Seorang pria memegang Apple iPhone 16 Pro Max menjelang peluncuran penjualan smartphone seri iPhone 16 baru di Moskow, Rusia 20 September 2024. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ponsel iPhone 16 hingga kini masih belum tersedia di pasar Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekurangan komitmeninvestasisenilai Rp 235 miliar. Hal tersebut menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 16, sehingga produk tersebut belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

Dilansir dariAntara,Apple berencana mengajukan investasi hampir Rp 158 miliar berbentuk pendirian pabrik pemasok komponen di Bandung, Jawa Barat. Rencana itu tidak terlepas dari larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Berdasarkan dokumen daftar pemasok Apple tahun 2023 yang diperolehTempo, ada 187 perusahaan di seluruh dunia yang tercatat sebagai pemasok komponen bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tercatat mendirikan ratusan pabrik di 29 negara di seluruh dunia. Bahkan Samsung, yang notabene salah satu pesaing Apple, juga tercatat sebagai pemasok komponen bagi kompetitornya tersebut.

Sebagian besar pabrik pemasok komponen Apple terletak di negara-negara Asia Timur. Tercatat ada sekitar 156 pabrik pemasok komponen Apple yang berlokasi di Cina, kemudian 48 pabrik terletak di Taiwan, dan 35 pabrik berasal dari Jepang.

Kawasan Asia Tenggara juga merupakan salah satu kawasan utama dalam skema rantai pasok Apple. Tercatat ada 35 pabrik pemasok komponen Apple di Vietnam, 24 pabrik di Thailand, 23 pabrik di Singapura, 19 pabrik di Malaysia, dan 17 pabrik di Filipina. Di Indonesia tercatat hanya ada satu pabrik pemasok komponen Apple, yakni milik Yageo Corporation yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.

Dalam skema rantai pasok yang ditampilkan situs open.sourcemap.com, produksi peralatan elektronik Apple bermula dari rancangan produk yang dibuat di markas Apple di California, Amerika Serikat. Kemudian, material mentah berupa coltan ditambang di Republik Demokratik Kongo, untuk kemudian diolah di Cina. Kemudian, perusahaan pemasok komponen mengirimkan instrumen produksi mereka ke pabrik perakitan untuk diolah menjadi produk akhir.

Mengutip laporanForbespada 2019, Foxconn, perusahaan asal Taiwan, merupakan vendor perakit komponen Apple terbesar. Foxconn tercatat memiliki sekitar 250 ribu karyawan di seluruh dunia pada 2018 dengan pabrik yang terletak di berbagai kota di seluruh dunia, sebagian besar terletak di Cina.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Muhammad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Basri menjadi satu dari total tujuh orang anggota yang akan bekerja bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah ditunjuk sebagai Ketua DEN.

Pelantikan itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional. Lantas, bagaimana profil Chatib Basri?

Melansir blog pribadinya, Chatib Basri lahir di Jakarta, pada 22 Agustus 1965. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UI pada 1992, serta Master of Economic Development pada 1996 dan Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang ekonomi pada 2001 dari The Australian National University.

Basri kini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak Februari 2020 dan Presiden Komisaris PT XL Axiata Tbk di tahun yang sama. Dia juga pemilik firma konsultan riset yang berbasis di Jakarta, CReco Research, serta aktif menjadi dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI.

Dia juga merupakan anggota dewan penasihat internasional, seperti Dewan Penasihat Bank Dunia terkait gender dan pembangunan, Kelompok Pakar Tingkat Tinggi Independen mengenai iklim keuangan untuk COP27 dan COP28, serta Dewan Penasihat di Pusat Analisis Makroekonomi Terapan The Australian National University.

Karier Basri di pemerintahan dimulai sebagai Anggota Tim Penasihat Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia (2005-2012). Kemudian, dia menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan (2006-2010), Wakil Menteri Keuangan untuk G20 (2006-2010), dan Sherpa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (November 2008).

Selanjutnya, Basri ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Presiden RI (2010-2012), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012-2013, dan terakhir menjadi Menteri Keuangan (2013-2014).

Selanjutnya baca: Setuju dengan wacana kenaikan rasio pajak di era Prabowo<!--more-->

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mendapat empat tugas PR dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Pertama, menyiapkan panitia pengadaan lahan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berfokus pada konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, dan penghiliran.

“Kami harus memetakan panitia dan pengadaan tanahnya. Sumber tanahnya, bisa tanah dari negara, tanah yang terlantar, atau kalau dibutuhkan dan kepepet, (pakai) tanah masyarakat dengan ganti untung,” kata Nusron usai rapat bersama AHY di Kementerian ATR, Selasa, 5 November 2024.

Tugas kedua, Nusron melanjutkan, mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Sebab, setiap proyek infrastruktur membutuhkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tetapi biasanya urusan ini lambat.

“Jadi, bagaimana kami mempercepat tetapi akurat,” ujar Nusron. Sebab saat ini, bila dicek lebih detail, 80 persen penggunaan lahan belum sesuai tata ruang.

Tugas berikutnya, kata Nusron, menyiapkan bahan baku tentang rencana one-man policy sama satu tata ruang ya kan one special planning policy. Tugas keempat, menyiapkan tambahan sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya agar semua kantor wilayah dan kantor pertanahan dilengkapi tenaga yang paham tentang tata ruang. “Supaya tidak tersentralisasi di pusat,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruangsekalgus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid berkomentar ihwal pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Basuki, yang dulu menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 5 Oktober 2025.

“Pak Basuki orang baik,” kata Nusron usai rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaan di Kementerian ATR, Selasa, 5 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan berlanjut dengan fokus penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan karena pembangunan infrastruktur di IKN harus dikawal,” kata AHY.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki Hadimuljono sempat menduduki kursi Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Saat itu, ia dilantik Presiden ke-7 Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur per 3 Juni 2024.

Usai dilantik, Basuki mengatakan bahwa Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN. Basuki menepis anggapan bahwa pembangunan IKN saat ini tidak akan secepat pada era Jokowi.

“Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap, perintah',” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 November 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 dari segi lapangan usaha. Pertumbuhan ini, kata Amalia, sejalan dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan ini tentunya sejalan dengan berlanjutnya pembangunan IKN,” kata Amalia dalam konferensi pers BPS, Selasa, 5 November 2024.

Dari segi pengeluaran, kata Amalia, tiap-tiap pos pengeluaran mencatatkan pertumbuhan yang positif. Salah satu komponen pengeluaran, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,15 persen year on year (yoy).

Pertumbuhan komponen PMTB ini, kata dia, didorong oleh proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Dimana salah satunya juga termasuk proyek IKN. Selain itu, juga dipengaruhi peningkatan realisasi belanja modal pemerintah serta peningkatan impor barang modal.

“Komponen PMTB yang tumbuh didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dan juga pembangunan IKN,” ujar dia.

BPS mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini menunjukkan adanya perlambatan dibanding kuartal II yang tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Diketahui, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN. Hal itu ia katakan setelah resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN usai dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Mochamad Iriawan atau Iwan Bulediangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra itu mengisi posisi Simon Aloysius Matiri, yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina. Perombakan susunan direksi ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, pada Senin, 4 November 2024.

Mochamad Iriawan, dikenal sebagai Iwan Bule, adalah purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal. Karier terakhirnya di kepolisian sebagai Sekretaris Utama di Lemhannas. Iwan mendapat julukan bule, karena keturunan Jerman dari kakeknya, Hermann Karel Schneider.

Setelah Iwan Bule Purnawirawan Polisi

1. Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat

Pada 2018, Iwan Bule, dilantik menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat. Pelantikan ini menuai kontroversi ketika diboikot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Gerindra.

Aksi boikot ini berawal dari pesan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, yang meminta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat untuk tidak menghadiri pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat pada hari itu. Permintaan ini dilakukan atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP Bidang Hukum.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ricky Kurniawan, menegaskan bahwa aksi boikot merupakan bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah, sejalan dengan instruksi dari DPD hingga DPP Gerindra.

Dari 12 anggota DPRD PKS, hanya satu yang hadir di pelantikan Iwan Bule. Namun, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyatakan bahwa PKS tidak memboikot acara tersebut dan telah menugaskan satu anggota dewan sebagai perwakilan.

Boikot yang dilakukan Gerindra didasari oleh penolakan atas penunjukan perwira Polri sebagai penjabat gubernur. Ricky menyebutkan kekhawatiran bahwa pelantikan Iwan Bule mempengaruhi netralitas dalam Pilkada Jawa Barat 2018, mengingat posisi tersebut memiliki potensi memengaruhi hasil pemilihan.

2. Ketua Umum PSSI

Pada 2 November 2019, Iwan, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019–2023 setelah meraih 82 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta. Iwan Bule mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI sejak Juli 2019, tiga bulan sebelum pendaftaran dibuka pada September.

Ia menggalang dukungan dari pemilik suara PSSI di kota-kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta hingga Agustus 2019. Mantan Kapolda NTB ini berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan sepak bola jika terpilih, bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | FRISKI RIANA | IRSYAN HASYIM

TEMPO.CO, Jakarta - PT GoToGojekTokopedia Tbk atau GoTo mencatat EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA senilai Rp 137 miliar di kuartal ketiga tahun 2024. Ini merupakan angka EBITDA yang disesuaikan kuartalan tertingginya sepanjang sejarah perusahaan. Pada periode yang sama tahun lalu adjusted EBITDA GoTo tercatat masih rugi Rp 559 miliar.

Dari aspek kerugian periode berjalan, hingga sembilan bulan 2024 GoTo mencatat angka Rp 1,7 triliun dengan catatan menggunakan angka reported. Angka itu turun dari rugi periode berjalan periode sama tahun lalu yakni Rp 2,4 triliun.

Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, berharap kinerja ini bisa tetap dipertahankan pada kuartal keempat 2024. Selain itu, ia mengatakan EBITDA Fintech yang disesuaikan hampir impas.

Pada kuartal ketiga 2024, EBITDA Fintech yang disesuaikan masih minus Rp 65 miliar. Patrick menilai lini fintech melalui Goto Financial jadi salah satu segmen dengan pertumbuhan yang cepat.

“EBITDA Fintech yang disesuaikan hampir impas dan diperkirakan capai positif setahun lebih cepat dari pedoman awal,” kata Patrick, Senin, 4 November 2024.

Patrik menjelaskan, kinerja GoTo yang kuat ini ditopang oleh pertumbuhan pengguna bulanan yang mencapai 21 persen secara year on year (yoy) di seluruh ekosistem GoTo. Beberapa produk yang mendorong jumlah pengguna, kata dia yakni GoFood, GoCar, GoRide, GoTransit, hingga GoFood Pas.

Selain itu, ia mengatakan akan memperkuat wallet share melalui produk premun yang menyasar segmen menengah ke atas. Lalu, memperkuat cross selling untuk layanan pinjaman secara bertanggung jawab. Hal itu, kata dia, diperkuat dengan optimisasi beban biaya.

Selanjutnya, gross transaction value atau GTV inti Grup meningkat 74 persen menjadi Rp72,0 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara GTV Grup naik 37 persen YoY menjadi Rp137,4 triliun. Pendapatan bruto tumbuh 34 persen secara yoy menjadi Rp4,7 triliun.

Sebagai informasi, EBITDA yang disesuaikan merupakan pengukuran keuangan non-PSAK. Patrick menilai metrik kinerja EBITDA yang disesuaikan lebih mencerminkan kinerja operasional GoTo.

INFO BISNIS - Pelita Air dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM, menandatangani nota kesepahaman sebagai langkah awal pengembangan Bandara Pondok Cabe menjadi lapangan udara berkonsep ramah lingkungan.

Setelah meneken nota kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe, proyek pengembangannya akan dijalankan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

GIZ adalah lembaga asal Jerman dan berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Adapun, penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Pusat PT Pelita Air Service dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, dan Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi. Turut hadir Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Bagus Agung Rahadiansyah.

Direktur Jenderal EBTKE menyampaikan harapannya agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama, serta memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe; Penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe; Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport; serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Direktorat Jenderal EBTKE dan Pelita Air.

Senada, Bagus Agung Rahadiansyah berharap kerja sama antara PT Pelita Air Service dengan Direktorat Jenderal EBTKE melalui GIZ, dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

“Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimistis Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia,” tutur dia.

Sementara itu, Dendy Kurniawan mengatakan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

“Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission tahun 2060,” kata Dendy.

Adapun, Johannes Anhorn selaku Project Coordinator untuk SETI (Sustainable Energy Transition in Indonesia—program yang dijalankan oleh GIZ dalam proyek ini) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Proyek ini, Johannes melanjutkan, diharapkan dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan. “Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini.” Kata Johannes.

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan proyek ini menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s.) “Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penolakan dari masyarakat, aktivis dan organisasi lingkungan bermunculan atas rencana PT Timah Tbk untuk membuka tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Rentetan aksi unjuk rasa di kantor PT Timah, kantor gubernur hingga kantor DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Bahkan aksi persekusi berupa pengusiran masyarakat pro tambang dari desa telah terjadi di Desa Batu Beriga.

Pakar Hukum Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar mengatakan PT Timah sebagai penerima mandat negara berupa IUP seharusnya dapat melaksanakan proses penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha yang harus dimiliki perusahaan.

"Negara sebagai pengelola kekayaan negara terlibat dalam konteks pengaturan dengan adanya regulasi yang menaungi," ujar Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 4 November 2024.

Dalam beberapa kasus, kata dia, kegiatan pertambangan memang kerap menghadapi penolakan karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan maupun alasan sosial lainnya.

"Tentu saja aspirasi masyarakat sangat penting. Namun IUP dan aturan-aturan lainnya adalah landasan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian berusaha bagi sebuah perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan," ujar dia.

Menurut dia, penolakan terhadap pertambangan selalu terjadi dalam konteks irisan antar ruang ekonomi masyarakat. Namun sejauh tidak melanggar regulasi, kata dia, tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

"Perusahaan yang memiliki IUP memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah IUP. Tidak hanya menambang tapi juga kewajiban untuk membayarkan pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pemilik IUP," ujar dia.

Aspirasi masyarakat yang muncul, kata dia, perlu dipandang sebagai masukan penting yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait pertambangan dan aturan.

"PT Timah telah mengantongi izin penambangan sejak 1993 dalam bentuk Kuasa Penambangan (KP). Kemudian di 2010 disesuaikan dengan regulasi pemerintah menjadi IUP Operasi Produksi," ujar dia.

Ia menuturkan PT Timah yang telah lama mengantongi perizinan sudah banyak membayar kewajiban yang ditunaikan perusahaan untuk menjaga kawasan.

"Jadi PT Timah juga harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan pertambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku di kawasan wilayah IUP yang telah dimiliki tersebut," ujar dia.

Ia menyebutkan PT Timah akan mengalami kerugian jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlarut. PT Timah, kata dia, tidak sepenuhnya sebagai entitas bisnis karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, masyarakat dan negara.

"PT Timah ini punya negara, dikelola negara yang manfaatnya harus balik lagi ke negara. Kalau ini dibiarkan tentunya bukan hanya PT Timah yang rugi tapi negara juga rugi. Karena punya potensi, memenuhi kewajiban tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, ia mengatakan selama perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan dapat menjalankan operasinya di bawah payung aturan yang sah.

"Perusahaan harus melakukan pendekatan kolaboratif, karena harmonisasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung," ujar dia.

Adanya kepastian hukum, kata dia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kontribusinya dapat bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga daerah. "Saya kira terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, sinergis dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tujuan semua pihak," ujar dia.

Ia khawatir justru penolakan penambangan legal di Batu Beriga berpotensi menumbuhsuburkan tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Di laut Bangka Selatan akhirnya malah penambangan ilegal yang mendominasi di IUP PT Timah. Kalau seperti itu yang akan terjadi, malah menjadi lebih rumit karena berdampak pada tanggungjawab pasca tambang, kemudian pendapatan negara akan merugi. Jangan sampai yang ilegal kita bolehkan tapi yang legal dihalang-halangi," ujar dia.

Ia menambahkan IUP merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan hanya dapat dicabut apabila terbukti adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Hal ini menandakan bahwa selama perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, perusahaan memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan," ujar dia.

INFO BISNIS – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi pada periode Agustus s.d. September 2024.

Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation). Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Selain memblokir entitas illegal, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online. Hal oini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terdapat pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Satgas PASTI juga mengingatkan untuk mewaspadai pergadaian illegal. Satgas PASTI mengimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan konsumsi rumah tangga melambat, pertumbuhannya pada triwulan ketiga 2024 sebesar 4,91 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Pelaksana tugas Kepala Badan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan paling lambat terjadi di sektor pakaian dan alas kaki.

Pada triwulan sebelumnya, konsumsi tumbuh sedikit lebih tinggi yakni 4,93 persen. “Kalau kita lihat komponen yang masuk di dalam konsumsi rumah tangga ada banyak, tapi yang relatif melambat di kuartal tiga antara lain pakaian, alas kaki dan jasa perawatan,” kata Amalia dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa, 5 November 2024.

Selain itu perlambatan konsumsi juga terjadi pada sektor perumahan dan kelengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan. Amalia berujar, meski melambat, tapi relatif terjaga jika dibanding periode sebelumnya karena nilai atau nominal konsumsi tetap lebih tinggi. Jika dibanding kuartal kedua 2024, nilai justru menurun karena ada efek musiman, bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pada triwulan tiga, PDB Indonesia tumbuh 4,95 persen yoy, melambat dibanding kuartal kedua 5,05 persen yoy.

Hasil analisis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga menyatakan hal serupa. Dalam publikasi “Seri Analisis Makro Ekonomi” yang diterima Senin, 4 November 2024 dipaparkan konsumsi rumah tangga terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Konsumsi menyumbang sekitar 53 persen dari total aktivitas ekonomi pada triwulan 2 2024.

Serupa dengan data BPS, LPEM FEB UI memaparkan laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk barang tahan lama mengalami perlambatan. Khususnya untuk belanja untuk peralatan rumah tangga serta komponen pakaian, alas kaki, dan perawatan terus turun selama dua kuartal awal 2024. “Tren ini kemungkinan mengindikasikan pelemahan daya beli rumah tangga secara umum,” tulis analis LPEM FEB UI.