Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia meningkat menjadi 14 hingga pekan ketiga Juli 2024. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung ini didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, menyatakan bahwa pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru, jumlah bank bangkrut di Indonesia tahun ini semakin meningkat. Sepanjang tahun berjalan (year-to-date), OJK telah mencabut izin usaha 14 bank yang semuanya merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Jalan A.Yani No. 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

2. PT BPR Dananta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus.

Adapun, pencabutan izin usaha PT BPR Dananta merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Sebelum pencabutan ini, pada 13 Desember 2023 OJK telah menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

3. BPRS Saka Dana Mulia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup satu bank setelah libur Lebaran 2024. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 berttanggal 19 April 2024, bank terbaru yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha adalah PT BPRS Saka Dana Mulia.

Sebelumnya, OJK pada 10 April 2023 telah menetapkan PT BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Baik.

4. BPR Bali Artha Anugrah

Pencabutan usaha bank yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali ini mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Artha Anugrah.

Bank dicabut usahanya akibat masalah modal dan likuditas yang tidak kunjung membaik.

5. BPR Sembilan Mutiara

BPR yang beralamat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dicabut izinnya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara.

Sebelumnya OJK telah melakukan upaya penyehatan terhadap BPR tersebut. Namun, akhirnya Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak dapat menjalankan penyehatan BPR Sembilan Mutiara.

6. BPR Aceh Utara

OJK mencabut izin usaha BPR Aceh Utara mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

Bank yang beralamat di Jalan Merdeka No. 35-36, Lhokseumawe, Provinsi Aceh ini sebelumnya berstatus dalam penyehatan. Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.

OJK telah memberikan waktu kepada Direksi dan pemegang saham pengendali BPR untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan.

7. BPR EDCCASH

Sebelum dicabut izin usahanya oleh OJK, bank yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua, Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten itu telah masuk dalam status pengawasan bank dalam penyehatan OJK sejak 31 Maret 2023.

Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan bank dalam resolusi.

Karena Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

8. Perumda BPR Bank Purworejo

Bank yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini dicabut izin usahanya oleh OJK

Ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak bisa dijalankan.

LPS pun memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya.

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

OJK mencabut izin usaha bank tersebut karena bermasalah dalam tingkat kesehatannya. BPR Bank Pasar Bhakti sudah lama didirikan, yakni pada tanggal 20 Oktober 1971.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

Per 2020, BPR Bank Pasar Bhakti mencatatkan aset Rp59,91 miliar dengan jumlah kredit yang disalurkan Rp47,62 miliar.

Dari sisi pendanaan, BPR tersebut telah meraup tabungan dari nasabah senilai Rp11,97 miliar dan produk deposito Rp31,45 miliar.

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

PT BPR Usaha Madani Karya Mulia yang berbasis di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah juga dicabut izin usahanya oleh OJK. Bank tersebut telah beroperasi lama dengan menggunakan izin prinsip per 8 Agustus 2006.

Pencabutan izin usaha bank mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia.

LPS memutuskan untuk tidak menjalankan penyelamatan terhadap BPR tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. LPS pun akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Bank ini awalnya bermasalah dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif pada 2020. Seiring berjalannya waktu, bank tak bisa diselamatkan.

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024 bank dicabut izinnya oleh OJK.

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Bank yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun ini dicabut izin usahanya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma.

Sebelumnya, bank tersebut mengalami masalah tata kelola dan berstatus bank dalam penyehatan serta bank dalam resolusi.

13. BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri bangkrut dan dicabut izin usahanya mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024.

Bank yang beralamat di Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini telah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK sejak Oktober 2023. Bank mencatatkan permodalan yang lemah serta predikat tidak sehat dari OJK.

Kemudian, pada awal bulan ini BPR Lubuk Raya Mandiri berstatus pengawasan dalam resolusi hingga akhirnya dicabut izin usahanya oleh OJK.

14. PT BPR Sumber Artha Waru Agung

Hanya selang sehari, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Hutama Karya (Persero) akan memberlakukan tarif pada jalan tol Bangkinang - XIII Koto Kampar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1659/KPTS/M/2024 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024. Keputusan ini menyangkut Besaran Tarif Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang - XIII Koto Kampar.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa jalan tol tersebut telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari satu bulan sejak 31 Mei 2024.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, serta manfaat dari keberadaan tol ini. Dalam FGD yang telah berlangsung, kami juga menerima banyak masukan dari berbagai partisipan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan jalan tol,” ujar Adjib, Rabu (24/7/2024).

Pada FGD tersebut, Pengamat Ekonomi Piter Abdullah menyatakan bahwa keberadaan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama secara ekonomi.

“Dari percakapan dan hasil diskusi dengan masyarakat Sumatra yang kerap saya temui, banyak yang menyampaikan apresiasinya kepada PT Hutama Karya dan pemerintah atas adanya jalan tol ini. Walaupun belum tersambung secara penuh, manfaat yang diberikan sudah dapat dirasakan. Tidak hanya oleh pengguna jalan tol, tetapi juga pada nilai ekonomi produk dan tanah di sekitar jalan tol akibat keberadaan jalan tol ini,” ujar Piter.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut, tarif tol Pekanbaru tujuan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut:

• Kendaraan Golongan I: Rp60.000
• Kendaraan Golongan II & III: Rp89.500
• Kendaraan Golongan IV & V: Rp119.500

Untuk rute Bangkinang menuju XIII Koto Kampar, tarifnya adalah:

• Kendaraan Golongan I: Rp26.000
• Kendaraan Golongan II & III: Rp39.500
• Kendaraan Golongan IV & V: Rp52.500

Tarif ini juga berlaku sama untuk tujuan sebaliknya, baik dari XIII Koto Kampar menuju Pekanbaru maupun XIII Koto Kampar menuju Bangkinang.

Dengan penetapan tarif ini, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Pengemudi diharapkan berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Pengguna jalan diminta untuk beristirahat di tempat istirahat terdekat jika merasa mengantuk dan segera melapor ke Call Centre Tol Pekanbaru - Padang (Pekanbaru - XIII Koto Kampar) di 0812-6800-6400 jika terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan di jalan tol.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kampar, Refizal, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung program pemerintah pusat dan provinsi, termasuk tarif jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang - XIII Koto Kampar.

Refizal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan selalu berkoordinasi dengan PT Hutama Karya dalam operasional jalan tol dan sosialisasi kegiatan melalui OPD terkait. Pemda Kampar juga akan mengimbau para pengguna jalan tol untuk menaati aturan-aturan di jalan tol guna menghindari kecelakaan lalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah barang, mulai dari rumah, tiket konser, makanan cepat saji, hingga detergen, masuk dalam usulan atau prakajian untuk dijadikan sebagai objek cukai. Selain itu, gawai, monosodium glutamate (MSG), tisu, dan batu bara juga dipertimbangkan untuk dikenakan cukai.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa pengenaan cukai pada barang-barang tersebut memerlukan penelitian terakreditasi yang menyatakan adanya dampak negatif dari barang-barang tersebut. Menurutnya, tujuan utama pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif, bukan untuk memperkuat keuangan negara.

“Rokok, misalnya, dikenakan cukai karena konsumsinya menimbulkan eksternalitas negatif berupa penyakit pernapasan. Plastik dan minuman berpemanis juga memiliki dampak negatif,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Huda menilai bahwa barang-barang dalam prakajian cukai tersebut tidak semuanya tepat untuk dikenakan cukai, kecuali batu bara. "Saya rasa hanya batu bara yang layak dikenakan cukai, tapi itu berdampak pada industri dan listrik. Barang lainnya tidak tepat dikenakan cukai. Dampak negatif dari adanya rumah apa? Tidak ada juga," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang yang akan dikenakan cukai di masa depan. "Tiket konser menimbulkan dampak negatif apa? Itu harus dijawab melalui kajian terlebih dahulu. Jika pemerintah ingin menerapkan cukai pada barang-barang tersebut, maka itu sudah tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai," tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan bahwa usulan untuk beberapa barang, seperti rumah dan detergen, masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum masuk dalam kajian pemerintah.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Nirwala menjelaskan bahwa kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 39/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai.

Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai hanya tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Terkait optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menegaskan bahwa proses suatu barang untuk ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) menyambut baik wacana asuransi wajib bagi pengendara mobil dan motor yang direncanakan akan diterapkan pada tahun depan. Nantinya, pengendara mobil dan motor akan diwajibkan memiliki asuransi kendaraan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third Party Liability/TPL). Asuransi ini memberikan perlindungan atau ganti rugi terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

Presiden Direktur PLN Insurance, Moch. Hirmas Fuady, menyatakan bahwa jika asuransi ini diwajibkan, maka peluang pertumbuhan bisnis asuransi akan semakin besar. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi terkait pelaksanaan asuransi wajib ini.

“Tinggal bagaimana regulasi dari Pemerintah, apakah nanti diserahkan kepada industri asuransi atau BUMN [Badan Usaha Milik Negara],” ujar Hirmas setelah acara AAUI Talkshow di Maipark Ballroom, Rabu (24/7/2024).

Hirmas berharap semua pelaku industri asuransi dapat mengambil bagian dari pelaksanaan asuransi wajib ini. Menurutnya, aturan pelaksanaan mungkin dapat dibagi dalam beberapa segmen. Namun, semua itu masih bergantung pada aturan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. PLN Insurance sendiri sudah siap melihat peluang yang besar dari wacana ini.

“Kami siap menyambutnya. Karena jumlah kendaraan bermotor bukan hanya roda empat, tetapi juga roda dua. Jumlahnya cukup banyak,” katanya.

Hirmas juga menyebutkan bahwa PLN Insurance sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan, meskipun saat ini porsinya masih kecil karena belum banyak digunakan.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang dikutip dari laman resmi PLN Insurance, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp824 miliar, meningkat 33,85% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Rp616,2 miliar pada 2022. Dari sisi hasil investasi, PLN Insurance mencatatkan peningkatan 78,1% menjadi Rp12,7 miliar dari sebelumnya Rp7,1 miliar pada 2022.

PLN Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp57,49 miliar, meningkat 3,4% dari Rp55,6 miliar pada 2022. Dari sisi ekuitas, perusahaan memiliki ekuitas sebesar Rp355 miliar pada 2023, sedikit meningkat dibandingkan Rp305 miliar pada 2022. Sementara itu, liabilitas yang ditanggung turun menjadi Rp1,39 triliun dibandingkan Rp1,42 triliun pada 2022.

Jumlah aset perusahaan mencapai Rp1,75 triliun, meningkat dibandingkan Rp1,73 triliun pada 2022. Tingkat kesehatan perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 204% pada 2023, sedikit turun dibandingkan 208% pada 2022, namun masih jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK yakni 120%.

Bisnis.com, JAKARTA –- Pasangan calon independen Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual pertama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KPU DKI menyatakan bahwa pasangan tersebut tidak memenuhi syarat jumlah minimal 618.968 dukungan warga, dengan hanya 183.043 data yang dinyatakan memenuhi syarat (MS).

“Kita akan jadikan pelajaran, evaluasi, dan kita akan memperbaiki di verifikasi faktual kedua,” kata Kun Wardana kepada wartawan di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Kun menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan tahap perbaikan data dukungan mulai Kamis (25/7/2024) hingga Sabtu (27/7/2024). Setelah itu, mereka akan kembali menjalani proses verifikasi administrasi. Apabila rampung, tahapan verifikasi faktual kedua akan digelar pada 3 Agustus.

“Kita akan maksimalkan verifikasi faktual kedua agar kita bisa mencapai batas minimal tadi,” tambahnya.

Kun juga menyebut bahwa mereka telah memperoleh dukungan dari warga di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta, sehingga telah melebihi syarat minimal sebaran dukungan yang diperlukan.

“Kami sudah mendapatkan dukungan di enam wilayah, semua wilayah ada perwakilan yang mendukung. Artinya, kita sudah melebihi batas empat sebaran yang menjadi persyaratan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU DKI, Astri Megatari, menyatakan bahwa pasangan Dharma-Kun tidak lolos verifikasi faktual pertama.

“Jumlah dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi masih kurang dari syarat minimal yaitu 618.968 dukungan yang tersebar di minimal empat kabupaten/kota,” katanya.

Astri menjelaskan, dari 721.221 data dukungan yang diserahkan pasangan Dharma-Kun, hanya 183.043 yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 538.178 data lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kami sudah sampaikan kepada bakal pasangan calon untuk mengirimkan kembali data dukungan dari hari Kamis sampai Sabtu [27 Juli], atau dalam tiga hari ke depan,” tutur Astri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), distributor produk telekomunikasi, optimistis penjualan smartphone flagship akan tetap moncer tahun ini. ERAA mencatat tren positif selama semester I/2024 dengan berbagai merek smartphone, seperti Infinix, Samsung, Tecno, Vivo, dan Xiaomi, yang merilis produk flagship di pasar Indonesia.

Head of Corporate Communications Erajaya Group, Djunadi Satrio, mengatakan kondisi ini menunjukkan keyakinan terhadap potensi pasar smartphone flagship di Indonesia. Sebagai peritel, Erajaya Group menghadirkan pengalaman berbelanja yang positif melalui berbagai promo menarik dan kemudahan bertransaksi, termasuk cicilan 0% yang bekerja sama dengan mitra perbankan dan layanan pembiayaan.

“Kami tetap optimistis mengingat segmen smartphone flagship adalah segmen konsumen yang tidak terlalu terdampak oleh kondisi ekonomi nasional maupun global,” kata Djunadi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Djunadi juga menyebut bahwa sejumlah merek smartphone terus memperkenalkan produk terbaru dengan spesifikasi canggih dan desain premium yang memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Namun, ERAA menyadari bahwa kondisi global dapat mempengaruhi rantai pasok industri smartphone, seperti ketersediaan chip dan harga komponen.

Meski demikian, faktor-faktor tersebut telah diperhitungkan sebelum meluncurkan produk flagship di pasar Indonesia agar tetap menarik bagi konsumen. Djunadi menambahkan, meskipun nilai tukar rupiah melemah, sebagian besar pembelian Erajaya dilakukan secara lokal, sehingga diharapkan tidak banyak berpengaruh pada bisnis ERAA.

“Erajaya Group memastikan bahwa pelanggan setia dapat memperoleh produk flagship yang mereka inginkan dengan mudah dan nyaman di jaringan gerai yang tersebar di berbagai titik di Indonesia,” ujarnya.

Djunadi juga menambahkan bahwa Erajaya Group menawarkan kemudahan berbelanja melalui kanal daring serta layanan omnichannel yang menggabungkan pengalaman berbelanja offline dan online secara seamless.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan pada semester I/2024 mencapai US$2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,0% (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siri menyebutkan Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$889,39 juta. Namun, nilai ekspor tersebut turun sebesar 7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kalau lima negara [terbesar tujuan ekspor] tetap Amerika Serikat kita walaupun turun dibanding tahun lalu,” kata Hendra dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Dia menuturkan, menurunnya nilai ekspor produk perikanan ke AS pada semester I/2024 disebabkan oleh hambatan non tarif yang diterapkan AS terhadap produk udang beku Indonesia.

Selanjutnya, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, KKP mencatat bahwa penurunan nilai ekspor tidak hanya terjadi pada AS tetapi juga ke Jepang. Tercatat nilai ekspor produk perikanan ke Jepang turun sebesar 16,0% secara tahunan di semester I/2024.

Sementara, nilai ekspor ke China, Asean, dan Uni Eropa mengalami peningkatan pada periode Januari-Juni 2024 di mana masing-masing secara tahunan meningkat sebesar 9%, 16,5%, dan 18,9%.

Kemudian menurut komoditasnya, udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan di semester I/2024. Hendra menyebut, nilai ekspor Udang pada periode ini mencapai US$755,79 juta, diikuti Tuna-Cakalang-Tongkol US$456,64 juta, Cumi-Sotong-Gurita US$396,94 juta, Rajungan-Kepiting US$275,15 juta, dan Rumput Laut sebesar US$162,38 juta.

Dalam paparan yang disampaikan Hendra, nilai ekspor komoditas rumput laut mengalami penurunan terdalam yakni sebesar 33,9% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada komoditas udang. KKP melaporkan, nilai ekspor komoditas ini turun sebesar 13,6% yoy dibanding semester I/2023.

Sementara itu, nilai ekspor Tuna-Cakalang-Tongkol, Cumi-Sotong-Gurita, dan Rajungan-Kepiting tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas Cumi-Sotong-Gurita yang tercatat naik 34,2% yoy, diikuti Rajungan-Kepiting 22% yoy, dan Tuna-Cakalang-Tongkol 4,8%.

Sejauh ini, pemerintah berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan melaporkan kinerja keuangan pada Kamis (25/7/2024) pagi. Konsensus analis memprediksi laba bersih dan pendapatan BBRI akan mengalami peningkatan pada semester I/2024.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus memperkirakan laba BBRI akan meningkat menjadi Rp30,21 triliun hingga Juni 2024. Estimasi konsensus analis itu tumbuh 2,69% dari realisasi laba bersih BBRI pada paruh pertama tahun lalu Rp29,56 triliun.

Sementara itu, pendapatan BBRI diperkirakan meningkat menjadi Rp103,27 triliun. Adapun, pada semester I/2023 BBRI tercatat membukukan laba bersih sebesar Rp99,03 triliun.

Konsensus analis Bloomberg juga masih memandang positif prospek saham BBRI. Dari 35 analis yang memantau, 32 di antaranya merekomendasikan beli, dan sisanya memilih rekomendasi jual. Target harga rata-rata saham BBRI adalah Rp5.935.

Sebagaimana diketahui, pada penutupan perdagangan Selasa (24/7/2024), harga saham BBRI turun 0,21% ke level Rp4.780. Meski demikian, selama sepekan, harga saham BBRI naik 0,42%. Namun, harga saham BBRI harus memerah sejak awal tahun atau secara year to date (ytd) 16,51%.

CEO Jooara Rencana Keuangan Gembong Suwito mengatakan sejak Maret 2024, usai pembagian dividen, saham BBRI terus dijual oleh investor asing dari titik tertinggi Rp6.450 dan titik terendah di Rp4.090 alias turun 36% sebelum mampu rebound dan saat ini mencapai Rp4.780

“Secara prediksi BBRI masih akan tumbuh single digit di kisaran 6-9% baik secara Revenue ataupun EPS. Hal ini disebabkan tren naiknya rasio kredit bermasalah (NPL) dan efek segmen UMKM saat ini mengalami penurunan kinerja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut apabila laporan keuangan kuartal II/2024 di atas para ekspektasi analis, di mana mampu tumbuh lebih dari 10% maka ini bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan BBRI ke level Rp5.00 hingga Rp5.100 dalam beberapa bulan ke depan.

Sebagaimana diketahui, BBRI telah membukukan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp15,88 triliun kuartal I/2024. Terdapat sejumlah penopang kinerja laba bank pada tiga bulan pertama tahun ini.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan raupan laba bank pada kuartal I/2024 tetap tumbuh di tengah kondisi perekonomian global yang diselimuti ketidakpastian. Laba BRI itu tumbuh tipis 2,47% secara tahunan (year on year/yoy).

Menurutnya, faktor pendorong laba bank pada kuartal I/2024 di antaranya kinerja kredit yang mampu tumbuh signifikan. Tercatat nilai penyaluran kredit di BRI mencapai Rp1.308,65 triliun pada kuartal I/2024, tumbuh 10,89% yoy.

"Semua segmen kredit tumbuh positif, baik mikro, konsumer, segmen kecil dan menengah, serta korporasi juga tumbuh," ujar Catur beberapa waktu lalu (25/4/2024).

Adapun, segmen kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di BRI mendominasi penyaluran kredit secara keseluruhan dengan porsi 83,25%.

Raupan laba bank juga ditopang oleh pendapatan bunga bersih atau fee based income yang tumbuh 6,92% yoy. "Fee based income jadi faktor pendorong laba BRI. Fee based income ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Catur.

Bisnis.com, JAKARTA — Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 ke pasar Indonesia. Kedua perangkat ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).

President of Samsung Electronics Indonesia Harry Lee mengatakan bahwa Samsung merancangsmartphonelipat generasi ke-6 yang merupakan puncak baru dari pengalaman Galaxy AI.

“Galaxy Z Fold6 menjadideviceterbaru kami yang paling tipis, dan paling ringan, sementara kamera tercanggih telah kami benamkan di Galaxy Z Flip6 yang sekarang,” kata Lee dalam acara bertajuk New Ways to Unfold the Magic with Galaxy Z Flip6 | Z Fold6 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Selain dilengkapi Galaxy AI, Lee mengungkapkan bahwa Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6 memiliki desain yang lebih tangguh dari Galaxy Z series pendahulunya. Dia mengklaim bahwa dua model Galaxy AI ini siap meningkatkan produktivitas dan kreativitas tanpa batasan bahasa.

“Galaxy AI akan memberikan pengalaman instan dengan keamanan berbasison-devicedanon-cloudAI yang serbaguna,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Mobile Experience Business Samsung Electronics Indonesia Lo Khing Seng mengatakan bahwa Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 hadir dengan kecanggihan Galaxy AI, yang diklaim terdepan di industri ini.

“Seperti Galaxy Fold 6 ini desainnya semakincompact, paling ringan dan tipis dari Galaxy Z yang pernah ada, terasa lebih kokoh, dan nyaman digenggam, disimpan di kantong celana ataupun baju,” ungkapnya.

Seng menambahkan bahwa kameranya Galaxy AI memiliki 4 kali lebih besar dibandingkan seri sebelumnya. Serta, dilengkapi dengan fitur auto zoom dengan flex cam dan nightography.

Dia menjelaskan bahwa nightography adalah salah satu fitur favorit yang di-enhancedengan noise reduction, serta adanya super HDR yang membuat konten pengguna semakin tajam.

“This is the 6th generation foldable yang menghadirkan peningkatan luar biasa. Semua ini didasarkan padamasukan yang berharga dari semua konsumen kami yang setia,” ungkapnya.

Head of MX Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar mengatakan bahwa Galaxy AI dilengkapi dengan penggunaan dual translate tanpa membutuhkan paket data internet yang sudah tersedia 16 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut, Selvia menyampaikan bahwa ada 14 fitur AI baru dalam perangkat ini, mulai darilive translate,live effect, hinggaphoto assist.

Adapun, Samsung telah membukaPre Ordersejak 10 Juli—30 Juli 2024. Nantinya, Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6 bisa langsung didapatkan di toko daring dan gerai ritel terdekat mulai 4 Agustus 2024 mendatang.

Galaxy Z Flip6 tersedia dalam varian 12GB/256GB dengan harga Rp17.499.000 dan 12GB/512GB dengan harga Rp19.499.000. Warna Galaxy Z Flip6 terdiri dari Blue, Yellow, Silver Shadow, dan Mint.

Di sisi lain, Galaxy Z Fold6 tersedia dalam varian 12GB/256GB dengan harga Rp26.499.000, 12GB/512GB dengan harga Rp28.499.000, dan 12GB/1TB dengan harga Rp31.999.000. Pada model perangkat ini, Samsung menghadirkan lima pilihan warna, yaitu Crafted Black, White, Silver Shadow, Pink, dan Navy.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM.

"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing.

Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri.

"Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Sabtu (20/7/2024), pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur.

Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM.

"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing.

Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri.

"Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Sabtu (20/7/2024), pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur.

Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan nilai impor produk perikanan Indonesia mencapai US$0,22 miliar pada semester I/2024, turun sebesar US$0,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$0,34 miliar.

Penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh turunnya nilai impor seluruh komoditas utama seperti Salmon-Trout, Makarel, Rajungan-Kepiting, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan, Cod, dan Udang.

“Kabar baiknya, semuanya turun, jadi kita sudah mulai banyak substitusi dengan berbagai produk dalam negeri dan saya kira ini cukup menggembirakan di sektor perikanan kita. Importasi kita juga mulai turun,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siri, dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, Hendra mengungkapkan bahwa komoditas utama impor produk perikanan Indonesia, Salmon-Trout pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$36,55 juta, turun sebesar 7,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan juga terjadi pada komoditas utama lainnya. KKP melaporkan, nilai impor komoditas Rajungan-Kepiting mencapai US$24,58 juta atau turun 21,6% yoy, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan mencapai US$21,83 juta atau turun 29,6% yoy, dan Cod mencapai US$16,42 juta atau turun 10,9% yoy.

Penurunan terdalam terjadi pada komoditas Makarel dan Udang. Nilai impor Makarel mencapai US$30,13 juta atau merosot sebesar 63,8% yoy dibanding semester I/2023. Sementara itu, nilai impor Udang mencapai US$15,25 juta atau merosot 40,2% yoy.

China menjadi negara utama asal impor produk perikanan Indonesia dengan nilai impor sebesar US$35,27 juta, turun sebesar 56,8% yoy dibanding semester I/2023. EFTA menempati posisi kedua dengan nilai impor mencapai US$25,49 juta, diikuti Asean US$24,96 juta, AS US$18,69 juta, Australia dan Selandia Baru US$13,97 juta, dan Uni Eropa sebesar US$13,81 juta pada periode Januari-Juni 2024.

Hendra menjelaskan, alasan pemerintah masih melakukan importasi produk perikanan adalah karena industri pangan Indonesia masih memerlukan sejumlah produk perikanan sebagai bahan baku atau substitusi. Namun, pemerintah tengah berupaya untuk membuat pabrik tepung ikan guna mengatasi kelebihan ikan yang sempat terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.

“Kabar baiknya, tentu produk-produk dalam negeri dapat dioptimalkan,” pungkasnya.