PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

"Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri," kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

"Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,' ujarnya.

Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

"Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia," kata dia.

Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank perekonomian rakyat (BPR) mencatatkan pemburukan kualitas kredit, tecermin dari rasio kredit bermasalah alias NPL yang membengkak pada tujuh bulan pertama 2024 alias hingga Juli 2024.

Adapun, seiring memburuknya kualitas kredit, sudah ada 15 bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% (year on year/YoY).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yangmakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM]," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyebut bahwa kenaikan kredit bermasalah kelompok BPR pada semester I/2024 masih merupakan rentetan dampak dari pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), termasuk kredit macet BPR, membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024 dengan nominal NPL Rp16,46 triliun.

“Rasio NPL yang mengalami kenaikan lebih dikarenakan dampak dari pandemi kemarin. Ada beberapa BPR yang baru menyesuaikan kebijakannya pasa akhir-akhir periode masa berlaku relaksasi,” kata Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, dirinya meyakini bahwa tren kenaikan NPL tersebut akan segera berlalu. Pasalnya, kenaikan jumlah kredit menjelang penghujung 2024 diyakini Tedy juga akan berdampak terhadap perbaikan pada rasio NPL di kelompok BPR.

“Seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya,” tandas pria yang juga merupakan Direktur Utama PT BPR Danagung ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, kredit bermasalah BPR tercatat kian membengkak seiring melonjaknya jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2024.

Teranyar, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT BPR Nature Primadana Capital. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK yang seluruhnya merupakan BPR.

Adapun, selain pembengkakan NPL BPR, OJK juga mencatat total kredit macet mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% yoy pada Juni 2024.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun, dengan total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, yang mana pada Januari 2024 berada pada level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei 2024 yang masing-masing berada pada level 10,7%; 11,2% dan 11,37%.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan.

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 M dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK No. 7/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap meski Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan terakhir yakni sejak Mei 2024 imbas penurunan harga makanan, minuman, dan tembakau, tetapi kinerja perbankan Tanah Air tetap kuat.

Adapun, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam empat bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), dan Agustus (0,03%).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini kredit perbankan masih tumbuh tinggi mencapai 12,4% secara tahunan menjadi Rp7.515 triliun per Juli 2024 dengan tingkat profitabilitas yang terjaga dan level permodalan yang kuat.

Tercatat, tingkat profitabilitas bank (ROA) terjaga stabil pada level 2,69%, di mana pada Juni 2024 lalu sebesar 2,66%, Dian menyebut hal ini menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilien dan kuat.

Selain itu, ketahanan perbankan yang juga tetap kuat tecermin dari permodalan (capital adequacy ratio/CAR) yang berada pada level tinggi dan meningkat yaitu sebesar 26,61% dari Juni yang mencapai 26,09% dan menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

“Perbankan juga selalu mewaspadai adanya faktor lain yang mengakibatkan terjadinya deflasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Dia pun berharap bahwa dampak dari deflasi tidak akan terlalu signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kinerja perusahaan.

Ke depannya seiring dengan penurunan suku bunga global, Dian juga mengharapkan aktivitas ekonomi global dapat meningkat dan berdampak pada pergerakan roda perekonomian yang lebih baik.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pun mengatakan di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,05% YoY pada kuartal II/2024. Sementara, meskipun ada deflasi, tetapi inflasi inti tetap naik 1,91% secara tahunan.

Mahendra menilai, hal tersebut masih menunjukkan permintaan tetap ada peningkatan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi kabar yang baik.

"Khusus sektor jasa keuangan, kredit bank secara menyeluruh masih tumbuh 12,4% YoY dan pembiayaan perusahaan pembiayaan 10,53% YoY pada Juli 2024 secara YoY. Pertumbuhan dan kinerja jasa keuangan tetap terjaga baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik diiringi oleh jasa keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan kelas menengah tidak memperlihatkan dampak signifikan terhadap industri jasa keuangan.

"Kita berharap tentunya tidak terjadi dampak signifikan dan kita berharap kinerja di sektor jasa keuangan dan ekonomi secara umum terjaga dengan baik," lanjutnya.

Lebih jauh, OJK terus melakukan berbagai langkah antisipasi potensi adanya dampak negatif terhadap industri jasa keuangan, antara lain bekerja sama dengan pemerintah maupun KSSK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bank mencatatkan rasio kredit bermasalah(nonperforming loan/NPL) tinggi, yakni hampir atau bahkan berada di atas ambang batas 5% yang ditetapkan regulator. Bank hingga OJK pun bekerja untuk memperbaiki kualitas kredit yang ada.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sendiri menyatakan komitmennya dalam hal pengawasan atas kondisi tersebut. Meski demikian, Dian menilai tingginya NPL itu bersifat siklikal, yang bisa naik dan turun mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat sejumlah bank yang mencatatkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) tinggi, yakni hampir atau bahkan berada di atas ambang batas 5% yang ditetapkan regulator hingga semester I/2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terus dilakukan oleh regulator mengenai kondisi tersebut. Meski demikian, Dian menilai tingginya NPL itu bersifat siklikal, yang bisa naik dan turun mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

“Mungkin, [NPL tinggi] karena terkait persoalan masalah pengakhiran restrukturisisasi, dan semua ini sudah di-manage dengan baik, bank juga tidak terekspos risiko yang terlalu besar,” ucapnya, Selasa (20/8/2024)

Dirinya juga menyampaikan, pihak regulator akan terus mendorong serangkaian upaya demi memperbaiki kualitas kredit bank “[NPL 5%] itu kita melalui berbagai upaya sudah akan selesai,” ujar Dian.

Sebelumnya, dia juga menyebut bahwa pengawas OJK terus melakukan monitoring secara ketat untuk memastikan perbankan mampu memitigasi risiko-risiko yang dihadapi dengan baik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, secara industri NPL gross perbankan memang berada di level 2,26% per Juni 2024, turun 18 basis poin (bps) dari 2,44% per Juni 2023. Sementara itu, NPL net tercatat 0,78% naik tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya 0,77%.

Adapun, apabila melihat sejumlah pemain perbankan, memang beberapa di antaranya masih mencatatkan rasio NPL tinggi, salah satunya PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS).

Bank Banten membukukan NPL gross sebesar 9,76% pada Juni 2024, naik dari 9,59% pada 30 Juni 2023. Angka itu di atas threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Sementara itu, rasio NPL net juga mengalami kenaikan dari 1,42% menjadi 1,74%.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyatakan pihaknya terus berupaya menekan laju rasio kredit bermasalah. Perseroan juga menargetkan NPL berada di bawah 5% pada 2025.

Dia mengungkapkan sebenarnya sebagian besar portofolio NPL yang ada saat ini merupakan warisan dari kredit bermasalah di masa lalu.

Dia pun memberi contoh tentang salah satu perusahaan BUMN yang merupakan debitur Bank Banten dengan nilai kredit macet yang cukup besar.

Busthami menyebut saat itu ketika pihaknya sudah melakukan approach, lalu melakukan proses restrukturisasi, namun perusahaan tersebut justru menghadapi masalah hukum.

”Jadi kita lakukan pemetaan. Satu, kita kerjakan sendiri. Kedua, kita minta bantuan pihak ketiga. Ketiga, kita sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan tinggi berupa surat kuasa khusus. Ya, mudah-mudahan InsyaAllah bisa lebih baik,” ujarnya, Selasa (20/8/2024)

Sayangnya, dia enggan menyebutkan perusahaan apa serta besaran nilai utang yang dimiliki. Meski demikian, dia juga mengungkapkan bahwa Bank Banten sedang melakukan pembicaraan terkait masalah ini, termasuk berkomunikasi dengan Kementerian BUMN. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyelesaiannya,” harapnya.

Ke depan, BEKS memproyeksikan dapat memperbaiki kondisi kredit bermasalah dengan level di bawah 5% pada 2025. Adapun, penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga dinilai bisa menjadi katalis positif dalam perbaikan kualitas kredit. Pasalnya, peningkatan portofolio kredit yang bagus akan turut menurunkan tingkat NPL yang ada.

“Apalagi kalau kemudian RKUD banyak yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Satu, membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten,” tutur Busthami.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 menunjukkan kondisi yang resilien dan stabil. Hal tersebut didukung oleh kinerja intermediasi bank yang meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae menuturkan bahwa kredit meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month/mtm). Adapun, secara tahunan kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% yoy menjadi Rp7.478,4 triliun.

“Kredit UMKM tumbuh 5,68% yoy pada Juni 2024. Meski pertumbuhan [UMKM] diakui lebih lambat dibanding kredit non UMKM,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 yang mengusung tema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Pada periode yang sama, dia mengungkapkan kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit masalah alias non performing loan (NPL) net berada di level 0,78% net dan NPL gross berada di level 2,26%

Menurut Dian, kenaikan NPL akibat Covid-19 cukup terkendali, hal ini berkat adanya stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang dirilis oleh OJK.

“Kebijakan ini efektif dan manfaat kenaikan NPL yang berlebihan dan telah dihentikan 31 Maret 2024, seiring besarnya keyakinan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut,” ungkapnya.

Sejalan hal tersebut, kredit restrukturisasi mengalami penurunan loan at risk (LAR) sebesar 10,75% pada Mei 2024, jauh menurun dibanding Mei 2023 sebesar 13,38%. LAR pun diproyeksi kembali ke single digit sebagaimana LAR sebelum pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun. Angka ini juga jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada 2020 mencapai Rp830 triliun.

“Potensi peningkatan risiko kredit bank juga telah diantisipasi dengan pembentukan cadangan yang sangat memadai, penyaluran kredit yang hati-hati dan pengawasan dan monitoring kredit yang disalurkan,” ujarnya.

Pada Juni 2024, rasio total CKPN terhadap total kredit restrukturisasi masih relatif tinggi yaitu 60,64% hal ini mengindikasikan perbankan senatiasa mewaspadai sekaligus mengantisipasi potensi memburuknya kualitas kredit yang direstrukturisasi seiring berakhirnya pelonggaran stimulus.

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat berkinerja positif pada Juni 2024 yakni tumbuh 0,27% mtm atau meningkat 8,45% yoy dari sebelumnya 8,63% yoy menjadi Rp8.722 triliun dengan giro menjadi kontributor utama yaitu 13,48% yoy.

Dian juga menyampaikan fungsi intermedasi mempengaruhi profitabilitas di tengah suku bunga meningkat, return on asset (ROA) perbankan stabil yaitu 2,56% dan net interest margin mencapai NIM 4,56%.

“Permodalan perbankan mencapai 26,17% secara teori sangat kuat sehingga menjadi bantalan mitigasi risiko solid di tengah perekonomian global yang tidak pasti,” ujarnya.

Likuiditas indistri bank pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi tersebut searah dengan kondisi likuiditas global yang ketat di tengah kebijakan bank sentral yang masih higher for longer, secara umum perbankan masih optimis dengan penyaluran kredit di 2024 sejalan dengan relasi kredit di Juni 2024 dengan tren NPL menurun hingga akhir tahun nanti,” tutup Dian.

JAKARTA, investor.id – Sektor perbankan optimistis menatap semester II-2024, tercermin dari rencana bisnis bank (RBB) yang mencanangkan target kredit dan dana pihak ketiga (DPK) direvisi ke atas atau tumbuh lebih baik. RBB juga melihat kualitas kredit masih terkendali dan terjaga baik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, pada Senin (15/7/2024). Dia bilang, secara umum berdasarkan hasil revisi RBB 2024, perbankan optimis dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

“Hal ini tercermin dari target kredit dan DPK tahun 2024 yang direvisi ke atas dan masih searah dengan proyeksi OJK di awal tahun,” demikian jelas Dian, meskipun tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai target NIM hingga laba perbankan seperti yang ditanyakan wartawan.

Seperti yang diketahui, target kredit dan DPK sektor perbankan telah disampaikan OJK dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 pada Februari lalu. Kredit diproyeksikan tumbuh 9-11% (yoy), sedangkan DPK meningkat 6-8% (yoy) sepanjang tahun ini.

Sementara dalam perkembanganya sampai Mei 2024, kredit bertumbuh dalam kisaran tinggi yakni sebesar 12,15% (yoy) dan 4,03% (ytd) menjadi sebesar Rp 7.376 triliun. Sedangkan DPK naik 6,83% (yoy) dan 2,83% (ytd) menjadi Rp 8.699 triliun.

Di samping pertumbuhan kredit dan DPK yang masih sejalan dengan proyeksi, OJK juga melihat kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan kredit berisiko (loan at risk/LaR) dalam rentang yang terkendali. Hal ini dipercaya masih akan berlangsung sampai akhir tahun 2024.

“Kualitas kredit diproyeksikan masih terjaga, bahkan cenderung melandai dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh LaR yang juga mengalami penurunan,” kata Dian.

Adapun per Mei 2024, NPL net dan NPL gross perbankan masing-masing berada di posisi 0,79% dan 2,34%. Angka itu masih dalam rentang yang baik meskipun dalam tren menanjak. Sedangkan LaR berada di posisi 10,75%, dengan kecenderungan terus menurun sejak tahun lalu.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Gagal bayar kredit usaha rakyat (KUR) diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2024 ini. Beberapa faktornya adalah imbas berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret lalu dan faktor ekonomi makro lainnya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius menerangkan, ada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan sulit untuk bangkit lagi. Karena faktor tersebut, beberapa portofolio KUR yang sebelumnya direstrukturisasi berakhir menjadi kredit macet (non performing loan/NPL).

“Sesuai dengan informasi yang diterima bahwa pada tahun 2024 ini diindikasikan terdapat peningkatan NPL (gagal bayar) KUR, karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakhir pada akhir bulan Maret 2024,” ungkap Yulius kepada Investor Daily, dikutip Minggu (7/7/2024).

Namun demikian, kata dia, tren kenaikan NPL bank tidak cuma terjadi pada KUR, akan tetapi hampir semua jenis kredit. NPL gross pada per April 2024 perbankan sebesar 2,33%, angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 di level 2,25%.

Mengacu Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia (BI), NPL dari kredit UMKM memang mengalami peningkatan pasca kebijakan restrukturisasi kredit meningkat. Adapun kredit ke UMKM salah satunya yakni melalui skema KUR.

Berdasarkan laporan tersebut, NPL kredit UMKM tercatat berada di level 4,25% per April 2024. Ini adalah posisi tertinggi selama 23 bulan terakhir atau hampir 2 tahun berlangsung, dimana kenaikan terjadi di semua segmen nasabah.

Jika dirinci, kenaikan NPL UMKM didorong dari segmen menengah yang menembus level 5,51%. Lalu NPL segmen kecil juga hampir menyentuh posisi 5% atau tepatnya sebesar 4,96%. Serta NPL dari segmen mikro yang sebesar 3,14%.

NPL tertinggi dari UMKM selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 4,66% yakni pada Juli 2021. Di saat sama, NPL UMKM terendah dicatatkan sebesar 3,61% pada Desember 2019.

UMKM Kesulitan Bangkit?

Di sisi lain, OJK menyatakan bahwa perbankan telah mengantisipasi kenaikan NPL UMKM tersebut dengan membentuk CKPN kredit UMKM sebesar Rp 85,5 triliun. Angka perbandingan antara total CKPN UMKM terhadap total NPL UMKM mencapai sebesar 137,37%.

OJK juga mencatatkan adanya penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 per April 2024 menjadi Rp 207,4 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 228,03 triliun. Setelah dihentikannya kebijakan restrukturisasi Covid-19 oleh OJK pada akhir Maret 2024, mulai terjadi peningkatan NPL di bank.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi menyampaikan, kenaikan NPL dari berbagai lini bisnis kredit sejatinya telah diantisipasi sektor perbankan melalui pencadangan. Antisipasi itu dilakukan mengingat kebijakan stimulus restrukturisasi jauh-jauh hari direncanakan berakhir pada Maret 2024.

“Kita harapkan ini tidak menjadi sistemik. Tetapi as far as the bg picture untuk sektor perbankan, kita melihat portfolio quality overall masih normal. Jadi apakah itu NPL gross 2,33% atau naik 0,8%% masih di level yang wajar untuk sektor perbankan," jelas Batara dalam Investor Market Today, baru-baru ini.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat UMKM belum sepenuhnya bisa bangkit pascapandemi. Pertama, masih ada confidence gap level di beberapa segmen. Kedua, inflasi pangan yang membuat UMKM menjadi lebih lambat menemukan momen pemulihan.

“Karena daya beli mereka menurun, suku bunga naik, jadi ada imbas juga ke quality sektor UMKM,” pungkas Batara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News