeimbang memberikan suara kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan,” kata Faisal.

Faisal menegaskan, jika ada kepentingan politik di tubuh Kadin maka akan memicu conflict of interest. Sebab, Faisal mentebut banyak juga pelaku usahayang juga pengambil kebijakan sehingga menyebabkan conflict of interest dan menggerogoti daya dukung ke pertumbuhan ekonomi.

Faisal menekankan, satu-satunya cara agar Kadin dipercaya sebagai representasi pelaku usaha atau industry harus melepas pengaruh politik dan pemerintah. Untuk itu, Faisal mengharapkan dengan adanya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin maka harus belajar dari kesalahan masa lalu.

“Ketua umum yang baru semestinya harus belajar dari kesalahan masa lalu dan kuat memperjuangkan dari pelaku usaha untuk memberikan koreksi terhadap arah pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Faisal.

Keriuhan di Menara Kadin di kawasan Central Business District Jakarta pada Sabtu (14/9) membawa babak baru bagi organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024, Anindya Bakrie ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Ia yakin Munaslub yang digelar sah dan memenuhi syarat untuk menggeser posisi Arsjad Rasjid dari tampuk pimpinan Kadin.

Sebagai ketua terpilih hasil Munaslub, Anindya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasan potensi renggangnya hubungan Kadin dan pemerintah terpilih ini pulalah yang disebut menjadi pemicu digelarnya Munaslub.

Arsjad sebelumnya kerap absen dalam momentum penting. Salah satunya dalam kunjungan pemerintah Indonesia ke Prancis pada Juli lalu. Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan kala itu bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis.

Prabowo justru didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Anindya saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Tidak hanya Anindya, kunjungan ini juga didampingi oleh mantan Ketua Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN sejak 2022 yakni Wisnu Wardana, Dubes Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Budisatrio Djiwandono, dan Sugiono. Dalam postingan instagram pribadi, Erick menyebut lawatan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih.

“Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin meningkatkan kerja sama yang bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi antara Indonesia dan Prancis karena memiliki potensi yang sangat besar,” kata Erick dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (15/9).

Absennya Arsjad dalam sejumlah agenda dinilai berkaitan dengan posisinya sebagai mantan ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 itu cuti sejak 27 September 2023 hingga pemilu berakhir.

Arsjad kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan Kadin sejak 21 Maret kemarin. Usai menyelesaikan tugas dalam pemilu, kursi pimpinan Kadin mulai goyah.

Konferensi pers tanggapan Munaslub 2024 (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

Riwayat Seteru Anindya - Arsjad Berebut Kursi Ketum Kadin

Perebutan kursi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid bermula pada 2021. Saat itu kedua nama tersebut muncul sebagai kandidat utama menggantikan Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin periode 2015-2020.

Meski keduanya berkompetisi, pada akhirnya Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Keputusan ini diambil setelah perwakilan Kadin Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan mengumumkan hasil musyawarah mufakat yang menunjuk Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Anindya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hasil musyawarah ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi, yang kemudian memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Meski demikian, penunjukan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin bukanlah tanpa gejolak. Persaingan antara Anindya dan Arsjad semakin memanas, dan sempat muncul rumor bahwa jika kongres Kadin yang direncanakan di Bali pada awalnya terlaksana sesuai jadwal, Anindya Bakrie diperkirakan akan keluar sebagai pemenang.

Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada Juni 2021 itu akhirnya ditunda dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Penundaan ini diklaim atas pertimbangan risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, meski beberapa pihak menduga ada motif politis di balik perubahan tersebut.

Anindya Bakrie, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap sebagai figur yang memahami dinamika internal Kadin dan memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pengusaha. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan kursi Ketua Umum, Anindya masih memainkan peran penting di Kadin dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, baru aktif di Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Arsjad cepat menunjukkan kedekatannya dengan pemerintah, terutama melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Arsjad berjanji untuk membangun kemitraan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan besar saat itu, yaitu pandemi COVID-19. Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Meski Arsjad terpilih, kompetisi antara Anindya dan Arsjad belum sepenuhnya berakhir. Pergeseran kekuasaan di tubuh Kadin terus menjadi isu hangat, dengan munculnya desakan-desakan dari berbagai pihak untuk mengadakan musyawarah luar biasa (Munaslub) hingga akhirnya terlaksana dan Anindya terpilih sebagai ketua umum.

Usai Munaslub Anindya mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah sebuah upaya perebutan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Kadin memikirkan bagaimana bisa menyukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi, supaya Pak Prabowo bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih," ujar Anindya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (15/9).

Dengan terpilihnya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub dan masih menjabatnya Arsjad Rasjib sebagai Ketua Umum yang sah, maka akan ada dua kubu. Namun demikian, Anindya menegaskan bahwa Kadin hanya ada satu dan menjadi satu-satunya wadah bagi dunia usaha.

Cikal Bakal Munaslub

Sebelum Munaslub yang menghasilkan Anindya sebagai ketua berlangsung, langkah perubahan organisasi di tubuh Kadin daerah sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan dorongan pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Kadin Jawa Barat pada 21 Agustus.

Desakan (Musprovlub muncul karena Kadin Jawa Barat tidak mampu melaksanakan musyawarah provinsi yang seharusnya berlangsung pada 9 Juni 2024. Kadin Indonesia telah memberikan teguran dan perintah untuk secepatnya melaksanakan musyawarah provinsi. Namun perintah tersebut tidak mendapat respon.

Sebulan berselang, Musyawarah Luar Biasa kembali digaungkan di tubuh Kadin. Kali ini, menyasar pada Kadin Indonesia. Pelaksanaan Munaslub Kadin kemarin salah satunya dimotori oleh Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin. Dua kelompok ini dikabarkan meminta untuk dilaksanakan Munaslub guna menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan Munaslub perlu dilaksanakan guna mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah. Thomas menyebut desakan Munaslub dilakukan agar Kadin bisa berfungsi optimal.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub," kata Thomas, dikutip dari Antara (15/9).

Thomas mengatakan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa. Menurutnya, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Tidak hanya Thomas, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.

"Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama," kata Nita.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri menyatakan, upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum juga dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di organisasi tersebut.

“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Eka menjelaskan, Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis.

Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua.

Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima. Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan. Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Selain itu, menurut dia, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” kata Eka.

Menurut Eka, situasi dan dinamika yang saat ini bergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, ia meminta para anggota Kadin di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Sarasehan Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie dengan Menkumham (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

Alasan Munaslub

Sejumlah petinggi Kadin Indonesia mengatakan penyelenggaraan Munaslub disebabkan oleh para pengurus Kadin saat ini gagal mengoordinasikan asosiasi industri di bawahnya sehingga pemerintah bingung.

Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam, Mesin & Pengolahan Kadin, Redma Wiraswasta mencontohkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, pro dan kontra antar anggota Kadin membuat pemerintah bingung yang berujung pada penerbitan Permendag No. 8 Tahun 2024. Hal ini menurutnya jadi salah satu alasan perlunya perombakan di pucuk pimpinan Kadin.

"Kami melihat di Kadin ini koordinasinya lagi tidak bagus, akhirnya pemerintah bingung dalam membuat kebijakan terkait ekonomi. Saat ini ada pemerintahan baru yang perlu masukan dari asosiasi," kata Redma di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Selain itu, Redma mencontohkan minimnya koordinasi terkait ketersediaan gas industri yang terjangkau bagi pabrikan. Ia mencatat banyak industri domestik yang membutuhkan gas dan di bawah naungan Kadin, seperti petrokimia dan serat.

"Kadin menaungi asosiasi yang menghasilkan gas, tapi kami tidak pernah bertemu dengan asosiasi tersebut," kata Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. "Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, Ketua Umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Meski demikian, sejumlah pengurus Kadin daerah menolak Munaslub ini. Salah satunya, Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty yang tetap mendukung Arsjad menyelesaikan jabatannya pada 2026 mendatang.

Arsjad Rasjid merespon putusan Munaslub dengan menyurati Presiden Joko Widodo. Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

Menurut Arsjad dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujar Arsjad seperti dikutip Senin (16/9).

Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin Indonesia. Supratman menyampaikan Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan AD/ART Kadin.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden (Keppres). "Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman.