Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 menunjukkan kondisi yang resilien dan stabil. Hal tersebut didukung oleh kinerja intermediasi bank yang meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae menuturkan bahwa kredit meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month/mtm). Adapun, secara tahunan kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% yoy menjadi Rp7.478,4 triliun.

“Kredit UMKM tumbuh 5,68% yoy pada Juni 2024. Meski pertumbuhan [UMKM] diakui lebih lambat dibanding kredit non UMKM,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 yang mengusung tema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Pada periode yang sama, dia mengungkapkan kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit masalah alias non performing loan (NPL) net berada di level 0,78% net dan NPL gross berada di level 2,26%

Menurut Dian, kenaikan NPL akibat Covid-19 cukup terkendali, hal ini berkat adanya stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang dirilis oleh OJK.

“Kebijakan ini efektif dan manfaat kenaikan NPL yang berlebihan dan telah dihentikan 31 Maret 2024, seiring besarnya keyakinan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut,” ungkapnya.

Sejalan hal tersebut, kredit restrukturisasi mengalami penurunan loan at risk (LAR) sebesar 10,75% pada Mei 2024, jauh menurun dibanding Mei 2023 sebesar 13,38%. LAR pun diproyeksi kembali ke single digit sebagaimana LAR sebelum pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun. Angka ini juga jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada 2020 mencapai Rp830 triliun.

“Potensi peningkatan risiko kredit bank juga telah diantisipasi dengan pembentukan cadangan yang sangat memadai, penyaluran kredit yang hati-hati dan pengawasan dan monitoring kredit yang disalurkan,” ujarnya.

Pada Juni 2024, rasio total CKPN terhadap total kredit restrukturisasi masih relatif tinggi yaitu 60,64% hal ini mengindikasikan perbankan senatiasa mewaspadai sekaligus mengantisipasi potensi memburuknya kualitas kredit yang direstrukturisasi seiring berakhirnya pelonggaran stimulus.

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat berkinerja positif pada Juni 2024 yakni tumbuh 0,27% mtm atau meningkat 8,45% yoy dari sebelumnya 8,63% yoy menjadi Rp8.722 triliun dengan giro menjadi kontributor utama yaitu 13,48% yoy.

Dian juga menyampaikan fungsi intermedasi mempengaruhi profitabilitas di tengah suku bunga meningkat, return on asset (ROA) perbankan stabil yaitu 2,56% dan net interest margin mencapai NIM 4,56%.

“Permodalan perbankan mencapai 26,17% secara teori sangat kuat sehingga menjadi bantalan mitigasi risiko solid di tengah perekonomian global yang tidak pasti,” ujarnya.

Likuiditas indistri bank pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi tersebut searah dengan kondisi likuiditas global yang ketat di tengah kebijakan bank sentral yang masih higher for longer, secara umum perbankan masih optimis dengan penyaluran kredit di 2024 sejalan dengan relasi kredit di Juni 2024 dengan tren NPL menurun hingga akhir tahun nanti,” tutup Dian.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelenggara konser NCT, PT Dyandra Media International Tbk. (DYAN) menargetkan pendapatan pertumbuhan sebesar 15% hingga akhir tahun ini seiring dengan meningkatnya permintaan pasar industri Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition atau MICE.

Corporate Secretary DYAN Mirna Gozal menuturkan bahwa sampai dengan kuartal II/2024, target pendapatan perseroan masih sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Optimisme tersebut lantaran dengan meningkatnya permintaan pasar industri MICE akan penyelenggaraan event dan pameran, diharapkan kinerja perseroan dapat terus meningkat sampai dengan akhir tahun.

“Perseroan tetap optimis bahwa tahun 2024 akan kembali mencatatkan kinerja yang positif dan menargetkan pertumbuhan pendapatan sampai dengan 15%,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

Tercatat perusahaan induk dengan kode saham DYAN yang membawahi 27 perusahaan dan bergerak di industri MICE tersebut mencatatkan kinerja yang positif pada kuartal II/2024. DYAN berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp781 miliar dan laba bersih sebesar Rp85 miliar.

Secara keseluruhan pendapatan DYAN pada semester I/2024 meningkat sebesar 36% yoy dibandingkan dengan pendapatan pada semester I/2023 sebesar Rp576 miliar. Kontribusi terbesar pendapatan DYAN berasal dari segmen Penyelenggara Event/ Pameran yaitu PT Dyandra Promosindo beserta anak usahanya sebesar 79% atau senilai Rp619 miliar.

Menyusul kontribusi terbesar kedua sebesar 16% atau senilai Rp123 Miliar dari segmen Ruang Konvensi dan Pameran, segmen Hotel sebesar 3%, dan segmen Pendukung Acara sebesar 2%.

Mirna memaparkan pertumbuhan kinerja Perseroan pada semester I/2024 didukung oleh meningkatnya tren industri MICE, serta permintaan pasar akan penyelenggaraan event dan pameran. Sebagai strategi untuk merealisasikan target pertumbuhan yang telah ditetapkan, saat ini perseroan terus mengupayakan penyelenggaraan event/ pameran yang inovatif dan tepat sasaran.

Selain itu, Perseroan melihat potensi dalam pengembangan produk dan jasa dari masing-masing unit usahanya dengan menghasilkan IP event baru.

DYAN juga telah mengantongi beberapa event/ pameran yang akan diselenggarakan pada semester II/2024 melalui PT Dyandra Promosindo dan anak usahanya, di antaranya: International Franchise, License, and Business Concept Expo & Conference (IFRA) pada 16-18 Agustus 2024; Kickfest Malang pada 28 Agustus-1 September 2024; Jakarta Wedding Festival (JWF) pada 30 Agustus-1 September 2024; Willow Baby Expo (WILBEX) pada 5-8 September 2024; Projek-D Music Festival & IIMS Motobike pada 7-8 September 2024; IFG International Conference pada 24 September 2024; dan ASEAN Energy Business Forum (AEBF) pada 25-27 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Semakin besar dan profit suatu perusahaan maka semakin besar pula setoran pajaknya kepada negara. Sang pemilik perusahaan atau konglomerasi pun semakin mengakumulasi kekayaannya.

Jelang akhir pekan lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan 20 grup konglomerasi yang menjadi pembayar pajak terbesar pada 2023. Mereka mendapatkan apresiasi dari pemerintah atas sumbangsihnya kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui setoran pajak jumbo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik atau (electric vehicle/EV) lithium ferro phosphate (LFP) masih terus dijajaki.

Luhut menyampaikan, potensi kerja sama ini nantinya mencakup studi yang akan dilakukan bersama dengan China.

“Ya jalan, masih, sekarang saya kira risetnya kita ingin melakukan bersama dengan mereka,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Di sisi lain, Luhut mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan area yang bakal digunakan sebagai pusat riset baterai di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pusat riset ini akan digunakan sebagai kajian guna menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di industri baterai kendaraan listrik.

“[Hal] yang sampaikan tadi kita sedang menyiapkan area untuk special research center, special zone di daerah Morowali,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah ikut mendorong kerja sama pengembangan baterai berbasis besi atau LFP bersama dengan pabrikan China.

“Kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok dan lithium baterai kita kembangkan dengan Tiongkok dan lain-lain,” kata Luhut lewat keterangan video dikutip Kamis (25/1/2024).

Saat ini, kata Luhut, fokus baterai yang dikembangkan Indonesia, nickel mangan cobalt (NMC) sudah bisa didaur ulang atau masuk ke tahap recyle. Sementara itu, baterai berbasis besi atau LFP belum mampu didaur ulang.

“Tapi ingat lithium baterai bisa didaur ulang, tapi LFP tidak bisa didaur ulang sampai hari ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) meminta pemerintah memperhatikan beberapa hal seperti rokok ilegal, tarif cukai dan kesenjangan tarif rokok golongan 1 guna menggairahkan industri tembakau dan turunannya.

Direktur Utama HM Sampoerna Ivan Cahyadi memaparkan daya beli masyarakat atau indeks kepercayaan konsumen terpantau melemah di tengah pertumbuhan PDB. Kondisi tersebut berdampak pada industri tembakau dan turunannya yang lesu.

“Ini akan punya dampak bukan hanya terhadap industri tembakau, tapi industri hasil tembakau tentunya terpapar dari kondisi ekonomi,” kata Ivan dalam paparan publik, Senin (29/7/2024).

Kondisi tersebut diperparah dengan tumbuhnya rokok ilegal serta rokok di bawah golongan 1 yang pesat dan menekan penjualan rokok HMSP.

Ivan menyebutkan pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap sigaret kretek tangan atau produk padat karya lainnya untuk menjaga industri rokok yang legal. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah selain dari kebijakan tarif cukai.

Untuk tarif cukai yang akan naik ke depan, Ivan berharap pemerintah menggunakan parameter yang terukur seperti tingkat inflasi.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar Indonesia memiliki kebijakan yang lebih adil untuk semua golongan rokok. Selain itu, pertimbangan tarif cukai yang moderat juga diharapkan dengan berbasis pada risiko.

“Itu semua yang lainnya diharapkan kami untuk tetapi berkembang atau diharapkan pada industri tembakau yang sedang berjalan pada hari ini,” kata dia.

Berdasarkan data Philip Morris International Inc. penjualan HMSP turun saat total penjualan rokok Indonesia mengalami peningkatan.

HMSP mengalami penurunan penjualan rokok sebesar 2,9% menjadi 39,4 miliar batang dibandingkan dengan periode semester I/2023 yang tercatat sebesar 40,5 miliar batang.

Sejalan dengan turunnya penjualan, market share HMSP juga ikut tergerus 1,5% dari sebelumnya sebesar 29,8% menjadi sebesar 27,3% pada semester I/2024.

Dari sisi kinerja keuangan, HMSP mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp29,10 triliun. Penjualan ini naik 7,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp26,96 triliun.

Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk milik HMSP naik. Laba bersih tersebut berada di level Rp2,24 triliun. Laba itu naik sekitar 4,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,16 triliun.

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyoroti rendahnya partisipasi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kaltim yang hanya mencakup kurang dari 50% dari total lahan kelapa sawit seluas 1,3 juta hektare di Bumi Mulawarman.

"Nah ini bicara secara kelembagaan mereka dapat apa di Gapki,” ujarnya, dikutip Senin (29/7/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, menekankan bahwa Gapki sebagai wadah bagi para pengusaha penghasil minyak kelapa sawit harus mampu menjembatani urusan serta masalah para anggotanya.

“Eksistensi Gapki menjadi hal yang sangat penting bagi anggotanya, organisasinya, masyarakat dan Pemerintah,” tambahnya.

Akmal juga mengingatkan pengurus Gapki Kaltim untuk membangun soliditas kelembagaan dan kemitraan usaha agar terbangun sinergi yang baik.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi terkait lahan dengan masyarakat, pelaku usaha lain seperti tambang batu bara, bahkan sesama perusahaan sawit, menuntut adanya kolaborasi untuk mencari solusi.

Secara kelembagaan, Akmal meminta pengurus Gapki untuk mengutamakan kepentingan bersama dan memberikan pelayanan optimal kepada anggota.

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Pusat Eddy Martono menyebutkan bahwa dari total kebun sawit seluas 1,3 juta hektare di Kaltim, perusahaan sawit yang menjadi anggota Gapki hanya mencakup sekitar 406.000 hektare.

“Jadi jumlah anggotanya belum mencapai 50 persen,” sebutnya.

Eddy menegaskan Gapki selalu memposisikan diri sebagai organisasi mitra pemerintah dan senantiasa membangun koordinasi serta komunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan dan kegiatan di masyarakat.

Kepada pengurus Gapki yang baru dilantik, Eddy berpesan agar segera menjalankan program kerja utama organisasi, seperti percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), jalur kemitraan, fasilitasi kebun rakyat 20%, serta advokasi kebun sawit dalam kawasan hutan.

Sebagai informasi, kepengurusan Cabang Gapki Kaltim periode 2024-2029 yang diketuai oleh Rachmat Perdana Angga.

Bisnis.com, MONOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat masih melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tersebar di tujuh kabupaten untuk diakomodasi ke dalam program makan siang gratis sesuai kebijakan dan arahan pemerintahan baru.
Tujuh kabupaten se-Papua Barat yang dimaksud meliputi Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Senin (29/7/2024), mengatakan program makan siang gratis masih relevan dengan program perbaikan gizi dalam penanggulangan masalah stunting.
Pemerintah provinsi tentunya akan berkolaborasi dengan tujuh pemerintah kabupaten guna melakukan pendataan jumlah anak yang diikutsertakan dalam program makan siang gratis.

"Kami masih mendata sembari menunggu surat atau petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat," ujar Ali Baham.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah menggalakkan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai upaya mengedukasi masyarakat untuk menyediakan menu makan yang sehat bagi generasi muda.
Program B2SA dapat diaplikasikan melalui kegiatan edukasi dan promosi yang rutin seperti penyelenggaraan lomba kreasi menu makanan berbahan pangan lokal sebagai pengganti komoditas beras.
"Misalnya kreasi menu makanan dari umbi-umbian, jagung, pisang, sukun, sagu, sayuran, buah, kacang-kacangan, dan kelompok pangan hewani lainnya," ucap Ali Baham.
Dia mengakui bahwa selama ini komoditas pangan lokal masih kalah bersaing dengan makanan modern cepat saji, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas cipta menu makan berbasis kearifan lokal yang bervariasi.
Pemenuhan pangan bergizi merupakan komponen dasar untuk membentuk kualitas sumber daya manusia Papua pada masa mendatang yang harus dimulai dari dalam lingkungan keluarga di seluruh wilayah Papua Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Modal Ventura milik BUMN, Merah Putih Fund (MPF), menganalisis 4 startup potensial penerima pendanaan. Sejak diresmikan pada September 2023, gabungan dari 5 corporate venture capital (CVC) tersebut terus menahan diri untuk berinvestasi. Total ada US$300 juta atau sekitar Rp4,5 triliun dana yang digenggam oleh MPF.

Chief Project Management Office (PMO) MPF Eddi Danusaputro mengatakan MPF saat ini masih dalam tahap due diligence atau uji tuntas dengan beberapa perusahaan rintisan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Proses uji tuntas berjalan lebih lama dibandingkan dengan perusahaan modal ventura lainnya karena melibatkan tim eksternal.

Modal Ventura gabungan dari Mandiri Capital, BNI Ventures, MDI Ventures, Telkomsel Ventures, dan BRI Ventures ini sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana terlebih di tengah ‘musim dingin; teknologi.

“Ada 4 yang sedang kami analisis. Due Diligence memang lebih lama daripada proses normal, yang terpenting quality bukan quantity,” kata Eddi kepada Bisnis, Senin (29/7/2024).

Eddi belum dapat memberitahu nilai investasi yang akan disalurkan nanti, pun dengan waktu investasi. Tidak ada jaminan bahwa investasi akan digelontorkan tahun ini. Semuanya tergantung pada kesepakatan yang terjalin antara perusahaan rintisan dengan MPF.

“Perlu sepakati deal dengan calon investees atau perusahaan yang diinvestasikan,,” kata Eddi.

Eddi juga mengatakan kondisi tech winter yang terjadi dalam waktu yang panjang, juga menjadi perhatian MPF sehingga sangat selektif dalam menyalurkan pendanaan.

Laporan Tracxn, platform riset pasar berbasis SaaS, menyebutkan pendanaan perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mengalami penurunan tajam sebesar 64% secara tahunan menjadi US$191 juta pada pertengahan 2024, dibandingkan dengan US$526 juta pada paruh pertama 2023.

Lebih rinci, pendanaan tahap awal mengalami penurunan 42% year on year (YoY) menjadi US$26 juta, sedangkan pendanaan tahap tengah turun 42%YoY menjadi US$113 juta. Pendanaan tahap akhir mengalami penurunan signifikan sebesar 92% YoY menjadi $52,2 juta. MPF belum terlibat sama sekali dalam pendanaan tersebut.

Pada September 2023, MPF menyampaikan bahwa dana maksimal yang mereka gelontorkan ke satu perusahaan rintisan tidak lebih dari 10 persen dari total dana kelolaan atau sekitar Rp457 miliar.

Chief Project Management Office (PMO) MPF Eddi Danusaputro mengatakan saat ini MPF memiliki dana kelolaan sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,57 triliun. Artinya, 10 persen dari dana kelolaan adalah sekitar US$30 juta atau sekitar Rp457 miliar (kurs: Rp15.238).

Kendati demikian, Eddi juga mengatakan angka persentase maksimal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

Eddi juga menyampaikan bahwa sasaran portfolio MPF akan didominasi oleh startup yang ada di bidang teknologi.

Terdapat sejumlah hal yang akan menjadi pertimbangan MPF dalam memilih startup yang diinvestasikan seperti pemiliknya yang asli Indonesia dengan fokus pasarnya juga Indonesia. Menurut Eddi, inipun seturut dengan tujuan awal MPF adalah dari Indonesia untuk Indonesia.

Kemudian, Eddi juga berpendapat perusahaan rintisan yang disasar juga harus memiliki rencana exit atau IPO di Indonesia. Namun, Eddi juga tidak menutup kemungkinan jika perusahaan tersebut ada rencana untuk IPO di negara lain.

Menurut Eddi, hal ini akan tergantung dari nilai pasar masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut, Eddi juga mengatakan MPF tidak spesifik hanya menjurus ke satu sektor saja. Menurut Eddi, pendanaan ini terbuka mulai dari sektor fintech, logistik, dan lain sebagainya.

Dia juga mengungkapkan jika perusahaan yang diincar hanya perusahaan dengan valuasi mulai dari US$50-300 juta atau sekitar Rp761 miliar hingga Rp4,57 triliun.

“Yang tidak agnostik mungkin dari segi tahapan. Kita tidak main di seed (pendanaan awal), dan juga kalau levelnya berapa ratus juta valuation (nilai valuasinya) menuju unicorn mungkin juga bukan switch hold kita,” ujar Eddi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan total investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang semester I/2024 mencapai Rp829,9 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan besaran investasi itu menyerap tenaga kerja mencapai 1.225.042 atau 1,22 juta orang.

"Semester sekarang [investasi] kita sudah mencapai Rp829,9 triliun, tumbuh 22,3%. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya 1.225.042 orang dengan target dari Rp1.650 triliun kita sudah mencapai 50,3 persen," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyebut penanaman modal asing (PMA) menjadi kontributor terbesar dari total realisasi investasi. Realisasi PMA sepanjang semester I/2024 mencapai Rp421,7 triliun, tumbuh 16,1% secara tahunan.

Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp408,2 triliun atau tumbuh 29,4% year-on-year (yoy).

Jika diperinci, PMDN menyerap sebanyak 738.202 orang tenaga kerja hingga semester I/2024, sedangkan PMA mencapai 486.840 orang. Sehingga jika di total, realisasi investasi pada semester I/2024 setidaknya telah menyerap 1,22 juta tenaga kerja.

Secara kuartalan, penyerapan tenaga kerja juga mencatatkan peningkatan. Pada kuartal II/2024 investasi yang masuk ke Indonesia mencapaiRp428,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 677.623 orang di kuartal II/2024.

“Kuartal II/2024 total investasi yang masuk sebesar Rp428,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 677.623 orang,” ujarnya.

Merujuk data yang dipaparkan Bahlil, jumlah penyerapan tenaga kerja pada kuartal II/2024 meningkat sebesar 23,7% dibanding kuartal I/2024 yaitu sebanyak 547.419 orang.

Secara terperinci, Kementerian Investasi melaporkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) paling banyak menyerap tenaga kerja pada periode ini. Tercatat, serapan tenaga kerja untuk PMDN di kuartal II/2024 mencapai 410.129 orang dibanding penanaman modal asing (PMA) sebesar 267.494 orang.

Kemudian, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, jumlah serapan tenaga kerja di kuartal II/2024 meningkat sebesar 45,9% dari sebelumnya sebanyak 464.289 orang.

"Ini lapangan pekerjaan kita naik terus," ujarnya.

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai 1 Agustus-31 September 2024, membebaskan masyarakat dari denda pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun-tahun sebelumnya.

"Silakan masyarakat yang memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya bisa memanfaatkan waktu dua bulan ke depan untuk membayar PBB tanpa denda," kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Achmad Amrin di Mataram, Senin (29/7/2024).

Ia mengatakan, penghapusan denda itu bertujuan untuk melunasi piutang sekaligus sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-31 Kota Mataram dari Wali Kota Mataram kepada masyarakat Kota Mataram.

Karenanya, mulai 1 Agustus-31 September 2024 sanksi-sanksi administrasi PBB tahun-tahun sebelumnya terhapus secara otomatis, apabila wajib pajak melunasi pada tanggal yang telah ditetapkan itu.

"Kalau sudah lewat tanggal 31 September 2024, maka sistem kembali memunculkan denda wajib pajak. Karena itu, ayo manfaatkan kesempatan dua bulan untuk melunasi PBB," katanya.

Sementara menyinggung tentang kesiapan layanan PBB selama dua bulan masa penghapusan denda, kata Amrin, pihaknya sudah menyiapkan berbagai skenario layanan. Di antaranya, layanan jemput bola atau "door to door" dengan mengoptimalkan petugas dan jaringan-jaringan BKD yang ada di 325 lingkungan.

Menyiapkan aplikasi pembayaran non tunai berupa "QRIS" dinamis yang dapat dibawa oleh setiap petugas dan layanan "mobile bangking" untuk memudahkan wajib pajak.

Selain itu, membuka layanan dengan mobil keliling baik di kelurahan maupun lingkungan, serta siap membuka atau menambah loket pembayaran di depan kantor BKD.

"Untuk pembukaan loket di depan kantor kami, sifatnya situasional ketika terjadi antrean panjang di pada loket yang kami siapkan di dalam," katanya.

Lebih jauh Amrin menyebutkan, realisasi PBB di Kota Mataram saat ini mencapai Rp8,9 miliar lebih atau 29,90 persen dari target Rp30 miliar.

"Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi PBB biasanya akan mengalami peningkatan menjelang tanggal jatuh tempo yakni pada 31 September 2024," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan daftar 5 provinsi yang mencatatkan realisasi investasi tertinggi di Indonesiapada kuartal II/2024.

“Saya mau laporkan, di daerah mana saja mereka masuk? Pertama, masih Jawa barat [dengan investasi] Rp63,7 triliun,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi, Senin (29/7/2024).

Bahlil mengatakan provinsi selanjutnya dengan realisasi terbesar, yaitu Jakarta yang mencapai Rp62 triliun, diikuti Jawa Timur Rp35,6 triliun, Banten Rp33 triliun, dan Sulawesi Tengah Rp32,8 triliun.

Secara total, Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2024 adalah sebesar Rp428,4 triliun.

Jika dirincikan, realisasi penanaman modal asing (PMA) kuartal II/2024 tercatat mencapai Rp217,3 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencatatkan realisasi sebesar Rp211,1 triliun.

Untuk PMA, realisasi investasi terbesar tercatat di Jawa Barat sebesar US$2,5 miliar dan Sulawesi Tengah sebesar US$2,1 miliar.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan realisasi PMA yang besar juga tercatat di Jakarta sebesar US$1,8 miliar, Maluku Utara US$1,7 miliar, dan Banten US$1,3 miliar.

Untuk PMDN, lanjutnya, realisasi terbesar tercatat di Jakarta sebesar Rp34,1 triliun dan di Jawa Barat sebesar 25,6 triliun.

"Kemudian, realisasi terbesar PMDN yang besar juga tercatat di Jawa Timur sebesar Rp24,1 triliun, Riau Rp21,8 triliun, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp15,2 triliun," ujar Bahlil.

Perbesar

Bisnis.com, SEMARANG - Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta pemangku kebijakan di Kabupaten Magelang menggelar acara pisah sambut Kapolres Magelang Kota pada Selasa (16/7/2024).

Acara tersebut menjadi momen peralihan kepemimpinan dari Kapolres lama, AKBP Herlina, kepada AKBP Dhanang Bagus Anggoro.

Muchamad Nur Aziz, Wali Kota Magelang, memberikan apresiasi kepada AKBP Herlina yang telah menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Magelang Kota dengan baik.

"Kami sangat menghargai segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan Ibu Herlina. Pemerintah Kota Magelang siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan Kapolres yang baru, AKBP Dhanang Bagus Anggoro, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai," ucapnya.

Dalam acara tersebut, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang, Windarti Puspito Ningrum, menyampaikan ucapan terima kasih kepada AKBP Herlina atas dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini.

"Kami mengucapkan selamat atas tugas baru Ibu AKBP Herlina sebagai Kabaginfolog Rolog Polda Jatim. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Bank Jateng dan Polres Magelang Kota. Kami berharap hubungan tali silaturahmi ini akan terus terjaga di masa mendatang."

Lebih lanjut, Windarti yang mewakili Bank Jateng, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Magelang Kota yang baru. "Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan mendapatkan petunnjuk serta lindungan dari Allah Swt," tambahnya.

Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Pendopo Pengabdian Wali Kota Magelang. Beberapa pejabat daerah turut hadir dalam acara tersebut, seperti Pj. Bupati Magelang, Wakil Gubernur Akademi Militer, Sekretaris Kota Magelang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Kota dan Kabupaten Magelang, serta kepala OPD maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Magelang.