Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak RSUP Persahabatan di Rawamangun, Jakarta Timur. Peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (30/8) kemarin.

Dalam sambutannya, Jokowi memuji pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak RSUP Persahabatan dan mengapresiasi kemunculan terobosan baru dalam kemajuan pelayanan kesehatan Indonesia.

“Bangunannya bagus, sangat bersih, desain arsiteknya bagus dengan lampu yang terang benderang, tidak seperti rumah sakit yang sering saya lihat. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pekerjaan besar ini,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Pada pembangunan gedung tersebut, WIKA ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai kontraktor utama untuk mengerjakan seluruh aspek konstruksi. Ini mulai dari pekerjaan struktur dan arsitektur hingga penyelesaian landscape serta fasilitas pendukung lainnya.

WIKA turut memperhatikan aspek pasif desain pada pembangunan rumah sakit tersebut, sehingga mampu meminimalisir penggunaan energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan secara optimal.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan, peresmian ini menandai keberhasilan perseroan dalam membangun rumah sakit nasional yang memberikan kenyamanan dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Bangunan yang telah diresmikan ini telah difungsikan sebagai layanan kesehatan respirasi kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, RSUP Persahabatan juga akan menjadi pusat rujukan masyarakat, karena keunggulan fasilitas maupun peralatan medis mutakhir yang dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien, terutama pada ibu dan anak.

“Peresmian proyek ini membuktikan kualitas pekerjaan WIKA dalam membangun rumah sakit yang bertaraf internasional dan sekelas hotel bintang lima,” ujarnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meresmikan proyek Bendungan Leuwikeris yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Melansir keterbukaan informasi, peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (29/8) lalu.

Proyek Bendungan Leuwikeris adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselesaikan oleh PTPP di Provinsi Jawa Barat. PTPP mengerjakan paket 1, paket 6, dan paket 7 dengan nilai kontrak Rp 1,61 triliun yang menyerap jumlah tenaga kerja masyarakat sekitar kurang lebih 590 pekerja.

Bendungan Leuwikeris ini berlokasi 135 km dari Kota Bandung dan memiliki manfaat irigasi untuk mensuplai jaringan D.I Lakbok Utara di Ciamis seluas 6.600 hektare (Ha) dan D.I Manganti di Cilacap seluas 4.616 hektare (Ha). Kapasitas tampungnya sebesar 81 Juta meter kubik dan memiliki luas genangan sebesar 243 Ha.

Tak hanya untuk irigasi, bendungan ini memilki manfaat cadangan air baku 845 liter per detik, mereduksi banjir, pembangkit tenaga listrik 2x10 MW, serta manfaat pariwisata, perikanan, dan konservatif air tanah.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, sumber daya air penting untuk dikelola dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dari peresemian Bendungan Leuwikeris ini.

“Pada siang ini, Bendungan Leuwikeris yang dibangun sejak tahun 2016, resmi diresmikan. Dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar, yaitu Rp 3,5 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo mengatakan, Bendungan Leuwikeris adalah salah satu bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebelumnya, PTPP juga telah menyelesaikan dan meresmikan PSN bendungan, seperti Bendungan Lolak, Bendungan Tiu Suntuk, dan Bendungan Tamblang.

“Semua proyek bendungan yang telah diselesaikan ini memiliki kualitas baik, tepat waktu, dan zero accident,” paparnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meresmikan proyek dua rumah sakit pada akhir pekan lalu. Total nilai kontrak untuk dua proyek ini adalah Rp 857,4 miliar.

Pada Kamis (29/8), PTPP meresmikan RS Mother and Child Health Care Center (MCHC) Dr Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat. Sementara, pada Jumat (30/8), perseroan meresmikan Proyek RS Kanker Dharmais Woman and Child Cancer Care Building di Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Melansir keterbukaan informasi, peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembangunan proyek RS MCHC Dr Hasan Sadikin memiliki nilai kontrak Rp 383,1 miliar dengan proporsi PTPP yaitu 55%. Sementara, proyek RS Kanker Dharmais memiliki nilai kontrak sebesar Rp 474,3 miliar. Sumber pendanaan kedua proyek ini berasal dari Islamic Development Bank (IsDB).

RS MCHC Dr Hasan Sadikin memiliki delapan lantai dan luas bangunan 35.183 meter persegi. Berfasilitas 490 tempat tidur serta layanan intensive care unit (ICU), RS ini diharapkan menjadi acuan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sementara, RS Kanker Dharmais memiliki luas bangunan sebesar 35.680 meter persegei, dengan tinggi 18 Lantai dan 3 Basement. Proyek ini mendapatkan Piagam Penghargaan Museum Rekor – Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Pembangunan Rumah Sakit dengan Bungker Radhiotherapi terdalam di Indonesia.

Bungker Radhiotherapi RS Kanker Dharmais memiliki ketebalan dinding beton 1,5 – 3,5 meter dengan densitas khusus yaitu 2.350 Kg/m3 dan mampu menahan radiasi dengan energi maksimum 10 MV FFF.

Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi kualitas gedung RS Kanker Dharmais dan RS MCHC Dr Hasan Sadikin. Jokowi menilai gedung kedua rumah sakit itu setara dengan hotel bitang lima.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya kompetisi dengan negara lain dalam bidang kesehatan.

“Dengan adanya perbaikan fasilitas dan gedung rumah sakit di Indonesia, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengakui perseroan bangga dengan hasil pembangunan RS MCHC Dr Hasan Sadikin dan Proyek RS Kanker Dharmais.

“Dengan inovasi yang dilakukan oleh Perseroan terbukti pada kualitas, zero accident, serta penghargaan rekor MURI yang didapatkan,” ujarnya.

Menurut Novel, proyek ini akan menjadi contoh bagus bagi pembangunan rumah sakit di kemudian hari, baik dengan standar nasional maupun internasional.

“Penyelesaian proyek ini akan menambahkan portofolio PTPP dalam pembangunan gedung, khususnya cluster rumah sakit. Ini selaras dengan pemerintah dalam meningkatkan daya saing pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

Reporter: Diki Mardiansyah, Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski kebijakan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 telah berlaku, kelangkaan pasokan alat berat masih terjadi di dalam negeri, khususnya di sektor pertambangan.

Ketua II Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) David Christian mengatakan, para pelaku usaha alat berat masih kesulitan mengimpor komponen dan suku cadang akibat kebijakan pemerintah, baik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) maupun Kementerian Perdagangan (Kemendag). Padahal, industri alat berat merupakan sektor yang sarat teknologi dan terdapat raturan item komponen pada produk tersebut.

Sejauh ini, sudah ada beberapa merek yang mampu melakukan perakitan alat berat. Namun, komponen-komponen alat berat tetap harus diimpor dari negara lain.

PAABI menyebut, saat ini hanya pemegang Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) saja yang dapat mengimpor komponen atau suku cadang alat berat. Sebaliknya, distributor alat berat yang memegang Angka Pengenal Impor Umum (API-U) tidak bisa leluasa melakukan impor komponen dan suku cadang.

"Ujung-ujungnya kami tidak bisa memberikan servis ke konsumen dengan baik, sehingga mereka akan beralih ke merek lain," ujar David dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, Jumat (30/8).

Para pelaku usaha, baik produsen maupun distributor alat berat nasional telah mengadvokasikan kendala di industri tersebut ke pemerintah. Harapannya, Kemenperin dapat memberikan rekomendasi kepada Kemendag untuk mempermudah pelaku usaha alat berat dalam mengimpor komponen dan suku cadang produk tersebut.

Sebagai informasi, kinerja industri alat berat nasional tampak melandai. Pada Januari-Juni 2024, penjualan alat berat nasional tercatat sebanyak 5.959 unit atau terkoreksi 23% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 7.788 unit. Hasil ini juga masih cukup jauh dibandingkan realisasi penjualan alat berat tahun 2023 sebanyak 18.123 unit.

Penurunan penjualan alat berat nasional cukup dipengaruhi oleh faktor Pemilu 2024 yang membuat sejumlah proyek infrastruktur tertahan pengerjaannya. Selain itu, harga komoditas pertambangan seperti batubara yang tidak setinggi tahun sebelumnya juga berdampak pada penurunan permintaan alat berat baru.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR) Sara K. Loebis bilang, pihaknya masih menelusuri lebih jauh terkait isu kendala impor komponen alat berat.

Terlepas dari itu, Manajemen UNTR mengaku pasokan alat beratnya agak tersendat seiring waktu pemesanan yang cukup ketat. Ini mengingat izin Rencana Anggaran Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nasional terbit secara bertahap.

"Setelah izin keluar, barulah pemilik tambang mulai memesan alat berat dan pemenuhannya membutuhkan waktu," kata dia, Minggu (1/9).

Sebagai catatan, UNTR mengalami penurunan penjualan alat berat merek Komatsu 29,17% yoy menjadi 2.515 unit pada Januari-Juli 2024. Walau begitu, UNTR justru meningkatkan target penjualan alat berat tahun ini dari 4.000 unit menjadi 4.500 unit. Sebagian besar penjualan ini ditujukan ke sektor pertambangan.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyampaikan, sejauh ini para produsen batubara belum merasakan dampak langsung kelangkaan pasokan alat berat seiring sulitnya impor komponen dan suku cadang produk tersebut. Walau begitu, APBI tetap mewaspadai masalah yang terjadi di industri alat berat.

"Ke depannya akan ada dampak, karena alat berat butuh maintenance," imbuh Gita, Minggu (1/9).

Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono menambahkan, pihaknya belum begitu mendengar isu kendala impor komponen atau suku cadang alat berat untuk pertambangan, mengingat pemerintah sudah merelaksasi impor. Aspindo sendiri menilai, Permendag 8/2024 sebenarnya lebih banyak mengatur kegiatan impor bahan baku.

"Untuk impor suku cadang ada beberapa poin yang masih abu-abu," tandas dia, Minggu (1/9).

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - MOJOKERTO- PT Multi Bintang Indonesia Tbk, bagian dari The Heineken Company, mengumumkan pencapaian terbaru dalam upaya keberlanjutan mereka dengan meraih 100% keseimbangan air.

Kemudian, memasang panel surya di fasilitas Brewery Sampangagung, dan meresmikan TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) Sampang.

Corporate Affairs Director PT Multi Bintang Indonesia Tbk Bambang Chriswanto menekankan pentingnya pencapaian ini dalam konteks ambisi keberlanjutan perusahaan.

"Sebagai bagian dari The Heineken Company, Multi Bintang Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan bisnis yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ungkapnya dalam acara bincang-bincang yang dihadiri KONTAN di Pasar Keramat Mojokerto, Jawa Timur.

"Pencapaian ini merupakan langkah konsisten kami untuk mewujudkan Brew a Better World 2030," ujar dia.

Multi Bintang Indonesia kini memanfaatkan energi terbarukan di seluruh lini produksinya. Panel surya yang terpasang di Brewery Sampangagung dan Brewery Tangerang akan memenuhi 18% dan 19% dari kebutuhan listrik tahunan masing-masing fasilitas.

"Hingga akhir tahun 2023, kami telah berinvestasi sebesar Rp 93,9 miliar untuk program lingkungan dan sosial. Kami akan terus berkomitmen untuk berinvestasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata Bambang.

Selain itu, Multi Bintang Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) untuk mencapai 100% keseimbangan air, yang melibatkan reforestasi seluas 204 hektare di DAS Brantas.

"Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Multi Bintang Indonesia dan mewujudkan keseimbangan air hingga 132% di DAS Brantas," kata Nurul Firmansyah dari YBLL.

Multi Bintang Indonesia juga bekerjasama dengan Wehasta dalam pengelolaan sampah melalui pendirian TPS3R dan bank sampah.

"Sejauh ini, kami sudah menjangkau 3.125 anggota masyarakat dan memberikan pelatihan mengenai pengolahan sampah, pembuatan kompos, dan pertanian organik," jelas Sisyantoko dari Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta.

Dengan pencapaian ini, Multi Bintang Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap Brew a Better World 2030, mencakup keberlanjutan lingkungan, sosial, dan konsumsi yang bertanggungjawab.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki September 2024, PT Pertamina (Persero) mengumumkan penurunan beberapa jenis harga bahan bakar minyak (BBM). Dilansir dari laman resmi Pertamina (1/9/2024), Pertamax kini dijual Rp 12.950 per liter.

Ini merupakan penurunan signifikan dari harga sebelumnya yang dibanderol Rp 13.700 per liter.

Penurunan harga Pertamax ini berlaku di Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Sedangkan, di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur harga Pertamax dibanderol Rp 13.250.

Selain Pertamax, Pertamax Turbo juga turun dari Rp 15.450 menjadi Rp 14.475 per liter.

Kemudian, Pertamax Green dari Rp 15.000 jadi Rp 13.650 per liter.

Lalu BBM jenis solar seperti Dexlite turun dari Rp 15.350 ke Rp 14.050 per liter. Sedangkan Pertamina Dex turun dari Rp 15.650 menjadi Rp 14.550 per liter.

Berikut harga BBM terbaru Pertamina per 1 September 2024:

Jakarta

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

Aceh

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter

Sabang

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 11.900 per liter
• Pertamax Turbo: -
• Dexlite: Rp 12.900 per liter
• Pertamina Dex: -

Sumatra Barat

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.550 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter
• Dexlite: Rp 14.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp 15.200 per liter

Sumatra Utara

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Sumatra Selatan

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.550 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter
• Dexlite: Rp 14.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp 15.200 per liter

Batam

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.400 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 13.700 per liter
• Dexlite: Rp 13.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

Jambi

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Turbo: Rp1 4.800 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Bengkulu

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.550 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter
• Dexlite: Rp 14.700 per liter P
• ertamina Dex: Rp 15.200 per liter

Bangka Belitung

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Lampung

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Banten

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

Bali

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

NTB

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

NTT

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.950 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
• Dexlite: Rp 14.050 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter
• Pertamax Green: Rp 13.650 per liter

Kalimantan Barat, Kaliamantan Tengah, Kalimantan Timur

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Pertamax: Rp 13.250 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter

Kalimantan Selatan, Kaliamantan Utara

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter
• Pertamax: Rp 13.550 ribu per liter
• Dexlite: Rp 14.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp 15.200 per liter

Sulawesi

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Pertamax Rp 13.250 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Maluku, Maluku Utara

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: -
• Pertamax Rp 13.250 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: -

Provinsi Papua

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.800 per liter
• Pertamax Rp 13.250 per iiter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: -

Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: -
• Pertamax Rp 13.250 per liter
• Dexlite: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp 14.900 per liter

Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax Turbo: -
• Pertamax Rp13.250 per liter
• Dexlite: Rp14.400 per liter
• Pertamina Dex: -

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Harga BBM Pertamina September 2024, Pertamax Turun", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/09/01/072509015/daftar-harga-bbm-pertamina-september-2024-pertamax-turun?page=all#page2.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) buka suara soal kebijakan tidak adanya penjualan Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, umumnya pelaku usaha pemilik SPBU dapat mengajukan kepada Pertamina untuk tidak menyediakan atau menjual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

"Jika pemilik SPBU melihat lokasi tersebut lebih ekonomis menjual Jenis BBM Umum (JBU) tentu dia akan berfokus menjual JBU. SPBU itu berkontrak dengan Pertamina untuk jual JBU, JBT atau JBKP," kata Saleh kepada Kontan, Jumat (30/8).

Saleh menjelaskan, nantinya Pertamina akan melaporkan kepada BPH Migas daftar SPBU yang tidak lagi menjual Pertalite. Dari laporan tersebut, BPH Migas akan menetapkan kuota terbaru dimana SPBU tersebut tidak lagi mendapatkan alokasi JBKP Pertalite.

Saleh menambahkan, kebijakan ini sudah dimulai dan berlangsung secara rutin.

"Setiap ada (SPBU) yang tidak lagi jual Pertalite akan dilaporkan ke BPH Migas," terang Saleh.

Adapun, realisasi penyaluran JBKP Pertalite per 16 Agustus 2024 mencapai 59,47%. Sementara itu penyaluran solar subsidi mencapai 59,85%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan melaui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memastikan tidak ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal juga menegaskan, rencana skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Menurutnya saaat ini kebijakan ini masih dalam pembahasan bersama pihak terkait.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," kata Risal dalam keteranganya, Senin (2/9).

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya.

Sebagai informasi, rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Wacana penerapan KRL berbasis NIK tuai pro dan kontra di publik. Sebagian menganggap hal ini seharusnya tak perlu dilakukan karena KRL menjadi salah satu moda transportasi umum yang memang selayaknya harus lebih murah.

Bahkan, Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono berpendapat, pemerintah seharusnya menggratiskan tarif angkutan umum bagi masyarakat, sebagai upaya untuk menggeser rutinitas dari penggunaan kendaraan pribadi.

"Di negara maju malah angkutan umum gratis. Pemerintah enggak boleh pelit untuk subsidi angkutan umum, karena kebaikannya banyak," kata Sony Jumat (30/8).

Menurut Sony, langkah pemerintah perihal memilah-milah subsidi itu dinilai tidak pantas. Sebab hal tersebut diyakini bakal berdampak pada peralihan penggunaan transportasi umum ke kendaraan pribadi.

"Pengguna angkutan umum harus dimanja agar tidak berpindah ke kendaraan pribadi. Yang perlu dipersulit adalah penggunaan kendaraan pribadi seperti parkir mahal," jelasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menjadi industri prioritas penopang ekonomi nasional dengan kontribusi ekspor senilai US$ 5,76 miliar menyerap tenaga kerja hingga 3,87 juta orang.
Kinerja industri TPT tahun 2020-2024 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi Covid-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia seperti perang Rusia-Ukraina, inflasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perang dagang Amerika Serikat dan China.
Menghadapi tantangan melemahnya kinerja industri TPT akibat situasi global yang mempengaruhi permintaan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki tiga strategi pemulihan industri tekstil yang ditopang oleh tiga komponen utama.
Pertama, menciptakan sumber daya manusia (SDM) industri yang mampu membaca arah desain produk yang kompetitif dan inovatif. Kedua, mendukung ketersediaan bahan baku dan keseimbangan industri hulu-antara-hilir yang berdaya saing.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tahap pertama pada peluncuran rumah milenial di Parkland Podomoro Karawang ludes dalam waktu kurang dari 24 jam terhitung sejak hari Sabtu, (31/8/24).

Unit ini mendongkrak penjualan properti Agung Podomoro Land di Karawang untuk segmen kelas menengah dengan kisaran unit mulai dari Rp 700 Jutaan.

Ditemui di Marketing Gallery Grand Taruma dalam acara pemilihan unit, Regional AVP Marketing Agung Podomoro Land Tedi Guswana menyebut jika Parkland Podomoro membuktikan lokasi proyeknya di Karawang ini memiliki potensi besar karena fokus pemerintah pusat pada infrastruktur Karawang.

“Rumah milenial yang kami jual banyak dipilih konsumen properti di market Karawang, Bekasi dan Jakarta. Hal ini karena fasilitas premium dan lokasi yang strategis proyek Parkland Podomoro Karawang, ini didukung wacana peresmian stasiun kereta cepat di awal tahun 2025,” kata Tedi dalam siaran persnya, Senin (2/9).

Rumah milenial diserbu kurang dari satu hari alias 24 jam yang terbagi menjadi 4 sesi pemesanan mulai pukul 09.00 – 19.00 WIB. Rumah milenial merupakan rumah dengan konsep modern classic minimalist dengan dua kamar tidur dan luas lahan 60m2.

Parkland Podomoro Karawang merupakan kawasan hunian Agung Podomoro Land dengan luas 130 hektar yang memiliki konsep kawasan terintegrasi (one stop living).

Kekuatan rumah milenial terletak pada fasilitas bintang 5 penunjang kesehatan dan hiburan masa kini.

Mengakomodasi kebutuhan milenial yang semakin simple, kemewahannya justru terletak pada fasilitas Private Cinema, Swimming Pool, Jacuzzi, Indoor Lounge, Multifunction Hall, Billiard, 3 on 3 Basket Ball yang didapatkan gratis dengan memiliki Free Lifetime Membership.

Saat ini, Parkland Podomoro telah berhasil menghadirkan tenant berkualitas dalam kawasan seperti Indonesia Heart Center (IHC Karawang) atau Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah terbesar di Karawang, Living Plaza Mall, Indomaret, Showroom, Rumah Makan, dan Rumah Ibadah.

Sementara, survey yang dikeluarkan 99 Group menyebut milenial memiliki preferensi terhadap hunian rumah tapak (landed house) yang minimalis, fitur atau fasilitas yang multifungsi serta fasilitas yang mendukung transportasi.

Salah satu penyebab investasi di Karawang meningkat diantaranya adalah sejumlah transportasi yang sedang dirancang dari dan menuju ke Karawang.

Canggihnya transportasi dari dan menuju Karawang diantaranya terdapat Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated II (Tol MBZ), Tol Cikampek-Palimanan, Stasiun Kereta Api Karawang, terbaru Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada awal tahun 2025.

Belum lagi rencana pembangunan ke depan seperti Tol Sentul Selatan-Karawang Barat serta Bandar Udara Internasional Karawang dan keberlanjutan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ke Surabaya.

Banyaknya rencana pembangunan yang menghubungkan Karawang dan kota-kota besar di pulau Jawa membuat lokasi ini menjadi lokasi strategis dan menjanjikan untuk investasi.

Sementara, Tedi melanjutkan Parkland Podomoro Karawang merasakan dampak positif pembangunan dari optimisme pemerintah terhadap pembangunan Karawang.

“Kami melihat ke depan, banyaknya pusat perbelanjaan dan hiburan skala besar yang sudah mulai dibangun di Karawang membawa dampak pada penjualan yang semakin tinggi terutama kami sebagai pengembang property,” Jelas Tedi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan mengumumkan pemenang lelang blok migas atau Wilayah Kerja (WK) tahap I 2024 pada pekan depan atau awal September 2024.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan WK yang telah mendapatkan pemenang lelangnya adalah WK yang dilakukan melalui skema penawaran langsung.

"Blok yang penawaran langsung, proses lelangnya sudah selesai sesuai jadwal," kata Ariana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (30/8).

Diberitakan Kontan sebelumnya, Kementerian ESDM telah membuka lelang tahap I 2024 untuk lima WK pontensial dalam acara The 48th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex 2024) pada Mei 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pada putaran pertama kali ada lima WK yang ditawarkan. Perinciannya, dua WK ditawarkan melalui lelang dan tiga WK ditawarkan melalui lelang penawaran langsung.

"WK tersebut Pesut Mahakam, Panai, Andaman Tengah, Amanah, dan Melati," kata Dadan dalam sambutan IPA Conveex di ICE BSD, Selasa (14/5).

Ia menjelaskan secara rinci WK Pesut Mahakam ditawarkan dalam penawaran reguler berada di Kalimantan Timur, dekat dengan beberapa WK yang terbukti memiliki potensi hidrokarbon seperti Sanga-sanga, Wain, Mahakam, Sangata, dan Attaka.

WK Pesut Mahakam merupakan WK eksplorasi dengan estimasi sumber daya sekitar 20 juta barel minyak dan 1,1 triliun kaki kubik (TCF) gas. Komitmen pasti minimum untuk wilayah kerja Pusat Mahakam adalah studi G&G dan seismik 3D seluas 114 km2.

Kedua, WK Panai melalui penawaran reguler yang berada di daratan dan lepas pantai Sumatera Utara dan Riau dekat dengan beberapa WK yang telah terbukti memiliki potensi hidrokarbon seperti Sipipi, Siak, dan Kisaran.

WK eksplorasi tersebut diperkirakan memiliki sumber daya gas sekitar 500 miliar kaki kubik (BCF). Komitmen pasti minimum untuk Panai adalah studi G&G dan 2D Seismik sepanjang 500 km.

Ketiga, WK Andaman Tengah melalui penawaran langsung. WK ini terletak di lepas pantai laut Andaman, dekat dengan WK yang telah terbukti memiliki potensi hidrokarbon seperti North Sumatra Offshore, Lhokseumawe, dan juga Block B.

WK Andaman Tengah merupakan wilayah kerja eksplorasi dengan estimasi sumber daya sekitar 100 juta barel minyak dan 500 BCF gas. Komitmen pasti minimum untuk wilayah kerja ini adalah studi G&G, Seismik 3D atau memiliki data seismik 3D seluas 650 km2, seismik 3D reprocessing.

Keempat, WK Amanah melalui penawaran langsung. WK Amanah terletak di darat Sumatera Selatan, berdekatan dengan WK yang sudah terbukti memiliki potensi hidrokarbon seperti di Sumatera Selatan, Belida, Pertamina-EP Sumbangsel, Raja/Pendopo, dan juga Ogan Komering.

WK Amanah merupakan wilayah kerja eksplorasi dengan estimasi sumber daya sekitar 50 juta barel minyak dan 450 BCF gas. Komitmen pasti minimum untuk Amana adalah studi G&G dan seismik 3D seluas 50 km2.

Terakhir, WK Melati melalui penawaran langsung. Wilayah kerja ini terletak di lepas pantai dan darat Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. WK Melati merupakan wilayah kerja eksplorasi dengan estimasi sumber daya sekitar 850 juta barel minyak dan 4,7 BCF gas.

"Melati terletak di Cekungan Prospektif yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. Oleh karena itu, kami menawarkan WK ini dengan persyaratan yang lebih baik dan bagi hasil," ungkap Dadan.

Komitmen pasti minimum untuk Melati adalah studi G&K, seismik 2D darat 250 kilometer dan seismik 3D lepas pantai 200 kilometer persegi. Dadan menyatakan bahwa pihaknya mengundang para investor dan perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk memenuhi persyaratan lelang dan berminat untuk berpartisipasi dalam lelang ini.

Lebih lanjut, pemerintah menawarkan beberapa insentif menarik bagi pelaku usaha yang tertarik mengikuti lelang tersebut. Pertama, peningkatan bagi hasil setelah pajak bagi kontraktor mencapai hingga 50% untuk WK yang berisiko sangat tinggi.

Kedua, penawaran 10% First Tranche Petroleum (FTP) yang dapat dibagikan. Kemudian Signature Bonus, fleksibilitas dalam memilih skema kontrak, peningkatan ketentuan DMO menjadi harga DMO 100%, tidak ada kewajiban pelepasan dalam tiga tahun pertama komitmen, tidak ada batasan biaya untuk Cost Recovery, dan kemudahan dalam mengakses data melalui keanggotaan di Migas Data Repository.

Selain penawaran menarik, kontraktor juga akan mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila dalam bidang pengembangan migas kontraktor menghadapi permasalahan ekonomi, pemerintah bersedia mendengarkan usulan kontraktor untuk memberikan insentif.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog melaporkan kabar terbaru terkait penugasan akuisisi produsen beras kamboja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk menindaklanjuti penugasan ini dan tengah melakukan pengkajian mendalam.

"Sudah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak termasuk dari kalangan dunia usaha di Kamboja maupun di negara-negara tetangga yang selama ini sudah berbisnis dengan Kamboja," kata Bayu di Kantor Perum Bulog, Jum'at (1/9).

Meski begitu, Bayu mengakui saat ini rencana ini memag belum terealisasikan. Menurutnya ada sejumlah kendala dalam penugasan ini.

Pertama, terkait kapasitas produksi beras Kamboja yang ternyata tidak jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara eksportir lainya seperti Thailand atau Vietnam.

Kedua, dalam hal mengakuisisi juga harus memikirkan keuntungan biaya yang diperoleh perusahaan ketika meningkatkan produksi dan memperluas operasinya.

"Beberapa sudah direncanakan akan dibangun, tapi ya sekarang belum ada. yang saya maksud juga termasuk pelabuhan, jalan, listrik itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi bisnis padi," terangnya.

Ketiga, adalah keterkaitan Kamboja dengan negara tetangga yang sangat kuat salah satunya dengan Vietnam terkait kegiatan produksi dan bisnis padinya.

"Sehingga kalau kita masuk ke situ, maka kita akan berhadapan dengan persaingan kemitraan mereka yang sudah kuat. Kita juga harus mengukur kondisi itu apalagi kalau kita lihat dari sisi ketersediaan pasokan, maka Vietnam bagi Indonesia tentu sangat penting ya," ujar dia.

Untuk itu saat ini, Bulog masih mempertimbangkan penugasan ini. Bahkan ia mengakui nilai investasi akuisisi produsen Kamboja juga belum detil dan diketahui angkanya.

"Jadi kita masih terus mencoba melihat kemungkinan dan menjajakinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan program akuisisi beras dari Kamboja.

Jokowi mengatakan rencana ini dilakukan dalam rangka memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

"Proses bisnis akan dilakukan oleh Bulog, sehingga memberikan kepastian stok CBP agar aman terus," jelas Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6).

Jokowi memastikan langkah ini sudah diperhitungkan secara matang. Bahkan ia menyebut, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah ini lebih baik daripada hanya sekadar melakukan pembelian beras dari Kamboja.