Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Produsen motor listrik Yifang Grup meminta pemerintah untuk mengumumkan secara resmi subsidi pembelian kendaraan motor listrik sebesar Rp7 juta per unit telah habis.

Hal tersebut, perlu dilakukan pemerintah agar tidak membuat masyarakat bingung dalam mendongkrak penjualan motor listrik di tanah air.

"Harapannya pemerintah yang baru yang dipimpin Pak Prabowo agar mengumumkan secara luas bahwa subsidi sebesar Rp7 juta telah habis. Dengan cara tersebut, masyarakat bisa mengambil alternatif untuk membeli tanpa subsidi karena subsidinya sudah habis," kata CEO Yifang Grup Eddy Chan melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Rabu.

Produsen motor listrik Yifang Grup yang berlokasi di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ini mengungkapkan bahwa habisnya kuota subsidi motor listrik diketahui pada Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira).

"Namun pemerintah tidak mengumumkan secara resmi dan memberitahukan secara luas," katanya.

Menurut Eddy, untuk motor listrik dengan harga tertentu, subsidi memang sangat berdampak pada minat masyarakat. Misalnya motor listrik untuk ojek mendapat subsidi. Akan tetapi tanpa adanya subsidi, mereka tak mau beli.

Namun, lanjutnya, beda halnya dengan motor listrik untuk kalangan menengah atas, pembelian tak terpengaruh harga.

"Untuk kalangan menengah atas, kalau mereka suka dengan motornya, ya pasti beli. Tak peduli ada subsidi atau tidak," jelasnya.

Tahun ini, kuota motor listrik ditetapkan sebanyak 60 ribuan unit. Kuota sebanyak tersebut sudah habis per Oktober 2024.

"Pada awalnya untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan subsidi listrik Rp7 juta untuk 600 ribu unit. Namun jumlah ini dikurangi menjadi 60 ribu unit," ujarnya.

Eddy menambahkan, banyak masyarakat tidak tahu subsidi motor listrik telah habis. Akibatnya mereka tidak mengambil alternatif lain dengan melakukan pembelian tanpa subsidi.

"Ini salah satu yang membuat penjualan motor listrik mandek. Mestinya diumumkan saja secara luas bahwa subsidi telah habis," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga energi akan menjadi fokus utama pembangunan ke depan.

AHY menjelaskan, hal ini dalam rangka menunjang peningkatan kualitas SDM, misi swasembada pangan dan energi seperti yang menjadi cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto selama kepemimpinannya.

"Beliau (Prabowo) punya visi swasembada pangan, swasembada energi dan jangan lupa bahwa beliau juga sangat concern sangat menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, arah pembangunan infrastruktur ke depan tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh satu golongan tertentu saja. Akan tetapi harus bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memenuhi kebutuhan fundamental.

"Jadi artinya pembangunan infrastruktur menunjang sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan termasuk juga peningkatan kesejahteraan artinya ekonomi rakyat termasuk para pelaku UMKM itu bisa semakin berdaya saing," kata AHY.

"Infrastruktur bukan hanya megah yang besar-besar, yang monumental, tapi juga infrastruktur desa untuk bisa membantu para petani kita, nelayan kita juga lebih produktif," ujarnya.

Sehingga pembangunan maupun renovasi seperti sekolah, layanan kesehatan, bendungan serta jaringan irigasi untuk mendukung pertanian, akan banyak peran dari APBN atau pemerintah.

"Kita ingin pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru atau memperkuat apa yang sudah ada. Banyak sekali sebetulnya daerah-daerah potensial yang sulit berkembang karena infrastruktur atau fasilitas publiknya tidak memadai," tutur AHY.



(kunthi fahmar sandy)

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta pemerintah Prabowo Subianto untuk waspada terhadap kehadiran platform e-commerce Temu di Tanah Air.

Platform asal China itu dapat mengancam industri dalam negeri, lantaran harga produk yang sangat murah, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri.

Teten menilai, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri, utamanya industri manufaktur dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Sebaiknya pemerintah hati-hati lah memberi izin kepada Temu,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten mengatakan, kehadiran platform asal China itu dikhawatirkan membuat sejumlah industri dalam negeri kolaps, dan berujung pada bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, Indonesia memiliki agenda besar untuk menjadi negara maju.

Menurut Teten, Indonesia memiliki hak untuk memproteksi negaranya meski saat ini sudah ada perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

“Kalau pengangguran meningkat ya nggak akan [bisa jadi negara maju],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeklaim telah memblokir Temu. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengatakan langkah pemblokiran dilakukan lantaran Temu tidak mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Padahal, Prabu menyebut bahwa proses registrasi PSE sangat mudah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan registrasi PSE.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” ujarnya.

Selain tidak patuh terhadap regulasi di Tanah Air, aplikasi Temu juga melakukan predatory pricing. Prabu mengungkapkan, Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen. Kondisi ini memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping, sehingga dinilai sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas guna melindungi UMKM dalam negeri. Menurutnya, ketika sebuah platform belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokir sangat terbuka lebar.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” kata Prabu, dikutip Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Sebagian besar emiten unggas mencatatkan kinerja cemerlang jelang transisi pemerintahan baru. Saham mereka juga diproyeksikan baik terdorong sejumlah sentimen positif.

Artikel bertajuk Kokok Merdu Emiten Unggas Jelang Pemerintahan Baru menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (16/4/2024):

1. Kokok Merdu Emiten Unggas Jelang Pemerintahan Baru

Sebagian besar emiten unggas mencatatkan kinerja cemerlang jelang transisi pemerintahan baru. Saham mereka juga diproyeksikan baik terdorong sejumlah sentimen positif.

Hingga kemarin, Selasa (15/10/2024), harga saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 4,21% ke level Rp1.610 per lembar. Pergerakannya menguat 9,15% dalam sepekan dan melesat 36,44% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Kemudian, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) mencatatkan penguatan 0,4% ke level Rp4.970 per lembar. Harga saham CPIN pun menguat 2,47% dalam sepekan perdagangan meski masih di zona merah, turun 1,09% YtD.

Emiten unggas lainnya PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) pun mencatatkan kinerja saham yang moncer pada pekan ini. Saham MAIN naik 2,5%, ditutup di level Rp820 per lembar. Harga saham MAIN juga naik 6,49% dalam sepekan dan melesat 59,22% YtD.

2. Suku Bunga Deposito dan Kredit Naik di Era Kebijakan Moneter Longgar

Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan bulan lalu ternyata belum tecermin pada suku bunga deposito dan kredit tenor pendek, 1 bulan di industri perbankan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

“Likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial [KLM],” katanya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Tercatat, suku bunga deposito 1 bulan pada September 2024 mencapai 4,75%. Suku bunga deposito terpantau menanjak dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,73%. Bunga deposito saat ini juga masih lebih tinggi dibanding Desember 2023 yang mencapai 4,69%

Di sisi lain, suku bunga kredit pada September 2024 tercatat 9,24% atau meningkat dibanding bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2024 mencapai 9,21%. Angka ini makin mendekati level dari akhir Desember 2023 yang sempat mencapai 9,25%. “Relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.”

3. Tren Mengendur Kontribusi Investasi Manufaktur

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi manufaktur sepanjang tiga kuartal pertama tahun ini mencapai Rp515,7 triliun atau meningkat 16% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu Rp443,9 triliun.

Pada saat yang sama, penanaman modal secara keseluruhan bertumbuh 20% dibandingkan dengan periode Januari-Septmber 2023 senilai Rp1.053 triliun menjadi lebih dari Rp1.261 triliun. Alhasil, pangsa investasi manufaktur susut dari 42,2% menjadi hanya 40,9%.

Sementara itu, sepanjang kuartal ketiga 2024, investasi manufaktur mencapai Rp178,7 triliun atau berkontribusi 41,4% dari total realisasi investasi periode ini. Realisasi ini naik 9,16% dibandingkan capaian triwulan III/2023 sebesar Rp163,7 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, manufaktur berada di posisi kedua realisasi investasi terbesar berdasarkan sektor, lebih tinggi dari invesatsi sektor primer.

"Untuk totalnya itu adalah Rp431,5 triliun yang mana kue paling besar ada di infrastruktur dan jasa 42% atau Rp181 triliun, baru manufaktur 41,4% atau Rp178,7 triliun baru primer 16,6% atau Rp71,8 triliun," kata Rosan, Selasa (15/10/2024).

Jika merujuk pada data BKPM, realisasi investasi manufaktur secara kumulatif periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp337 triliun atau 40,6% dari total realiasi investasi periode tersebut.

4. Calon Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Tidak Mengejutkan Pasar

Pasar merespons positif gambaran formasi menteri ekonomi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meskipun dinilai tidak ada kejutan dari calon-calon menteri bidang ekonomi tersebut.

Adapun, presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pembekalan kepada para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan/lembaga pemerintahan mendatang di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Rabu (16/10/2024).

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia memastikan pembekalan calon menteri kabinet Prabowo-Gibran akan digelar pada Rabu (16/10/2024).

Agenda pembekalan kepada calon-calon menteri dan wamen pemerintahan ke depan itu juga bakal dihadiri oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Walaupun para tokoh yang datang ke rumah Prabowo hari ini akan diundang ke Hambalang, Dasco menilai tidak menutup kemungkinan para tokoh tersebut bisa batal masuk ke dalam kabinet. Hal tersebut dikarenakan para tokoh yang dipanggil juga memiliki hak untuk mempertimbangkan tawaran Ketua Umum Partai Gerindra itu.

5. Catatan Kaki Industri Sepatu dalam Dasawarsa

Kinerja industri sepatu di dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor saat ini bisa dibilang masih berada dalam fase pertumbuhan. Di sisi lain, sejumlah kendala masih menjadi tantangan bagi kemajuan industri alas kaki Indonesia.

Jika ditelusuri dalam 10 tahun terakhir atau selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kinerja industri sepatu dalam catatan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), meningkat pesat. Untuk ekspor alas kakiIndonesia bahkan melonjak signifikan hingga mencapai 64%.

“Meskipun, seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat,” kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, dikutip Rabu (16/10/2024).

Menurut Eddy, capaian pertumbuhan ekspor sepatu dalam 10 tahun terakhir ditopang oleh kinerja pada 2022 yang mencapai US$7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan dengan kinerja ekspor pada 2014 sebesar US$4,1 miliar.

Kendati demikian, dia meyakini bahwa ekspor sepatu Indonesia dapat tumbuh 2 kali lipat apabila pada pertengahan 2022 tidak terjadi penurunan global permintaan akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina.

Pertumbuhan ekspor alas kaki, jelasnya, mulai menyusut hingga akhir 2023 lalu. Sementara itu, untuk tahun ini Aprisindo menilai ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Palapa Timur Telematika selaku operator Palapa Ring Timur menilai mahalnya ongkos penggelaran jaringan di wilayah timur Indonesia menjadi penghambat utama pemerataan internet.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat mengatasi persoalan ini dengan memberikan insentif atau membangun infrastruktur pendukung seperti tiang atau jaringan pengalur (backhaul) yang menghubungkan Palapa Ring dan pelanggan.

Direktur Operasional Palapa Ring Timur Eddy Siahaan mengatakan kondisi geografis yang terjal di Timur Indonesia membuat ongkos penggelaran membengkak.

Sebagai gambaran, jika di perkotaan hanya membutuhkan truk dan kendaraan roda empat untuk mengangkut peralatan telekomunikasi, di wilayah timur membutuhkan helikopter yang ongkosnya dihitung berdasarkan jam pemakaian, bukan perjalanan.

Kondisi ini menjadi masalah sebab seringkali helikopter pengangkut infrastruktur telekomunikasi tidak sampai titik yang diinginkan karena faktor cuaca, sementara itu perusahaan penyewa tetap harus membayar ongkos bensin dan supir helikopter.

Dengan ongkos penggelaran yang mahal, maka ongkos sewa Palapa Ring juga akan makin mahal, yang berdampak pada penyedia jasa internet (ISP) dan masyarakat sebagai pengguna akhir.

"Jadi 82% penetrasi internet di daerah tertinggal saat iin ketika ingin lompat menjadi 85% menjadi sulit. Siapa yang mau gelar? Di sini peran pemerintah dibutuhkan," kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Palapa Ring Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Proyek ini memiliki panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 Triliun.

Eddy melanjutkan pemerintah dapat terlibat dengan memangkas pajak atau menghadirkan infrastruktur pendukung bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menggelar infrastruktur di Timur Indonesia.

Infrastruktur tersebut dapat berupa jaringan akses atau tiang-tiang yang siap digunakan. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai urgensi infrastruktur telekomunikasi untuk mencegah aksi vandalisme.

Infrastruktur yang hadir di daerah tertinggal akan menjadi daya tarik bagi ISP, sehingga penambahan ISP akan berdampak pada pemerataan akses internet.

"Harus stimulus dari pemerintah Apakah tidak diberi pajak atau mungkin bangunan yang ada di pemerintah sehingga setiap operator bisa bermain di sana," kata Eddy

Eddy menuturkan sejak awal pembangunan Palapa Ring Timur, perusahaan telah merasakan beban yang cukup berat terkait perizinan.

Palapa Timur Telematika harus menyambangi sejumlah kementerian dan dilempar-lempar, sehingga memakan waktu 1 tahun untuk mengurus perizinan.

Permasalahan seperti ini, menurut Eddy, tidak boleh terulang. Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan dengan mengharmonisasikan perizinan penggelaran SKKL.

“Untuk izin kami membutuhkan waktu 1 tahun, mulai dari perizinan KLHK, Perhubungan dan lain sebagainya. Perizinan sangat lama dan harus dilakukan evaluasi karena saling melempar. Mumpung pemerintahan baru maka perlu berhenti sejenak mengenai perizinan. Banyak kementerian terkait yang masuk terkait dengan internet ini," kata Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai tahun pertama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari sisi ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa terdapat empat potensi krisis di bidang ekonomi yang akan menjadi tantangan pemerintahan mendatang.

Pertama, yaitu krisis fiskal. Hal ini tercermin dari debt service ratio (DSR) Indonesia atau rasio jumlah utang terhadap penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 43,45 pada 2025.

“DSR sudah 43,4%, artinya kita menghabiskan 43,4% untuk membayar utang dan bunga bunga. Untuk membayar utang dan bunga utang, itupun tidak punya, jadi [pemerintah] harus berutang lagi,” katanya dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan bahwa rasio pajak ke depan masih stagnan karena masalah struktural. Pemerintah dalam rangka melakukan pembiayaan juga dinilai akan semakin tergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang tinggi.

Kedua, krisis di sektor industri. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi deindustrialisasi dini, di mana sektor manufaktur hanya mewakili 18% dari PDB, turun dari 22% pada periode 2010-an.

"Ketiga, krisis lapangan kerja. Sebanyak 10 juta Gen-Z menganggur. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah gagal memanfaatkan demographic bonus,"

Sementara itu, pekerja di sektor informal juga masih mendominasi, mencapai 60% hingga 70% dari total pekerja. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) pun marak terjadi di sejumlah industri.

Keempat, yaitu krisis rupiah. Wijayanto mengatakan nilai tukar rupiah dalam setahun terakhir melemah terhadap 81,28% seluruh mata uang dunia.

Perkembangan ini pun, kata dia, sudah dengan dukungan harga komoditas global yang tinggi, upaya stabilisasi Bank Indonesia melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan penerbitan SBN dengan tingkat suku bunga yang cenderung tinggi.