REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan di sektor koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan bertema "Digitalisasi Keuangan Koperasi". Kegiatan ini berlangsung selama empat hari dan dihadiri oleh 30 pengurus koperasi dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, pada tanggal 10-14 Juni 2024 silam.

Kegiatan ini bertujuan membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem keuangan digital dalam operasional mereka. Diharapkan, koperasi-koperasi di Kalimantan Barat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Yulia yang merupakan dosen dari Program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI kampus Pontianak. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman praktis yang kuat, Yulia memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya digitalisasi keuangan dan cara implementasinya dalam konteks koperasi.

Dalam penjelasannya, Yulia memperkenalkan konsep-konsep dasar digitaliasi keuangan termasuk penggunaan perangkat lunak akuntansi, sistem pembayaran digital, dan platform keuangan online. Ia juga menjelaskan manfaat dari digitalisasi, seperti peningkatan akurasi data keuangan, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan transparansi.

"Digitalisasi keuangan bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah cara kita mengelola keuangan untuk menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan sistem yang tepat, koperasi dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan," jelas Yulia.

Para peserta juga diberikan pelatihan praktis mengenai penggunaan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi keuangan lainnya yang relevan. Yulia membimbing para peserta melalui langkah-langkah pengaturan sistem, entri data, dan pembuatan laporan keuangan digital. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mencoba langsung aplikasi tersebut, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dan kemudahannya.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya keamanan data dalam digitalisasi keuangan. Yulia memberikan penjelasan mengenai praktik terbaik untuk menjaga keamanan data keuangan, termasuk penggunaan enkripsi, pengaturan akses pengguna, dan pentingnya backup data secara rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data keuangan koperasi tetap aman dari ancaman siber.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara kegiatan ini sangat mendukung inisiatif digitalisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Sri Mulyani dalam sambutannya menekankan pentingnya adaptasi teknologi untuk koperasi.

"Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Dengan mengadopsi teknologi digital, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya," ungkap Mulyani.

Kegiatan Digitalisasi Keuangan Koperasi ini merupakan langkah awal yang penting menuju transformasi digital di sektor koperasi Kalimantan Barat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku koperasi, diharapkan koperasi-koperasi di daerah ini dapat semakin maju dan berdaya saing dalam era digital.

Melalui kegiatan ini, Universitas BSI Kampus Pontianak juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kerjasama antara UBSI, Dinas Koperasi dan UKM, serta koperasi-koperasi lokal diharapkan dapat terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA UTARA -- Kengerian masih terus terjadi di bawah langit Gaza. Ini bukan hanya bencana kemanusiaan, tetapi juga bencana kesehatan yang menghantui seluruh warga Gaza.

Fasilitas sanitasi dan akses ke air bersih makin sulit. Kekejaman Israel yang menyerang warga Palestina kini telah memasuki bulan ketujuh.

Sebanyak 34.500 warga Palestina telah menjadi korban. Konflik berkepanjangan ini juga telah memaksa 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka dan memadati kota-kota di bagian selatan yang kini berada di ambang kelaparan akut.

Alhamdulillah di tengah situasi sulit, pada Rabu (26/06/2024), Dompet Dhuafa kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dalam bentuk pendirian Medical Point atau rumah sakit darurat. Fasilitas ini didirikan untuk melayani kesehatan masyarakat Palestina, khususnya di Gaza Utara, dan akan segera beroperasi melayani pelayanan kesehatan dalam 1-2 bulan ke depan.

“Karena jauh dari pelayanan medis dan yang kedua saat invasi tentara IsraeI, Rumah Sakit (RS) indonesia dan RS Kamal Adwan sedang dalam perbaikan, sehingga butuh adanya tempat lain untuk pelayanan medis. Selain itu, juga membutuhkan tempat yang luas untuk parkir ambulans,” ujar mitra lokal Dompet Dhuafa, Alfursan Palestinian Emergency Association (FPEA).

Menurut United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, serangan Israel telah merusak 84 persen fasilitas kesehatan di Jalur Gaza. Selain itu, konflik ini juga menghancurkan sistem sanitasi di jalur tersebut sekaligus membuat sebagian besar warga mengungsi.

Hal ini menyebabkan banyak warga Palestina tinggal di tenda-tenda di dekat air yang terkontaminasi limbah dan tumpukan sampah yang semakin banyak.

“Saat ini fasilitas kesehatan makin menurun dikarenakan banyak faktor di antaranya kurangnya tenaga medis, bahan bakar, kerusakan fasilitas, dan pengadaan finansial dan kebutuhan minimal tim-tim medis,” tambahnya.

Alhamdulillah, berkat kebaikan para donatur, Medical Point akan dilengkapi dengan kontainer untuk layanan obgyn.

Untuk tenaga medis di Medical Point sendiri terdapat empat dokter, delapan perawat, ambulans serta tim paramedis.

Upaya mendapatkan izin mendirikan Medical Point ini pun terus dilakukan mitra lokal Dompet Dhuafa. Berkat kerja keras para mitra lokal, Dompet Dhuafa berhasil mendirikan satu Medical Point yang telah disetujui oleh pemerintah. Medical Point ini didirikan karena tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, dengan prioritas utama menyelamatkan nyawa pasien.

Selain itu, kebutuhan akan logistik, obat-obatan, susu anak juga makin tinggi.

“Yang menjadi tekanan memang bagi kami saat ini adalah support untuk Medical Point ini. Karena, kebutuhan warga tak hanya konsultasi dan perawat luka dan lain-lain, mereka butuh obat-obatan, pampers, susu untuk anak dan lain-lain. Itu semua membutuhkan biaya. Sambil kami menggali dan sambil insyaallah di kemudian hari mungkin bisa dapat support, baik dari kalian maupun pihak lain,” ujar perwakilan FPEA.

Tak habis-habisnya diterjang badai, pada pertengahan Juni lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan puluhan ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas, diare, kutu, kudis, cacar air, ruam kulit, dan meningitis di tempat penampungan PBB.

Tumpukan sampah dan genangan air juga terlihat di hampir setiap sudut kota di wilayah kantong yang kecil itu. Sementara itu, keluarga-keluarga mengatakan bahwa mereka menderita karena merebaknya penyakit, terutama di kalangan anak-anak.

“Dompet Dhuafa berupaya untuk terus menjadi menyambung kebaikan para donatur, kami akan terus mengirimkan bantuan kepada masyarakat Palestina, tentunya Dompet Dhuafa membutuhkan rangkulan dari berbagai pihak melalui kolaboraksi kebaikan, sehingga banyak masyarakat Palestina yang akan terbantu nantinya,” ujar dr Yeni Purnamasari, General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung Eman Sulaeman memerintahkan kepada termohon, yakni Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) untuk segera membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Hal itu setelah Eman yang memimpin sidang praperadilan mengabulkan gugatan pemohon.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," kata Eman dalam sidang putusan di PN Kota Bandung, Provinsi Jabar, Senin (8/7/2024).

Eman mengatakan, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Rizky di Kota Cirebon pada 2016, yang dilakukan oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. "Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," kata Eman.

Dalam pertimbangan hakim tunggal, Eman tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," katanya.

Eman mengatakan, panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk calon tersangka masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," ucap Eman.

Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda Jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," ujar Eman.

Dengan putusan Hakim Eman itu, maka penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah. Alhasil, Pegi pun harus dibebaskan dari sel Mapolda Jabar.

Ibu harap hakim adil...

Ibu dari Pegi Setiawan, Kartini berharap, hakim tunggal dapat mengabulkan gugatan praperadilan anaknya pada sidang lanjutan dengan agenda membacakan hasil putusan di PN Bandung pada Senin ini. "Semoga hakim memutuskan sesudahnya itu dengan seadil-adilnya dan bisa membebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah," kata Kartini.

Dia meyakini, anaknya tidak bersalah.namun apabila gugatan ditolak, Kartinu akan tetap berupaya untuk membebaskan anaknya. "Ya seandainya ditolak sama hakim, ya tim kuasa kami tetap berusaha dan sekuat tenaga untuk membebaskan Pegi," katanya.

Kartini mengaku bertemu Pegi pada Kamis (4/7/2024). Dia mengatakan, anaknya menitipkan doa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti kasusnya ini hingga menjelang putusan persidangannya. "Pegi minta doa kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia dan Pegi juga berterima kasih atas dukungan dan doanya yang telah mendukung Pegi karena Pegi tidak bersalah," ucap Kartini.

Kuasa hukum Pegi Setiawan Toni RM meyakini, majelis hakim di PN Bandung akan memenangkan gugatan yang diajukannya. Sehingga kliennya akan dibebaskan setelah sidang praperadilan.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa proses praperadilan akan mengungkapkan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. "Kami sudah siap mental baik dari kuasa hukum dan keluarga. Kami optimis, dinyatakan batal penetapan tersangka,” kata Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengatakan, kegiatan turun ke desa (Turdes) bersama Foropimda dan perangkat daerah ke desa desa terpencil, selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diutarakan Paman Birin setelah menyimak cermat pesan pesan penting Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023, di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Presiden Jokowi, lanjut Ketua Umum FORKI Kalsel ini, menekankan kepada semua lembaga kementerian termasuk di tingkat pemerintahan daerah, agar melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil atau bermanfaat untuk rakyat.

"Dari kegiatan turdes yang baru kita lakukan selama enam hari kemarin, kita melihat secara langsung di lapangan dan memastikan apakah kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan manfaatnya sudah dirasakan rakyat atau belum," terang Paman Birin.

Berdasarkan catatan pribadi dirinya setelah melihat dan mendengarkan lamgsung aspirasi masyarakat selama turun ke desa sebut Paman Birin, program program pembangunan daerah termasuk infrastrukur antara lain pembangunam jalan, jembatan dan program lain manfaatnya sebagian besar sudah dirasakan masyarakat terutama di daerah pelosok.

"Bersama stakeholder kita tinggal melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan yang masih berjalan atau sudah diprogramkan," tandasnya.

Terkait pentingnya pembangunan beroreantasi hasil atau out come, bagi Pemerintah Provinsi Kalsel telah dimplemenrasikan dengan kinerja tata kelola keuangan dengan pencapaian perolehan Opini WTP sebanyak 10 kali berturut turut sejak 2013.

"Pencapaian itu tentunya berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh stakholder dan masyarakat serta inovasi inovasi berkelanjutan," ucapnya.

Kepala negara dalam.arahan lain, lanjut Paman Birin mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakipresiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.

Sementara itu berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN RIAU -- Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam melaksanakan tindakan pemasangan Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) perdana di Provinsi Kepri, pada Jumat (5/7/2024).

Operasi ini dilaksanakan oleh satu-satunya Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Konsultan Aritmia di Batam, dr. Fandi Ahmad, SpJP(K) bersama rekannya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Ahli Aritmia Indonesia, dr. Agung Fabian, SpJP(K).

Kolaborasi ini dilakukan sebagai transfer ilmu dan pengalaman, mengingat hanya terdapat 50 dokter ahli aritmia di Indonesia.

dr. Fandi menjelaskan, sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien yang merupakan seorang pria berusia 39 tahun tersebut ditemukan oleh sang istri dalam kondisi kejang dan tak sadarkan diri selama kurang lebih 2 menit.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Unit Gawat Darurat (UGD) RSBP Batam melalui rekam jantung, ditemukan kelainan pada irama jantung pasien.

“Dalam medis, penyakit ini disebut Sindrom Brugada yang merupakan kelainan pada irama jantung. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik,” ujar dr. Fandi.

Ia menambahkan, sindrom ini dinilai sangat mematikan karena mengakibatkan henti jantung tanpa mengenal waktu dan usia.

“Mulai dari anak-anak hingga dewasa tidak luput dari penyakit ini,” imbuhnya.

Pemasangan ICD sendiri dipilih sebagai opsi tindakan paling tepat untuk menangani Sindrom Brugada, dengan mengimplan alat tersebut ke dalam jantung.

“Alatnya diimplan ke dalam jantung tanpa proses pembedahan, cukup satu sayatan kecil di dada untuk memasukkan alatnya dan menyimpan generator di bawah kulit bagian dada,”

Adapun prinsip kerja ICD adalah memberikan kejut listrik kepada pasien henti jantung untuk menormalkan kembali irama jantung pasien.

“Tindakan berlangsung lancar tanpa komplikasi. Dengan demikian, RSBP Batam berhasil mencatat sejarah baru, karena permasangan ICD hari ini adalah yang pertama kalinya terselenggara di rumah sakit se-Provinsi Kepri,” ujar dr. Fandi.

Karena Sindrom Brugada berhubungan erat dengan faktor genetik, dr. Fandi menyarankan agar masyarakat rutin untuk melakukan Medical Check Up sedari dini.

“Terutama pemeriksaan rekam jantung (EKG) untuk deteksi awal kelainan atau gangguan irama jantung,” saran dr. Fandi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) mengumumkan inisiatif baru yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global melalui dorongan sektor ekonomi kreatif. Dalam rangka untuk mewujudkan visi ini, Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian membentuk Komite Khusus Luar Negeri (Komsus LN) Gekrafs yang akan bertugas membentuk Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) di berbagai negara dan memaksimalkan berbagai peluang Kerjasama bagi para pelaku ekonomi kreatif yang berada ditanah air serta diberbagai negara dengan jaringan global.

Kawendra mengangkat Osco Olfriady Letunggamu sebagai Ketua Komite Khusus Luar Negeri bersama dengan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar dan beberapa pelaku usaha Diaspora Lenywati, Jassisca Klory, Agus Abdul Wahid Dan Sudarmawan Samidi. Komite ini juga akan diarahkan oleh Hj. Himmatul Aliyah, Temi Sumarlin dan Noval Abuzarr dalam merealisasikan program kerjanya.

Ekonomi kreatif telah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi global dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia sektor ini memiliki potensi besar, tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan daya saing internasional.

Osco yang baru saja diamanahkan oleh Ketum GEKRAFS memimpin Komite Khusus Luar Negeri, yakin Pertumbuhan Ekonomi dapat mencapai 8% pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ini dapat tercapai melalui Inovasi dan Kolaborasi Global.

Inovasi sangatlah diperlukan dalam pengembangan dan penerapan dalam berbagai sektor seperti energi dan keuangan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 8%, Osco yakin dapat terealisasi melalui penurunan harga energi yang akan berdampak pada penurunan biaya produksi. Tidak hanya biaya produksi yang akan berdampak, namun juga penurunan biaya transportasi pada distribusi barang dan bahan mentah sehingga meningkatkan efisiensi pada rantai pasokan (supply chain). Hal ini juga dapat mengurangi harga jual akhir produk kepada konsumen. Ketika konsumen dan perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan karena turunnya harga energi, maka biaya listrik, bahan bakar, dan transportasi pribadi menurun. Ini dapat mendorong konsumsi domestik dan permintaan agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inovasi ini membutuhkan support finansial yang besar.

Komite Khusus Luar Negeri GEKRAFS mempersiapkan beberapa agenda penting dalam kebutuhan ini, yaitu dengan mengundang investor asing berinvestasi di Indonesia. Komite ini juga bersiap diri pada bulan Juli ini melebarkan jaringan internasionalnya. Billy Mambrasar akan menggandeng investor dari Amerika, Osco dari Eropa, Lenywati dari Afrika, Jassisca Klory dari China, Agus Abdul Wahid dan Sudarmawan Samidi dari Timur Tengah.

Komite ini siap mendorong ekspor non-migas dengan memperluas akses ke pasar internasional, menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan dan memperbaiki daya saing produk Indonesia di pasar global. Kita juga sudah menyiapkan Program Inkubator dan Akselerator untuk membantu startup kreatif dan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) dalam mengembangkan serta mengekspor produk mereka, ujar Osco dalam keterangannya.

Komite Khusus ini juga melihat sektor pertanian masih memiliki potensi besar di Indonesia. Osco menjelaskan peningkatan produktivitas pertanian, penerapan teknologi modern, pengembangan infrastruktur pertanian serta akses yang lebih baik ke pasar dapat membantu meningkatkan konstribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja yang kreatif. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun tidaklah mudah. Ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah selanjutnya.

GEKRAFS yakin Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan sangat teliti menyusun kabinetnya sehingga para menteri yang akan mendapatkan Amanah mempunyai kemampuan dan pengalaman dibidangnya. Dengan kombinasi strategi yang tepat, termasuk reformasi struktural, investasi yang kuat dalam pengembangan manusia dan infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang konsisten, Osco yakin Pemerintahan Prabowo Gibran dapat mencapai tujuan ini.

Sebelumnya, dalam upaya meningkatkan dan mendorong ekraf agar bertumbuh, kata Kawendra, Gekrafs memiliki program pendampingan hingga bantuan permodalan.

"Kalau dari Gekrafs kita sekarang dengan 33 provinsi 229 kabupaten/kota sudah punya kegiatan masing-masing di daerah. Jadi ada yang melakukan pendampingan untuk produk-produk ekrafnya, pendampingan untuk badan hukumnya, bahkan kita melakukan akses bantuan permodalan juga dengan beberapa pihak," ujar Kawendra, demikian dilansir dari Antara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim hukum Polda Jawa Barat bakal mematuhi putusan hakim tunggal Eman Sulaeman yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024). Mereka pun akan membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan.

"Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh hukum," ucap Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nurhadi Handayani di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan penyidik.

"Insya Allah (dibebaskan), nanti kami akan berkoordinasi penyidikan. Nanti kami secepatnya (bebaskan)," kata dia.

Nurhadi mengatakan penyidikan kasus tersebut akan dihentikan dan segera dibebaskan. Pihaknya akan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh hakim.

"Jadi kita tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim. Nanti kita bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sebelumnya, hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya...

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata."Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimalndya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka.

"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukip dan bukti cukip dua alat bikti harua ada pemeriksaan calon tersangka dulu.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim hukum Polda Jawa Barat bakal mematuhi putusan hakim tunggal Eman Sulaeman yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024). Mereka pun akan membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan.

"Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kita tetap patuh hukum," ucap Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nurhadi Handayani di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan penyidik. "Insya Allah (dibebaskan), nanti kita akan berkoordinasi penyidikan. Nanti kita secepatnya (dibebaskan)," kata dia.

Nurhadi mengatakan penyidikan kasus tersebut akan dihentikan dan segera dibebaskan. Pihaknya akan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh hakim.

"Jadi kita tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim. Nanti kita bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sebelumnya, hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata."Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimalndya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka.

"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukip dan bukti cukip dua alat bikti harua ada pemeriksaan calon tersangka dulu.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Umat Islam di Tanah Air yang mayoritas merupakan Muslim Sunni menentang praktik pernikahan mut'ah. Dalam buku berjudul "Mistik, Seks, dan Ibadah", cendekiawan yang juga pakar tafsir Alquran Prof Quraish Shihab menjelaskan, bahwa mut'ah dalam pengertian bahasa adalah kenikmatan, kesenangan dan kelezatan. Sementara nikah mut'ah didefinisikan sebagai pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, hari atau bulan yang disepakati calon suami istri. Jika batas waktu itu berakhir, maka secara otomatis perceraian terjadi.

Nikah mut'ah merupakan amalan kontroversial yang masih dianut oleh kaum syiah. Masalah ini menjadi titik rawan antara dua kelompok besar, yakni Sunni dan Syiah. Di satu sisi, kaum syiah menghalalkan dengan mutlak. Di lain sisi kaum Sunni mengharamkannya juga dengan mutlak.

Dikutip dari buku Panduan Lengkap Muamalah karangan Muhammad Bagir, mut'ah disebut juga nikah sementara waktu atau nikah terputus. Secara bahasa, kata ini berarti sesuatu yang dinikmati atau dimanfaatkan. Pelakunya mendapat kemanfaatan dengannya serta menikmati sampai batas waktu yang ditentukan.

Ayat Alquran yang kerap dijadikan dalil oleh komunitas syiah, nikah mut'ah halal adalah "... Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, di antara mereka (dalam ayat tersebut digunakan lafal istamta'tum bihi minhunna), berikanlah kepada mereka mahar sebagai suatu kewajiban." (QS An Nisa:24).

Dalam bacaan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'b bin Ubay dan Said bin Jubair, kalimat tersebut mendapatkan penambahan makna. "...Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (dengan tambahan kalimat: sampai batas waktu tertentu)."

Mazhab Ja'fari, salah satu mazhab yang dianut kaum syiah mengurai bahwa ada beberapa persyaratan untuk nikah mut'ah.Syarat-syarat tersebut, yakni mengucapkan ijab kabul dengan lafal nikah, kawin, atau mut'ah dengan seorang perempuan. Hal tersebut dilakukan sambil menetapkan mahar tertentu dan berlakunya selama waktu tertentu yang disetujui bersama. Misalnya satu hari, satu pekan, satu bulan, dan sebagainya.

Perempuan yang dinikahi mut'ah tersebut juga harus dalam keadaan bebas dari hambatan apa pun yang membuatnya haram dinikahi. Hambatan itu menisbatkan pada dalil dalam Alquran, yakni hambatan nasab, periparan, persusuan, dan sebagainya. Kondisi lainnya, saat dia dalam keadaan iddah atau berada dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain.

Ikatan pernikahan itu akan berakhir seiring dengan habisnya waktu yang masih tersisa. Ikatan nikah berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan talak. Hanya, bila dikehendaki, ikatan tersebut boleh diperpanjang lagi sampai waktu yang ditentukan. Dengan catatan, si suami memperbaharui akad dan mahar.

Catatan lainnya, tidak ada batas tertentu jumlah perempuan yang boleh dinikahi secara mut'ah. Meski, ada ulama syiah yang membatasi hingga empat orang saja. Saksi pun tidak diperlukan dalam nikah mut'ah.

Dalam sejarahnya, nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam karena situasi darurat. DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam dalam buku berjudul "Ensiklopedia Imam Syafi'i" menyebutkan, bahwa nikah mu'tah kemudian dilarang dan larangan itu sudah menjadi ijma' ulama.

Pernah diperbolehkan namun kemudian dilarang..

Dikutip dari Firman Arifandi dalam bukunya berjudul "Serial Hadits Nikah 2 Cinta Terlarang" , Imam An Nawawi menjelaskan dalam Al Minhaj, bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan dan kemudian dilarang hingga hari akhir. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Salamah bin Al Akwa' berkata, "Rasulullah saw memberi keringanan pada kami dalam masalah mut'ah wanita-wanita pada tahun Authos selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya."

Dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmizy, Abdullah bin Abbas Ra mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seseorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekadar masa bermukim di negeri itu, istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya, hingga turunnya ayat yang berbunyi: orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan budaknya.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan karena masyarakat Islam saat itu masih dalam masa transisi dari zaman jahiliyah kepada Islam. Akan tetapi, Rasulullah SAW kemudian melarang praktik nikah mut'ah. Hal ini juga ditegaskan dalam Fathul Bari, Ibnu hajar Al Asqalani menjelaskan, bahwa pernikahan mut'ah praktiknya seperti nikah kontrak, yang mana hukum kebolehannya sudah termansukh atau terhapus.

Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata, bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah swt telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR. Muslim).

Karena itulah, para ulama dari seluruh mazhab pun sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan memasukannya dalam jenis pernikahan yang bathil. Bahkan, pelaku nikah disamakan dengan pezina. Sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, menganggap nikah mut'ah sebagai sebuah kemungkaran. Selain itu, pelakunya diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Di zaman sekarang, nikah mut'ah semakin jelas akan keharamannya. Sebab, jika ditinjau dari perspektif rukunnya, nikah mut'ah dipandang bathil karena ketiadaan saksi, wali, dan pembatasan masa nikah yang menjadikan nikah tidak sah. Kalau pun ada saksi dan wali, tidak jarang para pelakunya adalah palsu. Quraish Shihab juga mengatakan, bahwa nikah mut'ah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diharapkan Alquran. Dalam hal ini, suatu pernikahan tentunya diharapkan langgeng, sehidup dan semati, bahkan sampai hari kiamat.

Kendati demikian, ia menyebut bahwa terdapat perbedaan pandangan antara ulama Sunni dan Syiah terkait nikah mut'ah ini. Dalih bahwa Umar bin Khattab lah yang melarang nikah mut'ah dijadikan pegangan oleh ulama Syiah untuk membolehkan nikah mut'ah. Sementara ulama Sunni melarang nikah mut'ah, namun tetap membedakannya dengan perzinahan. Akan tetapi, Quraish Shihab juga menyebut tidak sedikit ulama Syiah yang tidak menganjurkan mut'ah, karena dapat merugikan kaum wanita.

Di Indonesia, Dewan Pimpinan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait kawin kontrak pada25 Oktober 1997 silam. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau mut'ah hukumnya haram.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Seorang warga meninggal karena radang otak di Israel beberapa hari setelah tertular amuba Naegleria fowleri yang langka. Amuba itu disebut sebagai "amuba pemakan otak" karena menembus otak manusia melalui hidung.

Kasus penularan amuba Naegleria fowleri itu menjadi kasus kedua yang tercatat di Israel. Media Israel pada Ahad (7/7/2024) melaporkan hal tersebut dengan mengutip rumah sakit tempat pasien tersebut dirawat.

"Korban pria berusia 26 tahun itu dirawat di rumah sakit sejak Selasa (2/7/2024) dengan gejala demam, sakit kepala dan muntah," kata The Times of Israel.

Pria tersebut mungkin tertular infeksi "amuba pemakan otak" saat berenang di Danau Kinneret, juga dikenal sebagai Laut Galilea, di bagian utara negara tersebut.

Pada saat ini, di mana suhu air di musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius (86 derajat Fahrenheit), merupakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme itu, demikian bunyi laporan tersebut.

Namun, otoritas kesehatan Israel yang kemudian mengambil sampel di pantai tempat pria tersebut mandi, tidak menemukan bukti adanya kontaminasi amuba pada air tersebut.

Kasus pertama infeksi ini dilaporkan pada Agustus 2022 di Israel, ketika seorang pria berusia 36 tahun juga meninggal karena radang otak yang disebabkan oleh amuba yang sama.

Naegleria fowleri adalah amuba yang tumbuh subur di danau air tawar hangat, sungai, dan sumber air panas, tetapi juga dapat ditemukan di air keran, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Amuba tersebut dapat menyebabkan infeksi otak jika air yang mengandungnya masuk ke otak melalui hidung.

Infeksi otak seperti ini jarang terjadi, tetapi hampir selalu berakibat fatal dengan tingkat kematian sebesar 97 persen, demikian menurut otoritas AS.