Palu: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Pemerintah mendorong Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi pilot project dalam Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti saat sambutan kegiatan Diseminasi dan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila di Kota Palu, Sulawesi Tengah, selama dua hari, Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2024.

Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan pengukuran IAP lingkup Kab/Kota dan Kota Palu merupakan Kota pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuruan IAP.
"Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh dari hasil pengukuran IAP kepada para stakeholder dan OPD se-Kota Palu, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Hasil IAP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan berbasis data, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi dasar pembangunan Daerah dan dapat menjadi tujuan pembangunan Daerah

Kegiatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini juga diharapkan kota Palu menjadi kota pertama dan berhasil dalam melaksanakan pengukuran IAP dalam semua aspek termasuk kearifan lokal.

"Diharapkan Kota Palu menjadi Pilot Project daerah lain di Indonesia dalam pelaksanaan IAP," tegasnya.

Tidak hanya itu, BPIP juga menyelenggarakan Uji Coba Survei Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Metode ini menggunakan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Pada tahap awal, BPS RI telah membangun aplikasi yang dinamakan Flexible Authentic Survey Instrument Harmony (FASIH).

"Uji coba pengukuran pelembagaan Pancasila menjadi hal yang sangat penting dalam rancangan metodologi, instrumen internal, dan perangkat lainnya yang telah disusun," paparnya.

Program ini dalam rangka memastikan bahwa metodologi, instrumen, dan pelaksanaan uji coba valid dan reliabel dalam mengukur institusionalisasi Pancasila, maka diperlukan pengendalian terhadap pelaksanaan uji coba tersebut.

"Hasil pengendalian akan menghasilkan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan metodologi, instrumen, dan perangkat yang ada," ucapnya.

Pejabat sementara Kota Palu Muchsin Husain Pakaya, S.E., M.Si mengapresiasi kegiatan tersebut, karena pertama kalinya diselenggarakan di Kota Palu.

"Kami dari pemerintah Kota Palu berterima kasih kepada BPIP, karena Kota Palu dijadikan contoh untuk Kabupaten Kota dalam mengukur Indeks Aktualisasi Pancasila," ucapnya.

Ia berharap Kota Palu menjadi Kota yang memiliki implementasi nilai-nilai Pancasila cukup tinggi, maka Pancasila sebagai ideologi negara harus dijaga dan diimplementasikan.

"Nilai-nilai Pancasila harus terus kita aktualisasikan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun lokal," harapnya.

Kolaborasi antara BPIP dan Kota Palu memberikan gambaran yang lebih jelas terkait peran gotong royong dalam memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila di Kota Palu khususnya.

"Melalui evaluasi ini kita berharap dapat terus meningkatkan angka Indeks Aktualisasi ini dan meneguhkan komitmen kita dalam menjaga keutuhan NKRI," harapnya.

Tidak hanya itu dari hasil kegiatan ini, Pemerintah Kota Palu berharap dapat memberikan dampak positif bagi perumusan kebijakan di Kota Palu serta membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera.

Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP Mukhammad Fahrurozi; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Ansyar Sutiadi; Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP; Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Palu; perwakilan Badan Pusat Statistik RI; Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu, pengurus PKK se-Provinsi Sulawesi Tengah serta para narasumber.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para penyusun Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu,29-30 Oktober 2024.

Langkah ini merupakan kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu Upaya strategis bagi BPIP dalam bergotong royong guna melaksanakan proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.
Dirinya bahkan menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

“Langkah ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional,” terangnya.

Implementasi Pendidikan Pancasila dengan penerapan BTU Pendidikan Pancasila secara sistematis dan berkesinambungan menjadi fondasi dalam pembangunan SDM yang unggul serta untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tentu, Implementasi Pendidikan Pancasila ini sangat relevan pada era kontemporer ini, karena menghadapi sejumlah tantangan sosial, budaya yang dilematis, disrupsi bahkan ketidakpastian,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada penyusun buku berperan secara optimal sebagai agen-agen penggerak utama dalam menyampaikan pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila kepada tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan dari sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo mengapresiasi kepada BPIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut, bahkan ia berharap kerja kolaborasi ini terus dilakukan untuk masa depan Bangsa.

“Alhamdulillah kolaborasi intensif ini terus kita lakukan, banyak tantangan dan hambatan, karena proses pembuatan dan penyusunan buku ini tidaklah mudah, namun ini sudah menunjukan kesuksesan kita dalam Menyusun buku,” paparnya.

Ia bahkan mengaku Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila saat ini sudah digunakan 360 ribu satuan Pendidikan jenjang dasar sampai menengah di seluruh Indonesia baik melalui online maupun secara langsung

“Buku ini sudah digunakan di ratusan ribu sekolah di Indonesia, kita monitor terus, baik pembelian secara online atau secara langsung,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta sebagai penyusun untuk terus memonitor guru-guru agar terus menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, sebagai Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

“Saya juga mendorong kepada Bapak Ibu peserta untuk terus mengajak kepada satuan Pendidikan di daerahnya untuk menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Kupang: Dalam upaya menyerap aspirasi daerah dalam pengentasan kemiskinan, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang menyelenggarakan diskusi denga tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, 17 Oktober 2024.

Forum diskusi menghadirkan para pakar dan akademisi antara lain Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Dr. Philipus Tule, SVD, Romo Charles Beraf SVD, dan Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd, M.Si.

Forum diskusi merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu.
Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024. Diskusi yang dipandu oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah tsb. memfokuskan bahasannya pada isu etika dan moralitas para penyelenggara negara utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Mengomentari diskusi dimaksud Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Diungkapkannya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, kita menyaksikan masih maraknya praktif korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu. Djumala menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10% orang terkaya di Indonesia kuasai menguasai 75% kekayaan negara.

Dalam hal kepemilikan aset produksi pun menunjukkan data yang memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia.

Dari total daratan Indonesia, seluas 44% dikuasai pemilik konsesi pertambangan. Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan asset produksi di masyarakat. Menurut Djumala disinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.



dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Tangerang: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menjadi pembicara utama sekaligus membuka acara "Kejuaraan Nasional Nusantara Karate Open 2024: Piala Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri" yang berlangsung di Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

"BPIP mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Nusantara Karate Open 2024 ini, yang diikuti oleh peserta mulai dari kategori pra usia dini hingga senior dan mahasiswa," ungkap Yudian.

Kejuaraan Nasional dengan tema "Pancasila Bangkitkan Semangat Karate Generasi Muda" ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024.
"Mengikuti kejuaraan bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih ego, keterampilan, kesadaran, serta daya tahan," terang Yudian.

"Junjunglah nilai-nilai sportivitas, kejujuran, persatuan, serta butir-butir Pancasila selama berkompetisi dan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik inilah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia."

Melalui kejuaraan ini, diharapkan lahir atlet-atlet karate yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan serta mempererat rasa persaudaraan di antara para karateka dalam semangat ideologi Pancasila.

"Melalui karate, para peserta tidak hanya dilatih untuk memiliki ketangkasan dan kekuatan fisik, tetapi juga dilatih mentalnya, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti sportivitas, semangat juang, dan gotong royong," tegas Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP.

Staf Ahli Gubernur Banten, M. Agus Setiawan, sependapat dengan Yudian dan Prakoso. Ia juga menegaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah pedoman bagi kita semua. Ia mengajarkan pentingnya toleransi, kerukunan, serta saling menghargai perbedaan. Acara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang mencerminkan kekuatan kita sebagai bangsa yang beragam namun tetap satu," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

MALANG, iNews.id - Ratusan pelayat memberikan penghormatan terakhir ke jenazah Romo Benny Susetyo, staf khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang disemayamkan di Gereja Katolik Santo Albertus de Trapani, Kota Malang. Selanjutnya jenazah  diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir usai misa requiem dan tutup peti.

Setelah doa dan penghormatan, peti mati jenazah Romo Benny diberangkatkan ke TPU Nasrani Sukun, Kota Malang. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Romo Benny, prosesi pelepasan jenazah dilakukan secara kenegaraan dan diberi bendera merah putih di atas peti jenazah.

Ketua BPIP Prof Yudian Wahyudi mengenang sosok Romo Benny Susetyo sebagai pribadi yang setia dan selalu berjuang dengan keikhlasan di BPIP. Mendiang selama ini juga banyak menyumbangkan pemikirannya bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

"Beliau ini orang yang hampir tidak pernah berhenti bekerja, baik pada level konsep maupun lapangan. Jadi pemikiran-pemikirannya menyumbangkan tersendiri, khususnya bagi BPIP, secara umum bangsa Indonesia," ujar Yudian Wahyudi seusai doa bersama di Gereja Katolik Blimbing, Senin (7/10/2024) siang.

Menurutnya, selama ini Romo Benny semasa hidup kerap memberikan pemahaman dan pengajaran implementasi Ideologi ke daerah-daerah, sebagai staf khusus Kepala Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Makanya sebelum meninggal dunia, Romo Antonius Benny Susetyo berada di Pontianak untuk mengisi seminar ideologi Pancasila dan mengelola lingkungan hidup.

"Beliau sebagai staf khusus ibu ketua dewan pengarah staf khususnya Bu Mega, jadi beliau ini terutama yang memperkuat BPIP di bidang media, satu sisi konsep, satu sisi turun ke lapangan, seperti yang kemarin itu beliau itu meninggal ketika sedang tugas di Pontianak," katanya.

Benny juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin, komitmen berjuang dan tak kenal lelah. Makanya ketika ada kegiatan di Pontianak itu, dia kemungkinan besar kelelahan hingga menderita sakit dan meninggal dunia.

"(Soal penyebab meninggalnya) Itu sederhananya kelelahan, memang beliau ini nggak pernah berhenti, orang yang nggak berhenti (bekerja)," ucapnya.

Romo Benny Susetyo dimakamkan di kompleks pemakaman Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nasrani Sukun, pada Senin (7/10/2024) siang. Prosesi upacara pemakaman dipimpin Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan dihadiri seluruh anggota keluarga besar, kerabat, sahabat serta rekan kerja.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Jenazah Antonius Benny Susetyo atau dikenal Romo Benny Susetyo anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan dimakamkan, Senin (7/10/2024) mendatang. Saat ini jenazah dalam persiapan untuk diterbangkan darı Pontianak ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Informasi diperoleh iNews, jenazah Romo Benny dijadwalkan tiba di Bandara Juanda Sidoarjo, Sabtu (5/10/2024) pukul 13.30 WIB. Jenazah akan diterbangkan dengan maskapai Lion Air nomor penerbangan JT-839.

Selanjutnya setiba di Bandara Juanda, akan langsung dibawa ke rumah melalui jalur darat menuju Malang.

"Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Yayasan Gotong Royong Jalan Taman Tenaga Baru IV/20 Malang," ujar Andreas Susetyo, perwakilan keluarga Romo Benny saat dikonfirmasi Sabtu (5/10/2024) siang.

Selama di Yayasan Gotong Royong, akan dilakukan doa pada Sabtu hari ini dan Minggu (6/10/2024) besok setiap petang pukul 18.00 WIB.

"Misa Requiem dan pelepasan Senin 7 Oktober 2024 pukul 08.00 di Gereja Katolik St Albertus de Trapani-Blimbing, Malang," kata anggota DPR RI darı Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Diagendakan jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Kristen, Jalan S Supriadi, Sukun, Malang, Senin (7/10/2024) pukul 11.00 WIB. Namun untuk jam pemakaman masih menunggu jadwal acara dan prosesi dari BPIP.

"Kami mewakili keluarga mohon dimaafkan dan diampuni segala kesalahan dan kekhilafan Romo Antonius Benny Susetyo semasa hidupnya dan mohon doa untuk istirahat abadinya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny mengembuskan napas terakhir di RS Mitra Medika Pontianak, Sabtu (5/10/2024) pukul 00.05 WIB. Romo Benny meninggal pada usia 56 tahun karena sakit diabetes akut.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (5/10/2024) pukul 00.05 WIB.

Antonius Benny Susetyo atau yang lebih dikenal dengan Romo Benny Susetyo wafat pada usia 55 tahun.

Mengutip melalui laman resmi BPIP, Benny lahir di Malang, Jawa Timur pada 10 Oktober 1968 dan dikenal sebagai sosok yang terus memajukan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPeK).

Romo Benny Susetyo merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang 1996, Benny juga dikenal sebagai seorang pastor muda yang pernah menulis buku berjudul ‘Hancurnya Etika Politik, Membuka Mata Hati Indonesia’.

Tak hanya itu, almarhum merupakan tokoh yang juga memiliki konsern demi memperjuangkan masyarakat lemah dengan memberi perhatian kepada korban bencana dan kekerasan.

Dalam perjalanan hidupnya, Benny juga pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia pada 2008.

Di sisi lain, pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun menyebut bahwa Benny dikenal sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.

“Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebhinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak,” tulis keterangan BPIP, Sabtu (5/10/2024).

BPIP menekankan bahwa kepergian tokoh tersebut merupakan kehilangan besar bagi lembaga Negara dan seluruh bangsa Indonesia.

“Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tandas BPIP.

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP Mahnan Marbawi mengatakan bahwa Romo Benny wafat saat menjalankan tugas kedinasan.

“Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat,” kata Marbawi ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Manhan mengatakan jasad Romo Benny akan diberangkatkan menuju rumah keluarga di Malang melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, pada pukul 11.35 WIB.

Setibanya di Malang, jasad Romo Benny akan disemayamkan di Rumah Duka Gotong Royong dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sukun pada Senin (7/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah menghadapi kabar duka. Staf khusus Dewan Pengarah Antonius Benny Susetyo dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2023) pukul 00.05 WIB.

Dalam keterangan tertulisnya, BPIP menyebut bahwa Antonius Benny Susetyo atau yang lebih dikenal dengan Romo Benny Susetyo ini sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.

“Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebhinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak,” tulis keterangan BPIP, Sabtu (5/10/2024).

BPIP menekankan bahwa kepergian tokoh tersebut merupakan kehilangan besar bagi lembaga Negara dan seluruh bangsa Indonesia.

“Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tandas BPIP.

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP Mahnan Marbawi mengatakan bahwa Romo Benny wafat saat menjalankan tugas kedinasan.

“Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat,” kata Marbawi ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Manhan mengatakan jasad Romo Benny akan diberangkatkan menuju rumah keluarga di Malang melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, pada pukul 11.35 WIB.

Setibanya di Malang, jasad Romo Benny akan disemayamkan di Rumah Duka Gotong Royong dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sukun pada Senin (7/10).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo, meninggal dunia pada Jumat (4/10) kemarin. Informasi duka ini didapatkan eks Kepala BPIP Yudi Latif.

"Saudaraku, berita duka menghentak seketika. Dini hari tadi, saya mendapat kabar, Rm. Antonius Benny Susetyo Pr, rekan seperjuangan saat mendirikan UKP-PIP (BPIP), meninggal dunia," kata Yudi Latif dalam keterangannya, Sabtu (5/10).

Ia menyebut kematian Romo Benny terhitung mendadak.

"Sebagai karib, saya mengenal kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. Betapa pun, kabar kematiannya yg mendadak ibarat petir di siang bolong," kata dia.

Kata dia, sungguh kematian itu menjemput kita secara acak. Bila ajal tiba, malaikat pencabut nyawa akan merenggutnya, tak peduli siapa, berapa usia, kapan, dan dimana.

"Dan setiap kali mendengar kabar kematian, bergetar hatiku menginsyafi larik puisi W.S. Rendra--disitir dari Alkitab. "Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap."

Informasi dihimpun Romo Benny wafat pukul 00.05 WIB. Belum diketahui penyebab Romo Bennya meninggal.

"Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak," jelas sumber BIP kepada kumparan.

"Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi BPIP dan seluruh bangsa Indonesia. Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan," sambung dia.

Pontianak: Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Implementasi dari pasal ini sering kali menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Presiden terpilih, Prabowo Subianto diharapkan menjadi Panglima yang mampu mengurai permasalahan lingkungan dan menindak tegas para pelaku penyimpangan pengelolaan lingkungan tanpa pandang buluh demi SDA yang berdaulat untuk kemakmuran rakyat, bukan masuk pada kantong-kantong segelintir elit politik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara: Kedaulatan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 3 Oktober 2024.
Berbagai persoalan, seperti ketidakadilan dalam distribusi hasil, kerusakan lingkungan, dan korupsi seringkali menghambat tujuan utama kedaulatan SDA.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi, pasca-tambang, dan kemiskinan di daerah yang kaya SDA.

Deforestasi telah menjadi isu yang terus menerus, hingga mencapai 115.500 hektare per-tahun pada periode 2019-2020. Lubang-lubang tambang terbengkalai. Hingga tahun 2023, terdapat sekitar 3.000 lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Ia juga menyoroti ketidakadilan distribusi hasil SDA, di mana daerah-daerah kaya SDA, seperti Papua, justru mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi.

“Kemiskinan di daerah kaya SDA masih menjadi persoalan besar bangsa. Pada tahun 2023 masih terdapat 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini sering disebut sebagai ‘resource curse’ atau kutukan sumber daya, di mana kekayaan alam justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Agus juga menyebutkan regulasi yang ada seperti UU tentang pertambangan dan lingkungan hidup masih kurang relevan dengan tantangan saat ini.

“Pentingnya etika penyelenggara negara dalam pengelolaan SDA dengan prinsip komitmen keberlanjutan lingkungan, transparansi, dan akuntablitas yang adil dan setara bahwa pejabat sebagai pengelola SDA, bukan pemilik. Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam pengelolaan SDA, baik melalui pengambilan keputusan maupun mekanisme pengawasan,” tuturnya.

Terkait dengan kedaulatan SDA, Agus menyinggung tentang kepemilikan saham pemerintah sebesar 55 persen di Papua.

“Apakah kepemilikan saham kita di Papua benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Papua dan Indonesia?" tanyanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, Maikel Primus Peuki mengatakan, pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal telah menyebabkan konflik dan ketidakpuasan, serta mengancam keberlanjutan lingkungan, salah satunya persoalan deforestasi dan tercerabutnya hak ulayat masyarakat adat.

"Ada sekitar 5-6 perusahaan yang melakukan deforestasi dan menyingkirkan masyarakat dari ruang hidup mereka,” tuturnya.

Fenomena kerusakan hutan yang mulai bergeser ke Papua melalui penyebaran izin tambang, perkebunan sawit, HPH, HTI, THE, yang telah lama beroperasi dan bermunculan sejak pascapemekaran daerah otonomi baru di Papua.

“Potensi pertambangan perizinan industri ekstraktif bertambah dengan adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru ( DOB) di Papua,” paparnya.

Ia menekankan, pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal dan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Tanpa adanya pendekatan yang inklusif, potensi konflik akan terus meningkat, dan kerusakan lingkungan akan semakin parah.

Sementara itu, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura, Aji Ali Akbar, menyoroti permasalahan stunting yang terjadi di daerah kaya SDA seperti Papua. Menurutnya, ironis bahwa daerah dengan kekayaan alam berlimpah justru memiliki angka stunting yang tinggi.

"Stunting terbesar terjadi di Papua, padahal di sana ada minyak, gas, emas, dan segala macam sumber daya alam," ujarnya.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengelolaan SDA dan kesejahteraan masyarakat setempat. Aji menegaskan bahwa walaupun regulasi di Indonesia sudah cukup baik, implementasinya yang masih jauh dari harapan menyebabkan dampak negatif bagi sebagian masyarakat.

Selain itu, Aji juga menyoroti masalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama banjir dan tanah longsor.

"Bencana alam ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan yang terjadi puluhan tahun lalu," jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan SDA yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi salah satu penyebab utama bencana-bencana tersebut. Dalam pandangannya, salah satu solusi adalah penguatan penegakan hukum, terutama di bidang lingkungan hidup.

Di sisi lain, Bambang Hero Saharjo, Pakar Lingkungan dari IPB University, menyoroti korupsi besar-besaran yang terjadi dalam pengelolaan SDA, seperti kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

"Kasus timah di Babel menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 271 triliun. Ini adalah salah satu contoh bagaimana SDA kita dikelola dengan sangat buruk," ujarnya.

Bambang juga mengkritisi lemahnya etika penyelenggara negara dalam menangani SDA, di mana korupsi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, regulasi yang ada sering kali bertumpuk dan justru saling beradu, tidak saling mendukung.

Pakar Hukum Lingkungan Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at menambahkan, kerusakan SDA di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia.

Ia menyoroti bagaimana eksploitasi SDA secara besar-besaran telah merusak hutan-hutan di Kalimantan dan menyebabkan kekayaan SDA tidak dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

“Eksploitasi SDA kita luar biasa, tapi hasilnya untuk siapa?" tanyanya. Menurut Rachmad, oligarki dan dominasi perusahaan asing dalam sektor SDA telah menyebabkan rakyat Indonesia, terutama masyarakat lokal, tidak dapat menikmati kekayaan alam mereka sendiri.

Kisworo Dwi Cahyono dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, menyampaikan eksplotasi SDA yang berlebihan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan para pejuang lingkungan.

"Eksploitasi SDA yang dilakukan secara serampangan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam nyawa pejuang lingkungan," tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa berbagai regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja justru memperkuat dominasi oligarki dalam pengelolaan SDA, yang semakin menjauhkan rakyat dari hak mereka atas SDA.

Dalam pandangan Kisworo, salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui revisi atau pencabutan UU Minerba dan UU Cipta Kerja, serta penguatan sistem penegakan hukum yang mampu mengadili kejahatan terhadap SDA secara lebih efektif.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam audit dan evaluasi semua perizinan tambang serta penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan SDA.

Menyikapi permasalahan tersebut, BPIP akan menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden terpilih agar dapat ditindaklanjuti sebagai upaya mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPIP, Amin Abdullah.

“Kita akan bawa ini untuk disampaikan kepada Presiden terpilih. Pak Prabowo itu bapaknya pahlawan. Saya yakin darah patriotiknya masih terjaga untuk mengurai persoalan ini,” ungkap Amin.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPIP adalah menginisiasi dan mendorong adanya UU Etika Pengatur dan Pembuat Kebijakan yang berasaskan nilai-nilai Pancasila, terutama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, BPIP menekankan pentingnya adanya badan atau komisi yang melindungi ekosistem lingkungan hidup.

“BPIP mengawal agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan SDA dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi, seperti konflik lahan, ketidakadilan ekonomi, dan degradasi lingkungan,” ujar Amin.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo, mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi dalam acara diskusi kebangsaan di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Ia menegaskan, kekerasan tersebut merupakan tindakan yang menghancurkan keadaban Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

"Kekerasan ini menghancurkan keadaban Pancasila karena negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," tegas Benny dalam keterangannya, Minggu, 29 September 2024.

Benny menekankan, tindakan kekerasan, selain melanggar hukum, juga merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh konstitusi negara.
"Kekerasan ini menghina kemanusiaan dan menghina keadilan," ujarnya.

Menurut Benny, dalam negara yang berlandaskan hukum dan konstitusi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara damai, seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi dan dialog harus menjadi sarana utama dalam menyampaikan pandangan, bukan tindakan kekerasan.

"Diskusi adalah cara bermartabat untuk menyampaikan opini dan aspirasi. Ini dijamin dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya," tambahnya.

Benny juga meminta agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dalam insiden tersebut. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tunduk pada tekanan kelompok premanisme, yang jika dibiarkan akan melemahkan wibawa negara sebagai negara hukum.

"Aparat keamanan tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kekerasan yang mengganggu diskusi di Kemang harus diproses secara hukum. Hukum tidak boleh tunduk pada preman, dan harus menjadi pegangan bagi kita semua," tegas Benny.

Ia mengingatkan bahwa kekerasan yang dibiarkan dapat memberikan imunitas kepada pelaku dan merusak tatanan hukum serta peradaban negara. Menurut Benny, premanisme yang mendapatkan imunitas dapat menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, dan berelasi dalam masyarakat, yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Saatnya aparat keamanan bertindak tegas untuk memutus tali kekerasan demi terjaminnya konstitusi. Bernegara adalah berkonstitusi, maka warga negara harus tunduk pada konstitusi," tegasnya lagi.

Benny menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan pandangan dan pendapat melalui dialog dan argumentasi yang bermartabat, bukan dengan kekerasan yang hanya akan menghancurkan peradaban kemanusiaan. Ia berharap aparat keamanan segera bertindak tegas agar kekerasan tidak menjadi budaya di Indonesia.

"Kekerasan yang dibiarkan akan merusak keadaban hukum. Jangan sampai kekerasan menjadi budaya bangsa ini. Saatnya kita memulihkan peradaban kemanusiaan dan menjadikan Pancasila sebagai hukum tertinggi," pungkas Benny.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka terkait pembubaran paksa dan dugaan penganiayaan dalam seminar tersebut.
??????
Kombes Pol Wira Satya Triputra menyebutkan lima orang diamankan, dengan tiga lainnya masih dalam penyelidikan. Dua tersangka dijerat pasal 170 dan 406 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan, serta pasal 351 tentang penganiayaan.

Dua petugas keamanan hotel menjadi korban, dan barang bukti telah diamankan. Pihak kepolisian akan terus mendalami kasus ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Rusia: Kunjungan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ke Rusia dan Uzbekistan sebagai muhibah ideologis yang mempromosikan Pancasila sebagai ideologi perdamaian. Ideologi itu kental dengan nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional.

"Muhibah itu adalah langkah diplomasi Megawati untuk memperkenalkan Pancasila itu di panggung internasional," kata Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 September 2024.

Selama di Rusia, kata Darmansjah, Megawati memberikan kuliah umum di kampus Saint Petersburg State University, mengadakan pertemuan dengan Rektor Universitas Saint Petersburg Profesor Nikolay Kropachev dan menjadi pembicara kunci di Forum Rektor Universitas se-Rusia.
Sementara di Uzbekistan, Megawati menerima gelar profesor kehormatan dari Silk Road University, Samarkand, menanam pohon dan penandatangan prasasti Soekarno Garden di Silk Road Tourism Complex, dan berziarah ke makam Imam Besar Al Bukhari.

Djumala lebih jauh menegaskan kunjungan Megawati ke Rusia dan Uzbekistan ini sarat makna ideologis. Dikatakannya, kunjungan tersebut dinilai tepat waktu karena PBB melalui UNESCO telah mengakui pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB pada 1960 yang berjudul “To Build the Wolrd Anew” sebagai Memory of the World atau Warisan Arsip Dunia.

"Dengan penganugerahan PBB itu, publik internasional menjadi lebih mudah mengakses arsip teks pidato itu sebagai referensi untuk pengembangan studi terkait bidang tugas UNESCO, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan," kata Djumala.

Menurut Djumala, penganugerahan PBB itu membuka peluang bagi diplomasi Indonesia untuk mempromosikan Pancasila sebagai ideologi perdamaian yang mengandung nilai-nilai universal. Pada konteks itulah, kunjungan Megawati ke Rusia bisa dimaknai sebagai langkah diplomasi Pancasila di panggung internasional.

Megawati membawa pesan ideologis, bahwa Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya bisa menginspirasi pemimpin dunia dalam mengelola tata dunia baru dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, musyawarah dan gotong royong, seperti inti ajaran Pancasila ajaran Bung Karno.

Djumala juga menggarisbawahi makna ideologis dari kunjungan Megawati ke Uzbekistan. Ziarah Megawati ke makam Imam Bukhari juga sarat makna ideologis. Sejarah mencatat, Bung Karno lah yang mendesak pemimpin komunis Uni Soviet (sekarang Rusia) Nikita Khrushchev untuk menemukan kembali makam Imam Besar itu agar umat Islam sedunia dapat berziarah dan menghormati jasa-jasanya dalam syiar Islam.

Dalam pandangan Djumala, itulah sumbangsih Bung Karno bagi dunia Islam. Desakan Bung Karno kepada pemimpin Uni Soviet untuk memuliakan Imam Bukhari saat itu adalah manifestasi nilai Ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.

"Ziarah Megawati ke makam Imam Besar Bukhari dapat dinilai sebagai manifestasi komitmen Indonesia terhadap ajaran mulia agama Islam yang menginspirasi Pancasila sebagai falsafah, dasar dan ideologi bangsa," kata mantan Dubes Indonesia untuk Austria dan PBB di Wina ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)