Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Perubahan itu diharapkan dapat membawa semangat baru dan memperkuat kinerja perusahaan untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan di industri energi.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Daftar anggota dewan komisaris yang baru diangkat mencakup Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Heru Pambudi dan Bambang Suswantono sebagai Komisaris. Selain itu, terdapat juga Condro Kirono, Alexander Lay, Raden Adjeng Sondaryani, dan Iggi H. Achsien yang menjabat sebagai komisaris independen.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran komisaris terbaru Pertamina.

1. Mochamad Iriawan - Komisaris Utama

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, lahir di Jakarta, pada 31 Maret 1962. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (2018).

Sebelumnya, ia juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI (2019-2024), Ketua Umum PSSI (2019), Kapolda Metro Jaya (2016), Kadivkum Polri (2015), Kapolda Jawa Barat (2013), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), dan Kapolres Tegal (2001).

Saat ini, Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dengan pengalaman luas dalam kepemimpinan, ia diharapkan mampu memberikan arahan strategis yang kuat bagi Pertamina.

2. Dony Oskaria - Wakil Komisaris Utama

Pria yang bernama Dony Oskaria, S.IP., M.B.A.ini lahir pada tanggal 26 September 1969, di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Andalas (1989), Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (1996), dan memperoleh gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Dony Oskaria memiliki berbagai pengalaman kepemimpinan, termasuk sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (2021), Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2020-2021), CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2018-2020), serta Komisaris di Citilink Indonesia (2019) dan PT Garuda Indonesia (2014-2019).

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN untuk periode 2024-2029. Kemudian ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di industri, memberinya pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang di sektor ini.

3. Heru Pambudi – Komisaris

Pria yang lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada 1970 ini, adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Heru memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kariernya terus berkembang di bidang Kepabeanan dan Cukai, hingga pada 2015 ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, posisi yang diembannya hingga 2021.

Pada Maret 2021, ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI. Saat ini ia ditunjuk sebagai Komisaris untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan di Pertamina.

4. Bambang Suswantono – Komisaris

Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono, lahir pada 25 Juli 1965, merupakan marinir dan juga purnawirawan dari TNI-AL, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim Kasal (2018-2020), di Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).

Bambang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXII tahun 1987. Ia juga memiliki gelar Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Terapan di bidang Pertahanan.

5. Condro Kirono – Komisaris

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Condro Kirono, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1961.

Condro memiliki rekam jejak jabatan yang beragam, termasuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jawa Tengah (2016), Kakorlantas Polri (2014), dan Kapolda Riau (2013).

Ia juga pernah menjabat di sejumlah posisi lain, seperti Dirlantas di Polda Metro Jaya, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Kapoltabes Yogyakarta. Saat ini, Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam sektor energi dan pengembangan proyek.

6. Alexander Lay – Komisaris Independen

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini, lulusan Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya pada 2003 setelah sebelumnya belajar di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Perminyakan. Kemudian di 2006, ia mendapatkan gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Sydney.

Ia adalah salah satu dari sepuluh pengacara yang membela Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2014. Kemudian pada tahun 2017, Alexander Lay juga pernah diangkat sebagai anggota komisaris di Pertamina.

Selain itu, Ia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia dan advokat hukum persaingan usaha dan Commercial Dispute Resolution.

7. Raden Adjeng Sondaryani – Komisaris Independen

Raden Adjeng Sondaryani atau yang akrab disapa Inge Sondaryani ini lahir pada 16 Februari 1969. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) 2024.

Ia merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti (1987) dan menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) periode 2019-2023.

Sebelumnya, Adjeng berpengalaman di industri migas sebagai Country Manager Downhole (1993-2020) dan Drilling Tools Business Development Manager (2014-2016) di PT NOV (National Oilwell Varco), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur minyak dan gas yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

8. Iggi H. Achsien - Komisaris Independen

Iggi H. Achsien lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan S2 Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia.

Iggi tercatat sebagai staff pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga menjadi peneliti di Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI dan pernah melakukan penelitian tentang Islamic Unit Trust di Kuala Lumpur, Malaysia, antara 1998-1999. Ia terjun ke dunia pasar modal sebagai analis riset di salah satu perusahaan sekuritas (manajemen aset) di Jakarta.

Dengan pengalaman di industri keuangan, terutama perbankan syariah, Iggi pernah menjadi Komisaris di beberapa perusahaan dan saat ini menjabat sebagai anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI. Pada awal 2021, ia diangkat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2021-2023.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan langkah penting bagi siapa saja yang ingin berkendara secara legal di Indonesia. SIM tidak hanya menjadi bukti bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan keselamatan di jalan raya.

Setiap SIM memiliki ketentuan yang berbeda, disesuaikan dengan jenis kendaraan yang akan dikemudikan.

Untuk syarat-syarat penerbitan SIM, saat ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 02 Tahun 2023.

Berikut ini adalah syarat-syarat untuk pembuatan SIM berdasarkan golongan, mulai dari SIM A umum hingga SIM C2, sehingga Anda dapat mempersiapkan diri
dengan baik sebelum mengajukan permohonan.

Syarat pembuatan SIM, berdasarkan golongan dari SIM A umum hingga C2

1. SIM A umum

Golongan ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan roda empat dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kilogram.

• Batasan usia minimal 20 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A perseorangan, yang telah digunakan selama 12 bulan

2. SIM B1

Golongan ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan berat di atas 3.500 kilogram, berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan.

• Batasan usia minimal 20 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A atau SIM A umum, yang telah digunakan selama 12 bulan.

3. SIM B1 umum

Golongan ini diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 3.500 kilogram, seperti bus umum dan mobil barang umum.

• Batasan usia minimal 22 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM A umum atau BI, yang telah digunakan selama 12 bulan

4. SIM B2

Golongan ini berlaku untuk pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan pribadi yang beratnya lebih dari 1.000 kilogram

• Batasan usia minimal 21 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM B1, yang telah digunakan selama 12 bulan

5. SIM B2 umum

Golongan ini berlaku bagi pengemudi kendaraan bermotor berupa alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan umum yang membawa kereta tempelan atau gandengan dengan berat lebih dari 1.000 kilogram.

• Batasan usia minimal 23 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM BI umum atau B2, yang telah digunakan selama 12 bulan

6. SIM C1

Jenis SIM ini berlaku untuk pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc hingga 500 cc.

• Batasan usia minimal 18 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM C, yang telah digunakan selama 12 bulan

7. SIM C2

SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc.

• Batasan usia minimal 19 tahun
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM
• Sehat dalam jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)
• Harus memiliki SIM C1, yang telah digunakan selama 12 bulan

Jakarta (ANTARA) -

• Pertalite: Rp 10.000/liter
• Pertamax: Rp 12.100/liter
• Pertamax Green 95: Rp 13.150/liter
• Pertamax Turbo: Rp 13.500/liter
• Dexlite: Rp 13.050/liter
• Pertamina Dex: Rp 13.440/liter
• Biosolar non subsidi: Rp6.800/liter

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan ekonomi di tanah air.

Menurut data dari Kemenko Perekonomian, pemerintah terus berupaya mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memastikan sektor UMKM bisa terus berkembang. Awalnya, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2024, namun kemudian angka tersebut direvisi menjadi Rp280 triliun.

Menjelang tahun 2025, target penyaluran KUR diproyeksikan tetap di angka Rp280 triliun. Meski demikian, angka finalnya akan diputuskan secara resmi dalam rapat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

• Pertanian, perburuan dan kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Industri pengolahan
• Konstruksi
• Pertambangan garam rakyat
• Pariwisata
• Jasa produksi
• Sektor produksi lainnya.

Terdapat 46 lembaga bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR untuk tahun 2024. Bank-bank ini telah dipercaya untuk menjalankan program tersebut karena memiliki jaringan yang luas dan pengalaman dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Berikut adalah daftar lengkap bank penyalur KUR yang terlibat dalam program ini:

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BNI
4. BTN
5. BCA
6. Bank Bukopin
7. Bank Maybank Indonesia
8. Bank Sinarmas
9. Bank Permata
10. BTPN
11. OCBC NISP
12. Bank Artha Graha Internasional
13. BRI Syariah
14. BRI Agroniaga
15. Bank Nationalnobu
16. Bank Mandiri Taspen
17. BNI Syariah
18. Bank Mandiri Syariah
19. BPD Bali
20. BPD Kalbar
21. BPD NTT
22. BPD DIY
23. BPD Sulselbar
24. BPD Sumut
25. BPD Sumbar (Bank Nagari)
26. BPD Sumsel Babel
27. BJB
28. BPD Kalsel
29. BPD Riau Kepri
30. Bank NTB Syariah
31. BPD Lampung
32. BPD Papua
33. BPD Bengkulu
34. BPD Kaltimtara
35. BPD Jambi
36. BPD Jateng
37. BPD Sultra
38. BPD Kalteng
39. BPD SulutGo
40. BPD Jatim
41. Internusa Tribuana Citra Multi Finance
42. Indosurya Inti Finance
43. First Indo American Leasing
44. Koperasi Obor Mas
45. Kospin Jasa
46. KSP Guna Prima Dana

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Impor BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
• Ekspor JKP oleh PKP

• Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
• Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
• Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
• Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

• Barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone.
• Pakaian dan barang-barang fashion.
• Tanah dan bangunan.
• Perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari.
• Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan.
• Kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk

• Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang.
• Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
• Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi salah satu langkah penting bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dukungan modal kerja atau investasi dengan bunga rendah.

Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan subsidi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan ini. Namun, sebelum mengajukan KUR, ada baiknya memahami biaya, bunga, serta syarat-syarat yang diperlukan.

Salah satu keunggulan dari KUR adalah suku bunga yang sangat kompetitif, yaitu sekitar 7 persen efektif per tahun. Berikut rincian bunga untuk setiap jenis KUR:

• KUR Mikro: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga sebesar 10,5%, termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
• KUR Kecil: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 5,5%, termasuk IJP.
• KUR Penempatan TKI: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 14%, yang sudah mencakup IJP dan Collection Fee.

Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian KUR bergantung pada jenis kredit yang diajukan, baik itu untuk modal kerja, investasi, atau penempatan TKI:

KUR Mikro:

• Kredit modal kerja: maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 4 tahun.
• Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

• Kredit modal kerja: maksimal 4 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun.
• Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

• Jangka waktu disesuaikan dengan kontrak kerja, dengan maksimal pengembalian 3 tahun.

Untuk mengajukan KUR, para pelaku usaha atau individu yang memenuhi syarat bisa mengajukannya ke bank atau lembaga penyalur KUR. Berikut syarat-syarat umumnya:

1. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Harus memiliki usaha yang produktif dan layak (feasible) meskipun belum memenuhi syarat agunan tambahan (belum bankable).

2. Anggota keluarga karyawan tetap atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Anggota keluarga dari pekerja tetap yang ingin memulai usaha juga bisa mengajukan KUR.

3. Tenaga kerja Indonesia yang purna

TKI yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri bisa mengajukan KUR untuk memulai usaha di tanah air.

4. Pekerja yang terkena PHK

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memanfaatkan program KUR untuk beralih menjadi wirausahawan.

5. Persyaratan administrasi

Calon penerima KUR harus memiliki dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha dari kelurahan dan RT/RW yang menyatakan jenis usaha dan lama usaha yang dijalankan.

Proses pengajuan KUR

Proses pengajuan KUR biasanya cukup sederhana, bahkan bisa dilakukan secara online melalui platform yang telah disediakan oleh bank penyalur. Langkah-langkah pengajuan KUR umumnya mencakup:

• Mengajukan permohonan kredit melalui E-Form atau langsung ke bank penyalur KUR.
• Bank melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha.
• Jika disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
• Pencairan dana dan kewajiban pembayaran kredit sesuai jadwal.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya bagi alumni program Kartu Prakerja yang sedang atau berencana memulai usaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat ekosistem kewirausahaan, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyediakan insentif KUR bagi alumni program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi.

Program KUR bagi alumni Prakerja ini telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Syarat penerima KUR Super Mikro

Untuk alumni Kartu Prakerja yang ingin mendapatkan insentif KUR Super Mikro hingga Rp10 juta, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Kriteria usaha:

Usaha yang dimiliki harus masuk dalam kategori usaha mikro.

2. Lama usaha:

Tidak ada batasan minimal usia usaha. Namun, jika usia usaha kurang dari 6 bulan, maka harus memenuhi salah satu dari syarat berikut:

• Telah mengikuti program pendampingan.
• Tergabung dalam kelompok usaha.
• Memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha.

Harus memiliki usaha minimal 3 bulan dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Syarat ini masih bisa dipenuhi walaupun usia usaha kurang dari 3 bulan, asalkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

4. Belum pernah menerima KUR:

Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitas KUR sebelumnya.

5. Dokumen usaha:

Harus memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau RT/RW, yang mencantumkan jenis dan lama usaha.

Proses Pengajuan KUR

Untuk memudahkan alumni Prakerja dalam mengakses permodalan, proses pengajuan KUR dilakukan secara online, sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah alur pengajuan KUR Super Mikro:

1. Pengajuan surat permohonan: Alumni program Kartu Prakerja mengajukan permohonan kredit melalui Bank BNI dengan menggunakan E-Form KUR Prakerja.
2. Evaluasi kelayakan usaha: Bank BNI akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dari calon penerima.
3. Penandatanganan perjanjian kredit: Jika dinilai layak, calon penerima KUR yang terpilih akan menandatangani perjanjian kredit di Bank BNI.
4. Pembayaran kewajiban: Peserta alumni Prakerja yang menerima KUR wajib membayar angsuran sampai kredit lunas.

Dengan proses yang sederhana dan persyaratan yang jelas, alumni Kartu Prakerja diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam rangka menjangkau lebih banyak penerima manfaat, KUR hadir dengan berbagai jenis dan kriteria penerima yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha, mulai dari skala mikro hingga kelompok usaha besar. Dengan adanya variasi ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat berkembang dan mendorong perekonomian nasional.

Untuk mengajukan kredit ini terdapat jenis-jenis kriteria penerima KUR yang diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro adalah program kredit yang dirancang untuk pelaku usaha mikro dengan skala bisnis yang sangat kecil dan baru memulai usahanya. Kredit ini cocok bagi mereka yang belum pernah menerima KUR dan tidak dibatasi oleh lamanya pendirian usaha.

Jumlah pinjaman: Mulai dari Rp 11 juta hingga Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

• Belum pernah menerima KUR sebelumnya.
• Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha.
• Melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.
• Menyerahkan dokumen agunan.

• Maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
• Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
• Grace period ditentukan oleh penilaian Penyalur KUR.

KUR Mikro adalah jenis kredit yang ditujukan bagi usaha mikro dengan skala bisnis yang lebih stabil dan telah berjalan minimal 6 bulan. Program ini memberikan pinjaman dengan jumlah lebih besar dibandingkan KUR Super Mikro.

Jumlah pinjaman: Di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

• Usaha harus produktif dan layak dibiayai, serta telah berjalan minimal 6 bulan.
• Jika mengikuti pelatihan kewirausahaan, usaha harus sudah berjalan minimal 3 bulan.

• Maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
• Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
• Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

KUR Kecil ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki usaha lebih berkembang dan membutuhkan modal yang lebih besar untuk memperluas bisnis. Kredit ini memberikan plafon yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat.

Jumlah pinjaman: Di atas Rp 100 juta hingga maksimal Rp 500 juta.

Persyaratan utama:

• Usaha harus produktif, layak dibiayai, dan telah berjalan minimal 6 bulan.

• Maksimal 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
• Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
• Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kredit yang diberikan untuk membantu pekerja migran dalam menutupi biaya penempatan kerja mereka di luar negeri, dengan plafon hingga Rp 100 juta.

Jumlah pinjaman: Maksimal Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

• Penerima adalah pekerja migran Indonesia yang sedang ditempatkan.

• Sesuai dengan masa kontrak kerja, namun tidak melebihi 3 tahun.

KUR Khusus adalah program yang dirancang untuk usaha kelompok yang dikelola dalam bentuk klaster, dengan fokus pada komoditas unggulan seperti perkebunan, peternakan, perikanan, serta sektor UMKM lainnya. Kredit ini diberikan kepada kelompok usaha dengan plafon yang lebih tinggi.

Jumlah pinjaman: Maksimal Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Subsidi Bunga:

• KUR Super Mikro: Hingga Rp 10 juta.
• KUR Mikro: Di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.
• KUR Kecil: Di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

• Kelompok usaha dikelola secara bersama dalam bentuk klaster, dengan mitra usaha.
• Usaha yang dijalankan harus dalam sektor perkebunan, peternakan, perikanan, industri UMKM, atau sektor produktif lainnya.
• Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.

• Maksimal 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
• Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
• Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024