Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.

Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Tonton:Berguguran, OJK Bubarkan 10 Dana Pensiun Di 2024

Waspada Pergadaian Ilegal

Satgas PASTI juga mengimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memblokir 498 entitas ilegal pada periode Agustus hingga September 2024.

Melansir Infopublik.id, jumlah itu terdiri dari 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri). Kesemuanya berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

“Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Hudiyanto mengungkapkan, sejak 2017 sampai 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

“Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram,” jelasnya.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memblokir 498 entitas ilegal pada periode Agustus hingga September 2024.

Melansir Infopublik.id, jumlah itu terdiri dari 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri). Kesemuanya berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

“Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Hudiyanto mengungkapkan, sejak 2017 sampai 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

“Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram,” jelasnya.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.

Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Tonton:Berguguran, OJK Bubarkan 10 Dana Pensiun Di 2024

Waspada Pergadaian Ilegal

Satgas PASTI juga mengimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menemukan dan memblokir 498 entitas ilegal periode Januari 2024 hingga September 2024.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI Hudiyanto menerangkan sebanyak 498 entitas ilegal itu terdiri dari 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

"Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation)," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Berkaitan dengan temuan tersebut, Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, dia menyebut Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Hudiyanto juga menyampaikan masyarakat diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari sampai dengan 28 Oktober 2024 telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Tidak hanya itu, OJK juga menemukan dan menghentikan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Oleh sebab itu, dari 2017– Oktober 2024, terdapat 10.891 entitas ilegal yang telah diblokir yang terdiri dari 1.460 investasi ilegal, 9.180 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal.

Dari sisi pengaduan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan regulator telah menerima telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

“Dari total tersebut, 13.020 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, Kiki menambahkan OJK juga telah menerima 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Kiki, OJK telah meminta pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

“Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih [debt collector] terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan,” kata Kiki.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI pun telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Adapun jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir adalah sebagai berikut:

Entitas	2017–2018	2019	2020	2021	2022	2023	Januari—Oktober 2024	Jumlah
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	242	1.460
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.500	9.180
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	251
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	2.742	10.891

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 26.881 pengaduan tersebut, sebanyak 9.412 berasal dari sektor perbankan, 10.215 berasal dari industri financial technology, 5.731 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 1.162 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menambahkan bahwa OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 13.860 sampai 28 Oktober 2024.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 13.020 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 840," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Oktober 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 10.891. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 9.180, disusul investasi ilegal sebanyak 1.460.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan nomor kontak tersebut merupakan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

"Nomor itu dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan," ucapnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (6/9).

Selain itu, Friderica menerangkan Satgas PASTI telah menerima informasi mengenai 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas PASTI mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK, kemudian segera memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir ribuan entitas ilegal yang terdiri dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol), hingga gadai ilegal. Total entitas ilegal yang diblokir OJK mencapai 9.889 terhitung sejak 2017 hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi merinci, jumlah entitas ilegal yang telah blokir adalah 1.367 investasi ilegal, 8.271 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 10.104 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508 pengaduan," kata Friderica dikutip dari Investing.com, Selasa, 6 Agustus 2024.

Baca juga: Jangan Sampai Kejebak, Begini Ciri-ciri Pinjol yang Gak Bikin Was-was

Terima lebih dari 200 ribu pengaduan

Friderica menuturkan dari sisi layanan konsumen, sampai dengan 31 Juli 2024, OJK telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

(HUS)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat bahwa sejak 2017 hingga 31 Mei 2024, mereka telah menindak tegas sebanyak 9.888 entitas keuangan ilegal.

Dari jumlah tersebut, 1.366 adalah entitas investasi ilegal, sementara 8.271 adalah entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi (pinpri), dan sisanya, yaitu 251 entitas, merupakan entitas gadai ilegal.

Penyebab Maraknya Investasi Ilegal

Menurut Budi Frensidy, seorang Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, penyebaran investasi ilegal berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang memiliki uang.

Ia menyatakan bahwa sebagian orang kurang mau belajar dan cenderung berharap pada imbal hasil yang tidak realistis.

"Sebagian orang terjebak dalam harapan mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang tidak rasional, seperti melalui investasi ilegal atau judi online," jelas Budi dalam wawancara dengan Kontan pada Jumat (2/8).

Budi juga mengkritik lemahnya penanganan terhadap judi online oleh aparat penegak hukum, dan merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi secara lebih luas.

"Sosialisasi seharusnya dilakukan hingga ke tingkat sekolah menengah dan desa, melibatkan tokoh masyarakat, untuk mencapai lebih banyak orang," ujarnya.

Hudiyanto, Sekretariat Satgas PASTI, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat, kerugian yang dialami mencapai Rp 137,67 triliun sejak 2017 hingga 2023.

Pada periode April hingga Mei 2024, Satgas PASTI telah menemukan 654 pinjol dan aplikasi, serta 41 konten penawaran (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

Tindakan Satgas PASTI

Selain itu, Satgas PASTI juga telah memblokir 129 tawaran investasi ilegal yang terkait dengan penipuan.

Modus penipuan ini melibatkan oknum yang meniru atau menduplikasi nama produk situs atau akun media sosial untuk menipu masyarakat.

Satgas PASTI terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat dan menyediakan layanan contact center.

Dalam hal penegakan hukum, Satgas PASTI melaksanakan tindakan represif dengan melakukan pemblokiran dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti kasus-kasus yang ada.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%. Artinya lebih dari setengah masyarakat Indonesia telah terliterasi secara keuangan.

Namun kehadiran pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online semakin marak. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 9.888 entitas keuangan ilegal sejak 2017–31 Mei 2024.

Adapun 1.366 di antaranya merupakan entitas investasi ilegal. Kemudian 8.271 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi (pinpri) dan 251 sisanya merupakan entitas gadai ilegal.

Hudiyanto, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menyampaikan, pihaknya punya dua strategi utama melawan kegiatan aktivitas keuangan ilegal, baik entitas investasi maupun pinjol ilegal.

Dalam hal pencegahan, Satgas PASTI terus melakukan edukasi yang masih kepada masyarakat dan memiliki contact center. Dalam hal represif, Satgas PASTI melakukan pemblokiran dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Sementara itu, kerugian yang dilaporkan masyarakat kepada Satgas PASTI yang dahulu bernama Satgas Waspada Investasi sejak 2017–2023 mencapai Rp 137,67 triliun," kata Hudiyanto kepada Kontan.co.id, Jumat (2/8).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan, meski sudah ribuan entitas ilegal ditutup, tetapi masih ada beberapa kendala yang muncul.

Wanita yang akrab dipanggil Kiki ini bercerita, ketika menerima laporan maupun menemukan pinjol ilegal, OJK melalui Satgas PASTI pasti akan melakukan pemblokiran.

"Pasti kami tutup, tetapi kalau ternyata yang ilegal ini berada di luar negeri, itu yang menjadi tantangannya," jelas dia dalam konferensi pers, Jumat (2/8).

Namun dengan kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pihak otoritas dapat menindak tegas pelaku penipuan atau aktivitas keuangan ilegal.

"Bisa didenda maksimal Rp 1 triliun dengan penjara maksimal 10 tahun. Kami terus melakukan penutupan dan penelusuran bersama Bareskrim untuk bisa mengeksekusi UU P2SK," kata Kiki.

Tak hanya itu, OJK yang merupakan bagian dari Satas Judi Online juga telah memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Kiki bilang ke depannya, OJK akan terus membatasi gerak dari rekening-rekening tersebut. Melalui Customer Identification File (CIF), OJK bisa melacak berbagai rekening milik pelaku.

"Kami ingin memberikan efek jera, kalau bisa sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Kami akan bekerja sama Kominfo untuk menutup rekening-rekening ini," kata dia.

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya hingga saat ini terus menekankan edukasi ke masyarakat terkait pemahaman antara pinjaman daring (pinjol) yang legal dengan ilegal.

Menurutnya, mengenali perbedaan antara pinjol legal dan ilegal menjadi penting karena maraknya aduan masyarakat yang terlilit utang dari pinjol ilegal. Sebagai informasi, selama periode 2017 sampai dengan Juni 2024, OJK dan Satgas PASTI telah memblokir 8.271 pinjol ilegal.

"Sosialisasi dan edukasi terus kita lakukan jadi kita menitikberatkan pada pemahaman pinjol, yaitu pinjol legal dan ilegal," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki saat konferensi pers SNLIK 2024 di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Kiki menjelaskan pinjol legal atau yang sudah terdaftar di OJK memiliki peran penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Pertimbangan utama masyarakat untuk memilih pinjol ilegal ialah kemudahan dalam hal mengakses pinjaman dibandingkan melalui pinjol resmi.

Oleh karena itu, menurutnya, kehadiran pinjol legal dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan dengan cepat. Kendati demikian, Kiki tetap mendorong pembiayaan dari pinjol legal untuk digunakan mengakses pinjaman produktif.

"Berbagai kriteria ketentuan dan juga perbaikan terus dilakukan dan diawasi oleh pengawas sektoralnya dan tentu saja permodalan dan lain-lain juga diperhatikan. Sayang sekali masyarakat sering salah, bagaimana mereka tidak bisa membedakan pinjol legal dan ilegal," ujar dia.

Baca juga: Aturan Baru Terkait Pinjaman Online Bakal Dirumuskan

Tingkatkan pemahaman bahaya pinjol ilegal

Sampai saat ini, OJK terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat akan bahaya di balik mengakses pinjaman melalui pinjol ilegal. Melalui tindakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.

Lebih lanjut, Kiki mengatakan lokasi pihak penyedia pinjol ilegal yang seringkali berada di luar negeri menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberantasnya.

"Kami melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus melakukan cyber patrol bersama Kominfo," tutur dia.

"Jadi kalau kita menerima laporan kita langsung tutup, tetapi kadang-kadang pihak itu (pinjol ilegal) ada di luar negeri. Di mana kadang-kadang hal yang seperti ini di negara mereka legal, ini memang challenge nya seperti itu," sambung Kiki menjelaskan.

(HUS)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Masyarakat kudu waspada. Beberapa waktu terakhir, kerap terjadi pencurian data pribadi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Data pribadi tersebut bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Adapun data pribadi yang dimaksud antara lain nomor ponsel, alamat, sampai NIK KTP.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mengecek apakah datanya digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol maupun jenis kredit lain atau tidak.

2 Cara cek data pribadi dipakai pinjol atau tidak

Melansir indonesiabaik.id, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sudah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak.

1. SLIK OJK via Offline

- Kunjungi Kantor OJK terdekat dan bawa dokumen berupa:

• KTP untuk warga negara Indonesia (WNI)
• Paspor untuk warga negara asing (WNA)
• Jika melalui kuasa, maka membawa surat kuasa

- OJK melakukan pengecekan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung.

- Jika sesuai persyaratan, OJK akan menarik data informasi debitur atau pemohon.

- Hasil pengecekan dikirimkan melalui email yang didaftarkan

2. SLIK OJK via Online

- Buka laman idebku.ojk.go.id

- Pilih menu "Pendaftaran"

- Isi data yang diminta

- Isi jenis debitur

- Isi jenis identitas

- Isi kewarganegaraan

- Isi nomor identitas

- Isi kode keamanan atau captcha

- Memastikan semua informasi benar dan sesuai

- Jika sudah sesuai, klik "Selanjutnya"

- Isi formulir SLIK OJK

- Unggah beberapa dokumen pendukung

- Centang pernyataan kebenaran data dan klik "Ajukan Permohonan"

- Pemohon akan menerima email yang memuat informasi nomor pendaftaran

- Cek status permohonan pada menu "Status Layanan"

- Isi nomor pendaftaran serta kode captcha

- Permohonan akan diproses paling lambat satu hari kerja

- Masyarakat akan melihat secara rinci pinjaman atau kredit yang diajukan menggunakan data pemohon

Dari laporan SLIK OJK, masyarakat akan melihat secara rinci pinjaman atau kredit yang diajukan menggunakan data pemohon.

Jika terdapat pinjaman dinilai tidak pernah diambil, segera adukan ke kontak OJK 157, email emailkonsumen@ojk.go.id, atau WhatsApp ke nomor 081-157-157-157.

Ciri-ciri Pinjol Ilegal

Dilansir dari laman ojk.go.id, berikut 9 ciri-ciri pinjaman online ilegal:

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Ciri-ciri Pinjol Legal

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.