JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit untuk mendukung implementasi program mendatori B50. Peningkatan pencampuran biodiesel untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal.

"Dengan mengadopsi B35 pada 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil," ujar Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam acara IPOC 2025, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan strategi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di antaranya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan varietas unggul. Selanjutnya, mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil panen dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan varietas kelapa sawit yang lebih produktif.

Penerapan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, perlunya mendorong inisiatif peningkatan hasil, penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas kelapa sawit petani.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 sebesar 47,08 juta ton, di mana 10,2 juta ton digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri untuk pangan, 2,3 juta ton untuk industri oleokimia, 10,6 juta ton untuk biodiesel dan 23,98 juta ton untuk ekspor. "Industri kelapa sawit ini ibaratnya adalah angsa bertelur emas yang sangat penting bagi Indonesia," kata dia.

Industri kelapa sawit, imbuhnya, tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit (on farm dan off farm), termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian. "Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif," jelasnya.

Kinerja Industri Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton dengan ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor tersebut menyumbang sekitar USD17.349 juta terhadap devisa negara atau mencapai 10 persen.

Sementara, konsumsi domestik tercatat sebanyak 15,6 juta ton. Namun, kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton senilai lebih USD20.597 juta.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono optimistis sepanjang tahun 2024, industri kelapa sawit memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga telah menunjukkan tren kenaikan dan puncaknya diproyeksikan akan terjadi pada tahun depan. "Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mempengaruhi dinamika produksi dan ekspor," jelasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024. Regulasi tersebut berlaku mulai 5 November 2024 menggantikan Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dihapus dengan membentuk direktorat jenderal baru atau dilebur ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Di struktur baru BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 tahun 2024, Kementerian Keuangan resmi berada langsung di bawah presiden. Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beleid tersebut juga mengatur susunan organisasi Kementerian Keuangan. Berikut susunan organisasi Kementerian Keuangan terbaru;

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

JAKARTA - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS based Multi Lane Free Flow) di Indonesia baik dari sisi sistem maupun teknologi, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia.

"Roatex memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek MLFF sesuai dengan kontrak yang telah kami tandatangani dan sepakati bersama pemerintah melalui Kementerian PUPR pada tahun 2021, dan dari segi sistem dan teknologi kami sangat siap," ujar Presiden Direktur Roatex Indonesia Toll System, Attila Keszeg dalam konferensi pers, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dia mengatakan MLFF merupakan solusi untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta USD setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia Tahun 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar USD4 miliar per tahun.

Sistem pembayaran non-stop dan tanpa sentuh melalui teknologi Multi Lane Free Flow berbasis satelit yang dikembangkan oleh Roatex juga mampu mengurangi waktu tempuh dan berdampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

"MLFF dikembangkan untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, dan mengembangkan sistem transportasi di Indonesia," ungkapnya.

Proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai USD300 juta atau Rp4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. PT Roatex Indonesia Toll System menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

"Dalam pengembangan sistem pembayaran tol ini, kami di Roatex tentu akan terus merujuk pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia yang akan memberikan manfaat yang lebih besar," jelas Attila.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Kami menganggap peraturan ini sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang tidak hanya dinantikan oleh RITS, tetapi juga oleh industri dan para pemangku kepentingan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem transportasi masa depan yang mampu mempercepat transformasi digital di Indonesia guna mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045," ungkap Attila.

Kehadiran MLFF berbasis satelit menciptakan lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Indonesia, sehingga kehadirannya dapat tumbuh bersama Indonesia untuk menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia.

"MLFF tidak hanya mampu mempercepat proses transformasi digital di Indonesia, tetapi juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan sistem tercanggih yang tersedia saat ini," tutupnya.

Seperti yang diketahui, sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Kini RITS siap menerapkan teknologi tersebut, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan tumbuh bersama Indonesia.

"Kami siap tumbuh bersama Indonesia dengan menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia," tutup Attila.

JAKARTA - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengumumkan telah memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Dalam pidato pada Rabu (6/11/2024) dini hari di Florida atau Rabu sore WIB, Trump menyebut kemenangannya sebagai gerakan politik terbesar sepanjang masa.

Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, ide-ide ekonominya dapat segera menjadi kenyataan didukung Partai Republik yang telah menguasai Senat AS sehingga memudahkan Trump untuk meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Apa arti kemenangan Donald Trump bagi perekonomian dunia?

1. Kenaikan Tarif

Kemenangan Trump akan memberikan guncangan baru pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali berkuasa. Namun kali ini, gagasan-gagasan tersebut lebih halus dan ia memiliki lebih banyak pengalaman dan tekad untuk mewujudkannya.

Trump telah menjanjikan tarif 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan bahkan tarif yang lebih tinggi lagi, yaitu 60%, untuk barang-barang buatan China. Pada saat yang sama, ia juga berjanji untuk membawa pulang industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran gelap.

Meskipun beberapa dari janji-janji ini mungkin tampak ekstrem, namun cukup untuk meyakinkan banyak pemilih yang berjuang dengan harga makanan dan perumahan yang lebih tinggi bahwa mereka lebih baik mendukung Trump secara ekonomi.

2. Reaksi Pasar Global

Kebijakan-kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi AS, tetapi juga akan memiliki efek riak yang besar di seluruh dunia. Sebelum pemilu, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Partai Republik dan membuat rencana kontinjensi.

Sekarang, setelah kemenangan Partai Republik terwujud, pasar bereaksi. Pasar saham di Asia, yang pertama kali dibuka setelah pemilu, memiliki reaksi beragam terhadap kemenangan Trump.

Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara itu, Indeks Hang Seng Hong Kong turun. Saham-saham di China daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak banyak bergerak.

Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%, Ketiga indeks tersebut mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu, sementara indeks MSCI untuk saham-saham dunia naik 1,3%.

Tidak ada kenaikan yang terlihat di pasar obligasi karena obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun terjual habis, dengan imbal hasil yang melonjak ke arah 4,5% di tengah antisipasi bahwa pembengkakan defisit di bawah pemerintahan Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar pinjaman.

3. Bitcoin Capai Titik Tertinggi Sepanjang Masa

Trump telah berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto planet ini" dengan menghentikan regulasi dan lebih terbuka terhadap inovasi. Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri ini di AS. Bitcoin, mata uang kripto yang paling populer, mencapai rekor lebih dari USD75.000 atau Rp1,2 miliar pada Rabu (6/11/2024).

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin melihat dia terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

4. Dominasi Dolar AS

Saat harga bitcoin meledak, sejumlah mata uang lain tidak begitu baik bagi dolar Amerika, Uni Eropa dan negara-negara seperti China, Jepang, dan Meksiko sangat mengkhawatirkan tarif. Pada hari Rabu, banyak mata uang mereka kehilangan nilai terhadap dolar AS yang melonjak.

Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir karena mata uang ini sangat rentan terhadap tarif baru AS, karena Meksiko merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS menjadi lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargakan dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dengan mata uang lain.

5. Ketakutan Eropa

Selain kesulitan-kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir bahwa Trump akan melemahkan atau bahkan merusak dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran mengenai masa depan perang di Ukraina dan siapa yang akan membayarnya, telah menekan sejumlah mata uang Eropa Timur seperti forint Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina pada khususnya. Selain itu, banyak kebijakan Trump yang dapat menyebabkan inflasi yang berakar dari AS dan merugikan kemampuan negara-negara lain untuk meminjam uang.

"Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat negatif untuk Meksiko, tetapi juga untuk zona euro, dan berkorelasi erat dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," ujar Piotr Matys, analis FX senior di In Touch Capital Markets, mengatakan kepada kantor berita Bloomberg dikutip dari DW, Kamis (7/11/2024).

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, memperingatkan dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus secara khusus menanggapi pengumuman tarifnya dengan serius," kata Brodtmann, seraya menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa China juga negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID terus melakukan transformasi dengan mengadopsi teknologi mutakhir guna memperkuat kinerja operasional. Dalam program D Futuro Futurist Summit 2024, Grup MIND ID menampilkan berbagai implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan robotika.

Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah excavator simulator, yang merepresentasikan teknologi operasional alat berat jarak jauh Anggota Grup MIND ID, termasuk teknologi MineGem dari PT Freeport Indonesia. Dengan simlulator tersebut, pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung mengoperasikan alat berat tambang secara virtual, memberikan wawasan yang realistis dan edukatif mengenai operasi pertambangan modern.

MIND ID juga menghadirkan layanan BRANKAS LM dari anak usahanya, Antam yang menawarkan solusi pembelian, penyimpanan, penjualan kembali, dan pencetakan emas dalam berbagai denominasi sesuai kebutuhan konsumen.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi canggih telah menjadi bagian penting dari operasional Grup MIND ID. Teknologi, kata dia, mampu meningkatkan hasil tambang dan proses pengolahan, hingga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk mineral Grup MIND ID.

"Melalui experience booth ini, kami berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang transformasi sektor pertambangan yang semakin futuristik. Partisipasi MIND ID dalam D Futuro menunjukkan komitmen kami sebagai penggerak perubahan di sektor pertambangan, demi bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, pengunjung pun terlihat antusias dan memebrikan respons positif, terutama saat mencoba excavator simulator yang memberikan pengalaman unik. Salah satu pengunjung, Chandra, menyatakan bahwa kehadiran booth MIND ID memberikan pengalaman yang menarik dan jarang ditemukan di perusahaan tambang lainnya.

"Booth-nya keren, dan teman-teman dari MIND ID sangat proaktif menjelaskan teknologi yang sudah diterapkan. Senang juga karena di akhir sesi kami mendapat suvenir," tuturnya.

JAKARTA - Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan, bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

?Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,? ujarnya dalam diskusi media bertajuk ?Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru? di Jakarta, Selasa (5/11).

Selain itu, Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya sambung Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

?Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,? jelasnya.

Ia juga menekankan, perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

?Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,? tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

?Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,? tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

?Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,? tuturnya.

Hikmahanto menekankan, bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

?Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,? tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

?Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?? imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan, bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. ?Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,? paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

?Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,? pungkasnya.

JAKARTA - PT. Hero Supermarket Tbk membeberkan kinerja keuangan sembilan bulan, per 30 September 2024. Hasilnya, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3.380 miliar untuk sembilan bulan pertama, meningkat 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Presiden Direktur Hero Supermarket (HERO), Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, laba dari operasi yang dilanjutkan mencapai Rp24 miliar, membalikkan kerugian Rp261 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini didorong oleh pertumbuhan laba di bisnis Guardian Health and Beauty serta penghematan biaya yang berhasil dilakukan di IKEA.

"Total laba yang dibukukan untuk periode tersebut termasuk dari keuntungan divestasi operasi Hero Supermarket dan penjualan properti non-inti yang mencapai Rp184 miliar, naik dari Rp19 miliar pada tahun sebelumnya," kata Hadrianus Wahyu, Kamis (31/10).

Hadrianus Wahyu melanjutkan, Guardian Health and Beauty terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan dua digit dalam penjualan yang sebanding dan peningkatan laba yang solid selama periode ini.

"Peningkatan kunjungan di mal premium dan lokasi wisata serta optimasi rentang produk, menjadi kunci keberhasilan segmen ini. Selain itu, Guardian juga memperluas kehadiran omnichannel untuk meningkatkan aksesibilitas pelanggan," tandanya.

Meskipun penjualan IKEA, lanjut dia, mengalami penurunan akibat penurunan kunjungan ke toko, namun perseroan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu melalui berbagai inisiatif penghematan biaya yang efektif.

Untuk ke depan, IKEA terus fokus pada peningkatan daya tarik toko, optimalisasi tata letak, dan perbaikan alat belanja.

"Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan produk mencakup peninjauan model impor, peningkatan sumber daya lokal, dan penyesuaian rantai pasokan, didukung oleh strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan relevansi lokal," ungkapnya.

Hadrianus Wahyu mengaku optimistis perseroan akan bertumbuh semakin baik. "Perseroan optimis bahwa segmen Kesehatan dan Kecantikan akan terus tumbuh positif, didukung oleh tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, IKEA akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja di tengah persaingan yang semakin ketat. "Dengan fokus bisnis yang lebih tajam dan strategi yang tepat, Perseroan yakin dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang," tutupnya.

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

JAKARTA - Produsen katup dari Indonesia, TRKValves turut berpartisipasi dalam ADIPEC 2024, konferensi dan eksibisi yang menjadi ajang pertemuan para pemimpin di sektor energi dan migas dunia di Abu Dhabi 4-7 November 2024. Dihadiri lebih dari 2.200 peserta pameran dan 1.800 pembicara konferensi, TRKValves hadir di Paviliun Bersama Indonesia sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat.

"TRKValves merasa terhormat untuk berpartisipasi dalam acara bergengsi ini bersama para raksasa industri migas seperti ADNOC Group, Aramco, ExxonMobil, bp, TotalEnergies, dan Petronas," ungkap Direktur Utama TRKValves Soni, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

TRKValves, lanjut dia, memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan inovasi dalam kualitas produk dan penelitian serta pengembangan (R&D). Soni mengatakan, stan perusahaan di ajang itu mampu menggugah minat dari para pemain utama seperti ADNOC Group, Mubadala Energy, TotalEnergies, Medco E&P Oman, SLB, Halliburton, dan TechnipFMC. Hal itu, kata dia, semakin memperkuat potensi TRKValves sebagai mitra terpercaya.

"Keterlibatan tinggi di stan kami, di mana lebih dari 400 brosur dengan antusias diambil, menunjukkan permintaan kuat pasar global akan katup custom-made kami," tuturnya.

Kepuasan para konsumen di Timur Tengah terhadap produk TRKValves yang telah menghasilkan pemesanan ulang, imbuh dia, memperkokoh reputasi perusahaan sekaligus memperluas jangkauan ekspor ke perusahaan migas berperingkat 5 bintang di seluruh dunia.

"Permintaan yang terus meningkat ini menjadi bukti kualitas dan keandalan dari produk kami. Kepercayaan adalah apa yang kami bangun," tegas Soni.

Sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat untuk tampil dalam ajang pameran dan konvensi itu, kata Soni, menegaskan posisi unik serta dedikasi TRKValves terhadap keunggulan produk. "Kami bangga produksi katup buatan Indonesia sudah masuk ke Uni Emirat Arab. Kami berharap bisa masuk ke negara lain juga," tutupnya.

WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.