Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina International Shipping (PIS) memiliki target jangka panjang untuk mencapai nol emisi pada 2050. Salah satu strateginya adalah mengakselerasi inisiatif dekarbonisasi agar mencapai target pengurangan karbon emisi hingga nihil pada tahun 2050 dan meningkatkan kontribusi bisnis hijau menjadi 34% pada 2034.
Direktur Business Planning Pertamina International shipping Eka Suhendra memaparkan bahwa target pengurangan karbon emisi dari PIS sudah selaras dengan strategi jangka panjang dari organisasi International Maritime Organization (IMO). Dengan komitmen ini, PIS tidak hanya mendukung inisiatif global untuk melawan perubahan iklim, melainkan juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional terkait emisi.
“Pertamina dan PIS memiliki komitmen dalam peningkatan sustainability dan green economy dalam operasionalnya sebagai bagian dari transformasi hijau bersama. Strategi kami untuk mencapai realisasi target jangka panjang tersebut adalah melalui pengurangan emisi sebesar 32% pada 2030 yang merupakan langkah awal untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050, sesuai target dari IMO,” ungkap Eka dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (26/8).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Bahlil Lahadalia, untuk berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satunya dengan tidak mengesahkan skema power wheeling yang disisipkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

"Menteri ESDM kita harapkan menolak penerapan skema power wheeling yang disisipkan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan," ujarnya seperti dikutip, Senin (26/8).

Menurutnya, skema power wheeling berpotensi meningkatkan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau oleh masyarakat.

Selain itu, negara berpotensi dirugikan karena jaringan transmisi listrik yang dibiayai oleh negara juga digunakan oleh pihak swasta.

Ia menegaskan bahwa sistem ketenagalistrikan harus sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

"Negara harus berperan aktif dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir investor. Kita tidak boleh diam saja terhadap hal ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar sisa masa pemerintahan dan DPR digunakan untuk mengawasi jalannya pembahasan RUU EBET, terutama terkait dengan penguatan kembali skema power wheeling.

"Sidang DPR efektif hanya tersisa satu bulan lagi. Komisi VII DPR dan masyarakat harus bersatu untuk mengawal jalannya pembahasan RUU EBET yang masih mencantumkan skema power wheeling dalam drafnya," jelasnya.

Dalam konsep power wheeling, jaringan listrik milik negara digunakan bersama oleh swasta yang dapat memproduksi dan menjual listrik langsung kepada masyarakat. "Hal ini berisiko meningkatkan biaya operasional ketenagalistrikan sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik," paparnya.

Ia menegaskan bahwa banyak kepentingan negara dan masyarakat yang harus lebih diutamakan daripada sekadar mengimplementasikan skema power wheeling.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengevaluasi formula harga dasar jenis bahan bakar minyak umum (JBU) avtur.

Hal ini dilakukan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa harga avtur di Indonesia 22% hingga 43% lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, yang disebabkan oleh monopoli pasokan dari Pertamina.

KPPU menekankan pentingnya merevisi aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk BBM penerbangan atau avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019.

Aturan tersebut dianggap sudah cukup lama dan tidak lagi sesuai dengan dinamika pasar yang terus berubah.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran JBU jenis avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Harga ini ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan, biaya distribusi, serta margin dengan batas atas yaitu Mean Of Platts Singapore (MOPS) + Rp3.581/liter + Margin (10% dari harga dasar).

Kontan mencatat bahwa evaluasi ulang terhadap formula harga avtur sangat penting, terutama terkait dengan besaran konstanta sebesar Rp3.581 per liter dan pajak PPh 22 yang dikenakan, khususnya untuk avtur produksi domestik.

Berdasarkan data, konsumsi avtur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa dengan mengurangi konstanta tersebut menjadi Rp2.000 per liter, biaya BBM penerbangan dapat dihemat hingga Rp24,8 triliun. Penghematan ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat dalam periode yang sama.

Pertamina menyatakan bahwa harga avtur yang dijual saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah.

"Kami mengikuti regulasi pemerintah," kata VP Corporate Secretary Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, kepada Kontan.co.id, Senin (26/8).

Di sisi lain, dari perspektif badan usaha swasta, Director New Business Development - Aviation Fuel BP, Virita Harlistyanti, mengatakan bahwa Air BP - AKR melalui perusahaan patungannya, PT Dirgantara Petroindo Raya, sudah mulai beroperasi di bandara swasta di Indonesia.

"Sudah menjual produk avturnya," kata Virita kepada Kontan.co.id.

PT Dirgantara Petroindo Raya diketahui siap melayani industri penerbangan Indonesia dalam penyediaan dan pendistribusian avtur, serta mendukung pengembangan infrastruktur transportasi udara.

Air BP adalah salah satu penyedia produk dan layanan bahan bakar pesawat terbang terbesar di dunia dengan jaringan operasi yang sangat luas di lebih dari 700 lokasi di sedikitnya 50 negara.

Sepanjang tahun 2018, Air BP telah melayani lebih dari 6.000 penerbangan per hari ke lebih dari 350 maskapai penerbangan di seluruh dunia.

Sementara itu, Susi Hutapea, VP Corporate Relations Shell Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini Shell Indonesia masih berfokus untuk mengembangkan bisnis yang ada di Indonesia, termasuk bisnis pelumas, solusi rendah karbon (low carbon solutions), dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Sebelumnya, Kontan.co.id melaporkan bahwa pengamat penerbangan, Alvin Lie, menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) untuk pesawat atau avtur di Indonesia.

Menurut Alvin, ada beberapa faktor yang menyebabkan mahalnya harga avtur di Tanah Air.

Pertama, kewajiban Pertamina untuk menyediakan avtur di bandara-bandara terpencil (remote area), yang menyebabkan biaya angkut dan penyimpanan tidak sebanding dengan volume penjualan. Hal ini memerlukan adanya subsidi silang dari pemerintah.

Kedua, harga avtur dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk penerbangan domestik, sementara penerbangan rute internasional dibebaskan dari pajak tersebut.

Ketiga, meskipun pemerintah telah membuka pintu bagi penyedia avtur selain Pertamina dengan syarat mereka juga ikut menyuplai ke bandara-bandara di pelosok, mereka hanya tertarik untuk beroperasi di lima bandara besar seperti Soekarno-Hatta, Juanda, Denpasar, Sultan Hasanuddin, dan Kualanamu.

Keempat, harga avtur termurah berada di Bandara Soekarno-Hatta dan Batam. Bahkan di Bandara Halim Perdanakusuma, harga avtur memiliki selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Alvin menilai, semakin jauh jarak bandara dari Jakarta, maka harga avtur akan semakin mahal.

Kelima, Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengutip persentase dari penjualan avtur sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), meskipun mereka tidak memiliki peran dalam distribusi avtur, hanya memungut biaya saja.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Grab Indonesia, menambah 1.000 unit mobil listrik, didominasi armada BYD, yang akan terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun 2024.

Dengan pertambahan 1.000 unit mobil listrik ini, maka Grab Indonesia telah memiliki 11.00 unit kendaraan listrik. Yang terdiri dari 10.000 unit motor listrik dan 1.000 unit mobil listrik.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi dalam acara #Percayalndonesia Merdeka dari Polusi, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (26/8) mengklaim bahwa sejak 2019, armada GrabElectric telah menempuh lebih dari 270 juta kilometer perjalanan, yang setara dengan 6.900 kali keliling bumi.

Melalui inisiatif ini, Grab telah berhasil mengurangi 26.000 ton emisi karbon, setara dengan penghematan lebih dari 11 juta liter BBM.

“Grab sebagai pelopor dan operator kendaraan listrik ride-hailing terbesar di Indonesia kembali memperkuat komitmen kami untuk meluncurkan tambahan lebih dari seribu unit Grab Car Electric,” ujar Neneng.

Adapun, acara peluncuran tambahan GrabCar Electric ini dihadiri Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih 2024-2029, serta jajaran pemerintah.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif Grab dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Langkah ini tidak hanya mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060, tetapi juga menunjukkan bagaimana sektor swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami berharap, dengan semakin banyaknya armada listrik yang beroperasi, kualitas udara di kota-kota besar akan semakin membaik, dan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung," ungkap Budi.

Peluncuran armada baru GrabCar Electric diselenggarakan bersamaan dengan Hari Mitra Grab bersama 2.000 perwakilan Mitra Pengemudi dari Sabang hingga Merauke.

Perayaan Hari Mitra Grab tahun ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Grab untuk terus memberdayakan para Mitra dengan memberikan peluang penghasilan tambahan melalui pengaturan jam kerja yang fleksibel, terutama di tengah tantangan yang ada.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Hasil Data Management Maturity Assessment (DMMA) dari TDWI baru-baru ini menemukan, 71% ahli teknologi informasi (TI) sepakat, perusahaan menganggap data adalah penting.

Namun hanya 19% yang mengatakan, mereka telah menerapkan strategi manajemen data yang kuat. Selain itu, meningkatnya ancaman siber membuat para pemimpin bisnis semakin khawatir tentang keamanan dan ketahanan data. Survei terbaru juga menunjukkan, 68% pemimpin TI khawatir tentang kekuatan infrastruktur data perusahaan mereka.

Nah, penerapan kecerdasan buatan (AI) mulai diimplementasi dalam penyimpanan data. Salah satu perusahaan dalam bidang serupa, Hitachi Vantara, meluncurkan dua solusi terbaru memanfaatkan AI.

Keduanya adalah Hitachi iQ yang meliputi infrastruktur, solusi, dan layanan secara menyeluruh. Lalu Hitachi Virtual Storage Platform One sebagai platform hibrid cloud terbaru. Solusi terbaru ini merupakan jawaban dari Hitachi Vantara atas tantangan dalam mengelola data yang terus naik di tengah maraknya era AI generatif.

Virtual Storage Platform One adalah sebuah terobosan dalam penyimpanan data. Platform ini mampu menyatukan data dan menawarkan fleksibilitas, terlepas dari apakah data tersebut berada di lingkungan on-premises, cloud, atau software-defined.

"Selain itu, platform ini dirancang dengan fokus pada ketahanan, menjamin ketersediaan data 100%, memberikan jaminan penyimpanan modern, dan kapasitas yang efektif di semua solusi Sehingga memudahkan perusahaan dalam skala besar dan menyediakan fondasi data yang kokoh untuk hibrid cloud," ujar Octavian Tanase, Chief Product Officer Hitachi Vantara, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Senin (26/8).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengungkapkan cadangan batubara mencapai 2,4 miliar dan perkiraan potensi sumber daya mencapai 6,81 miliar ton. BUMI mengklaim dengan cadangan batubara saat ini, perusahaan masih bisa memproduksi batubara setidaknya 30 tahun dengan produksi 80 juta ton per tahun.

Cadangan batubara tersebut berasal dari anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan aset di Pendopo. KPC mencatat cadangan batu bara sebesar 721 juta ton dan Arutmin mencatatkan cadangan sebesar 327 juta ton. Adapun, aset BUMI di Pendopo memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar juta ton.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan, BUMI akan mengoptimalkan pendapatan dan laba bersih jangka panjang, selain itu BUMI juga akan mengadopsi proses digital dalam proses operasional dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya produksi lainnya.

"Dengan cadangan batubara yang kami punya, kami masih bisa berproduksi at least 30 tahun dengan produksi 80 juta ton per tahun," kata Dileep kepada Kontan, Senin (26/8).

Dileep menuturkan, BUMI ingin melihat seberapa efisien BUMI melakukannya dan bagaimana BUMI dapat mengurangi biaya produksi meskipun harga jual batubara turun.

Dileep menambahkan BUMI saat ini tidak memiliki utang dan BUMI selalu berkomitmen untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah.

"Kami berkontribusi terhadap DMO setidaknya 25% dan akan melihat peluang yang tentunya menguntungkan bagi kami," pungkas Dileep.

Catatan Kontan, BUMI mencatatkan kenaikan produksi batubara dari 35,4 MT menjadi 37,7 metrik ton (MT) di semester I-2024. Kenaikan produksi di semester I 2024 didorong oleh performa kontraktor yang lebih baik dan curah hujan yang lebih sedikit di wilayah tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Sayangnya dari sisi harga, selama paruh pertama tahun 2024, harga batubara justru turun menjadi US$ 75,2 per ton. Padahal pada periode sama tahun lalu, realisasi harga batubara masih berada di kisaran US$ 93,2 per ton.

Alhasil, pendapatan BUMI pun tertekan di semester I 2024. BUMI mencatatkan pendapatan US$ 595,84 juta. Ini turun 32,76% secara tahunan alias year on year (yoy) dari US$ 886,27 juta.

Meskipun pendapatan turun tetapi BUMI mencatatakan kenaikan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar 3,76% pada semester I 2024. Laba bersihnya naik dari US$ 81,82 juta menjadi US$ 84,91 juta.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) diharapkan segera diberlakukan untuk mendukung industri keramik nasional.

Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan, semakin lama BMAD ditunda, semakin besar dampaknya terhadap penurunan utilitas industri keramik di dalam negeri.

Ketua Asaki Edy Suyanto mengungkapkan bahwa pada semester kedua tahun ini, tingkat utilitas pabrikan keramik berada di angka 62%.

Jika BMAD diterapkan, Edy optimistis angka tersebut bisa meningkat hingga 70%.

"Jika BMAD bisa diberlakukan pada awal September ini, kami yakin utilitas yang sebelumnya berada di angka 62% bisa meningkat sesuai target kami di awal tahun yaitu 70%," ujar Edy saat ditemui, Senin (26/8).

Edy juga mencatat bahwa pada tahun 2023, tingkat utilitas pabrikan keramik berada di angka 69%, sehingga terjadi penurunan tahun ini.

Selain dampak jangka pendek, Edy menambahkan bahwa penerapan BMAD akan berpengaruh positif terhadap peningkatan utilitas di tahun 2025, yang ditargetkan bisa mencapai 80%.

"Dampak jangka panjangnya, kami yakin bahwa jika BMAD ini diterapkan, utilitas industri keramik dapat meningkat hingga 80% pada tahun 2025," tambahnya.

Asaki juga mengkhawatirkan bahwa jika BMAD tidak segera ditetapkan, keramik asal Cina akan membanjiri pasar Indonesia.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat rekomendasi besaran BMAD kepada Kementerian Keuangan sejak 5 Agustus 2024.

BMAD yang direkomendasikan oleh Kemendag berada di kisaran 45% hingga 50%, jauh lebih rendah dibandingkan rekomendasi Komisi Anti Dumping Indonesia yang mencapai 199,8%.

Edy mengungkapkan bahwa saat ini para importir keramik sedang melakukan pemesanan dalam jumlah besar dari China untuk menghindari penerapan BMAD.

Semakin lama penetapan BMAD ditunda, semakin banyak keramik impor yang masuk ke Indonesia.

"Importir selalu memanfaatkan kesempatan ini. Kami memohon perhatian pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam bulan ini," pungkas Edy.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan adanya dedicated area atau areal khusus untuk lahan energi guna mendukung percepatan mandatori biodiesel selanjutnya.
Asal tahu sajaKementerian ESDM telah menyatakan kesiapan untuk menerapkan mandatori biodiesel B40 yang akan segera dilaksanakan pada awal Januari 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDMEniya Listiani Dewi menyebutkanbahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait bioenergi menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan.
"Bioenergi akan menjadi prioritas juga, dan mungkin bukan hanya B50, kita lagi mempersiapkan B40 untuk mandatorinya. Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah di 1 Januari 2025," kata Eniya dikutip, Senin (26/08).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT KAI memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek mulai 26 Agustus 2024.

Perjalanan tambahan ini khusus dioperasikan pada akhir jam operasi setiap hari Senin hingga Jumat.

Hal tersebut meliputi 8 perjalanan tambahan, sehingga jumlah total perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja menjadi 358 perjalanan.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan, penambahan perjalanan itu merupakan upaya pihaknya untuk menyesuaikan layanan LRT Jabodebek dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Dengan operasional yang lebih lama, kami berharap dapat lebih memenuhi kebutuhan transportasi pada jam-jam sibuk di malam hari serta memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih bagi para pengguna,” ujar Mahendro dalam siaran persnya, Senin (26/8/2024).

Menurut Mahendro, penambahan perjalanan dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek pasca uji coba penambahan perjalanan pada 5 Agustus 2024.

Dari data yang tercatat antara 5-23 Agustus 2024, terjadi peningkatan jumlah pengguna sebesar 18.610 pengguna pada hari kerja (Senin-Jumat) dibandingkan periode yang sama pada bulan Juli.

KAI berharap pihaknya dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, serta mendukung mobilitas yang lebih baik di wilayah Jabodebek.

Dengan adanya penambahan ini, jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Dukuh Atas-Harjamukti Jadwal Sebelumnya: 22.30 Jadwal Baru: 22.55

b. Dukuh Atas-Jatimulya Jadwal Sebelumnya: 22.25 Jadwal Baru: 22.50

c. Harjamukti-Dukuh Atas Jadwal Sebelumnya: 21.39 Jadwal Baru: 22.04

d. Jatimulya-Dukuh Atas Jadwal Sebelumnya: 21.31 Jadwal Baru: 21.56

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KAI Perpanjang Jam Operasional LRT Jabodebek, Ini Rinciannya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/08/26/184100026/kai-perpanjang-jam-operasional-lrt-jabodebek-ini-rinciannya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bekas Adaro atau bekas PT Arutmin Indonesia untuk dikelola ormas.

"Muhammadiyah sama NU sudah duluan. Muhammadiyah juga dapat, tapi saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembanganya sudah sejauh mana. Untuk eks PKP2B kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. kita bikin yang bagus dua itu," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/8).

Bahlil mengaku lupa terkait jumlah luas lahan eks PKP2B tersebut, namun Bahlil memastikan luas lahan dan cadangan batubaranya besar.

"Saya lupa, tapi yang jelas luasnya cukup gede. Tambang itu kan bukan soal luasan tapi cadangannya. nanti saya cek lagi," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut telah menyetujui untuk memberikan secara prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas milik Bakrie Group atau PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk Nahdlatul Ulama (NU) seluas 26 ribu hektare.

Kementerian ESDM pun saat ini masih menyiapkan beberapa daftar tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah.

Untuk diketahui, konsesi tambang yang diperuntukkan Ormas Keagamaan merupakan bekas tambang hasil penciutan dari beberapa perusahaan tambang batu bara. PBNU mendapat lahan tambang bekas penciutan PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26 ribu hektare (ha).

Selain KPC, ada lima konsesi tambang batu bara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditawarkan kepada Ormas Keagamaan yakni PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk (Adaro), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Kideco Jaya Agung (Kideco) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin).

PP Muhammadiyah bakal menggarap salah satu eks konsesi tambang batu bara dari lima perusahaan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 83A Ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa WIUPK untuk Ormas Keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan pemindahan pelabuhan impor khusus untuk barang jadi ke Indonesia Timur saat ini sudah selesai pembahasannya. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya sudah siap memberikan bahan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

"Bahannya sudah hampir selesai (pemindahan pelabuhan) dan insyaallah lusa kita kirim ke Bapak Presiden untuk minta ratas," ungkap Agus saat ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/08).

Agus menambahkan pemindahan pelabuhan impor tidak berkaitan dengan pelarangan atau pengetatan barang jadi. Namun resmi memindahkan pelabuhan masuk impor.

"Bukan dilarang, bukan diperketat, pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur indonesia. Ke Sorong, Bitung atau ditambah ke Kupang, untuk 7 komoditas tersebut dari Indonesia Timur," tambahnya.

Adapun 7 jenis komoditas tersebut adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Ia juga menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Beacukai akan mendukung keputusan tersebut.

"Iya harus, saya kira punya pemikiran yang sama karena ide awalnya dari beliau. Ini bukan soal mahal murah tapi industri dalam negeri tetap kompetitif," ungkapnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menambahkan terkait pemindahan pelabuhan, nantinya jika masih ada pelaku industri yang memasukan barang melalui pelabuhan di luar yang disebutkan maka akan langsung ditolak dan barangnya langsung diturunkan.

Sebagai tambahan informasi, pemindahan pelabuhan impor ini dilatarbelakangi oleh penumpukan 26.415 kontainer pada awal Mei 2024 lalu. Dimana terdapat 17.304 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri. Salah satu yang dilakukan adalah merevitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan instruksi tegas kepada seluruh pihak terkait untuk segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak ini.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," tegasnya dalam keterangan resmi, Senin (26/8).

Bahlil mengungkapkan terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur idle ini. Dengan mengoptimalkan kembali sumur yang ada, Indonesia dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Saat ini, dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara.

Adapun pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle diantaranya seperti lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut serta apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini, antara lain:

• Mengerjakan sendiri: KKKS dapat langsung menggarap WK idle tersebut.
• Kerja sama: Bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu.
• Diambil alih KKKS lain: WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain.
• Dikembalikan ke negara: WK idle dapat dikembalikan ke negara untuk dilelang kembali.