Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan piutang pembiayaan multifinance dari lini kendaraan bermotor mencatatkan kinerja positif. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan piutang pembiayaan multifinance dari lini kendaraan bermotor mencapai Rp 408,72 triliun per September 2024.

"Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 9,93%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman mengatakan hal itu menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan dari pabrik ke diler (wholesales) pada September 2024 hanya 72.667 unit. Pencapaian itu turun 4,8% dari Agustus 2024 yang terjual sebanyak 76.304 unit.

Adapun penjualan dealer ke konsumen atau retail sales pada September 2024 sebanyak 72.366 unit. Nilai itu turun 5,8% atau dari 76.808 unit pada Agustus 2024.

Sementara itu, periode Januari-September 2024 penjualan kendaraan wholesales mencapai 633.218 unit. Nilai itu turun 122.560 unit atau 16,2%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 755.778 unit.

Adapun penjualan retail sales periode Januari-September 2024 sebanyak 657.223 unit. Nilai itu turun 11,9% atau 89.023 unit, dibanding periode yang sama tahun lalu dengan penjualan 746.246 unit.

Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, Agusman menyampaikan OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penagihan pinjaman kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan meski fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) telah dicabut izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi TaniFund.

"Penagihan kepada borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menerangkan, PT Tani Fund Madani Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan penunjukkan Tim Likuidasi.
Adapun RUPS itu menunjuk 4 orang sebagai Tim Likuidasi. Dengan demikian, Tim Likuidasi TaniFund dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja.

"Tim Likuidasi diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai informasi, pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024.
Sebelumnya, Agusman menyampaikan izin usaha TaniFund dicabut karena tak memenuhi ekuitas minimum dan melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK.

Sementara itu, Agusman juga menerangkan proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund sedang berjalan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang memiliki TWP90 di atas 5% bertambah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan terdapat 22 penyelenggara fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per September 2024. Adapun jumlah tersebut bertambah 3 penyelenggara, dibandingkan bulan sebelumnya.

"Terdapat sebanyak 19 penyelenggara fintech P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per Agustus 2024," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyampaikan OJK telah memberikan surat peringatan kepada fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% tersebut. Selain itu, dia bilang OJK juga meminta penyelenggara tersebut membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending. Ditambah akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Sebagai informasi, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Sementara itu, TWP90 industri pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan saat ini terdapat 8 perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun lokal.

"Sebanyak 2 perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman bilang, sektor pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing.

Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru.

Secara kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun per September 2024. Nilai piutang pembiayaan itu tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Adapun Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,81% pada September 2024. Adapun nilai tersebut membaik dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,83%.

Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada September 2024 tercatat sebesar 2,62%. Angka itu membaik, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,66%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa Petani dan Nelayan boleh bernapas lega setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.

PP No 47 Tahun 2024 itu memperbolehkan bank BUMN untuk menghapustagih beberapa kredit para petani maupun nelayan tanpa masuk sebagai kerugian negara. Di mana, kriteria utang-utang seperti apa yang boleh dihapus bakal akan diatur ketentuannya lebih lanjut.

Jika menilik laporan keuangan beberapa bank BUMN yang telah melaporkan kinerja keuangannya per September 2024, kredit macet di sektor pertanian memang menunjukkan tren peningkatan. Setidaknya, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat kredit pertanian yang telah jatuh tempo, baik itu yang belum mengalami penurunan nilai atau sudah, per September senilai Rp 18,9 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 16,61 triliun.

Memang, jika dibandingkan dengan bank BUMN lainnya, kredit macet BRI di sektor pertanian memang tergolong besar. Hingga akhir September 2024, BRI tercatat menyalurkan kredit ke sector tersebut senilai Rp 215,4 triliun per September 2024.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk juga tercatat memiliki kredit yang telah jatuh tempo di sektor pertanian dengan nilai Rp 2,53 triliun. Jumlah tersebut. terbagi dengan beberapa status mulai dari dalam perhatian khusus hingga berstatus macet.

Angka tersebut juga mengalami kenaikan tipis jika dibandingkan pada posisi Desember 2023. Di mana, pada periode tersebut, nilai kredit pertanian milik bank berlogo pita emas ini yang telah jatuh tempo senilai Rp 2,52 triliun.

Terakhir, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang juga mencatatkan pembiayaan bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun.Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai dua modus penipuan di sektor jasa keuangan.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyebut modus penipuan yang patut diwaspadai, yakni adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pinjaman online. Modusnya, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjaman online sebelumnya, dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Namun, Hudiyanto mengatakan pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan. Dengan demikian, utang korban tidak terselesaikan dan justru makin bertambah banyak dengan adanya utang baru. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Selain itu, Hudiyanto juga mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan terkait pergadaian ilegal. Dia menerangkan ciri-ciri pergadaian ilegal, antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai dan penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi.

"Selain itu, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Ia pun menghimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari OJK untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menyebut aturan itu tertuang dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK, yang mana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106, wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha jasa pembiayaan dari OJK, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Lebih lanjut, Hudiyanto mengatakan masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi untuk melaporkan kepada OJK.

Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lifepal, perusahaan marketplace asuransi mengumumkan langkah strategisnya dalam melakukan re-branding perusahaan dengan menghadirkan identitas baru berupa maskot, slogan serta peluncuran kampanye iklan TV perdana. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat posisi Lifepal sebagai platform pilihan bagi nasabah dalam mencari solusi asuransi di Indonesia.

Cheetah adalah maskot terbaru Lifepal. Maskot ini dirancang untuk mencerminkan komitmen Lifepal dalam memberikan solusi terbaik bagi seluruh nasabah. Melambangkan simbol kecepatan, kelincahan, dan ketepatan dalam memberikan layanan - menggantikan maskot "sahabat biru" yang telah digunakan Lifepal sebelumnya.

Bersama dengan peluncuran maskot baru, Lifepal juga turut mengganti slogannya menjadi "Beneran Pilihannya, Beneran Hematnya”. Melalui slogan ini, Lifepal memastikan bahwa setiap nasabah akan mendapatkan produk asuransi yang terbukti lebih mudah, cepat dan hemat. Didukung dengan penyediaan layanan konsultasi gratis, Lifepal yakin dapat membantu nasabah menemukan polis asuransi mobil atau kesehatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Co-Founder Lifepal, Benny Fajarai mengatakan, bahwa mencari asuransi kadang rumit dan membingungkan. Nasabah harus meneliti, mengerti proses dan memahami aturan yang berbeda. "Untuk itu, Lifepal selalu berinovasi untuk mempermudah nasabah menemukan polis yang paling cocok dan terjangkau, tanpa buang waktu dan tenaga,” katanya dalam rilis yang diterima KONTAN, Rabu (6/11).

Lebih lanjut, Benny juga mengatakan bahwa teknologi Lifepal memungkinkan konsumen untuk melakukan segalanya secara online, mulai dari konsultasi hingga pengelolaan polis, sehingga nasabah bisa mendapatkan hasil terbaik dengan lebih cepat dan efisien.

Lifepal juga memperkenalkan berbagai fitur baru yang mendukung kemudahan calon nasabah asuransi mobil, seperti pemeriksaan mobil melalui video call dan layanan konsultasi melalui chat. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan pengalaman berbelanja asuransi lebih praktis dan tanpa hambatan.

Bersamaan dengan peluncuran maskot dan slogan baru, Lifepal juga akan menayangkan kampanye iklan televisi perdananya yang akan dimulai pada hari ini, 6 November 2024. Melalui iklan ini, Lifepal ingin menekankan kembali pengalaman berbelanja asuransi dengan mudah dan praktis. Untuk melihat kampanye iklan terbaru Lifepal dapat berkunjung di https://youtu.be/5JOiYbiRPrk (versi speed) dan https://youtu.be/9MJOjzW25TM (versi agility)

Benny mengatakan, Lifepal senantiasa mengedepankan inovasi dalam dunia asuransi, membantu konsumen membandingkan produk dari penyedia asuransi, serta memandu nasabah dalam menemukan produk asuransi sesuai kebutuhannya. Melalui re-branding ini, Lifepal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat hubungan dengan konsumen di seluruh Indonesia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, ekosistem keuangan makin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," ucapnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Friderica menerangkan POJK pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan itu juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Adapun sejumlah substansi pengaturan yang tertuang dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai

dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain.

e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Dia bilang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan POJK itu diundangkan, Friderica menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga.

“Dengan kehadiran POJK itu, peran Satgas PASTI akan makin optimal untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Sinergi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas adalah kunci,” kata Friderica.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memproyeksikan produk endowment atau dwiguna masih tumbuh stabil ke depannya. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan produk itu kemungkinan besar akan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang mengutamakan proteksi keuangan tanpa elemen investasi.

"Alhasil, inovasi tentu akan terus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam mengembangkan produk endowment, dengan menambahkan berbagai manfaat tambahan serta fitur digital," ucapnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Imbasnya, Togar menyebut hal itu akan makin memperkuat penetrasi produk asuransi jiwa tradisional, termasuk endowment, di masyarakat.

Selain itu, dia menyampaikan perkembangan fitur pada produk unitlink juga akan makin mewarnai industri asuransi jiwa. Hal itu juga akan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan produk asuransi jiwa dengan kebutuhan proteksi dan keuangan mereka.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah terjadi pergeseran penyumbang premi terbesar di asuransi jiwa. Adapun produk endowment lebih mendominasi ketimbang unitlink.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan per September 2024, produk endowment mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 41,66 triliun. Porsinya 30,72% dari total pendapatan premi.

Adapun produk unitlink mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 37,21 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 27,43% dari total pendapatan premi.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi masih dihadapkan isu-isu terkait klaim nasabah mangkrak atau tidak dibayarkan.

Misalnya, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang belum lama ini menghadapi tuduhan tidak membayarkan klaim nasabahnya hingga Rp 20 miliar per Oktober 2024, menurut akun Tiktok @anti.fraud.insurance.new yang viral.

Tuduhan ini mencakup pembayaran klaim kematian yang hanya dibayarkan sebesar 10%-50% dari nilai polis, seperti yang terjadi di Medan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai, isu-isu gagal bayar klaim nasabah asuransi masih sering bermunculan karena perusahaan asuransi kerap kali tidak menjelaskan secara detail terkait prinsip-prinsip dan persyaratan klaim, atau hal-hal yang dapat menyebabkan klaim ditolak.

Menurut dia, yang sering terjadi adalah perusahaan asuransi menduga nasabahberitikad tidak baik dan tidak menjalankan prinsip Utmost Good Faith, yaitu dengan jujur alias tidak mengungkap fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi sikap under writermenerima atau menolak permintaan asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 251 KUH Dagang.

“Pasal 251 KUHD dapat menjadi pelindung bagi tertanggung yang jujur, karena mengurangi risiko klaim palsu. Namun, pasal ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk menghindari tanggung jawab pembayaran klaim,” kata Irvan kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Dengan begitu, Irvan menilai bahwa Pasal 251 KUHD bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pasal ini melindungi perusahaan asuransi dari klaim yang tidak sah, namun di sisi lain, dinilai bisa dimanfaatkan untuk menolak klaim ahli waris yang seharusnya berhak.

“Jadi yang harus dilakukan perusahaan asuransi yakni dari awal menjelaskan secara rinci terkait konsekuensi klaim bisa ditolak kepada nasabah. Bukan sengaja membiarkan nasabah baru menyadari setelah terjadi klaim,” ungkapnya.

Dengan masih maraknya permasalahan tersebut, Irvan menilai industri asuransi Indonesia ke depannya akan menghadapi tantangan serius yaitu, rendahnya kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengaduan terkait asuransi dalam lima tahun terakhir.

“Pengaduan asuransi itu meningkat sebanyak 57 kali lipat dalam lima tahun terakhir dari hanya 22 pengaduan terkait asuransi menjadi 1.291 di tahun 2022 lalu, dan di tahun ini lebih tinggi lagi,” kata Irvan.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut menandakan betapa kita menghadapi masalah yang sangat serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Irvan juga mengungkapkan industri asuransi Indonesia memiliki terlalu banyak pemain, sehingga membuat persaingan menjadi tidak sehat dan berdampak pada kualitas produk dan layanan asuransi.

Tanggapan Prudential Indonesia

Sebelumnya, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen sudah menanggapi terkait tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembayaran klaim telah dilakukan sesuai prinsip utmost good faithatau asas itikad baik.

Prinsip ini mengharuskan nasabah memberikan informasi lengkap terkait kondisi kesehatan dan risiko. Menurutnya, Prudential tidak membayar klaim penuh pada beberapa kasus karena ada ketidaksesuaian informasi dari pihak nasabah, termasuk riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan.

“Jadi apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data setelah polis disepakati, maka penilaian risiko akan dilakukan ulang dan penjaminan risiko akan disesuaikan berdasarkan data yang ditemukan," ungkap Karin kepada Kontan.co.id beberapa hari yang lalu.

Karin menegaskan bahwa Prudential Indonesia telah membayarkan lebih dari 1,6 juta klaim senilai Rp 17 triliun pada tahun 2023, dan 700 ribu klaim senilai Rp 8,6 triliun hingga Semester 1 tahun 2024, sebagai bukti komitmen perusahaan terhadap kewajiban klaim sesuai ketentuan polis.

Dia juga menyarankan agar nasabah menyampaikan keluhan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), sesuai mekanisme OJK.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda ingin punya rekening deposito di Bank BCA? Cek dulu suku bunga deposito BCA terkini, Rabu (6 November 2024)

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank Central Asia (BCA) menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2,00% dan paling tinggi 3,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank BCA yang dikutip dari website resminya per tanggal 6 November 2024.

Sekedar info, suku bunga deposito BCA ini efektif berlaku per 1 Oktober 2024

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memblokir 498 entitas ilegal pada periode Agustus hingga September 2024.

Melansir Infopublik.id, jumlah itu terdiri dari 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri). Kesemuanya berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

“Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Hudiyanto mengungkapkan, sejak 2017 sampai 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

“Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram,” jelasnya.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.