Cara Menaikan Produksi Migas

Meski dalam jangka panjang Indonesia berada di ranah declining phase, namun mempertimbangkan potensi yang dimiliki masih ada peluang untuk menaikan produksi pada beberapa tahun ke depan. Paling tidak Indonesia masih punya peluang untuk menahan laju penurunan produksi, dan memperpanjang masa produksi.

Di antaranya yakni melalui strategi investasi eksplorasi dan meningkatkan investasi eksplorasi. Data pemerintah menunjukan bahwa tahun 2020 investasi eksplorasi hanya US$ 0,5 miliar, sementara outlook 2024 mencapai 3,6 kali lipat, atau sekitar US$ 1,8 miliar.

Selain itu, strategi eksplorasinya juga sudah diubah. Sekarang eksplorasi menargetkan temuan medium-large, berubah dari yang sebelumnya mengarah pada temuan cadangan small-medium. Langkah ini selaras dengan upaya menemukan ‘giant fish’.

Sepertinya strategi ini cukup berhasil. Salah satunya dapat dilihat dari penemuan cadangan yang cukup besar di North Ganal Kalimantan Timur yang diperkirakan kira-kira 5 TCF. Demikian juga dengan temuan di South Andaman yang diprediksi 6 TCF.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang memasuki masa eksploitasi hendaknya jangan menunda untuk memonetisasi cadangan. Misalnya ENI sebagai operator North Ganal, yang sudah memperoleh persetujuan plan of development dari pemerintah, segera mulai membangun fasilitas produksi, dan segera memproduksi migas dari WK tersebut.

Pemerintah pusat wajib memiliki keberpihakan terhadap industri hulu migas, salah satunya dengan memberikan sokongan yang memungkinkan operasional lebih mudah. Sebaiknya, pemerintah jangan mengeluarkan aturan yang mengejutkan, yang membuat industri ‘tertegun’ kemudian berhenti sejenak untuk mencerna aturan baru lalu menghentikan langkah, meski hanya sementara.

Jangan pula pemerintah membuat aturan yang bersifat kontra produktif. Misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan bea masuk baru, sementara banyak peraralatan untuk pengembangan lapangan masih menggunakan barang-barang dari luar negeri.

Demikian juga pemerintah daerah dan masyarakat di daerah operasi wajib untuk mendukung dengan cara tidak merecoki dan membuat gaduh. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah dukungan untuk memperlancar perizinan. Pun jika belum bisa dilakukan, sebenarnya perusahaan minyak hanya membutuhkan ketenangan untuk bekerja. Berikan suasana nyaman dan aman. Dengan catatan tebal, bahwa seluruh hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum sudah tuntas, sudah selesai.

Kinerja Industri Hulu Migas

Memperhatikan karakteristik bisnis hulu migas, cara lain untuk mengukur kinerja industri hulu migas adalah dengan membandingkan realisasi cost recovery dengan target atau rencananya dan mengukur eisiensi.

Memang dalam tiga tahun terakhir data menunjukan target cost recovery selalu tercapai. Misalnya di tahun 2021 cost recovery ditargetkan tidak boleh lebih besar dari US$ 8,07 miliar, realisasinya US$ 7,62 miliar atau setara dengan 94,4%. Pada tahun berikutnya juga tercapai. Target US$ 8,65 miliar dan realisasi US$ 7,8 miliar atau 90,2%. Adapun pada 2023, dari pagu anggaran US$ 8,25 miliar, realisasinya US$ 7,67 miliar, setara 93%. Secara umum nampaknya strategi pengendalian sudah baik.

Namun demikian tetap harus berhati-hati dengan target 2024, mengingat sedemikian banyak kegiatan pengeboran. Juga, terdapat kemungkinan beberapa perusahaan minyak group Pertamina yang meminta berubah dari PSC gross split menjadi PSC cost recovery. Sedangkan target yang dicanangkan sebelumnya tidak termasuk tambahan cost recovery dari perubahan kontrak. Jadi besar kemungkinan realisasi cost recovery lebih besar lagi dari US$ 8 miliar.

Lalu efisiensi cost recovery dapat dilihat dengan cara seperti ini. Jenis biaya pembentuk cost recovery adalah investment credit, biaya produksi, biaya eksplorasi, unrecovered cost, biaya administrasi dan depresiasi. Komponen terbesarnya adalah biaya produksi.

Pada 2024, porsi biaya produksi diperkirakan 47% dari total cost recovery. Sedangkan dua tahun sebelumnya, yaitu 2023 dan 2022, porsi biaya produksi terhadap total cost recovery masing-masing 51% dan 43%. Bila ingin mengukur efisien cost recovery dapat dilihat dari kinerja biaya produksi.

Adapun biaya terbesar dalam biaya produksi adalah biaya pemboran sumur pengembangan. Misalnya, tahun 2019 dibutuhkan US$ 5,1 miliar untuk pemboran 322 sumur pengembangan, bandingkan dengan realisasi tahun 2023. Dengan biaya US$ 4 miliar mampu membor 799 sumur pengembangan.

Sedangkan tahun 2024 diperkirakan biaya produksi sebesar US$ 3,8 miliar untuk target pengeboran 932 sumur. Artinya, biaya pemboran per sumur dari tahun ke tahun semakin kecil yang menunjukan kinerja pengendalian cost recovery dan efisiensi yang membaik.

Namun demikian perlu diwaspadai, bahwa cost recovery potensial akan naik sehubungan dengan perubahan beberapa WK Pertamina, dari model PSC gross split menjadi PSC cost recovery. Sayangnya perubahan model tersebut tidak akan banyak mengubah besaran lifting. Kondisi seperti ini juga semakin memperjelas bahwa penambahan cost recovery terkadang tidak secara otomatis menaikan lifting migas.

Terakhir, bisnis hulu migas adalah bisnis jangka panjang. Kontrak bisnis hulu migas selama 30 tahun. Kalau kontrak diperpanjang, masih tambah lagi 20 tahun.

Karena itu, seringkali sebuah kebijakan perusahaan, atau industrial action dan aksi SKK Migas tidak terlihat dampaknya di jangka pendek. Hasilnya terkadang baru dapat dilihat pada masa yang lebih panjang. Hal ini juga yang sering disalahpahami, karena setiap action saat ini ingin segera dilihat hasilnya seperti pada bisnis umum.

A. Rinto Pudyantoro

Dosen Ekonomi Energi Universitas Pertamina dan Penulis Buku Bisnis Migas

Editor: Muchamad Nafi

Faktor Non-teknis

SKK Migas dan perusahaan minyak wajib memastikan bahwa rencana kerja tahunan dapat dieksekusi tepat waktu, dengan tetap mengantisipasi berbagai persoalan teknis. Walau bila diperhatikan pekerjaan teknis sebagian merupakan pekerjaan yang berulang sehingga permasalahan teknis relatif dapat diatasi. Yang sering tak terduga sebenarnya persoalan non-teknis.

Faktor-faktor non-teknis mencakup perizinan dan birokrasi, regulasi, serta tantangan sosial dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan besar. Misalnya, untuk memulai pengeboran di lokasi baru harus mendapatkan berbagai izin dari pemerintah daerah dan pusat, termasuk izin lingkungan, penggunaan lahan, dan operasional. Sementara keterlambatan dalam pengurusan izin dapat menyebabkan proyek tertunda yang pada gilirannya menghambat peningkatan lifting migas.

Demikian juga dengan regulasi yang sering berubah. Peraturan yang sering berubah, apalagi yang berdampak pada keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi kalkulasi ekonomi proyek, ujungnya dapat menyebabkan perusahaan menunda investasi atau meninjau kembali rencana kerja mereka.

Menyimak strategi ketahanan energi Presiden Prabowo Subianto, rupanya akan menempatkan migas sebagai salah satu tulang punggung utama. Bisa diprediksi bahwa birokrasi dan aturan lain yang menghambat investasi menjadi prioritas untuk diselesaikan. Geliatnya sudah terasa dengan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menjaga kebijakan pendahulunya, Arifin Tasrif, dalam menjaga investasi migas semakin kondusif.

Berikutnya adalah tantangan sosial, termasuk persoalan sosial yang diakibatkan dinamika politik. Salah satu wujudnya bisa berupa penolakan masyarakat terhadap proyek migas.

Di beberapa daerah, proyek migas sering berhadap dengan protes masyarakat yang khawatir akan dampak lingkungan, atau merasa tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari proyek tersebut. Persoalan sosial seperti ini bisa riil apa adanya, namun juga bisa karena salah persepsi, atau lahir dari persoalan politik. Apapun penyebabnya, persoalan sosial dapat menjadi masalah serius dan proyek berhenti.

Jika yang dijadikan alasan atau pemicunya adalah masalah lingkungan, sebenarnya hal yang tidak terlalu sulit. Karena pada umumnya, dengan pengawasan dari SKK Migas, perusahaan minyak menetapkan standar tinggi terkait penanganan lingkungan. Termasuk perlindungan habitat, pengelolaan limbah, dan mitigasi dampak lingkungan. Yang tidak mudah adalah jika terjadi mispersepsi, terlebih pemicunya adalah persoalan politik.

Yang terakhir adalah mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah (NGO).

Tidak dapat dipungkiri, operasional migas relatif tidak menemui hambatan tatkala perusahaan migas mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Salah satunya melalui program pengembangan masyarakat dan corporate social responsibility (CSR). Hal ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan dan industri hulu migas, juga memastikan dukungan masyarakat dan mengelola risiko terhadap gangguan operasi proyek.

Mencegah pasti lebih baik dibandingkan mengatasi persoalan sosial yang sudah terjadi. Perusahaan minyak dan SKK Migas harus mengembangkan strategi yang komprehensif, termasuk menyiapkan strategi komunikasi yang efektif. Juga perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dan bersinggungan dengan proyek hulu migas memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan manfaat proyek.

Untuk memastikan semua itu, penting untuk selalu bersikap transparan dan terbuka. Menjaga transparansi dalam konteks operasional proyek, berarti terbuka dan jujur menyampaikan langkah dan proses proyek yang tengah dijalankan. Disampaikan pula dampaknya terhadap lingkungan dan sosial, sertai menyiapkan respons dan solusinya. Transparansi dan keterbukaan adalah bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya.

Penutup: Berpacu dengan Waktu

Strategi 'speed up' atau percepatan proyek dalam industri hulu migas wajib terjadi. Menjadi krusial tatkala dihadapkan pada proses transisi energi global yang tengah berjalan.

Bila kita mengacu pada bauran energi Indonesia, nampak bahwa migas masih penting keberadaanya hingga 2050. Tetapi secara global peran migas diperkirakan akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pangsa pasar energi terbarukan.

Apalagi berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan investasi pada energi terbarukan, sehingga akan tiba saatnya energi terbarukan lebih dominan daripada migas. Ketika itu terjadi, harga minyak di pasar global cenderung akan turun karena berkurangnya permintaan. Apabila biaya lifting tetap seperti sekarang, maka biaya produksi akan mahal dan eksplorasi serta eksploitasi migas tidak ekonomis.

Karenanya, opsi satu-satunya yang Indonesia miliki adalah mempercepat pencarian cadangan dan segera dimonetisasi.

‘Speed up’ bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal mengelola risiko ekonomi dan pasar. Perusahaan yang dapat mempercepat siklus penemuan dan produksi migas akan berada pada posisi yang lebih baik karena dapat memanfaatkan harga minyak saat ini yang relatif tinggi. Kecepatan juga berpelung menciptakan efisiensi, menekan biaya, meningkatkan profitabilitas, dan cadangan migas memberikan manfaat ekonomi maksimal.

Semua itu merupakan langkah strategis yang dapat diletakan dari bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah perubahan lanskap energi global.

A. Rinto Pudyantoro

Dosen Ekonomi Energi Universitas Pertamina dan Penulis Buku Bisnis Migas

Editor: Muchamad Nafi

Siapa sangka jika lowongan kerja di warung seblak dan toko handphone dipenuhi ribuan pelamar oleh mayoritas Generasi Z atau yang akrab disapa “Gen Z”. Menurut BPS, terdapat 9,9 juta (22,5%) penduduk Gen Z Indonesia, lahir 1997-2012, yang sedang menganggur dan tidak mengenyam pendidikan tinggi per Agustus 2023.

Selama ini, Gen Z kerap menerima stigma sebagai generasi yang pemalas. Benarkah anggapan itu? Menurut GWI, lembaga riset pasar yang berpusat di London, Inggris, mencatat 72% Gen Z sangat membatasi diri dalam urusan kehidupan dan pekerjaan.

Mereka menolak hustle culture, tetapi menganut the soft life, yakni gaya hidup nyaman dan santai yang diidentikkan dengan kemalasan dan kurang mampu bekerja dalam tim. Sebanyak 29% Gen Z mengaku dirinya sangat rentan mengalami kecemasan. Istilah anak muda zaman kini “baperan”.

Namun IDN Research Institute menunjukkan fakta sebaliknya. Di Indonesia, 67% Gen Z bersedia bekerja dan tidak keberatan mendapat beban kerja tambahan seperti lembur. Namun, 64% menganggap jenjang karier sangat penting, sehingga dianggap pemilih dalam pekerjaan.

Kemampuan Gen Z yang multitasking dan paham teknologi digital menjadi nilai plus. Gen Z yang dilabeli sebagai generasi minim batasan atau boundaryless generation memang memiliki keunikan karena cenderung pragmatis dan lebih condong ke arah security dan money.

Gen Z yang hidup dengan beragam perangkat teknologi digital, seperti ponsel cerdas, tablet, laptop tentu dapat menjadi pencipta, inovator, dan entrepreneur yang hebat. Sayangnya, tidak semua keistimewaan itu dimiliki Gen Z Indonesia. Lantas bagaimana akan membuka peluang connectivity dan engagement jika ada 22,5% Gen Z yang pengangguran dan tidak memiliki pendidikan tinggi?

Salah satu analisis market research menyebutkan bahwa 40% perusahaan menilai Gen Z tidak siap bekerja. Mereka dianggap memiliki etos kerja yang buruk dan kemampuan komunikasi di bawah standar, seperti ditulis Insider.

Namun di sisi lain, ada ancaman akibat disrupsi pasar. Fenomena ini berdampak cukup besar di Indonesia karena populasi anak muda yang lebih banyak. Teknologi informasi dan digital telah berkembang sangat cepat dan mengubah semua lanskap bisnis. Banyak sektor usaha yang tutup akibat disrupsi ini.

Prediksi ke depan juga perlu diwaspadai dengan hilangnya beberapa pekerjaan yang digantikan oleh kecerdasan buatan (AI) dan sistem robotik di berbagai sektor. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun telah terjadi di Tanah Air.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 27.793 orang mengalami PHK sepanjang Januari-Juni 2024. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah. Menurut catatan Apindo Jawa Barat, setidaknya 22 perusahaan sektor padat karya di Jawa Barat telah tutup.

Tak ayal, Gen Z, terutama yang berasal dari kelas menengah ke bawah, bisa terkena imbasnya. Pendidikan yang relatif lebih rendah dan minim keterampilan membuat daya saing mereka dalam berebut pekerjaan semakin sempit. Tak heran jika lowongan pekerjaan yang ditawarkan bisnis-bisnis kecil, seperti warung seblak dan toko handphone, membeludak diserbu pelamar.

Ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengantisipasi krisis dunia kerja, yang gejalanya sudah mulai terasa saat ini. Pemerintah semestinya dapat menyediakan lapangan kerja tanpa diskriminasi usia, gender, status sosial, hingga fisik. Seharusnya semua peluang kerja itu setara bagi semua angkatan kerja yang membutuhkan dan berfokus pada kemampuan dan kompetensi pelamar kerja.

Namun, di sisi lain, Gen Z perlu meningkatkan kapasitas dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas atau sekadar pelatihan, terutama di bidang teknologi. Meskipun, itu membutuhkan biaya yang tidak murah.

Keluarga Bakrie mencuri perhatian publik setelah Anindya Bakrie merebut kursi Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia dari Arsjad Rasjid lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub pada 14 September 2024. Manuver yang menyebabkan terbelahnya organisasi pengusaha terbesar di Indonesia tersebut diklaim telah berakhir damai.

Dalam pertemuan yang ditengahi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada 27 September, Anin – sapaan akrab putra sulung Aburizal Bakrie – dan Arsjad menyepakati jalan keluar. Usai keduanya mengunggah foto pertemuan di media sosial, Arsjad menyatakan “Hanya ada satu Kadin” dan urusan kepemimpinan dijalankan sesuai aturan. Sebelumnya, kubu Arsjad bersikeras Munaslub melanggar aturan dan berniat menempuh jalur hukum.

Di sisi lain, Anin tetap vokal menyebut hasil Munaslub final karena pelaksanaannya sesuai aturan. Lalu, dimana jalan damai-nya? Anin menawarkan tukar guling posisi kepada Arsjad. “Sekarang, karena saya sudah diberikan amanat, 14 September jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan,” kata dia, usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu, 28 September.

Ini artinya, Anin menginginkan penyelesaian yang persis sama seperti kejadian tiga tahun lalu. Dalam Munas Kadin Juni 2021, Anin dan Arsjad berduel memperebutkan posisi ketua umum. Namun, lewat musyawarah, Arsjad akhirnya mendapatkan kursi Ketua Umum untuk periode 2021-2026, sedangkan Anin mendampinginya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Rencananya, Kadin akan menggelar Munas “lagi” usai pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya, Munas dipercepat dari jadwal Juni 2026. Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, dalam Munas itu-lah nantinya disahkan tukar guling kepemimpinan tersebut.

Pertanyaannya, apakah kursi ketua umum Kadin memang sangat strategis sehingga layak diperebutkan sedemikian “ribut”? Kadin adalah satu-satunya induk dari organisasi pengusaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bahkan menetapkan Kadin sebagai wadah seluruh pengusaha Indonesia yang bergabung maupun tidak bergabung dengan organisasi pengusaha. Kadin memegang mandat untuk mewadahi komunikasi dan konsultasi antarpengusaha dan antara pengusaha dengan pemerintah.

Bagi keluarga Bakrie, Kadin bukan “barang” baru. Aburizal Bakrie alias Ical, ayah Anin, pernah sepuluh tahun menjabat ketua umum Kadin pada periode 1993 sampai 2003. Ini adalah periode dimana bisnis grup Bakrie diterjang gelombang hebat: grup yang tengah agresif ekspansi ke berbagai bidang lalu dihantam krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan gelembung utang dan hilangnya penguasaan saham di perusahaan-perusahaan utamanya. Di era 2001-2003, keluarga Bakrie menapaki upaya pengembalian kejayaan dengan mengakuisisi perusahaan pemegang konsesi tambang batu bara besar Kaltim Prima Coal dan Arutmin.

Dengan pengalaman itu, Ical bisa jadi paling paham keistimewaan posisi Ketua Umum Kadin sehingga layak diperjuangkan oleh penerusnya: Anin. Jika melihat karier Ical, Ketua Umum Kadin jadi langkah awal sebelum ia terjun ke dunia politik hingga sempat berjaya sebagai Ketua Umum Golkar. Apakah Anin akan menempuh jalur yang sama? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, tak bisa dipungkiri, masuknya Ical ke politik dan pemerintahan menjadi katalis bagi bisnis Grup Bakrie hingga dijuluki “kucing dengan tujuh nyawa” karena tahan melewati krisis demi krisis.

Profil Anindya Bakrie (Kaye I Katadata)

Grup Bakrie Si “Kucing dengan Tujuh Nyawa” pada Masa Kejayaan Politik Ical

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengingat setidaknya di era 2005 sampai 2012 -- masa Ical terjun ke dunia politik, masuk pemerintahan, hingga jadi ketua umum Golkar -- harga saham emiten-emiten Grup Bakrie naik kencang. “Perusahaannya juga bisa melakukan penggalangan dana, IPO, rights issue,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat, 4 Oktober. Namun, setelah Ical lengser dari kursi ketua umum Golkar, harga saham-saham itu ikutan “lengser” karena fundamental bisnis yang tak kuat.

Karier Ical di politik dimulai pada era awal 2000-an seiring dengan upaya Keluarga Bakrie membalikkan kejayaan bisnisnya. Pada 2004, Ical mengikuti konvensi Partai Golkar untuk menjadi calon Presiden, namun gagal. Ia kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar 2004-2009. Di periode ini, di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ical memeroleh jabatan Menteri Koordinator Perekonomian pada 2004, sebelum bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada 2005 hingga 2009. Pada 2009, Ical terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

Saat Ical terjun ke politik, Grup Bakrie dipegang adiknya Nirwan Bakrie dan Anin. Sepanjang era 2000-an ini, Grup Bakrie banyak melakukan aksi korporasi besar. Pada 2001, Perusahaan tambang Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengambil alih 80 persen saham Arutmin dari tangan perusahaan tambang Australia BHP Biliton seharga US$ 148 juta.

Dua tahun berikutnya, pada 2003, BUMI mengakuisisi Kaltim Prima Coal dari tangan Beyond Petroleum (BP) dan Rio Tinto seharga US$ 500 juta. Arutmin dan Kaltim Prima Coal adalah dua perusahaan tambang pemegang cadangan batu bara besar di Indonesia. Dalam beberapa wawancara, Ical pernah menyebut akuisisi-akuisisi ini didanai utang, karena keluarga bangkrut imbas krisis 1998.

Di sisi lain, perusahaan migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada, menguasai tiga Kontrak Kerja Sama (KKS), yakni KKS Selat Malaka, KKS Brantas (Lapindo), dan KKS Kangean. Energi Mega Persada kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2004. Seperti disinggung Teguh, perusahaan-perusahaan Bakrie sukses menggalang dana lewat penjualan saham perdana (IPO) maupun penerbitan saham baru (rights issue) pada era 2004 ke atas.

Pada 2006, keluarga Bakrie jadi sorotan publik setelah terjadi semburan lumpur panas di area pengeboran migas Lapindo Brantas yang seluruh sahamnya dimiliki Energi Mega Persada (ENRG). Peristiwa itu kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga negara kebagian tanggung jawab untuk mengganti kerugian warga.

Namun, 2006 tidak sepenuhnya tahun buruk buat bisnis Bakrie. Harga saham BUMI menanjak karena naiknya harga batu bara. Untuk pertama kalinya, Ical dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia oleh Forbes, menggeser bos kelapa sawit Sukanto Tanoto. Predikat ini tetap disandang Ical pada 2007.

Pergerakan Saham Grup Bakrie 1 Januari 2000 - 2 Oktober 2024 (Indopremier.com)

Pada 2008, Grup Bakrie melalui PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menggelontorkan Rp 48,4 triliun dari utang untuk membeli saham perusahaan-perusahaan potensialnya – BUMI, ENERG, dan Bakrieland Development (ELTY) dan kembali ke posisi pemegang saham pengendali. Aksi korporasi ini membuat harga saham emiten-emiten ini semakin menanjak. Apalagi ketika itu, harga batu bara juga masih tinggi.

Namun tiba-tiba, bencana datang di September 2008. Krisis finansial pecah dipicu macetnya pembayaran perumahan di Amerika Serikat. Bursa saham dunia, termasuk Indonesia dilanda aksi jual. Saham BUMI amblas dari kisaran Rp 8.000 selembar menjadi hanya Rp 400-an selembar. Tekanan harga saham juga dialami emiten Grup Bakrie lainnya.

Ketika itu, bocor informasi soal adanya intervensi dari “pemerintah” diduga Ical untuk menghentikan perdagangan di Bursa Efek Indonesia saat harga saham Bakrie berguguran. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah satu pemicu awal menegangnya hubungan Ical dengan Menteri Keuangan ketika itu Sri Mulyani Indrawati. Pasca-badai itu, Grup Bakrie masuk lagi dalam masa restrukturisasi utang besar.

Kekuatan Bakrie di perpolitikan dan pemerintahan meredup setelah kisruh di internal Golkar yang berujung pada lengsernya Ical dari kursi kepemimpinan pada 2016. Sebelum itu, pada Pilpres 2014, Ical gagal jadi calon presiden yang diusung Partai Golkar. Golkar berujung mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa yang kemudian kalah dari pesaingnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bersamaan dengan itu-lah, harga saham emiten-emiten grup Bakrie “lengser”.

Gurita Bisnis Keluarga Bakrie (Kaye I Katadata)

Grup Bakrie Masih Terjerat Utang. Manuver Anin Bakal Berpengaruh?

Masalah utang masih melilit pinggang Grup Bakrie. Sepanjang tahun ini, setidaknya ada dua informasi publik yang terkait dengan upaya penyelesaian utang emiten Grup Bakrie.

Pada Januari lalu, empat perusahaan media milik keluarga Bakrie yaitu PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) digugat ke pengadilan niaga. Sebanyak 12 kreditur asing menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada keempat perusahaan tersebut. Saat ini, keempat perusahaan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menandai fase negosiasi skema restrukturisasi utang dengan para kreditur.

Negosiasi belum berhasil tercapai dan pengadilan memberi perpanjangan waktu negosiasi pada Agustus lalu. “Para termohon PKPU menghormati putusan tersebut dan secara intensif akan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak di tengah-tengah industri media yang saat ini penuh tantangan namun memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan,” kata Direktur PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) Neil Tobing dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 September 2024.

Pada Agustus lalu, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), induk bisnis infrastruktur dan manufaktur Grup Bakrie, juga tercatat menjual 2,23 persen sahamnya di PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) untuk membayar utang. ”Tujuan perseroan menjual saham adalah untuk penyelesaian utang kepada kreditur yang tidak terafiliasi dengan perseroan yaitu PT Tambara Tama Mandiri,” kata Christofer A. Uktoleseja, dalam keterangan tertulis.

Mengacu pada laporan keuangan 2023 pada 13 emiten Grup Bakrie, kinerja keuangan positif kebanyakan dicatatkan emiten bidang pertambangan minerba dan migas, sedangkan emiten sektor lain menghadapi problem keuangan pelik. Terdapat lima emiten merugi, tiga di antaranya mengalami kekurangan alias defisiensi modal triliunan rupiah. Selain itu, ketiganya mencatatkan rasio likuiditas rendah dimana aset lancar -- seperti kas dan surat berharga yang dapat jual sewaktu-waktu -- tak mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya.

Kondisi Keuangan Emiten Grup Bakrie per 2023

Keterangan:

Current Ratio < 1x artinya aset lancar tak mampu menutup liabilitas jangka pendek

Debt to Equity Ratio < 1x artinya kecukupan modal cukup baik karena total liabilitas di bawah total ekuitas.

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi (Diolah) *Laporan Keuangan September 2023

Seiring manuver Anin di Kadin, serta ramainya dukungan pejabat partai atas kepemimpinannya, harga saham emiten-emiten Grup Bakrie menanjak. Namun, Teguh mengingatkan adalah “biasa” naiknya harga saham mereka yang punya kekuatan politik atau menunjukkan kedekatan dengan penguasa, seperti terjadi pada saham perusahaan milik Prayogo Pangestu (Grup Barito Pacific) dan Aguan (Agung Sedayu Group). “Digoreng-goreng saja, tapi tidak ada yang menegur,” ujarnya.

Dalam periode dua pekan dari 12 September atau sehari sebelum beredar informasi Munaslub Kadin hingga 2 Oktober lalu, setengah dari 13 emiten Grup Bakrie mengalami lompatan harga saham. Lompatan harga tertinggi terjadi pada saham BRMS yang naik 71,79 persen menjadi Rp 268 selembar, tertinggi sejak Juni 2022; disusul BUMI 46,81 persen ke Rp 138 selembar, tertinggi sejak September 2023; lalu VKTR 19,84 persen ke Rp 151 selembar ke level tertinggi sejak Maret 2024; dan ENRG 19 persen ke Rp 238 per selembar, tertinggi sejak April 2024.

Teguh ragu posisi Ketua Kadin cukup kuat sehingga bisa mendorong bisnis Grup Bakrie ke depan. Apalagi, keluarga presiden terpilih Prabowo Subianto adalah keluarga pengusaha dan memiliki lingkaran pengusaha sendiri. Namun, rumor beredar, Grup Bakrie baru mendapat pinjaman bank dengan bunga pasar. Ada juga peluang media di bawah Grup Bakrie jadi mitra pemerintahan mendatang.

Manfaat posisi Ketua Umum Kadin untuk Grup Bakrie memang masih tanda tanya. Sementara ini, manuver di Kadin bisa dimaknai dulu sebagai upaya keluarga Bakrie menapaki jalan kembali setelah lebih dari satu dekade kehilangan “panggung” di dunia politik dan pemerintahan.

Pergerakan Harga Saham 13 Emiten Grup Bakrie (Indopremier.com)

Pengambilan keputusan yang tepat dalam memanfaatkan setiap momentum faktor penting dalam berinvestasi. Kuncinya, investor perlu memahami siklus bisnis sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan imbal hasil optimal. Salah satu gambaran hubungan siklus bisnis dan pilihan investasi dapat dilihat dari “Pring Turner Approach to Business Cycle Investing” yang ditemukan Pring Turner Investment Management pada 2012.

Secara sederhana, ada enam siklus bisnis dalam membuat keputusan investasi. Keenam siklus tersebut, memberikan enam pilihan bagi investor, yakni tiga untuk membeli dan tiga untuk menjual, yang memiliki implementasi terhadap masing-masing pilihan kelas aset di setiap tahapan siklus bisnis.

Walaupun Pring Turner Investment Management memiliki indikator terhadap masing-masing siklus bisnis, tetapi pemahaman terhadap kondisi perekonomian masih sangat sulit ditentukan. Terutama yang menyangkut perbedaan durasi antarsiklus bisnis.

Apalagi perkembangan dan tantangan perekonomian saat ini semakin kompleks. Ini membuat perhatian terhadap suatu instrumen investasi tidak hanya berkutat pada perkembangan bisnis emiten. Namun, juga perlu melihat kondisi industri; penguasaan kondisi makro; respons kebijakan oleh otoritas, termasuk mengantisipasi berbagai kondisi nonekonomi, termasuk geopolitik. Investor juga perlu memperhatikan hubungan di masing-masing instrumen dan sentimen antarpasar keuangan.

Merujuk pada kondisi saat ini, kita tentunya berharap The Fed melanjutkan pemotongan suku bunga yang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Namun, pernyataan Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell terkait penurunan suku bunga juga sering diikuti dengan narasi hard atau soft landing. Terlebih Indeks S&P Global Manufacturing AS terus turun sejak Maret lalu, sehingga sektor manufaktur selalu berada di zona kontraksi dalam tiga bulan terakhir.

Di Tiongkok, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, turut berencana memberikan stimulus jumbo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka kembali ke level 5%. Pemerintah Tiongkok diisukan akan menerbitkan surat utang negara, senilai 2 triliun yuan.

Pada saat yang sama, People's Bank of China (PBoC) juga berencana melakukan penurunan reserve requirement ratio sebesar 50 bps. Ini diharapkan akan menambah likuiditas sebesar 1 triliun yuan di perekonomian. Di samping juga kemungkinan penurunan berbagai suku bunga –baik 7-days reverse repo rate, loan prime rate, dan medium-term lending facility– tentunya juga diharapkan akan segera mengurangi biaya dana sekaligus mendorong daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pendekatan hawkish Bank of Japan (BoJ) juga perlu menjadi perhatian. Meskipun BoJ Rate hanya di level 0,25%, tetapi ada indikasi bahwa ekonomi mereka berada dalam “ketidakpastian tinggi”, khususnya dari prospek aktivitas ekonomi dan harga. Bahkan sebagian besar ekonom memperkirakan BoJ akan kembali menaikkan suku bunga sebelum akhir 2024, dengan beberapa prediksi kenaikan 25 bps pada awal bulan depan.

Di samping itu, situasi geopolitik di Timur Tengah makin membara, terutama setelah serangan bom di Lebanon yang menyebabkan lonjakan harga energi global. Harga minyak WTI naik 1,62% dan Brent crude meningkat 1,40% di pekan ketiga September 2024. Harga Natural Gas dan UK Gas masing-masingnya naik 19,23% dan 15,58% secara berturut-turut di pekan keempat September ini. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperburuk inflasi global.

Dengan melihat kondisi ini, sulit untuk menentukan fase siklus ekonomi global sekarang, termasuk di Indonesia. Data makro seperti pertumbuhan ekonomi memang tetap terjaga di angka 5,05% YoY pada triwulan II-2024, tingkat inflasi 2,12% YoY pada September 2024, dan nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi dalam dua bulan terakhir. Namun, leading indicator sektor manufaktur malah mengalami penurunan.

Jumlah penjualan motor selama Januari hingga Agustus memang mengalami kenaikan 3,13% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Namun jumlah penjualan mobil wholesales di periode yang sama malah turun 17,05%. Begitupun dengan nilai PMI Manufacturing Indonesia yang dalam dua bulan terakhir selalu berada di zona kontraksi.

Dengan berbagai indikator tersebut, Bank Indonesia dapat mengikuti jejak The Fed dalam melakukan pemotongan suku bunga. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi, meningkatkan likuiditas di pasar, dan mengurangi biaya dana di masyarakat.

Pada saat yang sama, penurunan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi peran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai stabilisator dan pendorong likuiditas jangka pendek di dalam negeri. Hal ini seiring penurunan rata-rata imbal hasil yang dimenangkan, yang pada Jumat, 27 September, kembali turun ke angka 6,81% untuk tenor 12 bulan, yang merupakan angka terendah sejak awal 2024.

Selain itu, pergantian pemerintahan yang akan segera berlangsung di Indonesia pada Oktober ini tentu akan menjadi catatan lain yang mesti diperhatikan. Apalagi realisasi sisi penerimaan dan hibah hingga akhir Agustus 2024 baru 63,41% dari target, atau senilai Rp1.776,98 triliun, sekaligus menunjukkan kontraksi 2,48% YoY. Sebaliknya, realisasi belanja di APBN hingga 31 Agustus meningkat 15,29% YoY atau mencapai Rp1.930,70 triliun, atau baru 58,06% dari plafon anggaran.

Di sisi lain, para pelaku ekonomi tentunya juga akan melakukan evaluasi dan antisipasi terkait pendekatan fiskal yang akan dilakukan. Karena hal ini juga secara tidak langsung juga menjelaskan posisi siklus bisnis suatu negara. Di mana saat pilihan kebijakan fiskal berupa counter-cyclical mencerminkan kondisi perekonomian yang tengah berada di fase kontraksi atau overheating. Sebaliknya saat pilihan kebijakan fiskal berupa pro-cyclical, turut mencerminkan perekonomian di fase pemulihan dan ekspansi.

Mengingat hal tersebut, di tengah semua perubahan yang data terjadi sewaktu-waktu, akan lebih bijak apabila investor tetap berhati-hati dalam menempatkan instrumen investasi. Keseimbangan antara risiko dan imbal hasil menjadi kunci. Terutama pada saat siklus bisnis masih belum menunjukkan fase yang jelas.

Dalam konteks ini, penting bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio, sekaligus mempertimbangkan instrumen investasi yang aman dan mampu memberikan imbal hasil optimal.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 27 September 2024 menjadi sorotan. Terbit empat hari menjelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024-2029, keputusan bernomor KPU 1401/2024 itu menetapkan pengangkatan cucu Presiden RI pertama, Soekarno, Hendra Rahtomo atau biasa dikenal Romy Soekarno sebagai anggota DPR terpilih.

Pengangkatan Romy jadi perhatian lantaran didahului dengan mundurnya dua caleg terpilih yang memiliki suara lebih banyak dari anak Rachmawati Soekarnoputri. Di daerah pemilihan Jawa Timur IV tempat ia mencalonkan diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya meraih dua kursi.

Mulanya caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua di dapil yang terdiri dari Blitar, Kediri, dan Tulungagung, Sri Rahayu, menyatakan mundur. Ia sebelumnya meraih 111.284 suara berada di urutan kedua di bawah adik mantan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pulung Agustanto, dengan 165.869 suara.

Setelah Sri Rahayu mundur, semestinya kursi DPR jatuh pada politikus PDIP Arteria Dahlan yang meraih 62.242. Namun belakangan Arteria pun ikut mundur sehingga Romy yang memperoleh 51.245 suara melenggang ke Senayan.

Kepada Katadata.co.id, Arteria mengatakan memilih mundur lantaran merasa harus membalas budi pada keluarga besar Soekarno terutama kepada Megawati Soekarnoputri. Arteria mengaku sudah tiga kali bertemu dengan Romy untuk membahas langkah agar Romy bisa duduk di Senayan.

Alasan balas budi menjadi pendorong Arteria menyerahkan kursi. Ia pun menyampaikan telah mendapat banyak budi dari cucu Soekarno lainnya yaitu Puan Maharani yang saat ini menjabat ketua DPR. “Ini semua berkat budi baik Keluarga Besar Bung Karno, yang tidak bisa juga saya membalasnya selain dengan loyalitas atau kesetiaan,” ujar Arteria.

Mundurnya Arteria dari anggota DPR menambah daftar pergantian caleg yang lolos ke Senayan. KPU mencatat setidaknya ada 9 orang anggota DPR terpilih yang mengalami pergantian karena berbagai alasan. Ada yang dianggap menyalahi aturan dan dipecat partai seperti yang dialami caleg PDIP dari Banten I Tia Rahmania.

Ada pula alasan meninggal dunia seperti Budhy Setiawan dari dapil Jawa Barat III digantikan Isfhan Taufik Munggaran. Sementara di Nusa Tenggara Timur II, peraih suara terbanyak dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ratu Ngadu Bonu Wulla mundur dan digantikan Victor Laiskodat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai mundurnya para caleg terpilih tak bisa dilepaskan dari kebijakan partai. Ia menyebut mundur sebagai bahasa halus dari permintaan dan perintah.

Lucius menilai menilai beberapa kasus yang dituduhkan kepada caleg terpilih sehingga dipecat dan diberhentikan sebagai bentuk rasionalisasi dari kepentingan parpol untuk memuluskan jalan bagi orang dekat atau orang kepercayaan partai mendapatkan jabatan sebagai anggota DPR. Ia menyebut fenomena itu sebagai anomali demokrasi, anomali pemilu.

"Suara pemilih tak dianggap lagi oleh parpol. Mereka merendahkan martabat pemilih dan merendahkan Pemilu serta Parlemen. Bagaimana bisa ada anggota DPR yang dilantik walau tak dipercaya pemilih, sementara yang dipilih justru tersingkir?” ujar Lucius.

Menurut Lucius pergantian anggota DPR terpilih sebelum pelantikan oleh partai semakin membenarkan fakta menguatnya dinasti politik dalam wajah DPR terpilih periode 2024-2029. Ia menyebut terdapat desain yang sudah terencana dari partai untuk meletakkan orang-orang yang sudah dipilih di Senayan.

Rapat Paripurna Khusus HUT DPR ke-79 (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.)

Dinasti Politik Gerogoti DPR

Formappi mencatat, dari 580 anggota DPR periode 2024-2029 yang dilantik pada Selasa (1/10) terdapat 79 nama yang berkerabat dengan caleg terpilih lain ataupun dengan pejabat atau mantan pejabat dan elit partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Relasi kekerabatan yang dimiliki beragam, mulai dari suami-isteri, anak, ponakan dan lain-lain.

Partai Gerindra misalnya diwakili oleh tiga pasang suami istri di Senayan. Mereka adalah Himmatul Aliyah dari Dapil DKI II yang merupakan istri Ahmad Muzani yang merupakan Sekretaris Jenderal partai dan terpilih dari Dapil Lampung I. Ada pula nama Marlyn Maisarah dari Jabar V yang merupakan istri dari Sugiono yang terpilih dari Jateng I. Pasangan lain adalah Mulan Jameela yang terpilih dari Jabar XI dan suaminya Ahmad Dhani yang terpilih dari Jatim I.

Menurut Lucius, jumlah yang lebih banyak adalah caleg terpilih yang merupakan anak pejabat mulai dari anggota DPR atau mantan anggota, gubernur atau mantan gubernur, kerabat bupati dan wali kota. Salah satu contohnya adalah Sandi Fitrian Nur yang terpilih dari Golkar Dapil Kalimantan Selatan I merupakan anak dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri Puan Maharani yang menjabat Ketua DPR periode 2019-2024 kembali terpilih dari Dapil Jateng V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Pada periode ini ia duduk di Senayan bersama dengan anaknya Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IV meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Merujuk riset yang dilakukan Formappi, legislator baru yang terafiliasi politik dinasti terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat berjumlah sembilan orang. Di urutan kedua ada di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara dengan masing-masing 7 anggota DPR. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung terdapat masing-masing 6 caleg yang terafiliasi elit dan pejabat.

Kehadiran anggota DPR yang terafiliasi dengan pejabat atau elit partai menurut Lucius berpotensi menumpulkan kinerja DPR. Hal ini lantaran menyempitnya peluang kader di luar keluarga pejabat atau petahana dan elit partai yang dinilai punya pengaruh untuk maju ke Senayan memperjuangkan aspirasi rakyat yang lebih beragam.

“Peluang terjadinya korupsi, kolusi juga kian tinggi. Lama-lama bisa saja ada grup arisan keluarga di DPR,” ujar Lucius.

Tak Ada Suara Mayoritas

Komposisi DPR 2024-2029 (Katadata/Ira Guslina)

Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR periode 2024-2029 bakal berjalan tanpa adanya partai yang meraih kursi dominan. Hal ini dinilai berpotensi membuat lobi-lobi untuk mengamankan pengambilan keputusan akan berjalan lebih alot.

PDIP meski masih menjadi partai dengan suara terbanyak, namun perolehan kursinya turun signifikan dari 128 menjadi 110 kursi. Gerindra yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden hanya berada di urutan ketiga dengan 86 kursi.

Di urutan kedua ada Golkar yang mengalami kenaikan dari 85 menjadi 102. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai tengah dengan masing-masing meraih 68, 69 dan 53 kursi. Dua partai lainnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 48 kursi dan Demokrat dengan 44 kursi.

Dari segi keterwakilan gender, DPR periode 2019-2024 belum memenuhi ambang batas dengan hanya diisi 127 anggota DPR perempuan atau setara 22%. Partai NasDem menjadi satu-satunya Parpol yang dua kali Pemilu berturut-turut mampu mencapai kuota 30% Perempuan.

Dari sisi usia, komposisi anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 cukup menjanjikan. Sebanyak 79% anggota DPR yang terpilih berada di rentang usia produktif, yakni antara 21 hingga 60 tahun. Namun, regenerasi kader partai politik masih menjadi pekerjaan rumah, dengan jumlah caleg milenial yang hanya mencapai 10% atau 55 orang lebih sedikit dari anggota DPR terpilih yang berusia di atas 60 tahun.

Secara akademis, mayoritas anggota DPR terpilih merupakan lulusan S1 dan S2. Sebanyak 195 anggota DPR bergelar sarjana dan 224 lainnya bergelar magister. Meski begitu sejarah menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjadi jaminan perbaikan kinerja DPR.

Pada DPR periode ini dominasi caleg petahana yang melampaui jumlah pendatang baru. Menurut Lucius, banyaknya wajah lama di DPR seharusnya bisa menjadi modal positif untuk memperbaiki kinerja. Namun, ia menilai dengan catatan buruk DPR sebelumnya, dominasi ini justru menimbulkan kekhawatiran bahwa DPR 2024-2029 akan mengalami stagnasi.

Dari segi komposisi, banyaknya caleg yang berlatar belakang selebritas juga menjadi sorotan. Berdasarkan data dari KPU sebanyak 23 pesohor atau artis masuk dalam daftar anggota DPR periode 2024-2029. Sebanyak 12 merupakan petahana seperti Eko Hendro Purnomo, Rachel Maryam, Dede Yusuf, Tommy Kurniawan, Desi Ratnasari. Primus Yustisio, Mulan Jameela dan Arzeti Bilbina.

Jumlah anggota DPR berlatar belakang artis terbanyak ada di PDIP sebanyak 6 orang diikuti 5 dari PAN, 3 dari PKB, Golkar dan Demokrat masing-masing 2 dan 1 dari NasDem. Beberapa nama baru adalah Once Mekel, Uya Kuya, Melly Goeslow, Denny Cagur, Nava Rubach, Ahmad Dhani dan Pulung Agustanto.

Pemantapan Nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih 2 (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU)

Poles Citra Perbaiki Kinerja

Kehadiran wajah-wajah baru di DPR periode 2024-2029 diharapkan bisa mengubah citra DPR periode sebelumnya yang dinilai buruk. Dalam catatan Formappu, secara rerata DPR tak pernah melampaui tuntas membahas 10 RUU dalam prolegnas dalam satu tahun.

Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengakui terbatasnya kinerja pengesahan RUU prolegnas DPR periode lalu. Ia bahkan menangis saat menyampaikan permintaan maaf atas kinerja DPR lima tahun terakhir.dalam rapat paripurna terakhir yang digelar Senin (30/9) kemarin.

"Kami bekerja, kami berupaya, tentu saja tidak semua dapat kita laksanakan secara sempurna. DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat," kata Puan.

Puan menjelaskan dari 225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU dari total 263 daftar RUU program legislasi nasional atau prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya.

Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU. Adapun pada 2020 DPR menurut Puan mengesahkan 13 UU dengan 2 di antaranya merupakan RUU limpahan dari periode DPR sebelumnya.

Puan berkeyakinan DPR yang baru terpilih akan bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk lima tahun ke depan. Ia berharap proses transisi kepemimpinan DPR bisa berjalan dengan lancar.

Masa-masa sulit melahirkan kebijakan yang baik. Itulah harapan kita terhadap Pemerintah Prabowo Subianto yang akan menentukan arah transisi energi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Beragam tantangan berat menanti pemerintahan baru ini.

Pertama, tekanan fiskal pada tahun 2025 berhadapan dengan kebutuhan anggaran yang besar untuk mewujudkan janji kampanye seperti makan bergizi gratis dan pertumbuhan ekonomi delapan persen. Pemerintah Prabowo, misalnya, harus mengalokasikan Rp 1.353 triliun atau sekitar 37 persen total belanja negara untuk pembayaran pokok dan bunga utang di tahun 2025.

Tantangan kedua adalah menurunnya pendapatan riil dan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang telah menurunkan kualitas hidup kelas menengah. Lebih dari itu, hal tersebut bakal mengganggu konsumsi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penopang perekonomian. Pemerintah Prabowo pun akan kesulitan menaikkan tarif atau menerapkan pajak baru bagi kelas menengah, termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Ketiga, ancaman inflasi, terutama dari inflasi bahan bakar fosil (fossilflation) dan inflasi iklim (climateflation). Fossilflation akan terus menghantui Indonesia dalam bentuk kenaikan dan volatilitas harga bahan bakar fosil di pasar internasional. Pengalaman subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar untuk menekan inflasi merupakan contoh nyata.

Adapun inflasi iklim merupakan inflasi yang disebabkan krisis iklim, misalnya kenaikan harga pangan dan ongkos air bersih. Krisis iklim menyebabkan kenaikan harga beras seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat juga harus membeli air bersih karena krisis iklim mengurangi ketersediaan air secara global.

Secara singkat, inflasi energi fosil dan inflasi iklim merupakan inflasi yang disebabkan oleh ekonomi-politik global tetapi berdampak langsung kepada warga pesisir dan pegunungan, penghuni gang sempit di kota-kota dan semua tanpa kecuali.

Faktor keempat, adalah transisi energi yang mandek dalam lima tahun terakhir. Dari target 23 persen, saat ini bauran energi terbarukan hanya 13-14 persen. Di sektor kelistrikan, misalnya, sekitar 58 persen energi masih berasal dari batu bara. Pemerintah Prabowo, dengan demikian, mewarisi pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo yang jauh dari tuntas.

Tersedianya Solusi Konkret

Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Prabowo memiliki ruang terbatas untuk mempercepat transisi energi. Namun terdapat beberapa solusi konkret yang bisa dilaksanakan dengan komitmen politik yang kuat.

Hal pertama adalah menerapkan pajak produksi (production tax) batu bara. Pajak produksi merupakan istilah akademik. Secara praktis agar bisa dilaksanakan dengan cepat, kebijakan ini bisa diterapkan dalam bentuk peningkatan royalti batu bara. Dengan skenario moderat, Prabowo harus menerapkan pajak produksi 30 persen atau kenaikan royalti 30 persen. Kebijakan ini dapat menjawab beberapa tantangan.

Pertama, kebijakan pajak produksi akan melonggarkan tekanan fiskal secara signifikan. Dengan skenario harga batu bara per metrik ton sebesar US$ 120 dan produksi 400 juta ton, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar US$ 14,5 atau setara Rp 225 triliun per tahun. Ini hampir 10 persen dari penerimaan pajak di dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 2.490 triliun.

Diperlukan penghitungan yang lebih rinci -misalnya terkait penerapan tarif secara progresif seiring kenaikan harga- namun angka tersebut memberikan gambaran tambahan pendapatan negara dalam kondisi “normal”.

Pemerintah Prabowo akan memiliki penerimaan tambahan untuk membiayai beberapa program unggulan dan pengembangan energi terbarukan. Dari sisi keadilan, pemerintah tidak perlu mengejar lagi kelas menengah yang sedang tertekan dengan menaikkan tarif PPN dan berbagai pungutan yang sangat memberatkan. Kebijakan ini juga prinsipnya menarik kembali keuntungan berlebih (super normal profit) yang selama ini diperoleh sekelompok kecil pengusaha dari sektor ekstraktif.

Selanjutnya, kebijakan yang juga merupakan disinsentif ini akan menggeser alokasi sumber daya dari sektor pencemar seperti batu bara ke sektor energi bersih dan terbarukan. Dengan super normal profit dari sektor batu bara, pengusaha dan investor enggan beralih ke energi terbarukan. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, kebijakan pajak produksi akan berkontribusi dalam mengatasi inflasi iklim dan inflasi bahan bakar fosil serta mempercepat transisi energi.

Kebijakan kedua adalah Pemerintah Prabowo harus memberikan dukungan penuh pada investasi untuk pengembangan energi terbarukan, baik penelitian, dan pengembangan, industri manufaktur, maupun pembangkit energi terbarukan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang berarti. Kebijakan praktis yang harus segera ditempuh adalah mendorong investasi pusat data yang menggunakan energi terbarukan, penggunaan panel surya atap secara masif, dan pengembangan energi terbarukan oleh komunitas.

Hal ketiga adalah diplomasi Indonesia di forum internasional untuk mendorong penerapan “polluter pays principle”. Di sini, Indonesia harus memimpin negara-negara selatan untuk menuntut tanggung jawab negara-negara maju membiayai adaptasi serta kerugian dan kerusakan yang disebabkan krisis iklim.

Terakhir, Pemerintah Prabowo hanya bisa mewujudkan kebijakan kunci di atas dalam -mengutip Acemoglu dan Robinson (2019)- interaksi negara dan masyarakat yang sama-sama kuat. Dengan kata lain, Prabowo Subianto harus membuktikan komitmennya untuk menyehatkan ruang demokrasi di Indonesia.

Tiga hal kunci yang yang harus menjadi prinsip dalam mengelola kebijakan adalah kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian lingkungan.

Di balik kontribusinya yang besar, BUMN menghadapi banyak tantangan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, kinerja BUMN Indonesia seringkali dianggap kurang optimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada solusi untuk memperbaiki kinerja BUMN agar lebih efisien dan kompetitif?

PMN: Solusi atau Justru Hambatan?

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah salah satu cara pemerintah memperkuat permodalan BUMN. Pada 2023 misalnya, pemerintah memberikan PMN sebesar Rp41,3 triliun. Sebagian besar dipakai untuk proyek-proyek besar, seperti jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya, serta proyek pembangkit listrik di daerah terpencil oleh PLN​.

Namun, meskipun jumlahnya besar, PMN seringkali dihadapkan pada masalah birokrasi. Bayangkan, BUMN harus melalui proses yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan dana tersebut. Setelah mendapatkan modal, BUMN juga harus mengembalikan semua keuntungannya kepada negara dalam bentuk dividen.

Ini ibarat seseorang yang diberi modal untuk usaha, tetapi setiap kali untung, seluruh keuntungan harus diserahkan kembali tanpa bisa digunakan untuk memperbesar usaha tersebut. Hasilnya? BUMN kesulitan untuk berkembang dan berinovasi. Belum lagi dibayang-bayangi risiko hukum bagi pengurus perusahaan

Di Singapura dan Malaysia, hal ini diatasi dengan memisahkan keuangan negara dari keuangan perusahaan. BUMN di negara-negara tersebut tidak hanya fokus menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi entitas bisnis yang mandiri dan kompetitif.

Mereka bisa menggunakan keuntungan untuk investasi lebih lanjut tanpa harus kembali meminta dana dari negara. Ini memberi mereka fleksibilitas finansial yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berinovasi lebih cepat​.

Pentingnya Revisi UU BUMN

Salah satu solusi yang sering diusulkan untuk memperbaiki kinerja BUMN adalah dengan membentuk superholding. Superholding adalah sebuah perusahaan induk yang mengelola beberapa BUMN sekaligus, terutama yang bergerak di sektor-sektor komersial seperti perbankan, pariwisata, dan infrastruktur.

Model ini sudah diterapkan dengan sukses di Singapura melalui Temasek Holdings. Temasek mengelola berbagai BUMN di Singapura dan memastikan bahwa semua BUMN tersebut bekerja dengan efisien dan bersinergi satu sama lain (maximizing synergic value) serta memiliki kemampuan berinvestasi.

Dengan superholding, BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis sesuai dengan core competence, sekaligus memaksimalkan nilai tambah sinergi serta memiliki ruang untuk inovasi dan investasi.

Sebagai contoh, holding perbankan yang diisi oleh bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dapat bersinergi dengan holding In Journey maupun holding pertambangan Mind ID untuk cross selling. Selain itu dapat membiayai proyek-proyek strategis pembangunan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (negara). Sinergi antarperusahaan ini dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar, di mana sumber daya seperti keuangan dan teknologi bisa digunakan bersama-sama​.

Namun, tidak semua BUMN perlu dimasukkan dalam superholding. Beberapa BUMN yang beroperasi di sektor strategis dan memiliki fungsi PSO yang besar, seperti Pertamina dan PLN, sebaiknya tetap dikelola secara mandiri.

Kedua perusahaan ini memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi dan kelistrikan nasional. Mereka membutuhkan dukungan langsung dari negara, terutama dalam bentuk subsidi, kompensasi dan kebijakan khusus, karena tugas mereka melayani kepentingan publik sangat krusial​.

Pemerintah memang telah berupaya melakukan transformasi dan membentuk superholding ini. Salah satunya melalui RUU BUMN yang hingga kini disinyalir masih tertahan di meja salah satu Pimpinan DPR.

Ada tarik menarik kepentingan, karena kewenangan salah satu kementerian bisa saja “terlucuti”. Namun, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan seyogyanya kita melihat kepentingan yang lebih besar.

Apabila superholding ini terbentuk, political exposure di BUMN dapat relatif berkurang dan bisa lebih fokus kepada revenue generation, inovasi, investasi yang pastinya semakin business approach friendly rather than political approach, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada.

Revisi undang-undang ini adalah kunci untuk memulai transformasi yang mendalam di tubuh BUMN. Dalam perspektif ekonomi politik, tertundanya RUU ini menunjukkan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam mempertahankan status quo. Ada pihak tertentu yang kehilangan sebagian kontrol jika RUU ini disahkan, terutama dalam hal pengelolaan laba dan permodalan BUMN.

RUU BUMN dirancang untuk memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara, memberi mereka keleluasaan lebih besar dalam mengelola laba untuk investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk membatasi intervensi politik, yang selama ini memperlambat proses pengajuan PMN dan menempatkan BUMN dalam posisi yang rawan terhadap permainan politik. Oleh karena itu, pengesahan RUU BUMN menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya transformasi struktural BUMN di Indonesia.

Selain soal struktur BUMN, RUU ini juga membahas strategi peningkatan tata kelola dan meritokrasi dalam pengelolaan BUMN. Misalnya, boleh saja penunjukan direksi dan komisaris di BUMN ditujukan kepada pihak pihak mitra strategis, stakeholder , dan pihak yang dianggap loyal dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bukan berarti mengesampingkan kompetensi. BUMN wajib memetakan talent pool yang berbasis meritokrasi sehingga menghindari inefisiensi.

RUU BUMN ini akan menerapkan meritokrasi, di mana penunjukan pejabat didasarkan pada kemampuan dan pengalaman. BUMN juga dapat memiliki daya saing yang mampu bersaing di kancah global, tidak hanya jago kandang.

Meritokrasi akan membuka ruang bagi inovasi dan pengembangan yang lebih efektif serta mindset yang tepat dalam mengelola perusahaan milik negara. Selain itu, peningkatan transparansi juga menjadi kunci. Setiap penggunaan dana, baik dari PMN maupun hasil dari operating income, harus diaudit secara independen dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Strategi-strategi inilah yang akan menciptakan rasa percaya yang lebih besar dari masyarakat terhadap BUMN​.

Masa Depan BUMN Indonesia

Transformasi BUMN adalah langkah yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Dengan mengadopsi model superholding untuk BUMN komersial, mendorong privatisasi yang bijaksana, dan menerapkan meritokrasi serta transparansi yang lebih baik, BUMN Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan efisien.

Kita harus mengalihkan fokus agar tidak terjebak hanya untuk meningkatkan kinerja BUMN, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, tetapi tanpa transformasi yang mendalam, potensi ini tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa transformasi BUMN dilakukan dengan benar, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan profesionalisme.

Hanya dengan cara ini, BUMN dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sekaligus mampu berkontribusi lebih maksimal kepada pendapatan negara. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini diguncang oleh skandal gratifikasi yang terkait dengan proses penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Lima orang oknum karyawan BEI akhirnya dipecat akibat pelanggaran ini.

Kabar mengenai kasus gratifikasi ini bermula dari surat kaleng yang ditujukan ke media center BEI, pada Senin, 26 Agustus 2024. Surat yang dibawa orang tak dikenal itu membawa informasi ihwal dugaan kasus gratifikasi proses IPO.

Sebelum kasus ini muncul, otoritas Bursa telah mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh insan Bursa untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Namun, tidak lama kemudian ada surat kaleng baru yang berjudul “Terlibat Gratifikasi Proses Listing Emiten: BEI PHK Karyawan Divisi Penilaian Perusahaan”.

Surat kaleng tersebut memuat nilai gratifikasi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah per emiten dan praktik tersebut sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kasus dugaan gratifikasi ini disinyalir melibatkan lebih dari satu emiten yang sahamnya tercatat di BEI saat ini.

Dalam proses pemeriksaan, Bursa telah menetapkan beberapa oknum karyawan yang diduga kuat membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Awalnya BEI Bungkam

Reporter Katadata.co.id telah meminta tanggapan lebih lanjut perihal gratifikasi ini kepada BEI. Namun, otoritas Bursa tidak merespons.

Setelah kasus ini ramai diberitakan media massa, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan secara substansi masalah internal ini bukan konsumsi untuk publik. Alih-alih menjawab pertanyaan reporter, BEI justru mengimbau kembali kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada insan BEI.

"Sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, independensi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BEI berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016," ujar Nyoman, Senin (26/8).

BEI juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, rekanan, pelanggan, dan pihak lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Gratifikasi yang dimaksud termasuk uang, makanan, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan.

Bursa melarang pemberian lainnya, seperti perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas tidak wajar lainnya. Larangan ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, bagi seluruh insan BEI maupun anggota keluarganya.

Beberapa hari kemudian, BEI buka suara terkait pemecatan lima karyawannya yang diduga meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten agar sahamnya bisa tercatat di BEI. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, membenarkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan bursa. Karena itu, BEI telah melakukan tindakan disiplin sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

“BEI berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance,” tulis Kautsar dalam keterangan resminya, Senin (26/8) malam.

Bursa juga membantah bahwa pihaknya kecolongan dalam praktik gratifikasi tersebut. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengaku bursa sudah melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang menerima gratifikasi maupun pelanggaran lainnya. Menurutnya, pemecatan karyawan yang dilakukan Bursa merupakan salah satu upaya dalam memberantas aksi kecurangan.

"Yang menjadi kewenangan kami adalah memberikan sanksi kepada karyawan kami dan itu sudah kami lakukan, tidak ada kecolongan," kata Jeffrey kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Senin (2/9).

Jeffrey juga memastikan IPO yang sudah berjalan sebelumnya tidak bermasalah. Sebab, sebuah proses IPO emiten dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan untuk melakukan penilaian kualitas calon emiten.

Tren IPO di Bursa Efek Indonesia 2020-2024 (Katadata/Zulfiq Ardi N)

OJK Membantah Keterlibatan Karyawannya

Surat kaleng yang diterima para wartawan juga menyebut para oknum BEI bekerja sama dengan oknum di OJK dalam menjalankan aksinya. Setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa memang harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Namun, OJK membantah keterlibatan institusinya pada kasus dugaan gratifikasi praktik IPO. “Sepengetahuan saya, tidak ada gratifikasi ke OJK,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, ketika dihubungi media pada Senin (26/8).

OJK juga melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya. "BEI telah berkoordinasi dengan OJK. OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, dalam keterangan resmi, Rabu (28/8).

Aman mengatakan hal ini merupakan respons OJK terhadap pemberitaan di beberapa media massa terkait dugaan adanya praktik gratifikasi pada proses IPO. OJK sedang mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK dalam hal tersebut. OJK meminta pegawainya selalu menjunjung tinggi kode etik dan taat pada ketentuan yang berlaku

“Dan sejauh ini kami belum menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK terkait dengan penawaran umum," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan harus ada sanksi yang seimbang apabila ada hal-hal yang tidak berdasar ataupun melanggar terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Ya, tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” kata Mahendra menanggapi kasus gratifikasi IPO tersebut, di Jakarta, Selasa (27/8).

Mahendra mengatakan OJK mendukung sanksi tersebut sebab bursa dipercaya sebagai Self Regulatory Organizations (SRO). Bursa perlu menjadi SRO yang dipercaya dalam mengelola transaksi dan investasi publik, serta harus benar-benar menjaga integritas yang baik.

Ia juga mengatakan para oknum yang terlibat dalam kasus ini tidak ada yang boleh dikecualikan atau dilindungi pihak lain maupun pejabat Bursa.

"Ini menunjukkan tidak ada tempat bagi yang merusak integritas Bursa, yang memicu risiko sangat besar. Kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendalami ini," kata Mahendra kepada media dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (5/9).

Mahendra juga meminta agar Bursa melaksanakan pendalaman untuk menindak lanjuti permasalahan ini termasuk kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat. "Apabila terdapat calon emiten yang terlibat, ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikecualikan sebab mempengaruhi integritas pasar modal," ujarnya.

Kualitas IPO Dipertanyakan

Menurut penelusuran Katadata.co.id, selama periode 2021-2024 ada 226 perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Dari 226 perusahaan itu, sedikitnya 17 perusahaan berada dalam pengawasan khusus Bursa lantaran harga rata-rata sahamnya di pasar reguler dalam enam bulan terakhir di bawah Rp 51 (lihat tabel).

Salah satu emiten tersebut adalah PT Widodo Makmur Tbk (WMPP). Perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi dan komoditas pertanian itu harga sahamnya sudah merosot 92,5% sejak IPO pada 6 Desember 2021.

BEI juga menyematkan notasi khusus lainnya pada saham WMPP lantaran perusahaan melakukan moratorium pembayaran utang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan WMPP dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Agustus lalu. Berdasarkan laporan keuangan, WMPP memiliki total utang senilai Rp 3,84 triliun per 30 Juni 2024.

Emiten lainnya, PT Net Visi Media Tbk (NETV), juga mendapatkan notasi khusus dari BEI karena ekuitasnya negatif. Pada semester I 2024, NETV mencatat ekuitas negatif Rp 648,26 miliar.

Saham IPO yang Berada dalam Pengawasan Khusus (Katadata/Zulfiq Ardi N)

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak OJK dan BEI mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Di samping itu, Budi menyebut banyak perusahaan yang mengambil jalur pintas dalam proses IPO. Hal ini terjadi karena calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Mereka harus menggunakan laporan keuangan enam bulan terakhir yang telah diaudit.

Jika terlambat, audit laporan keuangan mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru. Tentunya, hal ini akan memakan biaya lebih mahal.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” kata Budi.

Ia mengatakan perusahaan yang dirugikan dalam kasus gratifikasi IPO ini bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia khawatir pengungkapan emiten-emiten yang terlibat dalam kasus gratifikasi ini akan berefek lebih besar ke pasar.

Harga saham emiten tersebut bisa turun drastis. “Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,” kata Budi.

Budi memperkirakan pendaftaran IPO di pasar modal setelah kasus gratifikasi ini mungkin akan terpengaruh. Akan tetapi, efeknya hanya bersifat sementara. Setelah itu, pasar akan kembali fokus pada faktor-faktor dasar serta sentimen global dan domestik mengenai ekonomi, keuangan, dan politik.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Hasan Zein Mahmud turut berkomentar mengenai kasus gratifikasi IPO yang berujung pada pemecatan lima pegawai di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. “Bagus, tapi tidak cukup,” tulis Hasan dalam keterangannya, Selasa (27/8).

Hasan Zein menilai disiplin pegawai merupakan urusan internal BEI sedangkan transparansi adalah indikator kualitas bursa yang menjadi kepentingan semua investor. Ia menekankan transparansi juga menjadi tanda kejujuran, sehingga ia mempertanyakan mengapa nama emiten yang melakukan suap tidak diumumkan. Ia juga mempertanyakan seberapa besar nilai suap dan dampaknya bagi perusahaan.

Hasan juga menyoroti apakah uang suap tersebut dibebankan sebagai biaya emisi atau operasional yang bisa mengurangi laba perusahaan. Menurutnya, tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh integritas pengelola dan praktik suap ini secara jelas menunjukkan kualitas integritas BEI.

Pengamat pasar modal Desmond Wira menilai hukuman berat bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus gratifikasi IPO ini akan menimbulkan efek jera. "Yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Kalau itu benar-benar dilakukan, yang mau menyuap akan berpikir berkali-kali," kata Desmond kepada Katadata.co.id, Senin (9/9).

Merespons hal ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan seluruh perusahaan yang mencatatkan sahamnya melalui proses IPO telah memenuhi ketentuan persyaratan. Iman menyebut dalam proses evaluasi pencatatan, BEI tidak hanya menilai aspek formal dari persyaratan pencatatan.

BEI telah melakukan evaluasi terhadap aspek substansial, seperti keberlanjutan usaha, reputasi pengendali, reputasi jajaran direksi dan komisaris, serta prospek pertumbuhan calon perusahaan yang akan tercatat.

“Kami memastikan perusahaan yang tercatat memang eligible, sampai dengan saat ini perusahaan IPO memenuhi persyaratan pencatatan,” kata Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9).

Ia mengatakan BEI terus berupaya menjaga relevansi peraturan pencatatan dengan memperhatikan kondisi terkini di pasar modal yang terus berkembang. Bursa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang tercatat. Karena itu, BEI akan menyesuaikan peraturan pencatatan yang bertujuan untuk menaikkan persyaratan minimum bagi perusahaan yang ingin tercatat di BEI.

IPO Kian Sepi

Kasus gratifikasi IPO ini diperkirakan akan berdampak pada minat perusahaan-perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI. Data BEI menunjukkan sejak Juli hingga awal September, hanya ada tujuh perusahaan baru yang mencatatkan sahamnya di Bursa. Bulan lalu, hanya ada dua perusahaan yang melakukan IPO, yaitu PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) yang tercatat pada 7 Agustus 2024 dan PT Esta Indonesia Tbk (ESTA) yang tercatat pada 8 Agustus 2024.

Nyoman Yetna mengatakan sepinya IPO bukan karena kasus yang tengah terjadi. Ia menilai tren IPO global tengah mengalami penurunan sebesar 16%. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan penurunan IPO paling signifikan tahun ini.

Ia menambahkan penurunan IPO ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menantang, pertumbuhan yang lambat, dan tingkat inflasi yang tinggi. Era suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik, dan dampak perubahan iklim turut memengaruhi minat IPO di bursa.

Baru-baru ini empat perusahaan memutuskan untuk menarik diri dari rencana melantai di BEI. Namun, Nyoman menyebut alasan mundurnya perusahaan-perusahaan tersebut bukan karena adanya kasus gratifikasi IPO. Menurutnya, ada perusahaan yang memutuskan menunda IPO karena kondisi internal tetapi ada juga yang batal IPO karena belum mendapatkan persetujuan dari BEI.

Nyoman menegaskan bahwa semua proses evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Tidak ada kaitannya dengan isu lain,” kata Nyoman kepada wartawan, Kamis (5/9).

DPR Panggil OJK, Minta Penjelasan Kasus Gratifikasi

Kasus gratifikasi IPO menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan Komisi XI DPR telah menjadwalkan Rapat Kerja bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut pertemuan yang akan membahas gratifikasi bernilai miliaran rupiah tersebut bakal dilaksanakan pada September ini.

“Isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan,” kata Puteri ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Puteri juga mengatakan rapat tersebut bertujuan agar DPR mendapatkan klarifikasi langsung dari OJK. Hal itu termasuk penjelasan mengenai upaya penindakan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh OJK.

Budi Frensidy menilai OJK ikut bertanggung jawab atas kasus gratifikasi IPO yang terjadi di BEI. Jika OJK tidak mengambil tindakan terhadap kasus tersebut, hal itu bisa dianggap sebagai persetujuan terhadap keputusan BEI.

"Mungkin saja OJK berpandangan pengawasan terhadap pegawai BEI adalah tanggung jawab BEI," ujarnya. Ia berharap BEI dan OJK bisa menggali lebih lanjut mengenai keterkaitan pihak-pihak lain dalam kasus ini dari lima oknum yang telah dijatuhi sanksi.

Kasus gratifikasi ini telah mencoreng kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata emiten dan investor. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, target BEI untuk meraih 62 emiten baru dalam IPO tahun ini kemungkinan tidak akan tercapai.

Ada dua frase kunci pembangunan hijau: kolaborasi global serta dukungan riset dan teknologi. Keduanya menjadi poin penting berbagai negara dalam membangun infrastruktur energi terbarukan. Ini sekaligus menandai era baru pembangunan hijau.

Teknologi digital, terutama TIK berbasis 5G, Cloud, Big Data, dan AI semakin kritikal dalam melipatgandakan pembangunan energi terbarukan. Teknologi ini menjadi katalisator bagi industri untuk dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dalam lompatan menuju pembangunan hijau.

Dalam laporan “Green Development 2030”, Huawei mencatat masa depan perubahan iklim akan sangat bergantung pada digitalisasi dan dekarbonisasi. Sinergi keduanya dapat membantu industri berkembang lebih cepat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong agenda hijau.

Digitalisasi akan memberdayakan berbagai sektor untuk mengurangi jejak karbon. Ini menjadi katalis yang fundamental bagi transformasi digital bisnis, kota, dan pelayanan publik.

Meskipun ada dampak negatifnya, potensi teknologi tetap lebih besar untuk memperbaiki planet ini. Itulah sebabnya kita perlu lebih berfokus pada solusi. Data dari penelitian Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) menyoroti bahwa penerapan teknologi, akan mempercepat pembangunan berkelanjutan sebesar 22% dan mengurangi tren penurunan sebesar 23%.

Pemanfaatan TIK akan mendongkrak pendapatan lebih dari US$6 triliun dan menghemat biaya hampir US$5 triliun. Singkat kata, ada kesempatan untuk melakukan lompatan perubahan yang berpijak pada dua frase kunci ini. Di masa depan, gaya hidup rendah karbon, transportasi listrik, industri hijau, dan infrastruktur digital akan memainkan peran aktif dalam kehidupan kita.

Dunia di Masa Depan

Selama beberapa tahun terakhir, tim riset Huawei telah duduk bersama lebih dari 1.000 ilmuwan lintas disiplin untuk memprediksi situasi dunia di masa depan. Setidaknya apa yang akan terjadi pada 2030.

Penggunaan energi terbarukan diperkirakan semakin masif. Setidaknya 80% infrastruktur digital akan menggunakan sumber energi ini pada 2030. Efisiensi energi akan meningkat hingga 100 kali lipat.

Pembangkit listrik tenaga surya (PV), turbin angin, hingga pembangkit listrik virtual akan mendobrak berbagai batasan. Penyimpanan energi, pengisian dan pengosongan daya nirkabel maupun terkonvergensi akan menjadi kenyataan bagi ribuan rumah tangga.

Elektrifikasi konsumsi energi akan semakin cepat yang secara bertahap menggantikan bahan bakar fosil secara massal, baik di sektor transportasi maupun sektor industri. Pangsa listrik dalam konsumsi energi final global akan meningkat dari sekitar 20% pada 2020 menjadi 30% pada 2030.

Sektor industri akan semakin ramah lingkungan dengan pabrik-pabrik digital berteknologi robot. Setiap 10.000 pekerja diperkirakan bekerja dengan 390 robot.

Sektor transportasi akan terelektrifikasi. Akan ada lebih dari 145 juta kendaraan energi baru di seluruh dunia yang akan mendukung pengemudian otonom dan menyediakan layanan berbagi.

Pada 2030, jumlah tiang pengisian daya swasta diperkirakan mencapai 100 juta di seluruh dunia. Ini secara kolektif menghasilkan daya pengisian daya total sebesar 1.500 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 800 TWh.

Sedangkan, jumlah tiang pengisian daya publik diperkirakan mencapai 20 juta pada 2030, dengan daya pengisian daya total sebesar 1.800 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 1.200 TWh.

Bangunan baru di seluruh dunia diperkirakan beroperasi pada tingkat emisi nol karbon pada 2030. Bangunan dengan emisi nol karbon akan secara signifikan mengurangi penggunaan lampu, AC, pemanas, dll. Efisiensi energi ini melalui desain bangunan baru, material ramah lingkungan, dan sumber daya energi alami seperti energi angin dan matahari.

Tiga Lintasan Inovasi

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021 (COP 26), Indonesia mengumumkan target emisi nol pada 2060. Target ini tak lepas dari visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi maju pada 2045.

Indonesia ingin menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama agenda pembangunan berkelanjutan. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, berbagai tantangan masih harus diatasi agar visi dan target dapat terealisasi.

Huawei menerbitkan inisiatif “Tech for a Better Planet” yang memiliki tiga lintasan inovasi pembangunan hijau. Pertama, meningkatkan efisiensi energi infrastruktur digital melalui perbaikan operasi cerdas pada ranah network dan pengguna. Selain itu membangun situs-situs hijau, jaringan yang tersimplifikasi, serta pusat-pusat data hijau.

Kedua, meningkatkan porsi energi terbarukan pada generator listrik. Dari sisi suplai energi, dicapai dengan mengintegrasikan teknologi digital dengan elektronika kelistrikan, di samping melalui kombinasi antara PV dan penyimpanan energi.

Dari sisi konsumsi energi, dicapai dengan mendefinisikan ulang pengalaman EV dengan teknologi digital yang lebih unggul dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian mengembangkan energi cerdas yang terintegrasi, misalnya lewat pembangunan lingkungan atau kampus rendah karbon.

Ketiga, memberdayakan industri-industri hijau. Digitalisasi memungkinkan pengembangan manufaktur yang hijau dan cerdas dengan membantu industri di lintas sektor dalam mengurangi emisi karbon.

Menurut White Paper on Digital Carbon Neutrality CAICT, digitalisasi dapat mengurangi emisi di sektor industri antara 13% - 22%. Di sektor transportasi diperkirakan mencapai 10% - 33%, kemudian sektor properti 23% - 40%.

Inisiatif Kolaborasi Nyata

Ke depan, semakin banyak negara dan kawasan yang secara aktif merangkul pembangunan hijau. Dunia bergerak menuju era hijau lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kita masih memiliki banyak tantangan dan perlu membuat terobosan lebih lanjut dalam teknologi digital, menyempurnakan peraturan, sistem, dan standar, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai industri.

Ini akan membutuhkan inovasi bersama dalam teknologi digital dan pertumbuhan rendah karbon, serta kolaborasi yang lebih besar di seluruh komunitas, industri, rantai nilai, dan ekosistem. Inovasi dalam digitalisasi dan dekarbonisasi memang menjadi kunci utama bagi pertumbuhan rendah karbon.

Keduanya saling memperkuat, jadi kita perlu terus memperkuat investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi pendukung yang tepat. Yang terpenting, lebih dari sebelumnya, diperlukan kolaborasi nyata di seluruh ekosistem untuk menjamin keberhasilannya.

Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Indonesia Timur setara tiket Jakarta-Tokyo atau Jakarta-Seoul. Keluhan semacam itu banyak muncul di media sosial akhir-akhir ini. Salah satunya dari aktris, Kirana Larasati.

Kirana yang hobi berpergian ke sejumlah wilayah di Indonesia untuk menyelam mengeluhkan harga tiket pesawat ke Indonesia Timur yang dianggap tidak masuk akal. Ia mencontohkan harga tiket penerbangan ke Alor, Nusa Tenggara Timur yang memakan waktu tempuh 3 jam 50 menit mencapai sekitar Rp 4 juta untuk sekali jalan.

“Sebagai golongan mampu, saya saja bilang mahal. Dengan Rp 4 juta, saya bisa melancong ke beberapa negara tetangga, bahkan tambah beberapa ratus ribu lagi bisa ke Korea Selatan,” ujar Kirana dalam akun Instagramnya pada awal bulan ini.

Kirana menekankan, harga tiket mahal tak hanya terjadi untuk tujuan Alor, tetapi banyak destinasi lainnya di Indonesia Timur. Banyak komunitas yang ingin mengembangkan potensi wisata untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut tetapi terpentok dengan harga tiket pesawat. Kebanyakan penerbangan ke bagian timur hanya dilayani oleh satu maskapai swasta dengan harga cukup tinggi.

Keluhan harga tiket pesawat mahal juga sudah lama di keluhkan pemerintah daerah. Ayodhia G L Kalake saat masih menjabat sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur NTT pernah mengadukan persoalan ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya pada Oktober 2023.

Ia mengeluhkan harga tiket pesawat Kupang ke Labuan Bajo yang mencapai sekitar Rp 2 juta dan dari Maumere-Kupang yang bahkan bisa mencapai Rp 5 juta. Budi Karya menanggapi keluhan tersebut dan menjanjikan akan berupaya mendorong harga tiket pesawat lebih terjangkau.

Keluhan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini. Mengutip RRI, Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukan berharap tarif tiket pesawat lebih terjangkau agar Papua tak semakin jauh tertinggal dari daerah lain.

Harga tiket pesawat penerbangan domestik yang lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional sebenanya bukan hanya terjadi untuk wilayah Indonesia Timur, tetapi juga wilayah lainnya.

Hal ini antara lain dirasakan Febriany Dian, 35 tahun yang tinggal di Medan, Sumatera Utara. Alih-alih ke Jakarta untuk menonton konser musisi asal Amerika Serikat, Bruno Mars, Febri lebih memilih terbang ke Kuala Lumpur. “Terbang ke Kuala Lumpur cuma Rp 600 ribu sekali jalan. Ke Jakarta di atas Rp 1 juta, ini bisa untuk pulang pergi,” ujar Febri kepada Katadata.co.id, Selasa (17/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, harga tiket pesawat Medan-Kuala Lumpur maupun sebaliknya pada pekan ini dibanderol mulai dari sekitar Rp 400 ribu. Di sisi lain, harga tiket pesawat Medan-Jakarta maupun sebaliknya dibanderol paling murah Rp 1,6 juta.

Penerbangan Medan-Kuala Lumpur hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam 10 menit, hampir separuh Medan-Jakarta yakni 2 jam 10 menit. Maka tak heran jika harga tiket pesawatnya lebih murah.

Namun nyatanya, tiket pesawat Jakarta-Kuala Lumpur bisa diperoleh dengan harga hampir sepertiga tiket Jakarta-Medan meski hanya berselisih waktu penerbangan 5-10 menit. Kondisi tak jauh berbeda pun berlaku untuk penerbangan domestik vs internasional tujuan lainnya.

Perbandingan Tarif Tiket Pesawat (Katadata)

Mengapa Harga Tiket Pesawat Domestik Lebih Mahal?

Di mata wisatawan nusantara, harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal makin kasat mata di tengah gempuran diskon maskapai. Sepanjang bulan lalu, ada dua maskapai asing dan satu maskapai lokal full service yang mengadakan gelaran travel fair. Tiket pesawat pulang pergi untuk rute Jakarta-Tokyo dan Jakarta-Seoul ditawarkan dengan harga mulai Rp 5 juta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri terkadang memang lebih murah dibandingkan tiket penerbangan domestik lantaran tak diatur oleh tarif batas atas dan batas bawah. Maskapai dapat menjual harga tiket murah dan memberikan promosi besar-besaran saat musim sepi penerbangan atau low season, dan menjual tarif sangat mahal saat peak season.

Hal senada juga sempat diungkapkan pengamat penerbangan Gerry Soejatman. Ia menjelaskan, tarif batas atas dan batas bawah tak diberlakukan di banyak negara. Hal ini bisa membuat maskapai dapat memasang harga sangat murah saat low season dan sangat mahal saat peak season sehinga mendapatkan rata-rata harga tiket sesuai dengan biaya penerbangan yang dibutuhkan.

"Kenapa di luar negeri tiket bisa murah? Iya, pas sepi mereka berani jual rugi, karena pas ramai mereka bisa jual harga tinggi. Mereka bisa jual harga hingga 5 kali lipat dari biaya yang seharusnya dikelurkan," ujar Gerry dalam akun Twitter-nya.

Selain tarif batas atas dan batas bawah, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie melihat ada persoalan lain yang menjadi penyebab tarif tiket pesawat domestik lebih mahal, yakni komponen pajak. "Rute domestik dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) 11%, rute internasional tidak dikenakan PPN. Jadi kalau terbang dari Jakarta-Surabaya itu kena PPN, kalau Jakarta-Kuala Lumpur tidak kena PPN," ujar Alvin kepada Katadata.co.id.

Pajak itu juga dikenakan pada pembelian avtur untuk penerbangan domestik dan tak dikenakan untuk penerbangan ke luar negeri. Ia mencontohkan pembelian avtur untuk pesawat dengan penerbangan Jakarta-Manado dikenakan PPN 11%, sedangkan pembelian avtur untuk penerbangan Jakarta-Hong Kong tidak dikenakan pajak tersebut.

Selain itu, beberapa penerbangan ke sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di bagian timur memakan biaya operasional yang besar. Jam operasional bandara yang terbatas dan permintaan penerbangan belum banyak sehingga risiko bagi maskapai lebih besar. Hal ini yang menyebabkan tak banyak maskapai yang tertarik dan harga tiketnya menjadi lebih mahal.

"Jangan harga tiket penerbangan dengan pesawat baling-baling dibandingkan dengan jet. Karena biaya angkut per kilometer jauh lebih tinggi. Rute Indonesia Timur ini banyak dilayani pesawat baling-baling, seperti ATR," ujarnya.

CEO AirAsia Tony Fernandes sempat mengeluhkan, harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dibandingkan harga di negara tetangga lainnya. Harga avtur yang mahal menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik yang lebih tinggi.

Halaman selanjutnya: Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun Bulan Depan?

Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun?

Rencana penurunan harga tiket pesawat semakin menjadi fokus pemerintah pada Juli 2024 dengan pembentukan satuan tugas. Satgas ini dibentuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut tarif tiket pesawat di Indonesia salah satu yang paling mahal di dunia, setelah Brasil.

Ini sebenarnya bukan upaya pertama pemerintah mencoba menurunkan tarif tiket pesawat. Pada 2019, Budi Karya sempat mencetuskan ide untuk mengundang maskapai asing masuk ke penerbangan domestik untuk memangkas harga tiket pesawat.

Pemerintah bahkan menurunkan tarif batas atas sebesar 12% hingga 16% pada Mei 2019 agar harga tiket pesawat menjelang Idul Fitri tak terlalu tinggi. Pada tahun berikutnya saat pandemi Covid-19, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan insentif diskon tiket pesawat hingga 50% demi mendorong masyarakat untuk tetap bepergian.

Budi Karya pada pekan lalu bahkan menjanjikan harga tiket pesawat bisa turun hingga 10% bulan depan. Namun dengan syarat, dua kebijakan pemerintah yang kemungkinan direalisasikan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan, yakni pembebasan pajak suku cadang pesawat dan bisnis pengadaan avtur dibuka.

Avtur Pertamina (Pertamina Patra Niaga)

Sebenarnya, ada empat rekomendasi yang dibuat Kemenhub yang bekerja dalam satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat yakni sebagai berikut:

1. Memberikan insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).
2. Penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya.
3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019.
4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multiprovider atau tidak monopoli untuk pasokan avtur.

Budi mengaku telah mengajukan usulan untuk menekan harga tiket pesawat rute domestik. Namun, dari empat usulan hanya dua yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Usulan penyesuaian pajak suku cadang pesawat telah diterima Kementerian Keuangan, sedangkan pembukaan bisnis pengadaan avtur di bandar udara telah mendapat respon positif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kalau dua usulan tersebut dijalankan, harga tiket akan turun. Namun kalau kedua usulan tersebut tidak diterima, ya harga tiket tidak bisa turun bulan depan," kata Budi.

Di sisi lain, menurut Budi, usulan yang belum mendapatkan sinyal positif adalah penyesuaian PPN tiket pesawat. Namun menurut dia, hal ini sulit karena ada barang lainnya yang juga harus diperlakukan sama jika kebijakan tersebut dihapus pada tiket pesawat karena dapat menciptakan kecemburuan. "Jadi, usulan ini dilematis," ujarnya.

Alvin Lie pesimistis dengan rencana yang tengah disusun pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Namun, ia menekankan, kebijakan pemerintah tak boleh mengorbankan industri penerbangan. "Saya tidak tahu rumus apa yang akan dipakai pemerintah karena biaya operasional maskapai ini naik, sedangkan tarif tiket pesawat sudah 5 tahun sebenarnya tidak naik," kata dia.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, upaya menekan harga tiket pesawat harus dilihat secara holistik. Ia menilai penentuan biaya apa dan harus ditanggung oleh siapa oleh pemangku kebijakan akan berpengaruh terhadap harga tiket. "Mesti dilihat komponen secara keseluruhan yang memengaruhi harga tiket," kata Irfan kepada Katadata.co.id.

Irfan pun menilai, saat ini banyak biaya yang tidak pantas dibebankan ke penumpang. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja biaya yang dimaksud.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut dia, banyak pajak yang seharusnya tidak dibebankan ke penumpang.

Ia pun memastikan pembahasan kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik akan segera dirilis pada akhir bulan depan, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo lengser. "Pembahasan penekanan harga tiket pesawat sudah sampai tahap akhir, karena akhir Oktober mau diluncurkan aturannya," ujar Sandiaga.

Nikel merupakan salah satu mineral penting dalam transisi energi. Sejak kebijakan pembatasan ekspor nikel mentah, produksi nikel bergeser menjadi produk turunannya seperti bahan baku stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik.

Aktivitas industri yang mengembangkan produk hulu menjadi hilir tentu memberikan dampak ekonomi yang positif. Misalnya, meningkatkan harga jual, potensi membuka lapangan pekerjaan baru, hingga diversifikasi produk.

Dampak ekonominya sudah terbukti dalam dua tahun terakhir. PDRB wilayah nikel seperti Sulawesi Tengah meningkat hingga mencapai 15% pada 2022.

Dalam paradigma pembangunan, pertumbuhan ekonomi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang berkembang. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi akan memicu dampak positif terhadap suatu wilayah.

Kontribusi Ekonomi Hilirisasi Nikel

Peningkatan investasi yang besar akan berdampak pada penerimaan negara. Data Ditjen Minerba menunjukkan penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada 2020.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk royalti yang diterima negara pada 2020 mencapai Rp2,92 triliun. Nilai royalti tersebut meningkat sebesar 4 kali dari royalti yang diterima negara pada 2015 yang tercatat sebesar Rp531 miliar.

Pada 2022, PNBP nikel melesat naik menjadi Rp4,18 triliun atau meningkat sekitar 43,15% dari 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya Harga Mineral Acuan (HMA) nikel pada Mei 2022.

Peningkatan investasi juga berdampak pada pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah yang meningkat signifikan sejak 2021 sebesar 11,7% dan sebesar 15,17% pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tren PMA ke sektor nikel.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah mengalami penurunan walau tidak signifikan.

Aliran Pembiayaan dan Rekam Jejak Hilirisasi Nikel

Diversifikasi produk nikel menjadi turunan nikel tentu memerlukan investasi. Riset PRAKARSA (2024) menemukan bahwa mayoritas investasi nikel di Indonesia berasal dari Tiongkok. Akumulasi investasi Tiongkok pada 2012-2022 mencapai US$14,2 miliar. Sedangkan negara lain seperti Australia, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat, nilai investasi mencapai US$1,5 miliar dalam periode yang sama.

Bentuk aliran pembiayaan pun beragam. Ada yang merupakan pinjaman korporasi dan berbasis proyek hingga dalam bentuk obligasi. Pada investasi asing yang berasal dari Tiongkok teridentifikasi masuk melalui pinjaman korporasi yang diperoleh perusahaan induk, seperti Tsingshan dan Huayou. Kedua perusahaan ini kemudian menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di IMIP dan IWIP untuk melakukan proses peleburan (smelting).

Proses peleburan ini memerlukan pembangunan smelter dan smelter memerlukan pembangkit listrik (PLTU Captive). Pada 2023, total PLTU Captive untuk smelter nikel mencapai 7,2 GW. Ini belum termasuk 8 GW yang masih tahap pembangunan dan 2 GW tahap pra-pembangunan.

PLTU Captive ini memberikan banyak dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan air laut, pencemaran udara, penurunan produktivitas lahan pertanian, dan dampak kesehatan.

Dalam track transisi, hal ini seharusnya tidak terjadi. Transisi hijau yang dijanjikan adalah upaya untuk memitigasi perubahan iklim, mencapai target net zero emission, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pada kasus hilirisasi nikel, hanya memenuhi pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya belum ada pergeseran paradigma pembangunan. Hal ini bisa membahayakan Indonesia baik dalam hal mencapai target net zero maupun momentum untuk menjadi pemain utama mineral kritis.

Pasalnya, ledakan (booming) ekspor olahan nikel terjadi pada 2023 lalu yang menyebabkan harga nikel turun. Hasil olahan nikel pun masih pada tahap ferronickel atau bahan baku stainless steel. Praktik ini masih Business as Usual dibalut “green” dan membuat potensi ekonomi nikel Indonesia tidak optimal.

Pentingnya Kebijakan dan Peran Sentral Perbankan

Keberhasilan transisi dan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan dan aspek pembiayaan. Dalam konteks hilirisasi, Indonesia telah mengatur tentang ekspor mineral mentah, tetapi belum mengatur terkait aktivitas pertambangan dan hilirisasi yang sesuai dengan agenda transisi.

Kebijakan ini membawa investor dan mengubah pola industri, namun tidak mengikat para investor dan perusahaan untuk melakukan praktik bisnis berkelanjutan.

Seharusnya, kebijakan terkait hilirisasi juga mengadopsi prinsip dan tujuan untuk mencapai target net zero. Adanya kebijakan ini dinilai dapat memberikan sinyal kuat bagi investor maupun perbankan yang memiliki standar pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) untuk investasi di Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia tidak harus bergantung pada satu investor besar seperti Tiongkok dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan juga terpenuhi.