Bisnis.com, JAKARTA - Google dikabarkan akan meluncurkan ponsel model terbaru mereka yaitu Google Pixel 10 dan 11, dengan peningkatan signifikan di sisi kamera dan kecerdasan buatan (AI).

Android Authority melaporkan terdapat bocoran teknologi yang berada di Google Pixel 10 dan 11. Kedua ponsel ini bakal memiliki beberapa fitur menarik, seperti peningkatan kemampuan AI dan pembaruan signifikan pada kamera.

“Ponsel Pixel mendatang dari Google dapat hadir dengan chip Tensor yang ditingkatkan yang mendukung beberapa fitur AI baru, menurut dokumen bocor yang dilihat oleh Android Authority,” melansir dari The Verge, Selasa (29/10/2024).

Dalam bocoran tersebut, Pixel 11 kemungkinan bakal dilengkapi dengan chip Tensor yang mendukung fitur AI baru, termasuk versi Video Boost dengan kemampuan Night Sight yang lebih canggih. Fitur ini diharapkan dapat mencerahkan video yang direkam dalam kondisi cahaya redup.

Fitur cahaya redup yang ada saat ini menggunakan AI untuk menyesuaikan pencahayaan video, menstabilkan, dan mengurangi noise.

Fitur ini pernah dicoba pada Google Pixel 8 Pro dan hasil ga cukup memuaskan. Adapun pada Pixel 9, Google menggunakan kombinasi pemrosesan berbasis perangkat dan cloud.

“Dengan chip Tensor yang lebih canggih di Pixel 11, diharapkan fitur "video Ultra Low Light" akan semakin optimal,” mengutip The Verge.

Google juga berencana memasang prosesor khusus di ponsel Pixel mendatang, menggantikan chipset Samsung Exynos yang selama ini digunakan. Pixel 10 diharapkan menggunakan Tensor G5, yang mendukung fitur "Video Generative ML" untuk penyuntingan video bertenaga AI di aplikasi Foto.

Selain itu, kemampuan "Sketch-to-Image" juga sedang dikembangkan dan memungkinkan AI untuk mengubah sketsa menjadi gambar.

Bocoran lainnya menunjukkan bahwa Pixel 10 akan mendukung perekaman video 4K HDR pada 60 fps, peningkatan dari kemampuan Pixel 9 yang hanya mencapai 30 fps.

Meski semua fitur ini menjanjikan, pengguna harus menunggu hingga paruh kedua tahun 2025 untuk Pixel 10 dan tahun 2026 untuk Pixel 11.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kongsiGaribaldi ‘Boy’ Thohir& TP Rachmat PT Essa Industries IndonesiaTbk. (ESSA) mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan pada kuartal III/2024 di tengah penurunan harga amonia.

Lantas, bagaimana prospek kinerja emiten yang bergerak di sektor energi dan kimia ini ke depan?

Bisnis.com, JAKARTA - Kode redeem Mobile Legends (ML) biasanya diperbarui oleh Moonton agar para pemain bisa menukarkan hadiah.

Berikut ini kumpulan kode redeem ML terbaru hari ini, Selasa (29/10/2024), yang mengandung banyak reward seperti koin, diamond, skin, hingga hero.

Mereka yang tercepat menukarkannya bisa mendapat item legendaris secara gratis.

Bagaimana cara klaim kode redeem untuk mendapat hadiah spesial dari Moonton? Caranya mudah. Anda dapat melakukan klaim kode redeem dengan membuka laman m.mobilelegends.com/en/codexchange.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode memiliki limit waktu dan hanya bisa diklaim sekali.

Sehingga apabila Anda gagal saat melakukan klaim, ada dua kemungkinan penyebabnya.

Bisa jadi Anda pernah menukarkan kode tersebut atau masa penukarannya sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara melakukan klaim kode redeem Mobile Legends:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile
4. Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
5. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Kode Redeem ML Hari Ini

Berikut daftar kode redeem Mobile Legens yang aktif pada hari ini, Selasa (29/10/2024):

• HOLAMLBB (Khusus untuk pemain baru)
• 007a51mxk
• ma7tt82229x

Bisnis.com, JAKARTA –Ketidakhadiran lembaga penyelenggara membuat ‘taring’ undang-undang pelindungan data pribadi kurang tajam. Perusahaan pelanggar data privasi tidak mendapat efek jera.

Chairman Communication Information System Security Research Center CISSReC Pratama Persadha meminta pemerintah dengan segera membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta mengesahkan turunan UU PDP agar insiden keamanan siber yang mengakibatkan kebocoran data dapat diberikan sanksi.

Dengan berjalannya aturan tersebut, lanjutnya, dapat memberikan efek jera kepada institusi baik swasta maupun pemerintahan supaya lebih memperhatikan terhadap aspek keamanan siber agar terhindar dari sanksi administratif dan sanksi penjara.

Adapun yang terjadi saat ini, lembaga pengawas belum hadir kendati masa transisi UU PDP telah berakhir setelah 2 tahun.

"Sanksi yang terdapat dalam UU PDP belum dapat dijatuhkan karena belum adanya Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta belum disahkannya turunan UU PDP," jelasnya kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Dia meminta agar kedepannya Lembaga Penyelenggara PDP yang dibentuk sesuai dengan best practice yang ada.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU PDP adalah Lembaga Penyelenggara PDP harus memiliki wewenang dan kewenangan yang kuat untuk mengatur, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap standar keamanan data pribadi.

Lembaga Penyelenggara PDP harus secara teratur melakukan penilaian risiko terhadap data pribadi yang diolah oleh organisasi publik dan swasta.

Dia juga berharap agar Lembaga Penyelenggara PDP juga harus melakukan audit dan pemeriksaan independen terhadap kepatuhan organisasi atas kebijakan dan dan standar keamanan data pribadi.

Kemudian Lembaga Penyelenggara PDP harus mendorong penggunaan teknologi enkripsi dan pengamanan data lainnya untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.

Tak hanya itu, dia juga berpendapat lembaga Penyelenggara PDP juga harus mendorong organisasi untuk memiliki rencana yang terperinci untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari serangan siber.

Selain itu Lembaga Penyelenggara PDP juga harus bisa mendorong organisasi untuk melaporkan insiden keamanan siber kepada pihak berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Tidak hanya terkait kelembagaannya saja tetapi juga sangat penting menunjuk pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Penyelenggara PDP tersebut," imbuhnya.

Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial mengingat tantangan dalam ruang siber semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Menurutnya, pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

Dia meyakini kepemimpinan yang kompeten dan efektif akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Bisnis.com, JAKARTA - Garena terus memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada survivor, yang bisa langsung diklaim pada hari ini, Selasa (29/10/2024).

Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

Cara Klaim Kode Redeem FF

Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

Klik "Confirm" untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

Kode Redeem FF Hari Ini

Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Selasa (29/10/2024):

• 4AZYG8SZ1FJ6
• FFCMCPSEN5MX
• FFAC2YXE6RF2
• FF9MJ31CXKRG
• FFCMCPSEN5MX
• BR43FMAPYEZZ
• HNC95435FAGJ
• UVX9PYZV54AC
• U8S47JGJH5MG
• XZJZE25WEFJJ

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempercepat cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi negara mandiri alias swasembada pangan dalam 3 tahun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa fokus utama yang dikerjakan Kementan adalah mewujudkan swasembada pangan.

“Kalau target Pak Presiden [Prabowo Subianto] 4–5 tahun, arahan Pak Menteri [Amran Sulaiman] agar bisa dicapai dalam 3 tahun. Jadi memang harus kerja keras,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menyampaikan bahwa Kementan akan memacu tingkat produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam hal intensifikasi, dia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementan akan memanfaatkan lahan kering dengan pompanisasi.

Sama halnya dengan menyiapkan benih yang unggul dan pupuk untuk meningkatkan produksi komoditas, terutama di Pulau Jawa, seiring wilayah ini merupakan sentra produksi padi terbesar.

“Di samping itu juga ada ekstensifikasi di beberapa pulau di luar Jawa melalui cetak sawah,” ungkapnya

Adapun, Heru menjelaskan bahwa ekstensifikasi dilakukan dengan menambah luasan areal pertanian. Dia pun memastikan bahwa perluasan lahan pertanian ini tidak akan terjadi deforestasi hutan, melainkan memanfaatkan lahan rawa.

“Jadi lahan rawa itu ada yang memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat supaya dioptimalkan melalui optimatisasi lahan. Jadi dibangun jaringan-jaringan pengairan yang bagus supaya bisa meningkat produksinya, menaikkan indeks pertanaman,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, akan tetap memanfaatkan lahan-lahan eksisting. Dia juga menyebut bahwa pembukaan lahan akan dilakukan sesuai prosedur.

“Insya Allah [tidak ada penebangan hutan], pasti semua mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat menyoroti potensi deforestasi hutan yang bisa terjadi jika pemerintah melakukan konversi hutan untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

Eliza mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan. “Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” kata Eliza kepadaBisnis.

Di samping itu, menurut Elizam semestinya pemerintah menjalankan program sesuai kaidah ilmiah dengan jelas penyusunan teknis sesuai kajian. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisir trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian eksisting,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat. Entitas bisnis ini selain menelutkan berbagai inovasi juga bergeser rajin melakukan ekspansi akuisisi ke sektor keuangan lainnya seperti bank hingga leasing.

Terbaru PT Amartha Nusantara Raya mengumumkan rencana akuisisi PT Bosowa Multi Finance. Langkah tersebut melanjutkan aksi serupa yang sudah berlaku sebelumnya seperti Kredivo yang kemudian mengubah namanya menjadi Kredivo Multifinance. Demikian juga dengan Akulaku Group yang memiliki Akulaku Finance.

Amartha Nusantara Raya sendiri dalam laman Amartha disebut sebagai induk usaha yang membawahi semua kegiatan operasional Amartha. Sedangkan bisnis fintech P2P lending dijalankan oleh PT Amartha Mikro Fintek.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan aksi akuisisi yang semakin sering terjadi menunjukkan tren konsolidatif dan konglomerasi di sektor keuangan. Menurutnya, fintech P2P lending kini memiliki potensi untuk menjadi perusahaan induk bagi layanan fintech lainnya, termasuk multifinance.

Huda menjelaskan perusahaan fintech P2P lending dapat menggunakan posisinya untuk mengembangkan produk Buy Now Pay Later (BNPL), yang izinnya banyak dimiliki oleh perusahaan multifinance.

“Fintech P2P lending bisa menjadi perusahaan induk untuk perusahaan fintech lainnya, termasuk untuk jasa multifinance. Mereka bisa untuk mengembangkan BNPL yang lisensinya banyak di multifinance,” kata Huda kepada Bisnis, pada Senin (28/10/2024).

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing fintech melalui diversifikasi produk yang lebih luas. Lebih jauh, Huda menambahkan bahwa semakin banyak jenis produk yang dimiliki oleh perusahaan fintech, maka semakin besar pula pangsa pasar yang bisa diraih.

Selain itu, karakteristik konsumen di industri fintech P2P lending dan BNPL juga hampir serupa, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

“Semakin banyak produk, maka pangsa pasar semakin besar. Selain itu, karakteristik konsumen di dua industri fintech tersebut juga hampir serupa,” katanya.

Contohnya adalah Amartha, sebuah perusahaan P2P lending yang berpotensi mengembangkan produk BNPL untuk pembiayaan barang. Huda juga memprediksi bahwa tren konsolidasi ini akan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak institusi, termasuk bank digital.

“Saya lihat tren ini semakin menjamur, dengan tidak menutup kemungkinan masuk juga bank digital,” tambahnya.

Menurutnya, integrasi antara fintech dan bank digital akan menciptakan sinergi yang lebih kuat, memperluas akses layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex berada di ujung tanduk usai perusahaan dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan diingatkan untuk memastikan layanan terbaik jika raksasa tekstil Tanah Air tersebut harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di kompleks Parlemen DPR RI, Senin (28/10/2024) menyebut Sritex tengah menempuh langkah penyelamatan lewat kasasi atas putusan pailit pengadilan. Demikian juga dengan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan langkah penyelamatan, namun risiko terburuk tetap membayangi.

"Apa siasat BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan yang melakukan PHK massal? Ini kan bisa terjadi lagi ke depannya,” kata Uya Kuya, Senin (28/102024).

Merespons hal itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bila memang terjadi PHK maka BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua peserta yang memang terdaftar harus mendapatkan haknya, baik itu manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) maupun program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka BPJS cabang Solo sudah berkoordinasi langsung. Contoh Sritex, memastikan langkah-langkah apa yang diambil Sritex terkait pekerja. Jika langkah terkait PHK, kita koordinasi untuk pastikan pendampingan proses klaim. Jadi prosesnya akan dilakukan massal bersama-sama sehihnga verifikasi cepat, dan mereka mendapat hak. Ini untuk JHT" kata Anggoro.

Sementara untuk klaim JKP, pekerja terdampak PHK harus mengisi form dalam portal SIAPkerja Dinas Ketenagakerjaan dengan didampingi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena itu hak pekerja, kita pastikan tidak satu persatu memprosesnya. Sekaligus bekerja saama dengan HRD, berapa pun jumlahnya PHK. Itu yang selalu kita lakukan sejauh ini. Bila ada informasi perusahaan melakukan PHK yang jumlahnya besar kita dampingi," tegasnya.

Anggoro juga memastikan ketahanan dana kelolaan program JHT dan JKP. Dia merinci, ketahanan dana JHT berada di rasio 99%, sementara dana kelolaan untuk JKP ada di angka Rp13 triliun.

Adapun per September 2024, klaim JKP yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja. Sementara klaim program JHT yang sudah dibayar sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Dikonfirmasi usai RDP, Anggoro mengaku belum ada konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Sritex ihwal jumlah karyawan yang bakal terdampak PHK.

"Kalau kita, memastikan komunikasinya lancar. Jika itu butuh bantuan, kita akan support. Jadi belum sampai ke situ [ada PHK]. Intinya kita harus bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan kalau terjadi PHK mereka [pekerja] dapat hak-haknya,' pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan baik BUMN, bank daerah, swasta hingga asing tercatat sebagai kreditur utang jangka panjang untuk perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang kini telah ditetapkan pailit. Lantas, apakah hal ini berpengaruh pada kinerja perbankan?

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan pailitnya Sritex akan mempengaruhi kinerja perbankan tergantung pada dua hal utama. Pertama, seberapa besar portofolio kredit bank terhadap Sritex dan kedua apakah pencadangan sudah terbentuk secara penuh.

“Namun sampai saat ini, kondisi bank masih stabil dan terkendali, hanya memang perlu diantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain itu, kata Trioksa, bank juga perlu melakukan evaluasi atas portofolionya ke SRIL dan berapa tingkat pengembalian dari portofolio setelah dikurangi dengan agunan.

Lebih lanjut, terkait prospek industri tekstil sendiri, secara umum menurutnya dengan banyaknya barang-barang impor tekstil dari China dan India dapat menghambat ekspansi tekstil dalam negeri. “Yang diikuti dengan perlambatan kredit tekstil,” ujarnya.

Dia pun menuturkan hal yang perlu diperhatikan selain porsi pembiayaan bank adalah bagaimana dampak terhadap para karyawan Sritex dan para investor ritel yang memegang saham Sritex. Pasalnya, ini diperlukan solusi atas kepentingan mereka.

Secara rinci, berikut sejumlah bank yang ada di dalam negeri yang menyalurkan kredit ke Sritex per Juni 2024 (dengan asumsi kurs Rp16.375 per dolar AS):

• PT Bank Central Asia Tbk US$71.309.579

BCA menjadi kreditur Sritex dengan menyalurkan kreditnya setara dengan Rp1,16 triliun per Juni 2024. Adapun, per Juni 2024 secara bank only kredit BCA mencapai Rp 824,59 triliun. Dengan demikian, porsi kredit yang disalurkan ke Sritex hanya 0,14%.

• PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$36.939.772

Bank QNB Indonesia telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp604,88 miliar. Porsinya pun mencapai 8,94% dari seluruh total kredit perseroan yang mencapai Rp6,76 triliun per Juni 2024.

• Citibank N.A., Indonesia - US$35.826.893

Citi Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp586,67 miliar per Juni 2024. Adapun, porsinya mencapai 1,84% dari total peyaluran kredit total Citi Indonesia yaitu Rp31,94 triliun per akhir Juni 2024.

• PT Bank Mizuho Indonesia - US$33.709.712

Bank Mizuho Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp551,99 miliar per Juni 2024. Pada periode yang sama, porsi penyaluran kredit tersebut mencapai 0,88% dari total penyaluran kredit Rp62,75 triliun.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249

Bank BJB menyalurkan kredit sebesar Rp544,8 miliar per Juni 2024. Adapun, porsi penyaluran ke perusahaan tekstil ini hanya 0,45% dari total kredit bank only yang mencapai Rp120,33 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Muamalat Indonesia - US$25.450.705

Bank Muamalat diketahui memberikan pembiayaan senilai Rp416,75 miliar kepada Sritex. Adapun, porsinya sendiri terpantau mencapai 2% dari total pembiayaan yang mencapai Rp20,79 triliun.

• PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$25.339.237

CIMB Niaga menyalurkan kredit mencapai Rp414,93 miliar per Juni 2024. Sementara itu, kredit dan pembiayaan CIMB Niaga mencapai Rp208,16 triliun. Itu artinya, porsi kredit Sritex hanya sebesar 0,2% dari total kredit perseroan per Juni 2024.

• PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$25.164.698

Maybank Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp412,07 miliar per Juni 2024. Adapun, secara total kredit dan pembiayaan Maybank mencapai Rp110,15 triliun. Alhasil, porsi kredit ke Sritex sangatlah hanya 0,37% dari total kredit.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$24.202.906

Tercatat, Bank Jateng menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp396,32 miliar. Porsi kredit Bank Jateng ke Sritex hanya 0,64% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp61,66 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.159

BNI menyalurkan kredit Rp389,8 miliar ke Sritex per Juni 2024. Tercatat porsi penyaluran kredit BNI ke Sritex sangatlah mini hanya 0,05% dari kredit bank only BNI yang mencapai Rp715,47 triliun per Juni 2024.

PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.883

Tercatat, Bank KEB Hana menyalurkan kredit senilai Rp352,58 miliar ke Sritex per Juni 2024. Secara porsi, kucurn kredit ke perusahaan tersebut hanya 0,97% dari total kredit yang mencapai Rp36,18 triliun per Juni 2024.

PT Bank DBS Indonesia - US$18.238.794

Bank DBS Indonesia hanya menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp298,66 miliar atau 0,45% dari total kredit perseroan yaitu Rp66,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank Permata Tbk - US$16.707.929

Bank Permata menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp273,59 miliar atau 0,18% dari total kredit dan pembiayaan bank yang mencapai Rp151,38 triliun per Juni 2024

PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$14.912.809

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp244,19 miliar atau 1,07% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp22,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank DKI - US$9.130.513

Bank DKI tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp149,51 miliar atau 0,33% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp44,63 per Juni 2024.

PT Bank CTBC Indonesia - US$6.950.110

Bank CTBC Indonesia tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp113,81 miliar atau 0,71% dari total kredit Bank CTBC Indonesia yang mencapai Rp16,04 triliun per Juni 2024.

Deutsche Bank AG - US$6.821.059

Deutsche Bank telah menyalurkan kredit ke SRIL sebesar Rp111,69 miliar atau 1,46% dari total kredit perusahaan yang mencapai Rp7,67 triliun per Juni 2024.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$4.970.936

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp81,39 miliar atau hanya sebesar 0,02% dari total kredit bank yang disalurkan yakni Rp478,24 triliun per Juni 2024.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$4.519.559

Bank Danamon mencatatkan total penyaluran ke Sritex hanya 0,05% atau Rp74 miliar dari total kredit perseroan yang mencapaiRp152,1 triliun per Juni 2024.

PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.982

Bank SBI Indonesia mencatatkan kredit ke Sritex sebesar Rp71,73 miliar atau mencapai 2,05% dari total kredit perseroan yang sebesar Rp3,49 triliun per Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan kembali membahas usulan sembilan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029. Beberapa rancangan yang membutuhkan kepastian penyusunan seperti RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10/2024), Komisi XI diketahui mengusulkan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2025—2029.

Kendati demikian, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan bahwa sembilan RUU tersebut merupakan usulan dari Komisi XI periode sebelumnya.

Dia menyebutkan, seiring pergantian anggota dan pimpinan maka usulan itu akan dievaluasi kembali sebelum jadi keputusan.

"Nanti Komisi XI yang periode ini akan me-review [mengulas], RUU apa yang akan diusulkan oleh Komisi XI. Jadi nanti akan dibahas lagi oleh Komisi XI," ujar Anis usia rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan, Komisi XI belum sempat rapat karena anggota dan pimpinannya baru disahkan pada pekan lalu. Menurutnya, Komisi XI baru akan rapat pada Selasa (29/10/2024) esok termasuk untuk bahas RUU yang akan diusulkan masuk Prolegnas 2025—2029.

Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Dalam rapat Baleg, setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat Baleg, Senin (28/10/204).

Daftar awal sembilan RUU yang diusulkan masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

2. RUU tentang Statistik

3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara

5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan

6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7. RUU tentang Keuangan Negara

8. RUU tentang Perbendaharaan Negara

9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI DPR juga mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik (carry over dari periode sebelumnya)

2. RUU tentang Statistik

3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Ekonom berpendapat, pemerintah harus mempunyai strategi mempuni apabila memang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy.

Shadow economy biasanya identik dengan kegiatan illegal dan memiliki perputaran uang yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tingkat shadow economy di Indonesia mencapai 30-40% dari nilai PDB. Jika, mengacu pada PDB tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp20.892,4 triliun , artinya nilai shadow economy mencapai Rp6.000 triliun. Contoh bisnis ini seperti peminjaman uang tanpa melalui bank, judi, hingga prostitusi.

Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai pemerintah perlu mengikis shadow economy dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

"Size dari shadow economy di Indonesia diperkirakan relatif besar. Misal berdasar Medina dan Schneider (2018), shadow economy di Indonesia bisa mencapai 26.6% dari PDB," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, potensi penerima pajak dari shadow economy sangat besar. Kendati demikian, dia menilai pemerintah punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit.

Bawono menilai, pertama-tama pemerintah harus mengidentifikasi berbagai aktivitas shadow economy. Caranya, bisa melalui sistem identitas yang terpadu.

"Adanya pemadanan NIK/NPWP, pertukaran informasi dengan lembaga lain, serta coretax system bisa menjadi peluang integrasi data yang lebih tajam serta memetakan aktivitas-aktivitas yang selama ini belum sepenuhnya terdeteksi dan/atau dilaporkan kepada otoritas," jelasnya.

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk. (ARTO) mencetak laba bersih senilai Rp85,84 miliar pada kuartal III/2024. Jumlah laba ARTO itu naik 70,67% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp50,29 miliar.

Dikutip dari Laporan Keuangan yang dipublikasikan Senin (28/10/2024), Bank Jago mencatatkan penurunan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 10,92% yoy menjadi Rp1,07 triliun pada September 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,21 triliun.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun merosot menjadi 7,1% per September 2024 dari sebelumnya 9,97% per September 2023.

Adapun, peningkatan laba ditopang lonjakan pendapatan lainnya tumbuh 74,59% yoy menjadi Rp205,5 miliar pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp117,71 miliar pada kuartal III/2023. Kemudian terjadi penyusutan pada kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) hingga 51,34% yoy menjadi Rp169,55 miliar dari sebelumnya Rp348,44 miliar.

Selain itu, bank juga mampu menekan beban operasional lainnya menjadi Rp966,04 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp1,15 triliun per September 2023. Alhasil laba operasional Bank Jago tumbuh 77,08% yoy menjadi Rp111,09 miliar dari sebelumnya Rp62,74 miliar.

Lebih lanjut, hingga akhir kuartal III/2024 nasabah funding melalui Aplikasi Jago telah mencapai lebih dari 11,1 juta. Jika memperhitungkan nasabah lending, total nasabah Bank Jago mencapai 14,1 juta.

Dari jumlah nasabah funding Aplikasi Jago, lebih dari 67% berasal dari mitra ekosistem, di antaranya ekosistem GoTo serta platform reksadana online Bibit yang terhubung secara seamless dengan Aplikasi Jago.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan upaya berkolaborasi dengan ekosistem digital, menggabungkan berbagai inovasi digital, serta menerapkan strategi bisnis dan fundamental yang berkelanjutan, merupakan model bisnis yang tepat untuk menumbuhkan bisnis Bank Jago,

“Sebagai bank berbasis teknologi, Bank Jago berhasil menjaga dan menumbuhkan profitabilitas tanpa menurunkan kualitas pertumbuhan dan tanpa membakar capital yang besar. Ke depan kami tetap konsisten berkolaborasi dan berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur yang mendasar maupun yang menjadi keunikan Jago,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Dari sisi intermediasi, Bank Jago memang telah menyalurkan kredit sebesar Rp17,18 triliun pada kuartal III/2024, melesat 72,42% yoy. Sayangnya, pembiayaan syariah turun 91,98% yoy menjadi hanya Rp72,53 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp904,68 miliar per September 2023.

Meski demikian, secara total kredit dan pembiayaan Bank Jago mencapai Rp17,26 triliun per September 2024 naik 58,73% yoy dari sebelumnya Rp10,87 triliun per September 2023. Aset emiten bank digital berkode ARTO ini pun tumbuh 40,38% yoy menjadi Rp26,85 triliun dari sebelumnya Rp19,13 triliun.

Bank Jago juga telah mencatatkan perbaikan kualitas aset, dilihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross yang susut menjadi 0,23% per September 2024 dari sebelumnya 1,15% per September 2023. NPL net juga menjadi 0% dari sebelumnya 0,14%.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) mencapai 45,6%, menunjukkan kuatnya tingkat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Dari sisi pendanaan, Bank Jago telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp16,94 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 64,42% yoy dibanding sebelumnya Rp10,3 triliun. Adapun, dana murah atau current account and savings account (CASA) tumbuh 27,26% yoy menjadi Rp9,6 triliun dari sebelumnya Rp7,54 triliun.