Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya terserang ransomware. Usai kejadian itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) akan dibuat berlapis.

Kelak, PDN yang merupakan pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas akan dilengkapi kemampuan pencadangan dan pengamanan berlapis.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Di sisi lain, Hadi menyebut bahwa layanan PDNS 2 di Surabaya telah kembali normal per 1 Juli 2024. Dengan begitu, masyarakat saat ini bisa menggunakan layanan PDNS tersebut.

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), yang menyebabkan gangguan pada layanan publik di berbagai instansi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berniat membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia.

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa nampaknya kurang setuju dengan rencana pembentukan family office tersebut.

Family office didirikan untuk memfasilitasi orang-orang super kaya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dikenakan pajak.

Suharso menilai, Menteri Keuangan diminta untuk mengerek penerimaan sebanyak-banyaknya, namun disisi lain Menteri Keuangan juga harus memberikan banyak insentif pajak. Karena dengan memberikan insentif pajak, maka secara otomatis potensi penerimaan akan berkurang.

“Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” tutur Suharso kepada awak media, Kamis (4/7).

Meski begitu, ia menekankan, bukan berarti dirinya tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Suharso juga membenarkan memang insentif fiskal bisa menarik banyak investor, yang kemudian memberikan efek ganda pada perekonomian.

Mulai dari bertambahnya lapangan kerja, menerima manfaat hingga memberikan dorongan bagi produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, insentif fiskal tersebut dinilai bisa menghambat penerimaan negara.

Sehingga, Suharso menyarankan agar pemerintah bisa menggelontorkan insentif dalam bentuk lain seperti memberikan fasilitas infrastruktur jalan, listrik, dan air, ketika investor akan membangun pabrik di Indonesia.

“Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengkaji kebijakan family office.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengakui hal tersebut merupakan peluang karena selama ini banyak family office Indonesia yang menempatkan pengelolaan investasinya justru di luar Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mereka akan mengelola investasinya di Indonesia. Nantinya, akan dibentuk tim untuk mengkaji regulasi dan kesiapan penerapannya.

Sandiaga mengatakan, total dana kelolaan family office dunia diperkirakan mencapai US$ 11,7 triliun. Menurutnya, jika Indonesia bisa menarik 5% saja, maka potensi dana kelolaannya diperkirakan mencapai US$ 500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan aset negara per 31 Desember 2023 mencapai Rp 13. 072,8 triliun. Nilai aset tersebut meningkat sekitar 6,06% secara tahunan dibandingkan tahun 2022.

Adapun posisi aset pemerintah sampai dengan akhir tahun Desember 2022 mencapai Rp 12.325,5 triliun.

"Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp 13.072,8 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di gedung DPR, Kamis (4/7).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa total kewajiban negara sebesar Rp 9.536,7 triliun, dan ekuitas Rp 3.536,1 triliun per akhir tahun lalu. Melihat perkembangan tersebut, nilai ekuitas atau nilai bersih aset dikurangi kewajiban sebesar Rp 3.536,1 triliun. Angka itu meningkat 3,85% secara tahunan dari Rp 3.404,8 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," ucapnya.

Sementara itu, dalam laporan operasional (LO) Tahun 2023 disampaikan bahwa pendapatan operasional Rp 3.083,2 triliun dan beban operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk defisit dari kegiatan operasional.

Di sisi lain, terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk surplus laporan operasional tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun.

"Surplus laporan operasional tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Target masih jauh, masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bakal diperpanjang.

Masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang lagi hingga 2025 mendatang. Hal ini dikarenakan Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor atau debitur BLBI sebesar Rp 38,2 triliun, atau baru mencapai 34% dari target sebesar Rp 110,45 triliun.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengatakan, banyaknya aset obligor/debitur yang tersebar di banyak daerah menjadi kendala Satgas BLBI dalam menagih hak negara. Oleh karena itu, dengan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI tersebut diharapkan seluruh aset yang terdaftar bisa dilakukan penyitaan.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya kita dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas BLBI ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Asal tahu saja, sebelumnya masa kerja Satgas BLBI telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Perpanjangan masa kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua saham blue chip di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan melakukan pembayaran dividen jumbo segera memasuki periode cum dividen. Simak jadwal pembayaran dividen bernilai triliunan rupiah tersebut.

Cum dividen adalah periode suatu saham masih memiliki hak pembayaran dividen. Investor yang ingin mendapatkan dividen, perlu memiliki saham tersebut sebelum cum dividen berakhir.

Saham blue chip adalah saham lapis satu yang telah berpengalaman di lantai bursa dan memiliki kapitalisasi pasar besar hingga puluhan triliun rupiah atau lebih.

Di BEI, saham blue chip biasanya berasal dari saham-saham yang terdaftar di indeks mayor seperti LQ45. Terbaru, dua saham LQ45 mengumumkan rencana pembayaran dividen bernilai jumbo.

Dua saham tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Produsen Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan menebar dividen dari laba tahun buku 2023. Produsen makanan bermerek ini akan membagikan dividen total Rp 2,33 triliun.

Setiap pemegang saham Indofood CBP akan mengantongi dividen Rp 200 per saham. Dengan harga saham ICBP yang ada di Rp 10.250 per saham pada Selasa (2/7), yield dividen produsen Chitato ini sebesar 1,95%.

"Rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada 28 Juni 2024," ungkap Gideon A. Putro, Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/7).

Rasio pembayaran dividen ini sebesar 33,33% atau sepertiga dari laba ICBP tahun lalu yang mencapai Rp 6,99 triliun. Sesuai dengan keputusan RUPST, ICBP akan menyisihkan Rp 5 miliar dari laba tahun lalu sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba akan dicatatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berikut jadwal pembayaran dividen ICBP berdasarkan keterbukaan informasi:

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 8 Juli 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 9 Juli 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 10 Juli 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 11 Juli 2024
• Recording date: 10 Juli 2024
• Pembayaran dividen: 25 Juli 2024

Dividen saham INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) bersiap membayarkan dividen dari laba tahun buku 2023. Induk usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) ini akan membagikan dividen total Rp 2,34 triliun.

Setiap pemegang saham INDF akan mengantongi dividen Rp 267 per saham. Dengan harga saham INDF yang ada di Rp 6.100 per saham pada Selasa (2/7), yield dividen Indofood sebesar 4,38%.

Yield dividen saham INDF ini lebih besar dibandingkan bunga deposito bank umum yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimal 4,25%.

"Rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 28 Juni 2024," ungkap Victor Suhendra, Sekretaris Perusahaan Indofood Sukses Makmur dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/7).

Rasio pembayaran dividen ini sebesar 28,71% dari laba INDF tahun lalu yang mencapai Rp 8,15 triliun. Sesuai persetujuan RUPST, INDF akan menyisihkan Rp 5 miliar dari laba tahun lalu sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba akan dicatatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berikut jadwal pembayaran dividen INDF berdasarkan keterbukaan informasi:

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 8 Juli 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 9 Juli 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 10 Juli 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 11 Juli 2024
• Recording date: 10 Juli 2024
• Pembayaran dividen: 26 Juli 2024

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada laporan dugaan mark up impor beras sebanyak 2,2 juta ton yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bapanas hanya sebagai regulator dan membantah melakukan kontrak importasi beras.

"Kami sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak melakukan pelaksanaan importasi," kata Ketut dalam keterangannya, Jum'at (5/7).

Gusti menyebutkan, kewenangan realisasi impor telah diserahkan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Namun pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Bulog bahwa anak perusahaan BUMN itu tidak terkait kontrak dengan perusahaan asal Vietnam sesuai dengan yang dituduhkan.

Berdasarkan klarifikasi Bulog, lanjutnya, perusahan dengan nama Tan Long Grup dari Vietnam itu juga tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

Sebelumnya, Bulog juga membantah melakukan mark up harga dalam realiasi impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun yang di alamatkan kepada mereka.

Direktur Supplay Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mukhamad Suyamto menjelaskan sebelumnya perusahaan Tan Long asal Vietnam memang mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog untuk kegitan impor.

Hanya saja, ia menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog sejak bidding di tahun 2024. "Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kapi pada tahun ini," kata Suyamto dalam keteranganya, Kamis (4/7).

Sebelumnya, laporan tuduhan dugaan mark up impor ini dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada hari Rabu (3/7).

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Bulog sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait permasalahan ini.

"Ada dugan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog karea menurut kajian kami dan hasil investigasi ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga terkait impor beras," ujar Hari kemarin di Gedung KPK. Menurutnya, dua lembaga yang bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga. Hal itu menyebabkan terdapat selisih harga beras impor yang sangat signifikan.

Ia mengungkapkan data yang menunjukan bagaimana praktik mark up terjadi. Ia menduga ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100 ribu ton beras seharga US$ 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan US4 573 per ton dengan skema CIF.

Dari sejumlah data yang dikumpulkan menyimpulkan harga realisasi impor beras itu jauh di atas harga penawaran. Dugaan mark up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai US$ 371,60 juta.

Artinya Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata US$ 655 per ton. Dari nilai ini, tutur Hari, ada selisih harga atau mark up senilai US$ 82 per ton.

"Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga sekitar US$ 180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," terang Hari.

KONTAN.CO.ID - Jakarta (05/07), Memperingati empat tahun implementasi Tata Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar rangkaian kegiatan AKHLAK Festival 2024. Acara ini tidak hanya menandai komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai-nilai etika dan kinerja, tetapi juga sebagai refleksi perayaan ulang tahun keempat AKHLAK, yang menjadi pilar strategis dalam pengelolaan perusahaan BUMN.

Rangkaian AKHLAK Festival 2024 yang diselenggarakan Jasa Marga dimulai dengan Lomba Jasa Marga Impactful AKHLAK Program (JM ImAP). Perlombaan JM ImAP dilaksanakan untuk menilai kinerja dan efektivitas program budaya AKHLAK di semua Unit Kerja termasuk wilayah dan area operasional di lingkungan Jasa Marga Group yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu Kategori Motivation Culture, Kategori Capability Culture dan Kategori Engagement Culture.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan Tata Nilai AKHLAK BUMN, berbagai upaya dilakukan Jasa Marga salah satunya dengan pembekalan awareness ESG kepada Commander AKHLAK Jasa Marga Group, yang merupakan change agent di tiap unit kerja, regional hingga anak perusahaan. Hal tersebut ditandai dengan dengan digelarnya Forum AKHLAK Commander dan sharing session mengenai Environment, Social, Governance (ESG) pada Selasa (02/07) yang dihadiri oleh Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B., SVP Sustainability PT Surveyor Indonesia Martinus Nata.

Acara dilanjutkan pada Rabu (03/07) sebagai acara puncak AKHLAK Festival 2024 yaitu Town Hall Meeting #9 AKHLAK for Leaders yang bertajuk “Cultivating Harmony for Performance Enhancement” yang selaras dengan topik dari Kementerian BUMN ”AKHLAK sebagai Fondasi BUMN untuk Pertumbuhan Kinerja Berkelanjutan dan Pelayanan yang Semakin Baik”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal, Komisaris Utama Jasa Marga Mohammad Zainal Fatah, Jajaran Direksi Jasa Marga yaitu Direktur Human Capital & Transformasi Bagus Cahya A.B., Direktur Operasi Fitri Wiyanti, Direktur Pengembangan Usaha M. Agus Setiawan, Direktur Bisnis Reza Febriano, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Pramitha Wulanjani, para AKHLAK Leader yang merupakan BOD-1 dan BOD-2 di lingkungan Jasa Marga Group, para Commander AKHLAK serta para Roadster Jasa Marga yang mengikuti secara daring.

Komisaris Utama Jasa Marga Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mengatakan Tata Nilai AKHLAK merupakan salah satu pijakan dalam memastikan keberlanjutan perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Narasumber yang hadir di Town Hall Meeting AKHLAK for Leaders akan memberikan inspirasi bagi kita terutama dalam menanamkan nilai-nilai yang baik di suatu organisasi. Hal tersebut untuk menciptakan keselarasan dan juga lingkungan yang harmonis sehingga dapat mendorong kita dalam memberikan kinerja terbaik,” ujar Fatah.

Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B meyakini bahwa Tata Nilai AKHLAK merupakan pilar pembangunan karakter sebuah organisasi. Ia berpesan kepada para AKHLAK Leaders, Commander AKHLAK dan para Roadster untuk menjunjung tinggi Tata Nilai AKHLAK dan menjadi pondasi berkinerja lebih baik bagi Perusahaan.

“Tema acara ini sesuai dengan Tata Nilai AKHLAK yakni Harmonis, untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan penghargaan terhadap perbedaan serta Kolaboratif, untuk bisa bekerja sama secara sinergis antar Roadster Jasa Marga,” ungkap Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal, Tata Nilai AKHLAK menjadi pondasi untuk kinerja perusahaan yang berkelanjutan serta pelayanan yang lebih baik. Perusahaan berkelanjutan memperhatikan tiga hal yang penting, yakni values, sistem dan aspek leadership.

“Kami berharap Tata Nilai AKHLAK dapat semakin diinternalisasi dengan baik, diamalkan dan dilaksanakan untuk pekerjaan sehari-hari. Jangan lupakan peran pemimpin yang juga penting sehingga bisa menjadi panutan yang baik di lingkungan kerjanya,” tutupnya.

Dalam kegiatan AKHLAK Festival 2024 ini, Jasa Marga juga menggelar seremoni komitmen kebijakan ESG dan peluncuran Sportivo sebagai implementasi Employee Well-being Jasa Marga.

Rangkaian acara AKHLAK Festival ini diharapkan mampu memberikan energi positif dalam implementasi program budaya AKHLAK yang berdampak terhadap perilaku (behaviour) dan keberlanjutan Perusahaan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Dana yang mengalir ke pasar uang Amerika Serikat (AS) terus meningkat hingga mencapai level tertinggi baru didorong oleh ekspektasi bahwa suku bunga The Fed masih akan tetap tinggi dalam jangka pendek.

Risalah pertemuan pejabat The Fed atau FOMC pada Juni yang dirilis Rabu (3/6) menunjukkan bahwa The Fed belum percaya diri menurunkan suku bunga acuan sebelum inflasi AS mencapai target 2%. Bahkan, The Fed telah memberikan sinyal hanya ada satu kali penurunan suku bunga tahun ini.

Berdasarkan data Investment Company Institute yang dilansir Bloomberg, Jumat (5/6), dana baru yang mengalir ke pasar yang AS pekan ini hingga 2 Juli 2024 mencapai US$ 51,2 miliar atau setara Rp 834,5 triliun. Angka ini merupakan aliran dana mingguan terbesar dalam tiga bulan terakhir.

Aliran dana baru ini telah membuat total nilai aset di pasar uang AS saat ini telah menyentuh level tertinggi sepanjang masa, yakni US$ 6,15 triliun. All time high sebelumnya dicapai pada tiga minggu lalu.

Jika dirinci untuk periode hingga 2 Juli, dana pemerintah, terutama yang berinvestasi pada surat berharga seperti surat utang negara, perjanjian pembelian kembali, dan utang lembaga, mengalami peningkatan aset sebesar US$ 44,5 miliar menjadi US$ 4,97 triliun. Sementara investor institusi, yang cenderung berinvestasi pada aset berisiko tinggi seperti surat berharga, mencatatkan peningkatan aset menjadi $1,05 triliun,

Sejak The Fed memulai siklus kenaikan suku bunga pada tahun 2022, kenaikan suku bunga telah menarik investor ritel untuk berinvestasi pada dana pasar uang. Uang tunai diperkirakan akan terus mengalir ke dana uang selama The Fed mempertahankan suku bunganya.

"Imbal hasil dana pasar uang akan tetap menarik sampai ada kejelasan mengenai penurunan suku bunga The Fed." kata John Canavan, analis pendapatan tetap di Oxford Economics

Pada Selasa (2/7), Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa data ekonomi terbaru menunjukkan inflasi kembali ke jalur menurun, tetapi menekankan bahwa para pejabat memerlukan lebih banyak bukti sebelum menurunkan suku bunga.

Meski terdapat aliran masuk dana yang signifikan ke dalam dana pasar uang, beberapa investor institusi telah mulai menarik diri dari dana pasar uang utama, karena Komisi Sekuritas dan Bursa AS berencana memperkenalkan peraturan baru pada akhir tahun ini.

Aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas dana pasar uang, termasuk meningkatkan persyaratan likuiditas dan membatasi ukuran penebusan. Beberapa investor mulai menyesuaikan alokasi investasinya sebelum peraturan baru itu berlaku.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia merupakan salah satu negara eksportir gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) terbesar di dunia saat ini. Namun, Negeri Kanguru ini diperkirakan akan menghadapi ancaman kekurangan pasokan LNG dalam tiga tahun mendatang.

Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dalam laporan terbarunya memperkirakan, kekurangan pasokan akan terjadi mulai tahun 2027, lebih awal dari perkiraan sebelumnya.

Oleh karena itu, ACCC memperingatkan bahwa Australia kemungkinan perlu agar pasokan yang biasanya dialokasikan ke pasar spot dialihkan kepada konsumen lokal. Jika itu terjadi, maka harga gas global ke depan akan meningkat.

Selain itu, komisi independen tersebut juga mendesak agar produksi LNG ditingkatkan demi menghadapi tantangan kenaikan permintaan.

Australia merupakan salah satu produsen komoditas terbesar di dunia, kaya akan sumber daya mulai dari emas dan bijih besi hingga gas lepas pantai. Tapi, negara ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan energi lokal dan memenuhi pasar ekspor.

Negara ini masih tetap menjadi salah satu eksportir LNG terbesar setelah digeser dari posisi teratas oleh Amerika Serikat (AS) dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.

ACCC dalam laporan tersebut mengatakan bahwa solusi jangka panjang terhadap kekurangan pasar gas memerlukan serangkaian kebijakan dan respons pasar,” kata laporan sementara tersebut.

“Di antaranya, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber-sumber produksi dan pasokan gas baru,” tulis ACCC.

Saat ini, LNG yang diproduksi dari ladang gas lepas pantai di Australia utara, serta ladang gas lapisan batubara di darat di Queensland, sebagian besar dikirim ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Korea Selatan.

ACCC dan Operator Pasar Energi Australia telah lama memperkirakan kesenjangan pasokan gas untuk negara-negara bagian selatan dan menyerukan investasi baru untuk memenuhi permintaan dari perumahan, bisnis, dan pembangkit listrik bertenaga gas.

Australia perlu mencari cadangan gas baru untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan, sebuah laporan memperingatkan.

Kepala Eksekutif Produsen Energi Australia, Samantha McCulloch, mengatakan pemerintah tidak bisa terus mengabaikan peringatan tersebut.

“Operator Pasar Energi Australia memperingatkan bahwa Victoria hampir kehabisan bahan bakar dua minggu lalu karena tingginya permintaan akan pembangkit listrik berbahan bakar gas selama cuaca dingin,” kata McCulloch.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintahan Inggris akan kembali berganti. Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, akan tampil jadi perdana menteri (PM) yang baru menggantikan Rishi Sunak. Ia jadi PM ke-6 di Inggris hanya dalam delapan tahun sejak Brexit tahun 2016.

Petahana Rishi Sunak kalah telak dalam pemilihan umum yang digelar Kamis (4/7), setelah Partai Buruh berhasil mengamankan 326 dari 660 kursi di parlemen, menurut perhitungan exit poll.

Partai Buruh berjanji untuk segera bertindak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun, tantangan akan berat mengingat kondisi keuangan negara yang tertekan selama pandemi.

Melansir Channelnewsasia, Starmer menekankan pentingnya investasi di sektor-sektor kunci, seperti kesehatan dan pendidikan, sambil tetap mengutamakan keseimbangan anggaran negara. Ia berupaya keras menghindari pengulangan kebijakan tahun 2022, yakni pemotongan pajak tanpa dana dari pemerintah, yang membuat pasar panik.

Inggris telah mengalami krisis politik dan ekonomi sejak Brexit 2016. Yang paling menonjol, saat Liz Truss mundur dari jabatan PM pada 20 Oktober 2022 setelah baru 45 hari berkuasa. Ia merupakan PM ke-4 yang mundur sejak Brexit.

Referendum Brexit diinisiasi oleh mantan PM David Cameron. Ia berharap pemungutan suara di parlemen mampu mengakhiri perang saudara yang terjadi antar anggota Partai Konservatif .

Namun, langkah ini jadi kesalahan besar. Parlemen Inggris memilih meninggalkan Eropa dengan selisih perhitungan suara yang kecil, tapi menimbulkan perpecahan serta mengubah arah kebijakan luar negeri, ekonomi, dan perdagangan Inggris.

Tak lama setelah referendum, para pencetus Brexit, termasuk juru kampanyenya, Boris Johnson, tak punya rencana nyata untuk mengurai ikatan ekonomi dan politik dengan Eropa. Ahasil, kekacauan politik pun terjadi.

Usai berhasil menggolkan Brexit, Cameron justru mengundurkan diri dari jabatanannya dan digantikan Theresa May yang berkuasa selama tiga tahun. May tak membawa perubahan terhadap ekonomi. Ia lalu digantikan Boris Johnson pada 2019 saat awal pandemi Covid-19.

Pada Juni 2020, Johnson melanggar aturan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintahannya sendiri dan dihukum. Ia kemudian memutuskan mundur dari jabatannya pada Juli 2022.

Liz Truss menggantikan posisi Johnson pada 6 September 2022. Ia menginisiasi sebuah program ekonomi yang justru memperburuk ekonomi Inggris, yakni pemotongan pajak untuk perusahaan dan orang kaya, tanpa mengurangi belanja publik.

Di tengah inflasi tinggi akibat krisis energi setelah sanksi terhadap Rusia, program ini membuat pasar keuangan guncang, poundsterling anjlok, dan bunga KPR meroket.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) telah resmi memiliki superapps baru. Adalah Wondr by BNI menjadi aplikasi yang nantinya akan menggantikan BNI Mobile Banking.

Dalam peluncurannya, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengungkapkan bahwa akan ada beberapa fitur tambahan yang akan dipertimbangkan untuk masuk dalam aplikasi Wondr. Salah satunya adalah fitur Buy Now, Pay Later (BNPL)

Memang, fitur BNPL saat ini menjadi salah satu produk yang mulai ramai dilirik industri perbankan. Saat ini, baru PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri Tbk yang memiliki fitur tersebut.

Meski demikian, Toto mengisyaratkan tidak akan terburu-buru untuk segera meluncurkan fitur tersebut. Di mana, ia tidak ingin produk tersebut nantinya justru bersaing dengan produk sejenis yang sudah dimiliki yaitu kredit tanpa agunan.

“Jangan sampai overlapping. Kita tunggu saja waktu bisa lihat kondisi market,” ujar Toto.

Alih-alih meluncurkan fitur BNPL di aplikasi terbarunya, Toto justru mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya lebih memilih bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyalurkan fitur BNPL ini. Adalah Shopeepaylater lah yang kini bermitra dengan BNI.

Memang, hubungan BNI dengan Sea Group yang menjadi induk Shopeepaylater ini cukup dekat. Mengingat, keduanya sama-sama menjadi pemegang saham Hibank.

“Pendekatan kita adalah dengan channeling. Mereka bisa melakukan fasilitas BNPL Shopee Paylater, nah itu kerja sama sama kita, dan kita disburse atau kita terhadap nasabahnya Shopee," ujar Toto.

Ia beralasan saat ini lebih memilih skema chanelling dikarenakan lebih efisien. Sebab, penyaluran pembiayaan melalui BNPL ini terbilang kecil.

“Kalau Paylater kan jumlahnya kecil, kalau jumlahnya kecil-kecil, the process akan sangat tedious (melelahkan), kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, saat ini menurut kami lebih efisien kalau kita kerja sama," tandasnya.

Reporter: Ahmad Febrian, Ferry Saputra | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sikap resmi terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta terkait kasus Kresna Life.

Sebelumnya PTTUN Jakarta memutuskan menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner OJK)dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyebut pihaknya menghormati keputusan tersebut. "Selanjutnya, akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Bahkan jika mengacu pada Peraturan OJK (POJK) 17 tahun 2017 tentang tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah di pasal 4 ayat 5b menyebut, sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) paling lama tiga bulan.

Jika melihat aturan tersebut, sejatinya Kresna Life sudah bisa terkena sanksi pencabutan izin usaha sejak Maret 2021. Mengingat, sanksi PKU Kresna Life diberikan oleh OJK pada 7 Desember 2020. Dasar hukumnya ada di Pasal 6 POJK 17 tahun 2017 pada ayat 1 menyebut, perusahaan asuransi dikenakan pencabutan izin usaha jika belum menyelesaikan pelanggaran seperti tecantum di pasal 4 ayat 5b itu.

Sedangkan OJK baru mencabut izin Kresna Life 23 Juni 2023. Artinya, dari Maret 2021 hingga 23 Juni 2023, OJK sudah memberikan perpanjangan waktu lebih dari dua tahun bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi perusahaan.