REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza mendukung keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belakangan mengizinkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri dapat mengenakan jilbab. Keputusan itu diambil BPIP setelah dirujak masyarakat.

Dengan demikian pada 17 Agustus 2024, Paskibraka muslimah dapat mengenakan jilbab ketika pengibaran bendera sang saka merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah kita apresiasi," kata Gousta ketika ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hanya saja, Gousta berharap bahwa izin itu diberikan BPIP bukan karena kejadian pelarangan jilbab sudah viral. Dia ingin keputusan itu diambil demi menjaga persatuan. "Cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," ujar Gousta.

Sementara itu, Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah berharap keputusan tersebut tak hanya diperbolehkan pada upacara kemerdekaan tahun ini saja. Dia mendorong agar aturan di internal BPIP turut diubah. "Aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, itu yang paling penting akan kita kawal," ujar Aliyatul.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan yayasan Mega Bintang menggugat Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi untuk meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan ganti rugi pasca polemik paskibraka lepas hijab saat pengukuhan.

Ketua LP3HI, Arif Sahudi mengatakan pihaknya selaku penggugat 1 beserta Boyamin dan Rus Utaryono dari yayasan Mega Bintang selaku penggugat 2. Pihaknya juga menjelaskan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024 dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt. Dimana Jokowi selaku tergugat 1 dan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi selaku tergugat 2.

"Jelas-jelas ini melanggar undang-undang hak asasi manusia (HAM) pasal 22. Kemudian aturan BPIP nomor 35 tahun 2024. Di situ nama seragam cewek tidak ada produk gambar jilbab, hingga diterjemahkan tidak ada jilbab," kata Arif Sahudi, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya juga menuntut 3 hal karena timbulnya polemik ini. Dimana ia meminta ganti rugi Rp 100 juta hingga pencopotan Yudian Wahyudi dari jabatannya.

"Tuntutan yang pertama adalah ganti rugi uang sebesar Rp 100 juta. Untuk penyembuhan psikologi pemulihan paskibraka. Kedua kita ingin kepala bpip dicopot presiden. Ketiga kita minta presiden dan BPIP minta maaf di media massa. Mau 17 Agustus malah membuat polemik seperti ini," katanya.

Pihaknya mengatakan jika suatu aturan dinilai baik seharusnya tidak menimbulkan polemik. Namun jika menimbulkan polemik maka aturan tersebut dinilai tidak baik.

"Kita berharap dengan gugatan ini mengingatkan kita semua. Bahwa ini salah, katanya toleran. Kita juga tidak ada kepentingan aneh-aneh, hanya ingin meluruskan aturan tidak menabrak aturan diatasnya," katanya mengakhiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ombudsman RI menilai peristiwa pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada 13 Agustus lalu dengan 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab perlu dievaluasi.

Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan pelepasan jilbab tersebut, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Aturan melepas jilbab dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," kata Indraza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dia berpendapat adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 membuat para anggota Paskibraka tidak punya pilihan selain mematuhinya.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.

Indraza menekankan ketunggalan dan keseragaman yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua.

Dalam hal peristiwa pengukuhan Paskibraka 2024, kata dia, bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka, tetapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih.

"Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 turut menyatakan bahwa negara memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Di lokasi terpisah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Muslim Madani (JMM) angkat bicara terkait dengan polemik aturan yang melarang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri mengenakan jilbab. Paskibraka yang krdehariannta mengenakan jilbab akhirnya terpaksa harus ikhlas menanggalkannya saat pengukuhan dan upacara pengibaran sangsaka merah putih 17 Agustus 2024 mendantang.

Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal meminta agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengakhiri polemik tersebut dengan meminta Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diubah dengan mengakomodir pemakaian jilbab bagi paskibraka putri.

‘’Aturan tersebut jelas tidak sesuai konstitusi kita, tidak pancasilais berbau kolonial, diskrimantif, bertentangan dengan spirit bhineka tunggal ika, tidak beradab dan melukai nilai-nilai hak asasi manusia,” ujar Syukron dalam keterangan tertulis yang diterima Republika pada Kamis (15/8/2024).

Syukron mengatakan, semestinya BPIP peka bersikap adil, arif dan bijaksana untuk mengakomodir penggunaan jilbab paskibraka dengan mengkoreksi aturan itu sehingga polemik tersebut dapat dihindari. “ini kok malah BPIP-nya yang buat gaduh dengan polemik tersebut, pelepasan jilbab itu malah tidak relevan dengan nilai-nilai pancasila dan kemajemukan NKRI,” ucap dia.

Menurut Syukron, penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri secara substansi tidak merusak kekhidmatan pengibaran bendera merah putih. Bahkan, kata dia, jilbab justru menambah keindahan dan gambaran utuh Indonesia yang mejemuk sebagaimana tercermin dalam semboyan bhinneka Tunggal ika.

“Seharusnya kita bangga dengan itu, jadi untuk menghindari polemik berlanjut dikemudian hari, segeralah aturan tersebut dikoreksi dan diubah. Jangan sampai khidmat kita dalam memperingati 79 tahun kemedekaan RI ini malah terganggu dengan hal yang kontraproduktif tersebut,’’ kata Syukron.

Sebelumnya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

‘’Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (15/8/2024).

Yudian menambahkan, pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja. Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yapata Al Jawami Bandung, Prof Deding Ishak menyampaikan bahwa sependapat dan memperkuat pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis yang menyatakan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan kebijakan yang tidak bijak, tidak adil, dan tidak beradab.

"Menurut saya pernyataan BPIP itu tidak Pancasilais dan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ayat 2 Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945," kata Prof Deding kepada Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Prof Deding mengatakan, negara menjamin setiap penduduk untuk melaksanakan agama sesuai agama dan keyakinannya. Menggunakan jilbab itu dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan ini dijamin oleh konstitusi. Tapi kenapa malah dinegasikan.

Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (HAM MUI) ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mengevaluasi Kepala BPIP yang selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya Kepala BPIP selalu keluarkan pernyataan kontra produktif dan berbahaya serta menimbulkan kegaduhan.

"Ini merugikan citra pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin yang ingin soft landing Khusnul Khotimah di hadapan Allah dan juga tentunya memberikan warisan yang baik sehingga dikenang bangsa ini," ujar Prof Deding.

Menurutnya, banyak yang telah dkerjakan oleh pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dan bernilai baik dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Tapi aneh masih ada oknum pejabat di bawah presiden yang membuat statement dan kebijakan yang justru bertentangan dan secara tidak sadar melawan visi kebijakan program pemerintah Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin.

"BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka," jelas Prof Deding.

Prof Deding menyampaikan kelengkapan dan atribut Paskibraka sebagai berikut. Pertama, setangan leher merah putih. Kedua, sarung tangan warna putih. Ketiga, kaos kaki warna putih. Keempat, ciput warna hitam (untuk putri berhijab). Kelima, sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah. Keenam, tanda kecakapan/ kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

Prof Deding menegaskan, peraturan BPIP tersebut di sunat oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Tampang Paskibraka.

"Bahwa pada poin empat ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya lima poin," ujarnya.

Prof Deding mengungkapkan, sungguh Naif sekali argumen Kepala BPIP dalam pernyataan kepala BPIP yang menyebutkan pelepasan jilbab hanya pada saat mengibarkan bendera. Pernyataan Kepala BPIP tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama.

Selain itu, pernyataan tersebut juga merupakan bentuk pemaksaan untuk penyeragaman. Bertentangan dengan frase kebebasan beragama. Aturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya berupa UU dan UUD serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

"Saya heran di akhir jabatan Jokowi ini banyak yang aneh-eneh, patut diduga ada kekuatan di luar pemerintah. Ada faktor eksternal yang terus mendesakkan kepentingannya, ini sangat berbahaya karena akan meruntuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," jelasnya.

Prof Deding mengatakan, adik-adik Paskibraka yang bertanda tangan persetujuan tidak memakai jilbab berarti tidak boleh ikut mengibarkan bendera kalau masih menggunakan pakaian atribut keagamaan. Ini diskriminasi sebuah tindakan yang bertentangan dengan HAM dan Pancasila.

"Padahal, sila pertama Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya seluruh warga bangsa berhak dan dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan," ujarnya.

Prof Deding menegaskan, hal itu sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang menegaskan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28 E.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Tetapi dalam dua acara tersebut, kata Yudian, Paskibraka putra maupun putri harus mengikuti aturan.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Salah satu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang akan bertugas pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024 berasal dari SMAN 8 Yogyakarta. Pihak sekolah pun meminta kejelasan dari pihak terkait soal pelepasan jilbab siswinya tersebut.

Keynina Evelyn Candra merupakan siswi SMAN 8 Yogyakarta yang diketahui melepas jilbabnya saat pengukuhan di IKN pada 13 Agustus 2024, bersama dengan beberapa anggota Paskibraka lainnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 8 Yogyakarta, Slamet Nugroho mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi maupun klarifikasi resmi terkait pelepasan hijab siswinya itu, baik itu BPIP maupun Kesbangpol yang membawahi kegiatan Paskibraka.

“Jadi kita tidak tahu, dan sampai sekarang kita belum dapat informasi apapun. Mungkin hanya dari sosial media itu yang mungkin saat ini masih ramai membahas tentang itu,” kata Slamet di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (15/8/2024).

Slamet menuturkan, pihaknya juga belum mengetahui sikap dari Evelyn mengingat saat ini sedang menjalani karantina di IKN sejak diberangkatkan pada akhir Juli 2024. Meski begitu, Slamet menuturkan bahwa Evelyn merupakan siswinya yang selalu mengenakan jilbab di sekolah.

“Bagaimana sikap dari anak kami Keynina Evelyn, kami juga belum tahu. Karena sejak awal kan dikarantina, sampai saat ini kami juga tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut,” ungkap Slamet.

Untuk itu, pihaknya berharap ada klarifikasi dan pemberitahuan yang jelas kepada pihak sekolah. Hal ini mengingat pihaknya banyak mendapatkan informasi yang berseliweran di media sosial kaitannya dengan pelepasan hijab tersebut.

“Njih (harapannya ada kejelasan), karena beredarnya berita di sosial media kami jadi (berpikirnya) kok (bisa) begitu, Artinya dengan (adanya kasus) itu, harus ada klarifikasi,” jelasnya.

Slamet juga menuturkan bahwa pihaknya belum berencana untuk mengajukan surat keberatan atas pelepasan hijab tersebut. Hal ini mengingat pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan Evelyn yang masih dalam karantina.

“Belum (mengajukan surat keberatan), kami juga belum tahu karena Mba Evelyn kan sudah karantina, dan tidak bisa diajak komunikasi,” ungkap Slamet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendakwah kondang sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa dipanggil Gus Miftah menanggapi soal aturan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang melarang anggota Paskibraka mengenakan jilbab.

Gus Miftah mengatakan, jilbab itu adalah bentuk amal sholih, walaupun yang berjilbab belum tentu sholehah. Gus Miftah menghormati dan mencintai orang yang berusaha menampilkan penampilan terbaik di hadapan Tuhannya.

"Saya membenci orang yang membenci semua bentuk kesholehan dan kebaikan. Katanya Pancasilais kok nggak paham Pancasila? Jangan ya dek ya," kata Gus Miftah saat diminta tanggapannya soal isu ini kepada Republika pada Kamis (15/8/2024).

Dia menambahkan, agama banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Aturan Allah itu indah, solutif dan menyenangkan. Sedangkan aturan BPIP, menurut dia, menyedihkan dan membagongkan.

"Aturanmu ruwet, menyedihkan dan membagongkan. Maju terus Paskibraka. Jilbabmu prestasimu!!," ujar Gus Miftah.

Seperti diketahui, larangan penggunaan jilbab dalam tubuh Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini menjadi polemik. Aturan ini pun mendapat banyak kritikan dari ulama dan berbagai tokoh nasional.

Bantahan Kepala BPIP

Lihat halaman berikutnya >>>

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membantah ada paksaan terhadap anggota Paskibraka putri 2024 untuk tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, kabar pencopotan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara mendapat sorotan berbagai pihak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Presiden GEMA Keadilan Dr Indra Kusumah menilai, pertistiwa tersebut sebagai tragedi dalam proses kebangsaan. “Itu merupakan tragedi dalam proses kebangsaan kita. Pencopotan jilbab Paskibraka putri sejatinya adalah pelecehan terhadap Pancasila yang jelas-jelas sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa!” ujar Indra dalam keterangan resminya, Rabu (14/8/2024).

Respons Istana

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat pengibaran bendera kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait aturan yang memicu polemik di masyarakat tersebut.

Heru mengaku, sudah berkoordinasi dengan BPIP tentang masalah pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka putri. Menurut dia, mereka yang mengenakan penutup aurat tetap diperbolehkan menggunakan jilbab, sebagaimana penggunaan pakaian mereka ketika melakukan pendaftaran sebagai anggota Paskibraka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat tengah mempertimbangkan upaya hukum atas pelarangan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ketiadaan opsi pengenaan jilbab bagi Paskibraka diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPI Pusat Gousta Feriza saat mengadukan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Kamis (15/8/2024). "Sedang dikaji ke arah sana ya (pelaporan hukum)," kata Gousta kepada wartawan setelah pengaduan itu.

Gousta menyampaikan, aduan ke KPAI dilakukan sebagai tindak lanjut sikap PPI Pusat atas kesewenangan BPIP melarang jilbab bagi paskibraka. "Ini tindak lanjut dari konferensi pers kemarin," kata Gousta.

Gousta mengatakan, anggota Paskibraka sebagian masih berusia anak. Sehingga Gousta merasa pelaporan ke KPAI sudah tepat sesuai mandat lembaga tersebut.

"Kami terus kawal bahwa pelaksanaan Paskibra sesuai aturan dan kenapa kami konsultasi ke KPAI karena mengingat pesertanya masih usia anak menurut UU. Segala perlakuan terhadap mereka tidak bisa dilepaskan dari UU perlindungan anak," ujar Gousta.

Gousta juga menegaskan para paskibraka punya hak untuk mengenakan jilbab. Sebab hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kebebasan beragama. "Ada kewajiban negara untuk melindungi kebebasan anak dalam beragama," ujar Gousta.

Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan memandang adanya aspek pelanggaran hukum di balik pelarangan penggunaan jilbab. Chandra merujuk pada UUD 1945 yang memberikan jaminan, perlindungan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan agamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) dan (2).

"Berdasarkan prinsip Non Derogability yaitu negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun," kata Chandra kepada Republika, Kamis (15/8/2024).

Chandra menyebut berdasarkan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM mengatur Hak Beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. "Ini termasuk untuk mengenakan jilbab sebagai syarat dalam Paskibra," ujar Chandra.

Chandra juga menegaskan pemakaian hijab bagi muslimah sepenuhnya merupakan hak asasi. Hak itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. "Dengan demikian peraturan pelarangan penggunaan hijab adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum baik hukum Internasional maupun hukum Nasional," ujar Chandra.

Oleh karena itu, Chandra mendorong agar aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas hal tersebut. Sebab pelarangan yang termaktub dalam syarat dan/atau terdapat perintah membuka hijab adalah pelanggaran hukum.

"Pelarangan hijab adalah potret buruk toleransi, diskriminasi dan kebencian verbal yang ditampakkan secara terbuka. Toleransi hanya seolah jargon kosong dan tampak tidak berlaku jika berkaitan dengan Islam dan umat Islam," ujar Chandra.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pencopotan hijab para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang bertugas mengibarkan bendera Merah Putih saat dikukuhkan di IKN masih menjadi polemik. Ada 18 Salah satu Paskibraka putri yang mengenakan hijab, salah satunya siswi asal SMAN 8 Yogyakarta, Keynina Evelyn Candra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait polemik pelepasan jilbab Petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. Menurut dia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Cak Imin mempertanyakan tindakan BPIP yang memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Padahal, menggunakan jilbab merupakan hak warga dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya.

"Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka? Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, kesukarelaan tak pernah akan terjadi ketika ada atasan dan bawahan dalam sebuah lembaga. Menurut dia, para Paskibraka putri yang melepas jilbab pasti karena adanya tekanan dari BPIP.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa," kata Cak Imin. Karena itu, Cak Imin menuntut Kepala BPIP Yudian Wahyudi untuk mundur.

Menurut dia, aturan yang dibuat oleh Yudian sangat tidak mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, pemaksaan untuk melepas jilbab juga dinilai mencederai rasa keadilan dan persatuan.

"Itu keadilan dan konstitusi harus mutlak. Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu," kata dia.

Cak Imin mengatakan, pihaknya bukan ingin mengambil alih BPIP. Lebih dari itu, pihaknya ingin seluruh pemimpin bangsa, terutama BPIP, tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta tidak ada larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2024.

"Menolak tegas kebijakan yang melarang penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri pada saat pengukuhan dan pelaksanaan tugas pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kamis (15/8/2024).

Kebijakan tersebut, menurut Rohidin juga mencakup perwakilan Paskibraka dari Provinsi Bengkulu yang juga menggunakan jilbab. "Ini diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta semangat kebhinekaan Indonesia," kata dia.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah mengirimkan surat resmi menyatakan keprihatinan dan peninjauan ulang kembali atas kebijakan tersebut kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Gubernur Rohidin larangan penggunaan jilbab tidak hanya melanggar hak asasi individu, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya.

"Larangan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan justru merusak keragaman yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai bangsa. Kebijakan tersebut adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat kami terima," kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus menjaga dan melindungi hak-hak warganya, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia berharap agar kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman dapat diterapkan pada upacara-upacara kenegaraan mendatang.

Penolakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif, serta mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan yang merupakan inti dari jati diri bangsa Indonesia.