Jakarta -

Modus penipuan digital atau social engineering (soceng) di bidang perbankan masih marak. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan tagihan pajak dengan file APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, soceng ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah.

BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

JAKARTA - Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp. Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang
mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan. Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman. Arga menambahkan bahwa masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

? Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun

? Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut.

? Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo

? Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo

? Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting

? Perbarui aplikasi BRImo secara berkala

? Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang
harus dijaga bersama," kataArga.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai dua modus penipuan di sektor jasa keuangan.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyebut modus penipuan yang patut diwaspadai, yakni adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pinjaman online. Modusnya, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjaman online sebelumnya, dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Namun, Hudiyanto mengatakan pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan. Dengan demikian, utang korban tidak terselesaikan dan justru makin bertambah banyak dengan adanya utang baru. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Selain itu, Hudiyanto juga mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan terkait pergadaian ilegal. Dia menerangkan ciri-ciri pergadaian ilegal, antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai dan penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi.

"Selain itu, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Ia pun menghimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari OJK untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menyebut aturan itu tertuang dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK, yang mana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106, wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha jasa pembiayaan dari OJK, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Lebih lanjut, Hudiyanto mengatakan masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi untuk melaporkan kepada OJK.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengingatkan nasabah dan masyarakat untuk mewaspadai adanya unggahan dengan modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha membeberkan beberapa langkah agar nasabah tidak terjebak dalam penipuan perbankan atau cybercrime.

“Pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun dan hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo. “Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo dan lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting,” ujar Arga.

Dirinya pun menyarankan agar nasabah melakukan pembaruan aplikasi BRImo secara berkala dan jika menemukan aktivitas mencurigakan, Arga meminta nasabah untuk cepat melaporkan ke channel resmi BRI. “BRI terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman,” kata Arga.

Dia pun meminta agar bersama-sama mengecek kembali informasi yang tersebar di internet dan jangan langsung mudah percaya. Pastikan kembali melalui channel-channel resmi. Untuk informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya, dapat mencari kembali melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID @promo_BRI, @kontakBRI, Tikto bankbri_id dan sumber resmi BRI lainnya. Untuk menemukan keseruan lainnya, download BRImo melalui Appstore, Google Playstore, Huawei App Gallery dan daftar sekarang untuk menikmati kemudahannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia layanan jasa logistik di Indonesia, J&T mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan layanan perusahaan.

Imbauan ini disampaikan guna mencegah pelanggan terjerat kerugian akibat modus penipuan yang semakin marak.

Nola, Media Relations J&T Cargo, menegaskan komitmen perusahaan untuk melindungi pelanggan melalui edukasi terkait modus penipuan.

"Kami sangat menyarankan pelanggan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi dari pihak yang menghubungi mereka, terlebih jika berhubungan dengan transaksi keuangan atau data pribadi," ujar Nola dalam keterangannya, Selasa (29/10).

J&T Cargo mengungkapkan dua modus yang kerap digunakan para pelaku.

Pada kasus pertama, penipu mengaku sebagai kurir yang meminta pelanggan membayar biaya pengiriman di muka. Mereka kemudian memberikan barcode pembayaran yang, jika dipindai, langsung menguras dana korban.

Pada kasus kedua, pelanggan dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai perwakilan J&T Cargo, menginformasikan barang rusak dengan iming-iming kompensasi.

"Penipu meminta pelanggan memindai barcode dan memberikan informasi akun bank, yang akhirnya digunakan untuk mengakses dan menguras dana di rekening korban," jelas Nola.

Untuk menghindari kejadian serupa, J&T Cargo membagikan beberapa langkah antisipatif:

1. Hindari transfer uang atau berbagi data pribadi dengan pihak tidak dikenal melalui telepon, SMS, atau email.

2. Verifikasi identitas pengirim sebelum melakukan pembayaran atau berbagi informasi pribadi.

3. Jangan memindai barcode atau klik tautan dari pihak asing untuk menjaga keamanan informasi pribadi.

4. Laporkan penipuan ke pihak berwenang dan segera ganti kata sandi atau informasi akun jika diperlukan.

Nola menambahkan, kasus penipuan ini sangat merugikan dan mengganggu kenyamanan pelanggan. "Dengan menjaga kewaspadaan, kita semua dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut akibat penipuan ini," tutupnya.

Masyarakat yang menerima permintaan mencurigakan atau butuh konfirmasi dapat menghubungi layanan pelanggan J&T Cargo di 021-80661666.

Jakarta: Salah satu agen BRILink menuai apresiasi publik karena berhasil menggagalkan modus penipuan berupa penarikan uang tunai. Aksi heroiknya itu viral di media sosial.

Kisah tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah salah satu akun X. Dalam video tersebut, seorang pria dengan setelan jas hitam dan tas selempang yang mencoba melakukan modus penipuan datang ke tempat agen BRILink untuk menarik uang tunai sebesar Rp3 juta.

Pada saat itulah, pria tersebut memulai aksi jahatnya. Ia melakukan proses pengeditan untuk membuat bukti transfer palsu. Bahkan, sempat terekam dalam video proses pengeditan tersebut langsung dibuat di lokasi kejadian.
Bukti palsu tersebut kemudian coba ditunjukkan oleh pria tersebut. Agen BRILink pun mengambil foto bukti tersebut.

Namun, agen tersebut tidak serta merta percaya untuk memberikan uang tunai kepada pria tersebut. Ia tetap mengecek mutasi sesuai standard operating procedure (SOP) yang berlaku, untuk memastikan uang tersebut sudah ditransfer atau belum.

Setelah dicek, tidak ada proses transfer yang tercatat dalam mutasi. Agen pun akhirnya memberitahu kepada pria tersebut bahwa tidak ada transfer yang tercatat dalam mutasi.

"Enggak ada mutasi masuk," kata agen tersebut.

Malu karena aksi jahatnya ketahuan, pria tersebut akhirnya pergi sambil berdalih ingin komplain ke kantor bank. "Ya udah, saya pergi dulu ke kantor bank mau komplain," katanya.

Aksi agen BRILink tersebut layak mendapat apresiasi. Mengingat, ia berhasil menggagalkan penipuan tersebut karena taat menjalani SOP yang berlaku.

Hal ini tentunya juga sangat penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kualitas agen BRILink sebagai bagian dari layanan finansial andal dan terpercaya dari Bank BRI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Seorang Agen BRILink menggagalkan upaya penipuan pencairan dana sebesar Rp3 juta di salah satu outlet BRILink. Dalam video yang viral di media sosial, secara tegas diperlihatkan bahwa Agen BRILink harus teliti menjalankan SOP (Standart Operational Procedure) untuk menjaga keamanan transaksi keuangan.

Dari rekaman CCTV, diperlihatkan bahwa seorang pria mencoba mencairkan dana menggunakan dokumen transfer palsu. Pria itu membawa bukti transfer, yang sekilas, bisa jadi tampak asli.

Namun, Agen BRILink mencermati dokumen tersebut dengan teliti, dan merasa curiga melihat ketidaksesuaian data yang tercantum dengan transaksi sebenarnya.

Selama proses verifikasi, Agen BRILink itu menegaskan berpedoman terhadap SOP yang ditetapkan BRI. Salah satunya, mewajibkan setiap agen melakukan pengecekan menyeluruh terhadap setiap transaksi, termasuk memastikan keaslian dokumen yang dibawa nasabah.

Adapun salah satu poin penting dalam SOP adalah pemeriksaan bukti transfer secara mendetail untuk dicocokkan dengan data sistem. Ketika Agen BRILink memverifikasi dokumen transfer yang diberikan nasabah, dirinya mendapati sejumlah kejanggalan yang tak sesuai dengan catatan transaksi di sistem BRILink.

Dalam video, Agen BRILink dengan tetap tenang mencoba mengklarifikasi pria yang mengaku nasabah BRI itu. Tetapi, pria itu justru terlihat gugup, memperkuat kecurigaan bahwa dokumen yang diserahkan adalah palsu.

Menyadari dirinya berhadapan dengan upaya penipuan, Agen BRILink tersebut bergerak cepat menghentikan proses pencairan dana. Lalu, dia melaporkan kejadian ini kepada pihak bank untuk kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut.

Berkat kesigapan Agen BRILink itu, upaya mendapatkan dana Rp3 juta secara ilegal itu pun berhasil digagalkan.

Secara keseluruhan, hal ini turut menegaskan pentingnya sikap tanggap Agen BRILink dalam mengikuti prosedur keamanan pada setiap transaksi keuangan.

BRILink Pastikan Keamanan Transaksi

Sebagai perpanjangan tangan BRI, BRILInk ditegaskan selalu memprioritaskan keamananan dan kenyamanan bagi nasabah. BRILink menilai, kasus penipuan yang berhasil digagalkan ini menjadi bukti nyata, bahwa penerapan SOP oleh BRILink penting untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Pada saat bersamaan, peristiwa ini sekaligus mengingatkan masyarakat khususnya nasabah BRI untuk selalu mewaspadai beragam modus penipuan, termasuk saat bertransaksi keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca yang penasaran dengan modus penipuan segitiga saat beli mobil bekas. Begitu pula dengan artikel beli mobil bekas, lebih baik ke pemilik langsung atau showroom.

Artikel Suzuki Satria FU dengan kelebihannya juga banyak dibaca oleh pembaca. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Selasa (22/10/2024):

1. Waspada Modus Penipuan Segitiga Saat Beli Mobil Bekas

Membeli mobil bekas tentu bisa menjadi pilihan konsumen dengan bujet terbatas. Apalagi jika mendapatkan penawaran yang menggiurkan, seperti harganya lebih murah dari pasaran.

Namun, dibalik penawaran yang tampak menguntungkan ini, bisa saja tersimpan modus penipuan segitiga, di mana pelaku penipuan memanfaatkan celah untuk mengecoh calon pembeli.

2. Aksi Arogansi Pengemudi Bus dengan Pelat Dinas TNI

Viral di media sosial aksi yang menunjukkan sikap arogansi pengemudi bus TNI. Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia, Senin (22/10/2024).

Pada tayangan tersebut mulanya memperlihatkan rekaman dari kamera dashcam pengemudi mobil yang hendak keluar pintu Tol Cempaka Putih. Selang beberapa detik kemudian muncul bus dengan pelat TNI menyerobot dari jalur kanan melewati marka chevron.

3. Beli Mobil Bekas, Mending ke Pemilik Langsung atau Showroom?

Saat mempertimbangkan untuk membeli mobil bekas, calon pembeli sering dihadapkan pada pilihan antara membeli dari pemilik langsung atau melalui showroom.

Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

4. Siap Meluncur Harga Hyundai All New Santa Fe Tembus di Atas Rp 500 Juta

Hyundai akan meluncurkan sport utility vehicle (SUV) All-New Santa Fe pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Generasi baru Santa Fe ini akan hadir dengan dua pilihan mesin, yaitu tipe Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan mesin konvensional Internal Combustion Engine (ICE).

5. Bisa Jadi Barang Koleksi, Ini Pilihan Suzuki Satria FU dengan Kelebihannya

Suzuki Satria F 150 atau FU 150 jadi pelopor motor gaya ayam jago (ayago) di Indonesia. Modelnya ramping memakai rangka underbone dipadukan dengan mesin yang bertenaga, 150cc DOHC.

Buat Satria FU 150 memang masih dijual sampai sekarang, versi yang injeksi dengan banderol Rp 28.910.000. Cuma buat yang ingin cari Satria FU yang lama, masih banyak tersedia di pasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.

Jakarta -

Masyarakat diminta lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan (loker). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi salah satu yang perlu diwaspadai adalah info loker di media sosial.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya menerima bnayak laporan terkait penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/10/2024).

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan instansi. Masyarakat diimbau agar selalu waspada dan berhati-hati dengan cara mengenali modus-modusnya.

"DJP mengimbau agar masyarakat/wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Modus pertama adalah phising, penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP.

"Phising tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data pribadi," jelas Dwi.

Modus kedua adalah spoofing (penyaruan), merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id, tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Modus ketiga adalah penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat/pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring.

Isi pesan menyampaikan bahwa terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang; instruksi untuk melakukan pemadanan/verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan; dan instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

Modus keempat adalah penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

"Informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya. Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik (misalnya satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya) hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya," tutur Dwi.

Apabila wajib pajak menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp mengatasnamakan DJP, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila wajib pajak menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka dipastikan email tersebut bukan dari DJP.

"Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email," tegas Dwi.

Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, diminta abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP menegaskan tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.

DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, serta tidak mengakses tautan atau mengunduh file mencurigakan.

Daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phising hingga saat ini sebagai berikut (jangan dibuka):

djp[.]linepajak-go[.]com
pajak[.]xzgo[.]cc

Daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh penipu hingga saat ini:

+6282118339033
+6289518182603
+6282258192334
+6283183738739
+6281367728313
+6281318762817
+6285361994929

(aid/ara)