JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini dinilai perlu untuk menyelamatkan pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman tenggelam.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob. Kedua, penurunan permukaan tanah.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY, saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya ialah Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya tengah dalam proses mengkaji adanya opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain Kalibaru, Muara Baru menjadi lokasi lainnya yang menurut AHY juga perlu mendapat perhatian. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai juga dibangun di Muara Baru.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," kata dia.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektar," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Adapun proyek ini merupakan salah satu target besar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, NHRI telah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam mega proyek tersebut. Namun ia menekankan, hal ini baru berupa minat.

"Investor China ini kan dalam pertemuan terakhir di Beijing itu ada minat ya. Jadi ini sekali lagi masih minat. Itu dari Nanjing Hydraulic Resource Institute (NHRI)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dengan demikian, NHRI belum resmi masuk ke proyek tersebut. Endra mengatakan, pernyataan minat ini seharusnya akan ditindaklanjuti dengan Letter of Intent (LoI), baru kemudian ke tahap berikutnya.

"Kalau sudah ada letter of intent kita bisa lakukan pertukaran data, pertukaran tenaga ahli kemudian mereka akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan Korea dan Belanda," ujarnya.

Menurutnya, realisasi pembangunan proyek ini mesti didukung dengan kolaborasi bersama sehingga tidak menutup celah untuk mengajak lebih dari satu investor. Adapun sebelum China, negara-negara lain yang sudah berpengalaman dalam pengembangan tanggul laut seperti Belanda dan Korea juga telah melakukan studi.

"Ini pekerjaan besar tidak mungkin hanya dilakukan oleh NHRI, pasti ada pemerintah Indonesia mungkin juga Korea tertarik mungkin juga Belanda tertarik juga yang sudah duluan men-deploy tenaga ahli," ucap Endra.

Lebih lanjut Endra menjelaskan, tanggul laut ini berbeda dengan proyek tanggul pantai yang telah dijalankan Kementerian PUPR. Ide besarnya sendiri berangkat dari upaya perlindungan terhadap Pantura Pulau Jawa. Hal ini apalagi mengingat kawasan Pantura menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Jawa.

"Mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Kalongan itu semua kan ada di pantura. Jadi kalau Pak Presiden punya niat atau punya rencana untuk membangun tanggul laut, saya kira karena untuk memproteksi dari kenaikan muka air laut dan juga dari land subsidence selain untuk menyiapkan lahan-lahan baru untuk tumbuh," ujarnya.

Namun memang hingga saat ini, belum ada pembahasan konkrit terkait detail rencana pembangunan tanggul laut. Di samping itu, untuk merealisasikannya di kawasan padat seperti DKI Jakarta, menurutnya perlu dikombinasikan dengan penyediaan lahan-lahan baru untuk reklamasi.

Kementerian PUPR sendiri telah menjalankan proyek pembangunan tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dijalankan untuk mencegah banjir rob.

"Yang kita sekarang sedang berjalan itu tanggul pantai, tanggal pantai itu kan persis di bibir pantai itu yang di Marunda, di Angke, di Cilincing itu kan totalnya 32 km, 11 km dari PUPR, 22 km dari DKI. Saya kira PU sisa 2-3 km lagi sisanya banyak di DKI," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kementerian PUPR menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat bertemu dengan NHRI untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan breakwaters dan sea dikes. Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.

NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Prabowo Ungkap Pemerintah Sepakat Bentuk Satgas Percepat Giant Sea Wall

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek tanggul pantai Jakarta yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang 11 kilometer ditargetkan rampung pada tahun 2025 mendatang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR M Zainal Fatah saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

"PU sudah sedikit lagi, mudah-mudahan tahun depan selesai," ucap Zainal.

Jelasnya, proyek ini dilakukan untuk mengatasi banjir rob yang kerap melanda pesisir Jakarta Utara.

Ada pun proyek tanggul pantai masuk ke dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Berdasarkan catatan Kompas.com, program NCICD mencakup proyek tanggul pantai dan tanggul laut atau giant sea wall.

NCICD kemudian dibagi dalam tiga fase pembangunan, yakni fase A, fase B, dan fase C. Fase A merupakan pembangunan tanggul pantai, sementara pembangunan giant sea wall termasuk dalam fase B dan fase C.

Fase A disebut sebagai pembangunan tanggul pantai lantaran tanggul yang dibangun terletak di pesisir pantai. Sementara giant sea wall terletak menjorok ke laut.

Tanggul pantai di pesisir Jakarta memiliki panjang total 46 kilometer. Sebanyak 13 kilometer dari 46 kilometer itu telah dibangun.

Sehingga sebanyak 33 kilometer sisanya akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi membangun tanggul pantai sepanjang 22 kilometer dan Kementerian PUPR sepanjang 11 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana konstruksi tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun disebut masih akan menunggu restu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fattah, menuturkan bahwa rencana pembangunan tanggul laut tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kabinet Presiden terpilih.

“Kita belum terinfo ya, nanti mungkin setelah itu ada pelantikan kita duduk lagi [dengan kabinet presiden terpilih],” kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal menjelaskan, rumusan pembangunan tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun itu kajiannya telah dilakukan melalui kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

Dalam rangka menyukseskan proyek tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah melakukan penjajakan dengan China yakni Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) terkait peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan struktur tanggul laut (sea dikes).

“Hal ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, menjelaskan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.

Oleh karena itu, perumusan pembentukan tanggul laut menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Adapun, saat ini rencana konstruksi tanggul laut tersebut tengah memasuki tahap echosounding dan melakukan pengumpulan data bathimetri serta investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

“Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar,” jelas Arie.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan konstruksi tanggul laut di pesisir pantai Jakarta yang saat ini tengah dikerjakan akan rampung pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi tanggul pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang menjadi bagian tugas Kementerian PUPR saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian.

“Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Di mana, berdasarkan catatan Bisnis pada 2020, Kementerian PUPR mendapat porsi untuk menggarap konstruksi tanggul pantai sepanjang 11 kilometer (Km).

Sementara itu, untuk porsi Pemprov DKI Jakarta sendiri ditugaskan untuk membangun tanggul pantai sepanjang 22 kilometer.

“Di NCICD itu ada pembagian, ini ada tugasnya DKI ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi. Yang tugasnya DKI Insya Allah separuh sudah selesai. Kalau di PU malah lebih dulu [selesainya] kalau kemarin mungkin tahun depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2024.

Konstruksi proyek tanggul pantai tersebut telah dimulai pada Desember 2022 yang digarap melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) atau KSO Wika-Hutama Karya.

“Proyek Strategis Nasional ini dikerjakan untuk perkuatan serta peninggian tanggul laut, tanggul muara sungai maupun penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta dan sekitarnya,” jelas Adjib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dua tahun warga yang bermukim di Jalan Dermaga Ujung II, Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, terdampak banjir rob.

Banjir yang dialami warga itu terjadi sejak tahun 2022 dan tak pernah surut sampai sekarang, bahkan sampai mengganggu pengguna jalan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan solusi untuk mengatasi banjir dengan pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Efektivitas tanggul NCICD

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri mengatakan, tanggul NCICD akan efektif mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Jakarta.

"Tanggul NCICD bakal efektif mengatasi banjir rob jika sudah terpasang secara menyeluruh," kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2024).

Pembangunan tanggul NCICD itu sudah dimulai sejak 2023 dan ditargetkan rampung pada 2025.

Pembangunan tanggul NCICD itu bertujuan menahan limpasan air laut ke daratan yang cenderung lebih rendah.

Dengan begitu, air laut itu tak akan lagi meluap membuat banjir ke jalan atau permukiman warga.

"Saat ini, pembangunan tanggul pengaman pantai di Muara Angke dilakukan pada segmen timur laut di Resto Apung-Muara Kali Asin sepanjang 1,4 kilometer," ucap Hendri.

Proses pembangunan tanggul ini disebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya, pembangunan tanggul pantai dilakukan di beberapa lokasi dan saat ini masih di kawasan Muara Angke.

Sementara untuk di segmen barat atau di sepanjang Kali Adem, akan dibangun tanggul sepanjang 2,063 kilometer yang dimulai pada 2026.

Dipercepat

Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta sebelumnya Ika Agustin Ningrum berujar, saat ini tengah mempercepat pembangunan tanggul NCICD Fase A untuk menanggulangi permasalahan banjir rob.

"Untuk mengatasi banjir rob pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A terus dipercepat," ujar Ika dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

NCICD Fase A yang tengah dibangun berada di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong (Kawasan Cilincing-Marunda).

"Dibangun pula pompa dan pintu air di Muara Sungai, serta sistem monitoring dan early warning system banjir rob," kata Ika.

(Reporter : Shinta Dwi Ayu | Editor : Akhdi Martin Pratama)