Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi kredit merupakan salah satu lini bisnis potensial di industri asuransi umum. Asuransi kredit masuk dalam tiga besar pendapatan premi terbanyak selain asuransi properti dan kendaraan.

Pada semester I/2024, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi asuransi kredit mencapai sebanyak Rp10,58 triliun yang mana naik 26% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp8,4 triliun. Sementara asuransi properti dan kendaraan masing-masing Rp16,66 triliun dan Rp10,03 triliun.

Namun demikian, performa asuransi kredit mengalami tekanan beberapa tahun terakhir karena kenaikan klaim yang signifikan. Bahkan pada paruh pertama tahun ini juga masih terdapat peningkatan, di mana klaimnya mencapai Rp8,3 triliun yang mana naik 35,4% dari sebelumnya Rp6,13 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa ada tiga hal penting dalam perbaikan asuransi kredit. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan bahwa perusahaan asuransi penyelenggara asuransi kredit harus memastikan kecukupan preminya. Menurutnya perusahaan harus mengkaji rasio kecukupan premi supaya tidak lebih rendah ketimbang tingkat kemampuan bayar debitur.

“Kalau NPL [non performing loan] saja tinggi, ketika perusahaan mau cover misalnya katanya NPL-nya bisa 5%, preminya cuma 0,75% atau 1%, kan pastikan engga cukup itu ya. Nah ini perlu dikaji,” kata Iwan beberapa waktu lalu.

Kemudian, Iwan menyebut pengelolaan kewajiban juga perlu dilakukan perusahaan yang mengelola asuransi kredit. Dia menyebut bahwa asuransi kredit memiliki pola klaim yang biasanya muncul di tahun ketiga atau keempat. Sementara pada. Tahun pertama hampir pasti klaimnya sangat kecil.

“Nah ini perusahaan harus memanajemen kewajibannya, supaya ketika klaim-nya itu besar tumbuh, dia punya cadangan premi untuk membayar itu,” kata Iwan.

Oleh sebab itu, Iwan mengatakan pihaknya mendorong perusahaan-perusahaan asuransi umum untuk memastikan pengelolaan kewajiban yang memadai. Dia menyebut prinsip tersebut harus terus didorong ke depan. “Karena memang betul pattern claim-nya itu ada di belakang,” imbuhnya.

Ketiga, OJK mendorong perusahaan asuransi umum memiliki akses terhadap karakteristik nasabah yang akan di cover. Oleh sebab itu, regulator turut membuka akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pihak perbankan kepada perusahaan asuransi kredit.

Iwan mengatakan regulator memberikan akses SLIK terhadap perusahaan penyelenggara asuransi kredit untuk memastikan bahwa mereka tidak beli kucing dalam karung.

“Jadi ketika mereka menjamin seorang nasabah kreditnya, itu kita mau mendorong perusahaan asuransi untuk bekerjasama dengan bank misalnya, untuk memastikan bahwa memang nasabah ini eligible untuk dapat loan,” katanya.

Dengan langkah ini, OJK berharap perusahaan asuransi dapat lebih efektif mengelola risiko dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka.

“Akses SLIK ini adalah mekanisme yang baik untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko perusahaan asuransi kredit,” tutup Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan berkontribusi hingga Rp4.510 triliun ke produk domestik bruto pada 2025.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, hasil studi terhadap proyek percontohan (pilot project) yang sudah dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memilki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Esther menjelaskan, peningkatan Rp1 triliun terhadap belanja pendidikan akan mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) Sekitar Rp63,52 triliun.

"Nah, anggaran Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan kemarin Rp71 triliun pada 2025 akan mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar Rp34,2% dari PDB," ungkapnya dalam diskusi publik Indef secara daring, Kamis (17/10/2024).

Bahkan, Indef telah melakukan estimasi manfaat ekonomi pelaksanaan MBG dari 2025—2029 berdasarkan jumlah sasaran penerima manfaat dan rencana anggaran pertahunnya.

Perinciannya: pada 2025 jumlah sasaran program MBG sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp4.510 triliun.

Pada 2026, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 30,46 juta orang dengan anggaran Rp109,7 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp6.967,2 triliun.

Pada 2027, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 41,45 juta orang dengan anggaran Rp149,2 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp9.479,4 triliun.

Pada 2028, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 62,17 juta orang dengan anggaran Rp223,8 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp14.219,1 triliun.

Pada 2029, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta orang dengan anggaran Rp298,4 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.

"Nah gampangnya seperi apa? Jadi setiap Rp1.000 yang dikeluarkan oleh MBG maka akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian," jelas Esther.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor Dinas Peternakan Pemprov Jawa Timur terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019–2022.

"Update-nya disita dokumen dan barang bukti elektronik," Kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Namun, Tessa belum menjelaskan soal ruangan apa saja di kantor Dinas Peternakan Pemprov Jatim yang digeledah dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (16/10) itu.

Kegiatan penggeledahan itu selesai sekitar pukul 15.54 WIB dan petugas KPK keluar dari kantor Dinas Peternakan Jatim dengan membawa dua koper.

Selama penggeledahan, para penyidik KPK itu dikawal dua personel polisi dengan senjata lengkap.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani tidak ada di kantor saat penggeledahan dilakukan KPK.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Iswahyudi menyampaikan kalau Indyah Aryani sedang tidak berada di kantor karena masih bertugas atau berdinas ke luar negeri.

"Ibu ikut misi dagang ke Jepang, harusnya masih dalam pesawat," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019–2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Namun, Tessa mengungkapkan dari 21 orang tersangka tersebut, sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Kemudian dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Sementara untuk 17 orang tersangka pemberi suap, 15 orang adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.

Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2024 tetap terjaga meski turun hampir 3 poin persentase dari kuartal sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,4%.

"Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha [SKDU] mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada kuartal III/2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Membandingkan dengan dua kuartal sebelumnya, capaian pada kuartal III/2024 tercatat menurun setelah naik pada kuartal II/2024 menjadi 17,2%, dari level 14,11% pada kuartal I/2024.

Denny menjelaskan kinerja seluruh Lapangan Usaha (LU) terindikasi tumbuh positif. Utamanya, dari LU Pertambangan dan Penggalian (SBT 0,97%), LU Konstruksi (1,34%), serta LU Informasi dan Komunikasi (1,28%), sejalan dengan berlanjutnya aktivitas proyek bangunan dan permintaan yang terjaga.

Sementara itu, kinerja LU yang tetap kuat adalah LU Industri Pengolahan (SBT 1,38%), LU Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor (1,3%), serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,46%).

LU yang tetap kuat tersebut terjaga akibat permintaan domestik saat high season libur sekolah dan meningkatnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).

Lebih lanjut, kapasitas produksi terpakai pada kuartal III/2024 tetap terjaga pada level 73,13%. Hal ini terutama ditopang oleh beberapa LU yang terindikasi meningkat, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pengadaan Listrik sejalan dengan peningkatan kegiatan usahanya.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Mayoritas responden menyatakan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik pada kuartal III/2024. Hal ini tecermin dari Saldo Bersih (SB) Likuiditas yang tercatat sebesar 20,42%, meski lebih rendah dibandingkan SB 21,99% pada kuartal II/2024.

Hal tersebut disebabkan persentase responden yang menjawab kondisi likuiditas pada kuartal III/2024 "lebih baik" sebesar 26,06% sedikit menurun dibandingkan SB 26,92% pada triwulan sebelumnya, sementara responden yang menjawab kondisi likuiditas "lebih buruk" sebesar 5,64%, meningkat dibandingkan 4,93% pada kuartal II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta pemerintah Prabowo Subianto untuk waspada terhadap kehadiran platform e-commerce Temu di Tanah Air.

Platform asal China itu dapat mengancam industri dalam negeri, lantaran harga produk yang sangat murah, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri.

Teten menilai, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri, utamanya industri manufaktur dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Sebaiknya pemerintah hati-hati lah memberi izin kepada Temu,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten mengatakan, kehadiran platform asal China itu dikhawatirkan membuat sejumlah industri dalam negeri kolaps, dan berujung pada bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, Indonesia memiliki agenda besar untuk menjadi negara maju.

Menurut Teten, Indonesia memiliki hak untuk memproteksi negaranya meski saat ini sudah ada perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

“Kalau pengangguran meningkat ya nggak akan [bisa jadi negara maju],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeklaim telah memblokir Temu. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengatakan langkah pemblokiran dilakukan lantaran Temu tidak mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Padahal, Prabu menyebut bahwa proses registrasi PSE sangat mudah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan registrasi PSE.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” ujarnya.

Selain tidak patuh terhadap regulasi di Tanah Air, aplikasi Temu juga melakukan predatory pricing. Prabu mengungkapkan, Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen. Kondisi ini memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping, sehingga dinilai sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas guna melindungi UMKM dalam negeri. Menurutnya, ketika sebuah platform belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokir sangat terbuka lebar.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” kata Prabu, dikutip Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Setidaknya ada enam pekerjaan rumah alias PR terkait pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Enam PR tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta dalam acara Peluncuran Buku Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi Keberlanjutan di Jakarta pada Kamis (17/10/2024).

Pertama, yaitu peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Apalagi, Arif menjelaskan bahwa Undang-Undang No.6 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melibat 21 kementerian/lembaga sekaligus.

"Jadi harus ada proses enabling agar kemudian koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat terjadi," ujar Arif.

Kedua, sosialisasi yang harus terus ditingkatkan. Menurutnya, amanat UU Cipta Kerja harus menjadi budaya sehingga meski terjadi pergantian pemerintahan ataupun kepemimpinan tidak perlu lagi sosialisasi.

Ketiga, penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi. Arif mencontoh, perizinan berusaha seharusnya sudah bisa dilakukan secara digital.

Keempat, sejalan dengan itu perlunya percepatan Single Submission dan digitalisasi. Menurutnya, terdapat ratusan rencana detail tata ruang alias RDTR yang belum terintegrasi ke dalam sistem Single Submission.

"Kemudian yang kelima adalah kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMK [usaha menengah kecil] dan koperasi, khususnya adalah guidelines [pedoman] untuk kemitraan, untuk membangun satu ekosistem agar kemudian mereka bisa naik kelas," katanya.

Dia menjelaskan pentingnya satu ekosistem kemitraan antara usaha besar dan kecil. Tidak hanya di pusat, tetapi juga hingga ke daerah-daerah.

Keenam alias terakhir yaitu perlunya pemantauan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan; serta kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMK dan koperasi.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengklaim produksi padi di wilayahnya hingga pertengahan Oktober 2024 sudah lebih dari 134.000 ton. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga akhir 2024.

Dedi menyebutkan, target produksi padi di Kabupaten Majalengka pada tahun ini sebesar 162.000 ton. Sisa untuk mencapai target pun akan diselesaikan pada momen masa panen kedua.

"Mudah-mudahan bisa dituntaskan sebelum akhir tahun," kata Dedi di Kabupaten Majalengka, Kamis (17/10/2024).

Ia menyampaikan, berdasarkan pemantauan di lapangan, produktivitas lahan sawah di wilayahnya sudah cukup bagus dan ada yang mencapai 7 ton per hektare.

Hal tersebut memberi gambaran bagus bahwa kekurangan realisasi produksi padi saat ini bisa dikejar pada masa panen berikutnya di musim tanam kedua (gadu).

“Masih ada waktu, jadi kami upayakan agar produksi padi ini bisa meningkat atau bahkan melampaui target yang ditetapkan,” ujarnya.

Namun begitu, produksi padi pada 2024 akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2023, Kabupaten Majalengka berhasil memproduksi sekitar 657.081 ton padi.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Majalengka Ence mengatakan, penurunan produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama cuaca ekstrem yang terjadi pada awal tahun.

Ribuan hektare lahan pertanian padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengalami kekeringan parah akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani di wilayah tersebut menghadapi ancaman gagal panen yang sangat serius.

Berdasarkan DKP3 Kabupaten Majalengka, lebih dari 1.098 hektare lahan pertanian. Ribuan hektare lahan itu menyebar di hampir seluruh wilayah Majalengka.

Para petani di wilayah tersebut pun mengaku mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi mereka. Salah satu petani dari Kecamatan Jatitujuh, Rahmat (45), mengatakan, sawahnya yang seluas dua hektare sudah tidak terairi dengan baik selama sebulan terakhir.

"Biasanya air dari irigasi cukup untuk mengairi sawah, tapi sekarang irigasi pun kering. Kami sudah mencoba menggunakan pompa untuk menarik air dari sungai terdekat, tapi debitnya sangat rendah," Rahmat, Rabu (14/8/2024).

Rahmat mengatakan, pemerintah daerah sudah membantu para petani dengan mengerahkan pompa air dan menyediakan bantuan teknis. Namun, upaya ini masih belum mampu mengatasi kekeringan yang meluas.

Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan membuat sumur bor di daerah-daerah yang kekeringannya paling parah.

"Kami sedang mempertimbangkan mengubah pola tanam, agar bisa menanam tanaman yang lebih tahan kekeringan di musim kemarau seperti ini," kata Rahmat.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Espay Debit Indonesia Koe atau aplikasi e-wallet DANA berkomitmen untuk terus memerangi praktik judi online (judol), dengan platform berwarna biru itu bersih dari segala bentuk transaksi judol.

Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella mengatakan perusahaan akan berkolaborasi erat dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan untuk menekan transaksi judi online di platformnya. Selain itu, Dana juga akan meningkatkan fitur keamanan, dengan fokus pada pencegahan dan edukasi pengguna secara berkelanjutan.

“Kami bercita-cita mengurangi hingga mungkin mencapai Rp0 transaksi terkait judi online, meskipun kami sadar bahwa hal ini memerlukan waktu dan upaya dari seluruh ekosistem,” kata Sharon kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Sharon mengatakan dalam mencegah transaksi judi online di platform perusahaan menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa berbasis risiko, yakni Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), baik pada tahapan pembukaan akun serta pengkinian secara berkala.

“Diikuti dengan pelaksanaan pemantauan transaksi dan melaporkan segala bentuk transaksi mencurigakan, termasuk indikasi judi online, kepada PPATK,” kata Sharon.

DANA, lanjut Sharon, juga memperkuat sistem fraud detection (FDS) dan bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti temuan aktivitas ilegal. Perusahaan juga meluncurkan fitur seperti Smart Friction yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan sebelum terjadi, serta Scam Checker, Waspada Online, dan Tipu Online untuk mendidik pengguna tentang risiko judi online dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap potensi penipuan.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengumumkan lima perusahaan e-wallet yang digunakan untuk aktivitas judi online oleh pengguna. Total nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Dompet digital DANA menjadi platform yang paling sering digunakan untuk transaksi judi online dengan jumlah transaksi mencapai 5,24 juta kali dan total nilai sebesarp Rp5,37 triliun.

Sharon menambahkan secara garis besar, jumlah dan total nilai transaksi DANA hingga September 2024 terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

DANA memberikan kemudahan transaksi sehari-hari kepada masyarakat luas, terutama kepada mereka yang sebelumnya belum terlayani oleh akses keuangan formal.

"Fokus utama kami tetap pada mendukung inklusi keuangan dan memberikan akses layanan keuangan yang aman dan mudah bagi komunitas underbanked di Indonesia," kata Sharon.

Bisnis.com, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyebutkan nasabah di Pulau Dewata memiliki kesadaran untuk berinvestasi karena pertumbuhan jumlah investor pasar modal hingga nilai transaksi saham yang menggeliat selama Januari-Agustus 2024.

“Kami lihat data investasi di SBN (surat berharga negara), kemudian reksa dana itu naik. Transaksi saham itu sumbernya dari tabungan juga. Jadi nasabah menyimpan di tabungan dulu,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Kamis (17/10/2024).

Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat selama periode Januari-Agustus 2024, dana pihak ketiga (DPK) atau dana yang disimpan nasabah di Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp275,53 triliun atau naik 13,84% jika dibandingkan periode sama 2023 yang mencapai Rp242 triliun.

Apabila dibedah, komponen DPK di Bali mayoritas diisi oleh tabungan sebesar 53,62%, kemudian sisanya sebesar 29,30 persen adalah deposito dan 17,08 persen berupa giro.

“Jadi investor awalnya dari tabungan dulu, sehingga mudah-mudahan kenaikan tabungan itu bukan merefleksikan bahwa masyarakat Bali mulai ‘mantab’ atau makan tabungan tapi ada porsi (dana) yang bisa disimpan,” imbuhnya.

OJK Bali mencatat jumlah investor saham selama Januari-Agustus mencapai 217.000 atau naik 25% dibandingkan periode sama 2023 mencapai 174.000.

Kemudian investor reksa dana tumbuh 28% dari 380.000 menjadi 490.000 investor.

Sedangkan nilai transaksi saham mencapai Rp3,2 triliun atau naik 28% dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp2,5 triliun.

Kemudian nilai kepemilikan saham mencapai Rp8,9 triliun atau naik 37% dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp6,5 triliun.

Dari sisi perbankan, lanjut Kristrianti, besarnya porsi tabungan di DPK juga memperluas kapasitas bank untuk melakukan ekspansi khususnya penyaluran kredit.

Pasalnya, instrumen tabungan di perbankan merupakan dana murah (CASA) dibandingkan deposito yang memiliki biaya tinggi.

Terbukti penyaluran kredit tergolong tinggi yakni mencapai Rp225,96 triliun atau naik 8,30% dibandingkan periode Agustus 2023 mencapai 208,64 triliun.

Sebagian besar kucuran kredit itu diserap sektor produktif yakni 29% untuk perdagangan besar dan eceran, 11% untuk penyediaan akomodasi makan dan minum, kemudian masing-masing 5,34% dan 5,16% untuk pertanian, perburuan, kehutanan dan industri pengolahan.

Sisanya adalah kredit bukan lapangan usaha atau kredit konsumen mencapai 34%.

Di sisi lain, kredit kepada pelaku UMKM di Bali mendominasi yakni mencapai 52%. “Sekarang sudah dominan kredit investasi yang tumbuh tinggi. Artinya ekspansi sedang dilakukan,” katanya.

Bisnis.com, BOGOR - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo. Dalam rangka melaksanakan mandat presiden, BAKTI Kominfo bersama empat institusi daerah wilayah Papua dan Sulawesi Tengah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Stategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Terhadap Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS).

PKS yang ditandatangani bersama empat institusi, yaitu Balai Besar KSDA Papua, Balai Besar KSDA Papua Barat, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, itu dilakukan oleh Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI, Tri Haryanto, Atanasius Guntara Martana, Johny Santoso, Supartono, serta Abdul Rajab. Penandatanganan ini membuka harapan bagi 86 (delapan puluh enam) lokasi BTS yang masuk dalam Kawasan hutan di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Tri Haryanto menuturkan bahwa PKS ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya penguatan tata kelola di wilayah kerja empat Unit Pelaksana Teknis/UPT. “Di samping itu untuk meminimalisir dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat kegiatan penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi BTS BAKTI Kominfo dan sarana pendukungnya di UPT tersebut,” ujarnya.

Selain penandatanganan PKS, tambah Tri Haryanto, para pihak secara serentak juga menandatangani dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perencanaan program tidak lanjut dan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kerja sama.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan PKS hari ini, antara BAKTI KOMINFO dengan keempat institusi tersebut tekah mengadakan pembahasan intensif pada 14-15 Oktober 2024 lalu. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kolaborasi untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.