REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Ponpes Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, KH Wafi Maimun Zubair mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri, untuk mengenakan jilbab. Para Paskibraka yang bertugas di IKN, Kalimantan Timur itu wajib mencopot jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

Kiai Wafi mengajak seluruh umat Islam dan tokoh agama untuk protes kepada BPIP. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPIP tidak termaafkan.

"Seluruh elemen umat Islam, ulama, habaib, kiai, santri, mengecam keras kebijakan pelarangan jilbab anggota Paskibraka dalam peringatan HUT RI di IKN. Pelarangan jilbab Paskibraka merupakan kesalahan fatal yang tidak semestinya dilakukan oleh BPIP," ujar Kiai Wafi saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut Mursyid Thoriqoh Syadziliyah tersebut, BPIP seharusnya memfasilitasi setiap anak bangsa untuk mengamalkan ajaran agamanya, bukan malah menghapus pengamalan ajaran agama dalam ruang bernegara. Kiai Wafi menyentil pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tentang tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri. Tetapi, di sisi lain, tidak ada aturan berseragam yang membolehkan peserta untuk menggunakan jilbab.

"Artinya sama saja BPIP melarang menggunakan jilbab. Di sini sudah sangat jelas kepala BPIP mempertontonkan kedunguan yang akut," ucap Kiai Wafi.

Dia menilai, kepala BPIP hanya meminta maaf karena kegaduhan yang timbul, bukan karena kebijakan keliru yang dibuatnya. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri baginya, karena sampai sekarang kepala BPIP tidak merasa bersalah atas aturan diskriminasi yang dibuat.

"Mengingat BPIP sudah terlanjur membuat kesalahan besar dan melukai umat Islam. BPIP lebih baik dibubarkan karena negara rugi besar membiayai lembaga yang sepak terjangnya selalu memprovokasi kerukunan umat. Tidak cukup kalau hanya mencopot kepala BPIP," kata Kiai Wafi.

Tidak hanya itu, Kiai Wafi berpesan kepada anggota Paskibraka putri yang berhijab agar sebaiknya pulang ke daerah masing-masing jika tidak bisa menjalankan keyakinan agama yang dianuat. Jika seandainya dalam pelaksanaan upacara HUT RI masih dilarang menggunakan jilbab, sambung dia, lebih baik kembali ke orangtuanya.

"Kehormatan sebagai seorang Muslimah lebih berharga dari apapun termasuk menjadi anggota Paskibraka yang dipaksa membuka jilbab," kata putra almarhum KH Maimun Zubair alias Mbah Moen tersebut.

Balikkan ke Kemenpora...

Melihat kontroversi yang terjadi di BPIP, Kiai Wafi mendorong pemerintah agar pembinaan Paskibraka sebaiknya dikembalikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI seperti sebelumnya. Pasalnya, selama berada dalam naungan Kemenpora, tidak pernah ada kontroversi terkait Paskibraka putri. "Daripada di bawah BPIP yang sarat polemik," ucap Kiai Wafi.

Sebelumnya, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menegaskan, tidak memaksa Paskibra putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencabut kebijakan yang melarang anggota Paskibraka 2024 putri menggunakan jilbab saat menjalankan tugas pada peringatan Kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita minta kebijakan ini dicabut dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab Paskibraka menjelaskan simpang siur informasi larangan berjilbab itu, apakah benar atau hoaks," kata Mahyeldi di Kota Padang, Provinsi Sumbar, Rabu (15/8/2024).

Mahyeldi menyebutkan, jika BPIP memang memberlakukan aturan tersebut, hal itu sangat disesalkan. Pasalnya, melarang Paskibraka putri berjilbab sama saja dengan tidak menghormati HAM dan telah melecehkan konstitusi.

Menurut Mahyeldi, dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sudah jelas dikatakan bahwa (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pun untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Bagi perempuan Muslim memakai jilbab itu adalah ibadah. Karena itu, kalau ada yang melarang perempuan beragama Islam memakai jilbab di negeri ini, maka itu berarti sudah tidak menghormati konstitusi. Selain itu, pihak yang melarang perempuan Muslim di Indonesia memakai jilbab telah melecehkan ajaran agama," katanya.

Mahyeldi menilai, jika kebijakan itu terus dilanjutkan, berarti sudah merupakan kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menyebut, BPIP telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumbar yang juga Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andre H Algamar. Dia menyebut, sesuai arahan PPI Pusat, PPI Sumbar menyatakan prihatin dan menolak dengan tegas aturan atau tekanan terkait pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024.

Jilbab keyakinan agama...

"Putri yang biasa menggunakan jilbab, itu merupakan keyakinan dalam agama. Kami yakin dan percaya, Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto akan sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi Anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia," kata Andree.

Dia berharap, jika benar aturan tersebut diterapkan, BPIP selaku pengelola dan Penanggung jawab program Paskibraka agar segera mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan remaja Muslimah yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin tetap bertugas pada 17 Agustus mendatang. Kabar itu langsung menuai reaksi publik, termasuk tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, misalnya. Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara non-diskriminasi. Keputusan yang "memaksa" belasan Muslimah tersebut tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, dalam pernyataan pers Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, tiap individu telah menandatangani pernyataan kesediaan sebelum mendaftar Paskibraka 2024. Dengan demikian, mereka diharapkan memahami butir-butir aturan yang ada, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam SK itu, terdapat arahan agar Paskibraka putri menampakkan rambutnya saat bertugas, yakni terutama pada waktu Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih di upacara kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Bila melihat sejarah, polemik jilbab pada Paskibraka yang dikoordinasi BPIP semestinya tidak usah terjadi. Sebab, dalam momen sakral pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 1945 pun, ada sosok berjilbab. Dialah Ibu Fatmawati Soekarno.

Istri presiden Sukarno itu berjasa besar dalam hari-hari menjelang Proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ibunda Megawati Soekarnoputri itu adalah yang menjahit kain merah dan kain putih sehingga menjadi Sang Saka Merah Putih atau Bendera Pusaka.

Menurut sejarawan JJ Rizal, salah satu foto yang populer mengenai momen pengibaran Bendera Pusaka termuat dalam buku autobiografi Sukarno, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang disusun Cindy Adams.

Bung Karno mengisahkan, saat menjahit Bendera Pusaka, istrinya tersebut sedang mengandung anak pertama mereka. "Istriku, Fatmawati, di tengah kehamilannya yang pertama menjahit bendera Merah Putih, yang nantinya menjadi Bendera Pusaka," kata presiden pertama RI itu dalam autobiografi tersebut (hlm 398).

Berkomentar tentang foto yang mengabadikan detik-detik pengibaran Bendera Pusaka, JJ Rizal menegaskan, sosok berjilbab itu adalah Ibu Fatmawati. "Benar, itu Ibu Fatmawati," katanya via aplikasi perpesanan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Bila mengenakan jilbab dianggap kurang "Bhinneka Tunggal Ika", bagaimana dengan Ibu Fatmawati yang berjilbab pada saat momen pengibaran Bendera Pusaka 17 Agustus 1945? Mengapa mempersoalkan busana yang biasa dikenakan seorang Muslimah yang taat?

Ingat pesan Bung Karno: jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam konteks ini, cukuplah ibunda Megawati Soekarnoputri--Ketua Dewan Pengarah BPIP--menjadi contoh bahwa jilbab tidak mengurangi keindonesiaan seseorang.

Sebagai seorang Muslimah yang taat, perempuan kelahiran Bengkulu itu memang gemar mengenakan kain penutup rambut. Fatmawati lahir dari kedua orangtua yang berdarah Minangkabau.

Ayahnya bernama Hasan Din (1905–1974), sedangkan ibundanya adalah Siti Chadijah. Di Bengkulu, sang ayah dikenal luas sebagai pengusaha dan sekaligus tokoh Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Sukarno, yang ketika itu sedang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari pernikahan ini, pasangan yang bahagia tersebut dikaruniai lima orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Fatmawati berpulang ke rahmatullah pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, ia menjalani perawatan medis usai terkena serangan jantung dalam perjalanan pulang umrah dari Tanah Suci. Jenazahnya dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya mendapatkan kecaman di Swedia. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelarangan jilbab, maka bisa mendapatkan hukuman berupa pemberian denda yang lumayan besar.

Ombudsman Kesetaraan Swedia, pada Kamis (8/4),memutuskan untuk mengabulkan gugatan seorang Muslimah yang mengatakan dirinya menghadapi diskriminasi, karena mengenakan jilbab.

Anggota Ombudsman Lars Arrhenius dalam pernyataannya mengatakan sebuah maskapai penerbangan, yang tidak mengizinkan simbol-simbol keagamaan dan menerapkan kebijakan aturan berpakaian seragam, memecat seorang perempuan karena mengenakan jilbab, meskipun lamaran kerjanya diterima, merupakan perbuatan diskriminatif.

“Kesetaraan di pasar tenaga kerja dan kebebasan beragama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pengusaha. Namun, dalam mencari keseimbangan seperti ini, kebebasan beragama harus diutamakan,” ujar dia.

Oleh karenanya, Ombudsman Kesetaraan Swedia memerintahkan maskapai tersebut untuk membayar kompensasi sebesar 150.000 Krona Swedia (Rp225 juta) kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut mengajukan pengaduannya ke Ombudsman tahun lalu, dengan alasan bahwa dia mengalami diskriminasi.

Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya terjadi di Eropa. Beberapa waktu terakhir, muncul polemik para Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang diduga harus melepas jilbab di Indonesia.

18 Paskibraka harus lepas jilbab..

Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Sebelum isu paskibraka mencuat, pada tahun lalu ada isu pramugari yang tidak bisa melepas jilbab karena tidak sesuai dengan ketentuan seragam maskapai yang bersangkutan. Meski salah satu maskapai mengaku sudah mengakomodasi permintaan seragam tersebut, praktik ini diduga masih terjadi. Namun, tak seperti di Swedia yang mampu 'menghukum' pelaku pelarangan jilbab dengan denda yang besar, berdasarkan catatan Republika, belum ada sanksi denda bagi pelarang jilbab di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persis KH Jeje Zainudin menanggapi perihal tidak adanya anggota Paskibraka Nasional tahun ini yang mengenakan jilbab. Di mana, ada dugaan para anggota Paaskibraka yang mengenakan jilbab, diduga 'terpaksa' harus menanggalkannya.

"Jika benar ada pemaksaan melepaskan jilbab bagi anggota Paskibraka Nasional oleh pihak BPIP, ini jelas suatu penistaan yang serius terhadap agama, konstitusi, dan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang jadi pedoman bersama dalam berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Jeje dalam pesannya kepada Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

BACA JUGA:Polemik Paskibraka 2024 Copot Jilbab, Ingat Perintah Berjilbab dalam Hadits Ini

Menurut Kiai Jeje, lembaga atau oknum yang memperkosa hak asasi keyakinan agama orang lain dalam melaksanakan tugas negara, tidak bisa dibiarkan. Karena, ini bisa merusak keharmonisan dan kerukunan yang selama ini telah berjalan baik.

"Lembaga apapun tidak berhak sewenang-wenang membuat regulasi atau aturan seragam berpakaian acara kenegaraan dengan mengabaikan keyakinan agama yang dianut oleh warga negara. Lagi pula pakaian menutup aurat tidak merusak keindahan maupun kerapihan seragam apapun dalam melaksanakan tugas kenegaraan," ujar Kiai Jeje.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).