REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan remaja Muslimah yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin tetap bertugas pada 17 Agustus mendatang. Kabar itu langsung menuai reaksi publik, termasuk tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, misalnya. Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara non-diskriminasi. Keputusan yang "memaksa" belasan Muslimah tersebut tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, dalam pernyataan pers Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, tiap individu telah menandatangani pernyataan kesediaan sebelum mendaftar Paskibraka 2024. Dengan demikian, mereka diharapkan memahami butir-butir aturan yang ada, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam SK itu, terdapat arahan agar Paskibraka putri menampakkan rambutnya saat bertugas, yakni terutama pada waktu Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih di upacara kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Bila melihat sejarah, polemik jilbab pada Paskibraka yang dikoordinasi BPIP semestinya tidak usah terjadi. Sebab, dalam momen sakral pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 1945 pun, ada sosok berjilbab. Dialah Ibu Fatmawati Soekarno.

Istri presiden Sukarno itu berjasa besar dalam hari-hari menjelang Proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ibunda Megawati Soekarnoputri itu adalah yang menjahit kain merah dan kain putih sehingga menjadi Sang Saka Merah Putih atau Bendera Pusaka.

Menurut sejarawan JJ Rizal, salah satu foto yang populer mengenai momen pengibaran Bendera Pusaka termuat dalam buku autobiografi Sukarno, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang disusun Cindy Adams.

Bung Karno mengisahkan, saat menjahit Bendera Pusaka, istrinya tersebut sedang mengandung anak pertama mereka. "Istriku, Fatmawati, di tengah kehamilannya yang pertama menjahit bendera Merah Putih, yang nantinya menjadi Bendera Pusaka," kata presiden pertama RI itu dalam autobiografi tersebut (hlm 398).

Berkomentar tentang foto yang mengabadikan detik-detik pengibaran Bendera Pusaka, JJ Rizal menegaskan, sosok berjilbab itu adalah Ibu Fatmawati. "Benar, itu Ibu Fatmawati," katanya via aplikasi perpesanan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Bila mengenakan jilbab dianggap kurang "Bhinneka Tunggal Ika", bagaimana dengan Ibu Fatmawati yang berjilbab pada saat momen pengibaran Bendera Pusaka 17 Agustus 1945? Mengapa mempersoalkan busana yang biasa dikenakan seorang Muslimah yang taat?

Ingat pesan Bung Karno: jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam konteks ini, cukuplah ibunda Megawati Soekarnoputri--Ketua Dewan Pengarah BPIP--menjadi contoh bahwa jilbab tidak mengurangi keindonesiaan seseorang.

Sebagai seorang Muslimah yang taat, perempuan kelahiran Bengkulu itu memang gemar mengenakan kain penutup rambut. Fatmawati lahir dari kedua orangtua yang berdarah Minangkabau.

Ayahnya bernama Hasan Din (1905–1974), sedangkan ibundanya adalah Siti Chadijah. Di Bengkulu, sang ayah dikenal luas sebagai pengusaha dan sekaligus tokoh Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Sukarno, yang ketika itu sedang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari pernikahan ini, pasangan yang bahagia tersebut dikaruniai lima orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Fatmawati berpulang ke rahmatullah pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, ia menjalani perawatan medis usai terkena serangan jantung dalam perjalanan pulang umrah dari Tanah Suci. Jenazahnya dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islamic Book Fair (IBF) bertema "Membangun Optimisme Umat Melalui Literasi Islami" digelar di Jakarta Conventiom Center (JCC) pada tanggal 14-18 Agustus 2024. Di antara tujuan besar diselenggarakannya IBF setiap tahun adalah untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam lewat literasi Islam.

"Saya percaya bangsa Indonesia ini didirikan oleh para pecinta buku, tidak ada pendiri bangsa yang tidak punya kemampuan membaca dan menulis buku," kata Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta, Hikmat Kurnia saat pembukaan IBF 2024 di JCC, Rabu (14/8/2024).

Hikmat mengatakan, Republik Indonesia adalah Republik para pecinta buku. Maka sudah sewajarnya generasi selanjutnya merawat literasi Islam. Sebab literasi Islam sangat kaya dengan nilai-nilai optimisme dan semangat, itulah faktanya. Sehingga lewat literasi Islam itu masyarakat bisa mengisi kemerdekaan dengan baik.

"Alhamdulillah kita didukung oleh banyak pihak, sehingga Islamic Book Fair bisa terselenggara dengan baik," ujar Hikmat.

Ia menyampaikan, tentu masyarakat sekarang harus mencontoh kepada ulama terdahulu dan sejarah Rasulullah SAW yang menjadi poros pergerakan peradaban. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW telah membangun perdaban Islam dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia dituntut untuk terus merawat semangat literasi Islam. Supaya bangsa Indonesia punya nilai-nilai baik dan optimis.

"Saya ingat pernyataan KH Hasan Abdullah Sahal bahwa yang penting itu kita berbuat baik, jangan sampai kita mengisi hal-hal dengan yang tidak baik, Insya Allah IBF adalah kegiatan yang baik bagi kita semua," kata Hikmat.

Hikmat menegaskan bahwa IBF hadir dari tahun ke tahun agar menyuburkan lahirnya generasi Islam yang kokoh secara akhlak dan akidah, mumpuni secara kompetensi dan kuat secara literasi. Inilah kontribusi para pegiat literasi untuk menjadi bagian dari membangun bangsa yang berkemajuan.

"Semoga upaya kita untuk bersusah payah dalam membangun generasi unggul, berteguh dalam visi kebenaran dan berjuang untuk kejayaan kembali peradaban Islam dicatat sebagai amal kebaikan kita semua," ujar Hikmat.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia IBF 2024, Husni Kamil menyampaikan, tema IBF tahun ini adalah Membangun Optimisme Umat Melalui Literasi Islami. Tema tersebut artinya menjadikan literasi Islam sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam.

Husni mengatakan, kegiatan IBF 2024 tidak akan terselenggara hanya oleh panitia saja, untuk itu mengucapkan terimakasih kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah mendukung IBF 2024. Terimakasih juga kepada jaringan pesantren yang terdiri dari sekitar 170 pesantren yang telah membersamai IBF.

"Partisipasi aktif dari jaringan pesantren memperkaya acara di IBF, dan IBF menjadi bukti nyata minat masyarakat terhadap literasi Islam semakin meningkat," ujar Husni.

Dalam gelaran IBF 2024, ada 128 penerbit, 70 multi produk, tiga panggung, 80 acara, empat lomba, 170 jaringan pesantren dan enam negara. Dalam pembukaan IBF 2024, lokasi acara dibanjiri ratusan bahkan ribuan santri yang berkunjung ke IBF.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang juga dikenal dengan nama PTP Nonpetikemas, merupakan salah satu entitas dalam grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero), telah memperluas bisnis layanan jasa kepelabuhanannya dalam penanganan kegiatan shorebase untuk mendukung kegiatan Up Stream Hulu Migas. Ekpansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat mengurangi biaya logistik.

Saat ini, PTP Nonpetikemas telah sukses mengembangkan kompetensi operasionalnya dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas operasi shorebase berstandar internasional. Layanan yang disediakan oleh PTP Nonpetikemas meliputi Open Yard untuk stacking dan staging point, Open Yard untuk Liquid Mud Plant, Open Yard untuk Dry Bulk Plant, operasi jetty 24 jam, Shorebase Site Office, gudang dengan standar keselamatan dan keamanan tinggi, layanan alat berat, serta layanan personil shorebase bersertifikasi migas, serta workshop dan industrial hubcomplex.

Hingga kuartal kedua tahun ini, PTP Nonpetikemas telah menangani kegiatan shorebase untuk berbagai klien domestik dan internasional dari perusahaan migas asing seperti Harbour Energy (Inggris), Mubadala Energy (Abu Dhabi), HCML (China & Australia), Conrad Energy (Singapura) dan Medco energy (Swasta National) dengan wilayah operasi di Jakarta, Lhoksumawe Aceh, dan Banyuwangi Jawa Timur.

“PTP Nonpetikemas telah menangani kegiatan shorebase mendukung kegiatan Up Stream Hulu Migas di Jakarta, Lhoksumawe Aceh, dan Banyuwangi Jawa Timur, Kami siap menerima layanan penanganan kegiatan shorebase dan membuka peluang untuk kerja sama dalam bisnis penanganan kegiatan shorebase di seluruh Indonesia.”ujar Indra Hidayat Sani, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Shorebase sendiri adalah fasilitas pusat kegiatan logistik di pinggir laut yang umumnya terletak di area lini-1 dan lini-2 pelabuhan, dirancang dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan logistik industri hulu minyak dan gas bumi, termasuk eksplorasi, pengeboran, proyek konstruksi, dan kegiatan produksi lepas pantai.

“PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu dalam setiap proses kegiatannya. Sebagai operator terminal nonpetikemas, PTP Nonpetikemas telah beroperasi di 11 wilayah bagian barat Indonesia yang menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, general kargo, dan lain-lain. ” ujar Fiona Sari Utami, Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas.

PTP Nonpetikemas terus melakukan proses transformasi dan standarisasi operasional dan komersial di seluruh Cabang PTP Nonpetikemas dengan mengacu pada 6 pilar transformasi yakni, Proses, SDM, Teknologi, Peralatan, Infrastruktur & HSSE.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini merupakan kelas kedua dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Sebagai kelas dari Bintang Mahaputera, bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara kepada putra dan putri yang berjasa dalam pembangunan dan kemaslahatan bangsa. Presiden Joko Widodo menganugerahi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 64 tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu sore, dengan didahului mengheningkan cipta.

Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri KIM, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, dan budayawan.

Berikut ini daftar penerima anugerah Tanda Jasa dan Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Jokowi, berikut kategorinya:

1. Medali Kepeloporan:

- Pendiri Media Group Surya Paloh

2. Bintang Republik Indonesia Utama:

- Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

3. Bintang Mahaputera Adipradana:

- Menhan Prabowo Subianto

- Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

- Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa

- Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono

- Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

- Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel

- Menteri BUMN Erick Thohir

- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

- Mendikbudristek Nadiem Makarim

- Menaker Ida Fauziah

- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

- Menteri ESDM Arifin Tasrif

- Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar

- Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa

- Menkop UKM Teten Masduki

- Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

- Jaksa Agung ST Burhanuddin

- Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya

- Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani

- Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

4. Bintang Mahaputera Utama:

- Menparekraf Sandiaga Uno

- Menag Yaqut Cholil Qoumas

- Menkes Budi Gunadi Sadikin

- Mensos Tri Rismaharini

- Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

- Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman

- Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

5. Bintang Mahaputera Pratama

- Menpan RB Azwar Anas

- Menkominfo Budi Arie Setiadi

6. Bintang Mahaputera Nararya:

- Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono

- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

- Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin

- Menpora Dito Ariotedjo

- Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih

- Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

7. Bintang Mahaputera:

- Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Aziz

8. Bintang Jasa Utama:

- Wamendag Jerry Sambuaga

- Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

- Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto

- Wamendagri John Wempi Wetipo

- Wamenkeu Suahasil Nazara

- Wamen LHK Alue Dohong

- Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

- Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

- Ketua LPSK Hasto Atmojo

-Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid

- CEO dan Founder PT DCI Indoneisa TBK Otto Toto Sugiri

9. Bintang Jasa Pratama:

- Wamenhan Herindra

- Wamenlu Pahala Nugraha Mansury

- Wamenkes Dante Saksono Harbuwono

- Wamentan Harvick Hasnul Qolby

- Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani

- Stafsus Presiden Arif Budimanta

10. Bintang Budaya Parama Dharma:

- Alm KH Ali Manshur Shiddiq (Pecipta Solawat Badar)

- Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli (Seniman kebudayaan)

Nama-nama tersebut telah ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden, yakni Keppres 103/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Jasa Medali Kepeloporan, Keppres 104/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama.

Selanjutnya, Keppres 105/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Keppres 106/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa,

Keppres 107/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma,

Keppres 108/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke-79 RI sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan para tokoh tersebut dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Majelis Hukama Muslimin (MHM) tahun ini kembali berpartisipasi dalam Islamic Book Fair (IBF).

Pameran buku keislaman terbesar di Indonesia ini akan berlangsung pada 14–18 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall, Jakarta, dengan tema “Membangun Optimisme Umat melalui Literasi Islami”.

“Ini merupakan kali ketiga berturut-turut keikutsertaan Majelis Hukama Muslim dalam Islamic Book Fair di Jakarta. Kami hadir dengan stan khusus agar bisa memberikan kenyamanan bagi para pengunjung,” kataDirektur MHM kantor cabang Indonesia Muchlis M Hanafi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/2024).

“Kami akan hadirkan ratusan buku keislaman berkualitas, dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia karya para ulama dan intelektual ternama,” sambungnya.

Stan MHM akan menampilkan ratusan publikasi dalam berbagai bahasa yang membahas kajian keilmuan dan budaya.

Melalui buku terbitannya, MHM terus berupaya menyebarkan pemikiran keislaman yang moderat dan mencerahkan. MHM juga akan menggelar sejumlah seminar dengan menhadirkan sejumlah pembicara ternama.

“MHM melihat pameran buku sebagai sarana strategis untuk terus mempromosikan perdamaian serta memperkuat nilai dialog dan toleransi. Karenanya, setiap pameran, MHM juga menggelar diskusi dan seminar. Kami juga terus berupaya membangun jembatan kerja sama di antara orang-orang dari berbagai suku, agama, budaya, dan keyakinan,” kata dia.

Di antara buku yang akan dihadirkan pada stan MHM adalah lebih dari 20 karya Grand Syekh Al Azhar yang juga Ketua MHM, Imam Akbar Prof Ahmed Al-Tayeb. Publikasi ini menyoroti masalah toleransi Islam dan kekayaan warisan intelektual dan filosofisnya.

Karya-karya tersebut antara lain Al-Qawl Al-Tayyib (Perkataan Baik), Muqawwamat Al-Islam (Nilai Esensial Islam), Ra'y Fi Hiwar Al-Sharq Wal-Gharb (Pandangan tentang Dialog Timur-Barat), Al-Awda ila Al-Iman (Kembali ke Iman), Kalima ila al-Syabab (Kata-kata untuk Kaum Muda), Fi al-Mustalah al-Kalami wal-Sufi (Tentang Terminologi Teologis dan Sufi), Al-Turath wal Tajdid (Warisan dan Pembaruan), serta publikasi yang dirilis pada 2024 seperti Al-‘Onf wal Silm: Nahw Fahm Mutakamil (Kekerasan dan Perdamaian: Menuju Pemahaman Komprehensif).

Ada juga, Al-Gharb wa I’adat Iktishaf al-Islam (Barat dan Penemuan Kembali Islam) karya Tijani Boulaouali, Fikrat al-Silm Fajr al-Nahda al-Europea (Mengonseptualisasikan Perdamaian Selama Renaisans Eropa) karya Dr Bennacer El Bouazzati, dan Medyat al-Ta’aruf Fi Al-Maghreb wal-Andalus (Pertemuan Lintas Agama di Al-Andalus dan Maroko) yang ditulis Dr Jaafar Ben El Haj Soulami.

Stan MHM pada IBF 2024 juga akan menampilkan koleksi terbitan penting lainnya, termasuk Al-Hub Fi Al-Qur’an Al-Karim (Cinta dalam Al-Qur’an Suci) karya Pangeran Yordania Ghazi bin Muhammad, anggota MHM.

Ada juga buku ‘Imam Besar dan Paus: Jalan Berduri — Kesaksian atas Kelahiran Dokumen Persaudaraan Manusia’, karya Konselor Mohamed Abdelsalam, Sekretaris Jenderal MHM.

Dipamerkan juga buku Qawa’id al-Fahm wal-Tafahum Min al-Fikr wal-Lughat (Aturan Pemahaman dan Komunikasi dalam Pikiran dan Bahasa) karya Dr Mustafa Bin Hamza, anggota MHM dan Mutashabih al-Nazm Fi Qasas Al-Qur’an Al-Karim: Muqarana wa-Tahlil (Studi tentang Kesamaan Gaya dalam Kisah-kisah Al-Qur’an: Studi Komparatif dan Analitis) karya Abdelghani Al-Rajhi.

MHM, lanjut Muchlis, juga menerbitkan sejumlah buku terjemahan. Ini dilakukan karena MHM meyakini pentingnya penerjemahan sebagai jembatan antarperadaban untuk komunikasi yang konstruktif. Ini juga menjadi bagian dari upaya MHM dalam mempromosikan perdamaian.

Beberapa buku terjemah yang akan dihadirkan pada IBF 2024 antara lain 1) Religious Tolerance in World Religions karya Jacob Neusner dan Bruce Chilton, 2) Confronting Islamophobia in Europe yang merupakan kumpulan tulisan dari berbagai peneliti, 3) Islam and Good Governance karya Profesor Muqtader Khan dari University of Delaware, AS, serta 4) Islam, the West, and Tolerance: Conceiving Coexistence karya Aaron Tyler.

Seminar

Selain pameran buku, MHM selama IBF 2024 juga akan menggelar serangkaian seminar. Ada lima seminar dan satu bedah buku yang akan digelar di panggung utama dan stan MHM.

Dua seminar di panggung utama:

1. Peran Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Perdamaian Dunia, Belajar dari Pengalaman NU dan Muhammadiyah. Narasumber: a. Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed (Sekum Muhammadiyah), b. KH. Ulil Absar Abdalla (Ketua NU), dan c. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA (Pendiri dan Anggota MHM). Seminar ini akan digelar pada Jumat, 15 Agustus 2024, pukul 17.00 – 18.00 WIB

2. Strategi Pengarusutamaan Wathaniyah dan Moderasi Beragama di Media. Narasumber: a. TGB Dr. M Zainul Majdi, MA (Anggota Komite Eksekutif MHM), b. Irfan Junaidi (Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara) dan c. Habib Ja’far (Dai dan Pegiat Media Sosial). Seminar akan digelar pada Ahad, 18 Agustus, jam 17.00 – 18.00 WIB.

Bedah buku dan seminar di stan pameran MHM yaitu:

1. Bedah Buku “Al-Qawl Al-Thayyeb” karya Grand Syekh Al-Azhar. Narasumber: a. Dr. Muhammad Zain Al-Majd (Anggota Komite Eksekutif MHM), b. Dr. Amani Lubis (Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), dan c. Syekh Salahuddin (Peneliti Markaz Tahqiq al-Turats Al-Azhar) (online). Acara berlangsung Rabu, 14 Agustus 2024, pukul 17.00 – 18.00 WIB
2. Pendidikan Moral: Integrasi Nilai Koeksistensi dan Perdamaian dalam Pendidikan Keagamaan. Narasumber: a. Dr. Thobib Al Asyhar (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemenag) dan b. Dr. Syamsul Ma’arif (Ketua PWNU DKI Jakarta). Acara, Kamis, 15 Agustus 2024, pukul 15.00 - 16.00 WIB
3. Agama dan Isu Lingkungan: Sinergi Lintas Agama menuju Pembangunan Berkelanjutan. Narasumber: a. Dr. Fakhruddin Mangunjaya, b. Iyad Abu Mughli (online), dan c. Dr. Samir Bodinar (online). Acara, Jumat, 16 Agustus 2024, pukul 17.00 – 18.00 WIB
4. Peran Agama Promosikan Keragaman Budaya. Narasumber: a. Dr (HC) Lukman Hakim Saifuddin (Menag 2014 – 2019) dan b. Prof Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (Guru Besar Filologi UIN Jakarta, Pengampu Ngaji Manuskrip Nusantara/Ngariksa, Pengasuh Pesantren Al Hamidiyah, Depok). Acara: Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 17.00 – 18.00 WIB

Islamic Book Fair merupakan pameran buku Islam terbesar di Indonesia. Pameran ini didukung oleh ratusan penerbit terbaik dan berkualitas di seluruh Indonesia. IBF berawal dari keinginan penerbit-penerbit buku Islam menghadirkan nuansa Islami yang kuat dalam pameran buku.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024. "Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian tidak menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Nasional 2024 diduga dipaksa melepas hijab. Bagaimana Islam memandang mereka yang memakai hijab lalu melepaskannya?

Dikutip Republika.co.id, Rabu (14/8/2024), Direktur Departemen Penelitian Syariah dan Sekretaris Fatwa di Dewan Ifta Mesir, Dr Ahmed Mamdouh, mengatakan bahwa hijab adalah salah satu dari sekian syiar Islam dan ketaatan kepada Allah SWT, dan diwajibkan kepada para Muslimah yang telah mencapai usia baligh, sehingga mereka harus menutupi tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan.

Mamdouh menambahkan, dalam jawabannya atas pertanyaan ‘Hukum melepas hijab setelah memakainya?’, bahwa hijab adalah kewajiban dan dibebankan kepada setiap Muslimah dan gadis, karena hijab adalah penjagaan, kesucian dan tanda kesucian bagi wanita, karena melindungi wanita dari pandangan orang lain.

Dia memperingatkan para Muslimah untuk tidak mengabaikan pemakaian hijab, dan meminta mereka untuk berhati-hati dalam memakainya, karena adalah bentuk kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan tanda takut kepada Allah SWT. Hijab itu wajib dan tidak boleh dilepas karena melepaskannya adalah haram.

Dia menjelaskan melepas hijab setelah memakainya adalah dosa yang tidak diragukan lagi, karena hijab itu wajib, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kekurangan yang justru muncul setelah terpenuhinya kesempurnaan.

Dia menegaskan bahwa hijab itu wajib atas wanita, meskipun kata hijab tidak disebutkan dalam Alquran dalam kaitannya dengan menutup aurat, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib, dan mereka yang mengatakannya adalah orang yang setengah-setengah.

Dia membantah mereka yang menyangkal kewajiban hijab yaitu ayat وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya." (QS an-Nur: 31)

Ayat tersebut ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai makna bahwa lengan baju hanyalah penutup dan bukan penutup kepala, dengan menunjukkan bahwa mereka yang menyangkal kewajiban hijab tidak pernah puas dengan dalil ayat-ayat Alquran tentang hijab, dan tidak ada gunanya berdebat dengan mereka.

Dia menjelaskan bahwa ada kesepakatan dan konsensus di antara para ulama tentang kewajiban hijab. Dia menunjukkan siapa siapa yang mengatakan bahwa sholat itu wajib? Siapa yang mengatakan bahwa khamr itu haram? Siapa yang mengatakan bahwa wudhu itu harus dilakukan sebelum sholat?”

Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ayat seperti perintah sholat, Al-Maidah ayat 31 adalah perintah anjuran dan tidak dimaksudkan untuk diwajibkan, dan firman Allah SWT dan al-Maidah ayat 6, seakan tampak bahwa wudhu itu setelah sholat, bukan sebelumnya, maka yang menjelaskan dan menerangkan ayat-ayat tersebut adalah para ulama dan kesepakatan mereka bahwa shalat itu wajib, khamr itu haram, dan wudhu itu sebelum shalat, maka ijma' itu memindahkan dalil yang eksplisit kepada yang pasti.

Dia menegaskan, kesepakatan para ulama itulah yang mewajibkan hijab bagi wanita adalah wajib, sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama umat dalam menunjukkan hal tersebut, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib.

Baca juga:Coba Cari Kesalahan Alquran, Mualaf Lamaan Ball: Tuhan Jika Engkau Ada, Bimbinglah Aku

Yang ada hanyalah pendapat-pendapat yang tidak jelas dan kurang jelas, akan tetapi banyak kaum wanita yang terpengaruh dengan pendapat-pendapat tersebut, dan mereka mengatakan bahwa hijab itu merupakan kewajiban, dan tidak termasuk dalam rukun Islam, dan melepaskan hijab itu bukanlah dosa besar, akan tetapi termasuk maksiat biasa.

Dia pun mengirimkan pesan nasihat untuk para wanita, “Jika Anda tidak dapat mengenakan hijab dan memutuskan untuk melepaskannya, berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan jangan mencoba mencari pembenaran palsu mengapa hijab tidak wajib untuk membungkam hati nurani Anda.”

Dugaan..

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN —Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan, pelepasan jilbab belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.

Yudi menjelaskan, penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri terlihat menggunakan hijab.

Kesaksian eks pembina Paskibraka...

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra mengungkapkan kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka baru terjadi di masa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memegang kendali.

Irwan menjelaskan Paskibraka semula berada di bawah naungan Kemenpora. Selama ini, Paskibraka yang berjilbab tidak dipaksa untuk dilepas. "Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan di bawah naungan Kemenpora," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan mengaku pernah menjadi Pembina Paskibraka Nasional saat di bawah naungan Kemenpora pada tahun 2016 hingga 2021. Saat itu, Paskibraka tak dipaksakan menggunakan atau melepas jilbab.

"Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adek-adek baik yang pakai jilbab maupun yang nggak make jilbab. Yang nggak pake jilbab juga gak pernah kita paksakan suruh pake jilbab. Yang make nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," ujar Irwan.

Irwan mengingat pada 2022 saat baru pindah ke BPIP juga masih belum ada hal seperti ini. "Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, mungkin teman media juga pernah melihat di youtube atau di media, tidak ada satupun Capaskibraka yang putri mengenakan jilbab. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab," ujar Irwan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, sebanyak 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) baru saja mengguncang dunia pendidikan dengan seminar motivasi karir yang epik di SMK YAPIN Bekasi! Dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Universitas BSI Kampus Cibitung menggelar seminar yang sukses membakar semangat siswa-siswi untuk merancang masa depan mereka.

Hadir sebagai pembicara utama, Salman Alfarizi dari BSI Career Center (BCC) memaparkan topik-topik yang menggetarkan jiwa para siswa. Dengan tema ‘Membangun Motivasi Dari Diri Untuk Membangun Karir Yang Cemerlang’, Salman mengajak siswa-siswi untuk tak hanya bermimpi, tapi juga merencanakan karir sejak dini.

Dalam seminar ini, Salman membagikan berbagai strategi dan tips praktis untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Ia menyoroti pentingnya keterampilan adaptasi teknologi, komunikasi efektif, dan kemampuan problem-solving di era digital. Tak hanya itu, ia juga mendorong para siswa untuk mengembangkan soft skills dan hard skills melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan.

Seminar ini tak hanya berbicara teori. Salman menghadirkan kisah-kisah nyata dari alumni Universitas BSI yang telah sukses berkarir di berbagai bidang. Dengan semangat membara, ia menceritakan bagaimana alumni Universitas BSI meraih posisi strategis di perusahaan ternama, dimulai dari nol dengan tekad dan dedikasi yang luar biasa.

Sesi tanya jawab di akhir seminar menjadi momen yang sangat dinantikan. Siswa-siswi dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait karir, mulai dari tips memilih jurusan hingga cara mengatasi rasa cemas menghadapi wawancara kerja. Dengan penuh kesabaran, Salman menjawab setiap pertanyaan dan memberikan motivasi ekstra untuk mengejar impian mereka.

Dengan diadakannya seminar ini, Universitas BSI berharap dapat membantu siswa SMK YAPIN Bekasi mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi masa depan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Universitas BSI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Seminar motivasi karir Universitas BSI ini berhasil memberikan inspirasi dan semangat baru bagi para siswa untuk terus belajar dan mengasah kemampuan demi meraih sukses di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menjelang HUT Indonesia 17 Agustus, dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan paskibraka diduga dilarang mengenakan jilbab saat membawa dan mengibarkan bendera merah putih. Hal ini mengundang respons negatif berbagai kalangan, sebab Indonesia yang mayoritas umat Islam, ternyata untuk sekadar mengibarkan bendera merah putih, harus membuka aurat pada bagian kepala.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Tetapi dalam dua acara tersebut, kata Yudian, Paskibraka putra maupun putri harus mengikuti aturan.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Sebenarnya bagaimana aturan seragam paskibra?

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan keputusan yang ditandatangani kepala badan tersebut pada 1 Juli 2024 yang ditandatangani kepala, Yudian Wahyudi. Keputusan itu bernomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dalam lampiran keputusan tersebut tertulis sebagai berikut:

1. Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih.

2. Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut.

Lihat halaman berikutnya >>>

3. Kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:

a) kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut: setangan leher merah putih; sarung tangan warna putih; kaos kaki warna putih; sepatu pantofel warna hitam; dan tanda kecakapan/kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

b) Atribut pakaian paskibraka sebagai berikut: peci; pin Garuda Pancasila; Lambang korps paskibraka; lencana kepemimpinan merah putih garuda warna hijau; nama dan lambang daerah; papan nama; dan epolet.

4. Sikap tampang paskibraka sebagai berikut: kebersihan badan; kerapian dan kebersihan pakaian; rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang; tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi paskibraka putra; khusus paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok, serta menggunakan warna natural; dan kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konseling pranikah dinilai penting dilakukan bagi pasangan yang hendak menikah, terutama bagi mereka yang menjalani proses taaruf. Psikolog dari Insight Psikologi, Alfa Restu Mardhika, menjelaskan bahwa konseling pranikah dapat menjadi medium untuk mengidentifikasi potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Alfa mengatakan melalui konseling pranikah, keduanya dapat memahami tanda-tanda apakah calon suami atau istri memiliki gangguan emosi seperti anger disorder atau temperamen buruk yang berpotensi menjadi pelaku KDRT. “Konseling pranikah sangat penting, terutama bagi pasangan yang menjalani taaruf. Selain mencari informasi mengenai calon pasangan dari orang terdekat atau mengalami pola komunikasinya dengan orang tua, tanda-tanda apakah dia berpotensi KDRT bisa terlihat selama sesi konseling,” kata Alfa saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Sebelum menikah, kata Alfa, kedua calon mempelai bukan hanya perlu memeriksa kesehatan atau kesiapan fisik. Namun juga penting untuk mengevaluasi kesehatan psikologi calon pasangan. Ia menambahkan bahwa dalam sesi konseling, seorang psikolog akan memberikan penjelasan tentang karakter calon pasangan yang mungkin sebelumnya tidak disadari.

“Dalam konseling pranikah, biasanya psikolog akan memberikan penjelasan ‘Nih calon kamu ini ada masalah A dan B, kamu mau nerima gak?’ gitu,” kata alumni Psikologi Universitas Indonesia tersebut.

Alfa tak memungkiri bahwa hingga saat ini konseling pranikah masih belum banyak dilakukan oleh calon pasangan. Karenanya dia pun berharap kedepannya semakin banyak calon pasangan yang aware mengenai pentingnya konseling pranikah.

“Memang konseling pranikah belum cukup umum di masyarakat, tapi semoga semakin banyak orang yang sadar bahwa konseling pranikah itu penting untuk memastikan kesiapan mental kedua belah pihak,” kata Alfa.

Imbauan Alfa mengenai pentingnya konseling pranikah menjadi tanggapan atas viralnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila, oleh suaminya, Armor Toreador. Kasus KDRT ini mengejutkan publik setelah Cut Intan membagikan rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya tengah dipukul tiada henti oleh Armor. Saat ini, Armor telah ditangkap oleh Polres Bogor. Penyidik juga menjerat Armor dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional angkat bicara terkait polemik jilbab. Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, sejak awal berdirinya Paskibraka telah memiliki seragam dan beserta atributnya yang memiliki makna "Bhinneka Tunggal Ika."

Demi menjaga dan merawat tradisi tersebut, lanjut Yudian, pihaknya telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Begitu pula dengan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan BPIP Nomor 3/2022 mengatur pelaksanaan Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Berdasar peraturan presiden (perpres) itu pula, Yudian menetapkan SK Nomor 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Pada butir keempat, lampiran SK itu menyebutkan perihal sikap tampang Paskibraka. Di antaranya berkaitan dengan penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Khusus Paskibraka putri juga diharuskan mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas dan tidak mencolok, serta menggunakan warna natural.

Baca juga: Muhammadiyah Imbau BPIP Cabut Aturan yang 'Memaksa' Paskibraka Lepas Jilbab

Dalam SK yang sama, dijelaskan pula penampilan standar pakaian Paskibraka putra maupun putri. Tidak ada gambar yang menampilkan standar pakaian Paskibraka putri yang berjilbab.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela. Untuk mengikuti seleksi administrasi, mereka menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu mengenai kesediaan mematuhi peraturan yang ada. Termasuk peraturan tentang tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Karena itu, lanjut Yudian, pihaknya menegaskan tidak ada pemaksaan lepas jilbab bagi Paskibraka. Ia mengingatkan, tiap mereka sudah menandatangani pernyataan kesediaan.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Di luar kedua momen itu, Paskibraka perempuan bebas berjilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.