Bisnis.com, PADANG - Produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga Oktober 2024 sebanyak 1,2 juta ton dan jumlah ini masih jauh dari target pada tahun ini yang jumlah mencapai 1,4 juta ton padi gabah kering giling (GKG).

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersisa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot agar target 1,4 juta ton bisa tercapai.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, dan saat ini pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam telah mulai dikerjakan.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot. Artinya kalau mengukur dari target, kami butuh 200.000 ton lebih lagi," kata Ferdinal, Selasa (5/11/2024).

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Sumbar hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton GKG atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

BPS melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," tulis data BPS.

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare.

BPS mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Apabila produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton gabah kering giling (GKG) atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pihaknya melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," katanya dikutip dari data BPS, Jumat (1/11/2024).

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober− Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare

"Kami mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare," ujarnya.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

"Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton," sebutnya.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

"Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersiksa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, untuk memulai pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot," tegasnya.

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Bisnis.com, PALEMBANG – Musim penghujan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan akan berlangsung mulai akhir Oktober hingga awal November 2024. Ini menjadi sinyal bagi para petani untuk mempersiapkan musim tanam.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel Bambang Pramono menjelaskan bahwa memasuki musim hujan, pertanaman dapat dilakukan di lahan pasang surut, lahan kering, serta lahan tadah hujan dan irigasi.

“Untuk lahan lebak tidak dianjurkan untuk tanam, tetapi untuk lebak dangkal sudah bisa ditanami. Lahan lebak tengah dan lebak dalam biasanya baru dapat ditanami pada bulan April,” jelasnya, Kamis (31/10/2024).

Dengan demikian, Dinas Pertanian akan mendorong para petani untuk mempersiapkan diri. Ini mencakup pengolahan lahan dan pemilihan benih. Sehingga, musim tanam periode Oktober hingga April tahun depan bisa dilakukan secara optimal.

“Kita sedang melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota mengenai informasi bahwa persiapan penanaman sudah bisa dilakukan, karena musim hujan sebentar lagi akan tiba,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk beberapa lokasi tertentu, antisipasi juga dilakukan melalui program pompanisasi. Tujuannya agar curah hujan tidak menyebabkan penundaan dalam musim tanam.

Dia menambahkan, lahan lebak tengah dan dalam baru bisa ditanami pada bulan April-Mei, ketika musim hujan mulai mereda dan genangan air sudah surut.

Oleh karena itu, agar pertanian di lahan lebak tidak tertinggal dibandingkan dengan jenis lahan lainnya, pemerintah memberikan bantuan melalui program optimasi lahan.

“Jadi nilai tambahnya, jika di provinsi lain sumber air di irigasi atau waduk berkurang saat musim kemarau, kita di Sumsel justru bisa bertahan, karena lahan yang semula tergenang tersebut akan surut,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Sepanjang 2024 ini, pasar-pasar di seluruh Indonesia diwarnai kenaikan harga beras yang merangkak naik seiring kelangkaan stok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan, harga beras jenis medium menembus angka Rp14.000 per kilogram, naik 30%.

Pemandangan antrean panjang dan lonjakan harga beberapa kali terasa di setiap sudut kota dan desa di tanah air. Namun, di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat situasinya berbeda.

Di balik bentang lahan hijau yang membentang hingga ke kaki Gunung Ciremai, warga desa ini tetap tenang. Tidak ada kepanikan membeli beras atau khawatir soal kenaikan harga.

Langkah mandiri ini bukanlah keputusan sesaat, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak satu dekade lalu. Kini, dengan ketahanan pangan berbasis padi organik, Bantaragung menjadi model desa mandiri di tengah gempuran isu kelangkaan beras di pasar daerah.

Di desa yang berjarak 56 kilometer dari Bandara Internasional Kertajati ini, warga mempertahankan praktik bertani organik dengan disiplin.

Pilihan bertani organik mengubah wajah pertanian desa menjadi lebih berkelanjutan dan stabil dalam menghasilkan beras tanpa harus bergantung pada pupuk atau pestisida kimia yang harganya fluktuatif.

“Dalam setahun, kami mampu panen tiga kali dengan hasil yang konsisten," ujar Suryani, salah satu petani lokal yang aktif dalam komunitas padi organik. Bagi Suryani, bertani padi organik bukan hanya soal harga, tetapi juga warisan untuk generasi selanjutnya.

Kendati banyak lahan di wilayah lain dialihfungsikan, Suryani bersyukur bahwa Bantaragung masih mampu mempertahankan luas lahan pertanian yang ada.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Majelangka mengalami tekanan dari alih fungsi lahan yang rata-rata mencapai 5,09% setiap tahunnya untuk menjadi perumahan atau industri. Pada 2018, luas lahan pertanian padi sekitar 39.699 hektare, tetapi kini susut menjadi 37.680 hektare.

Namun begitu, Desa Bantaragung menjadi pengecualian. "Ini hasil kerja bersama. Ada komitmen kuat dari masyarakat desa, termasuk pemuda yang kami libatkan dalam menjaga lahan pertanian," kata Kepala Desa Bantaragung, Samhari saat ditemui dalam Festival Bumi Bantaragung di desanya, Sabtu (26/10/2024).

Di tengah kondisi sulit, Bantaragung justru menunjukkan pertumbuhan positif dalam ketahanan pangan. Berdasarkan laporan tahunan desa, produksi padi organik mencapai tujuh ton per hektare dalam satu musim panen. Desa ini memiliki sekitar 60 hektare lahan yang dikelola sebagai padi organik, sehingga produksi tahunan mencapai sekitar 840 ton.

Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita sekitar 120 kilogram per tahun, Bantaragung mampu memenuhi kebutuhan warga hingga berlebih.

Menurut data dari pemerintah desa, hingga 2023, sekitar 90% dari total lahan pertanian di Bantaragung sudah dialihkan ke metode organik. Dari segi ekonomi, rata-rata pendapatan petani Bantaragung meningkat sekira 20% sejak beralih ke pertanian organik lantaran biaya produksi lebih rendah dan harga jual lebih tinggi untuk beras organik.

Menurut Samhari, stok beras Bantaragung mencukupi kebutuhan untuk satu tahun ke depan. Hal ini bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan, melainkan juga menstabilkan harga di tingkat desa. "Di luar harga beras naik, tetapi di sini, kami warga Bantaragung menikmati harga yang stabil dan murah," ujar Samhari.

Peralihan ke padi organik membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat desa. Pemerintah desa tidak lagi mendapatkan laporan soal adanya petani yang mengalami gangguan kesehatan akibat racun pestisida. Petani di Bantaragung kini menggunakan pupuk organik berupa kotoran hewan untuk menyuburkan tanaman.

"Tidak ada lagi yang ngeluh keracunan gara-gara pupuk. Selain itu juga, produksi padi juga naik. Waktu pakai pupuk kimia, hasil produksi cuma tiga ton per hektarenya," kata Samhari.

Diboyong Bank Indonesia hingga Ubud

Di balik kedaulatan pangan Bantaragung ada peran Bank Indonesia (BI). Lembaga negara ini memberikan dukungan berupa pelatihan dan program pendampingan bagi petani di Bantaragung.

Dalam hal ini, BI menjembatani akses pasar untuk produk beras organik desa melalui kerjasama dengan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di wilayah sekitar. "Ada sebuah peluang menjadikan beras organik Bantaragung menjadi produk unggulan daerah. Kami melihat peluang sangat terbuka,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Agung Budi Laksono.

Agung mengaku, pihaknya mengapresiasi model kemandirian pangan di Bantaragung. Ketergantungan pada impor dan pasar internasional bisa memicu harga pangan nasional rentan bergejolak saat ada gangguan pasokan. Desa yang mengelola pangan secara mandiri, kata Agung, adalah upaya nyata untuk menghadirkan stabilitas yang tidak mudah goyah.

“Saat harga beras naik, desa seperti Bantaragung bisa stabil. Warga di sana tidak panik karena beras melimpah dari sawah sendiri. Ini adalah ketahanan pangan," tutur Agung.

Desa di ujung timur Kabupaten Majalengka ini diuntungkan lantaran sejak lama selalu menerapkan pola berbeda. Setiap masa panen tiba, para petani menyimpan sebagian besar padi ke dalam cadangan pangan desa, sementara sisanya dijual ke pasar lokal untuk mendukung perekonomian desa.

Meski mengandalkan teknik tradisional, kata Agung, sebagian besar petani di Bantaragung tidak menutup diri terhadap teknologi. BI memperkenalkan inovasi yang relevan dengan karakter pertanian di Bantaragung.

Beberapa waktu lalu, para petani di Bantaragung diajak melakukan studi tiru ke Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sana, mereka melihat upaya pengembangan pertanian padi organik sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pariwisata berkelanjutan.

Kondisi geografis Ubud yang memiliki sawah berundak (terasering), tanah vulkanis subur, dan sungai dianggap memiliki kesamaan. Keberhasilan Ubud sebagai desa wisata dan pertanian sudah sepatutnya patut ditiru oleh Desa Bantaragung.

"Ubud sudah terlalu mainstream, mungkin beberapa tahun ke depan Bantaragung akan menjadi tujuan utama wisatawan, terutama dari mancanegara," ujar Agung.

Bank Indonesia mengharapkan, Bantaragung menginspirasi desa-desa lain di kaki Gunung Ciremai mampu mempertahankan kedaulatan pangan melalui metode pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ahmad adalah salah satu dari sekian banyak petani di Bantaragung yang memutuskan bertani dengan prinsip-prinsip organik. Awalnya, ia ragu dengan hasilnya, tetapi setelah tahun pertama, hasil panen cukup membuat ia semringah.

Tantangan besar Ahmad adalah menjaga komitmen untuk tetap menanam padi organik di tengah petani yang masih gunakan pupuk kimia demi hasil. "Sudah tahu risikonya, tetapi kami tidak ingin menyerah,” tegasnya.

Desa Bantaragung telah membentuk kelompok tani yang saling mendukung dan bertukar informasi. Bahkan, mereka memiliki sistem tabungan beras. Tabungan tersebut memungkinkan setiap petani membantu masyarakat desa yang mengalami kekurangan beras.

Kepala desa pun mengatakan, pentingnya edukasi kepada generasi muda untuk melanjutkan tradisi bertani organik. Melalui kelompok sadar wisata hingga karang taruna, semua memiliki kewajiban menjaga lahan pertanian serta mempromosikan pertanian organik ke luar desa.

Dengan mempertahankan lahan organik, kata Ahmad, Bantaragung tidak hanya sekadar bertahan, melainkan berpotensi menjadi penopang pangan lokal di Majalengka.

"Saat semua desa mengalami krisis, kami mudah-mudahan bisa memberi contoh kalau ketahanan pangan bukan hanya sebatas wacana, tetapi bisa dilakukan melalui kerjasama semua pihak," ujar Samhari.

Memanggil Anak-anaknya Kembali Pulang

Belasan tahun lalu, Bantaragung terlupakan oleh warganya sendiri, rumah-rumah bergeming menantikan penghuni yang memilih pergi. Merantau menjadi pilihan bagi banyak dari mereka, meninggalkan desa dengan janji akan kembali, meski tak pasti kapan.

Waktu berlalu, Bantaragung yang diabaikan, mulai bersolek. Dihias oleh pariwisata berkelanjutan dan pertanian organik, Bantaragung berbisik memanggil anak-anaknya kembali pulang.

Samhari bercerita, belasan tahun lalu tidak ada yang datang berwisata ke Bantaragung. Padahal, desa ini memiliki hamparan sawah, hutan kecil, dan lereng bukit memeluk desa. "Dulu, desa desa ini seperti gebang menuju hutan. Warga yang tinggal desa kalau tidak merantau, menjadi penyadap getah pinus," kata Samhari.

Pada 2009, masyarakat desa menyulap daerah semak belukar menjadi destinasi wisata setelah mendapatkan izin dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC). Tak lama kemudian, suara riuh wisatawan mulai terdengar. Pemandangan wisatawan berjalan di pematang sawah, mencium aroma tanah, merasakan embun di pagi hari, dan menatap matahari tenggelam di ujung bukit menjadi hal baru.

Wisatawan tidak hanya melihat sekadar sawah dan kebun. Mereka melihat warisan, cara hidup yang sederhana, dan keramahan Bantaragung. "Petani juga seringkali mengajak wisatawan bercocok tanam atau juga menikmati hasil bumi yang ditanam dengan tulus," kata Samhari.

Di ladang dan sawah itu, para petani mengajak mereka menanam, memanen, atau sekadar duduk menikmati hasil alam yang dipersembahkan dengan tulus.

Bantaragung beranjak ramai, bukan karena hiruk pikuk modernitas, tetapi oleh kesederhanaan yang dicari wisatawan dan juga tawa mereka yang pergi dan kini kembali pulang. Di penjuru desa, anak muda yang dahulu terpaksa merantau kini punya alasan untuk menetap.

Beberapa dari mereka menjadi pemandu wisata untuk mengajak wisatawan menyusuri lekuk-lekuk desa. Sementara yang lainnya, menjual hasil bumi organik langsung kepada wisatawan atau membuka kedai kopi lokal.

Kegigihan ini pun mengantarkan Desa Bantargung masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2023.

"Tidak pernah menyangka, kepedulian masyarakat mengantarkan Bantaragung menerima penghargaan yang luar biasa dari pemerintah. Ini artinya, keberadaan desa kami diakui," ujar Samhari semringah.

Dalam kesederhanaan, Bantaragung menumbuhkan harapan baru. Pariwisata berkelanjutan di sini bukan tentang menghias desa dengan kemewahan, melainkan tentang merawat yang ada dan mengajak orang lain melihat keindahan dalam kesederhanaan.

Bantaragung kini bukan hanya sebuah nama dalam peta Majalengka. Ia adalah simbol akan ketulusan untuk berakar di tempat lahirnya, tanah yang memberi makan, menghidupi, dan udara menyejukkan. Di tengah sawah organik dan wisata berkesinambungan, Bantaragung menemukan kembali jiwanya, dan ia menghidupkan jiwa-jiwa mereka yang kini pulang. (K45)

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengoptimalkan produktivitas Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) dengan menerapkan teknologi pertanian presisi Preci-Rice pada budi daya padi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat peningkatan hasil panen petani dari 10 ton/hektare (ha) menjadi 11 ton/ha.

"Produktivitas padi di Subang memang sudah tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah dengan teknologi Preci-rice, hasil panennya masih bisa dioptimalkan lagi, ada kenaikan 8,54%," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Tri Wahyudi menjelaskan, Preci-rice merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia untuk mendeteksi kandungan status hara tanah berupa N, P, dan K pada tanaman padi. Teknologi yang memanfaatkan alat Drone ini mampu memberikan rekomendasi pemupukan padi dengan cepat dan presisi sesuai kebutuhan tanaman.

Dalam program Makmur yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Sumber Jaya di Desa Mekarjaya ini, Preci-rice telah melakukan mapping pada lahan seluas 174 Ha. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Preci-rice yaitu NPK sebanyak 368 kg/Ha dan Urea 189 kg/Ha.

Sementara, implementasi di lapangan, petani menggunakan masing-masing 200 kg NPK dan 200 kg Urea di umur 7-15 HST yang diperoleh dari alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK pada pemupukan pertama. Disebabkan ada selisih kebutuhan pupuk dari hasil Drone Mapping Preci-Rice, kemudian direkomendasi penambahan pupuk non-subsidi Nitrea 100 kg, NPK Phonska Plus 150 kg, dan Nitrokal 50 kg pada pemupukan kedua di umur 25-30 HST.

"Kami melakukan pendampingan, kami melakukan drone mapping tentang kesuburan tanaman. Kami melihat unsur apa sih yang kurang dari tanaman di sini sehingga para petani tidak sembarangan menebar pupuk," ujar Tri Wahyudi.

"Ini bagian dari edukasi kami, jumlah anakan tanaman padi dengan pemupukan yang presisi sangat banyak sehingga panennya lebih optimal," tambahnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, teknologi Preci-rice ini mendukung layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang juga ada pada pendampingan budidaya Program Makmur. Apabila Preci-Rice mendeteksi kebutuhan hara pada tanaman, sementara MUT ini mendeteksi kandungan hara pada tanah.

Sementara itu, program Makmur merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm. Pupuk Indonesia bertugas melakukan pendampingan budi daya.

Di Subang ini, Program Makmur juga berkolaborasi dengan Bulog, ID FOOD, Sang Hyang Seri, ASKRINDO dan stakeholder lainnya yang merupakan bukti komitmen bersama terhadap pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Subang.

Adapun pelaksanaan Makmur Pupuk Indonesia secara nasional saat ini telah melampaui target. Realisasi periode Januari-September 2024 seluas 368.324 ha atau 136% dari target tahun 2024 seluas 350.000 ha. Sementara jumlah petani binaan Makmur sebanyak 145.928 orang.

Di tempat yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menambahkan, tantangan dunia pertanian saat ini adalah degradasi tanah dan penurunan produktivitas. Tantangan ini harus dijawab dengan solusi dan pendampingan teknologi.

"Langkah strategis Pupuk Indonesia ini merupakan upaya konkrit dan kontribusi nyata untuk kemajuan pertanian Indonesia," imbuhnya.

Jekvy Hendra menyebut pemupukan berimbang dengan memperhatikan kualitas tanah ini penting dilakukan. Pasalnya banyak di daerah-daerah di Indonesia yang kebablasan menggunakan pupuk.

"Di tempat lain ada yang menggunakan 800 kg/Ha padahal kebutuhannya hanya 175 kg/Ha. Ada yang salah dalam penyampaian informasi, terima kasih sekali teman-teman Pupuk Indonesia yang telah menyiapkan teknologi untuk pemupukan presisi," pungkasnya.

Simak: detikcom Leaders Forum: Dirut Pupuk Bicara Tantangan Hilirisasi Energi RI

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu memastikan musim tanam pertama 2024/2025 akan dimulai pada 1 Desember 2024. Saat ini, sejumlah persiapan dilakukan untuk memaksimalkan produksi padi di kabupaten tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu Sugeng Heriyanto mengatakan, persiapan menuju musim tanam tersebut yakni, penyediaan irigasi, pupuk, alat mesin pertanian, hingga bibit berkualitas.

Menurut Sugeng, Indramayu harus siap karena menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Sehingga, bidang pertanian harus mendapatkan perhatian serius.

"Musim tanam I ini lebih relatif aman, namun kita harus ekstra perhatian pada musim tanam II nanti agar semuanya bisa tanam dan panen," kata Sugeng, Selasa (22/10/2024).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengembangkan pertanian modern di lahan sekitar 10.000 hektare. Dalam pengembangan tersebut, pemerintah melibat sejumlah petani milenial.

Dari 10.000 hektare lahan tersebut, seluas 3.000 hektare ada di Tukdana, 2.000 hektare di Bangodua, 2.000 di Lelea, 1.500 hektare di Widasari, dan 1.500 hektare di Cikedung.

Indramayu memiliki potensi menjadi terdepan dalam pengembangan pertanian modern di Indonesia. Program tersebut pun menggunakan pendekatan aplikatif, modifikasi, dan efisien, dengan melibatkan petani milenial serta teknologi alsintan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan, produksi padi sebanyak 1,7 juta ton pada 2024 ini. Daerah utara di Jawa Barat ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Sugeng mengatakan, produksi padi di wilayahnya sudah menembus angka 1,1 juta ton hingga Agustus 2024. "Kami optimis produksi padi bisa tercapai," kata Sugeng.

Tahun lalu, Kabupaten Indramayu memproduksi beras sebanyak 819.871 ton selama 2023. Angka tersebut membuat daerah di kawasan Metropolitan Rebana ini menjadi penopang daerah produksi beras terbesar di Jawa Barat.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun menjadi produsen beras utama di Jawa Barat, produksi padi di Indramayu mengalami penurunan dibandingkan 2022. Pada 2022, produksi salah satu jenis pangan ini mencapai 855.976 ton.

Sementara, produksi beras Jawa Barat selama 2023 menembus angka 5,25 juta ton.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengklaim produksi padi di wilayahnya hingga pertengahan Oktober 2024 sudah lebih dari 134.000 ton. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga akhir 2024.

Dedi menyebutkan, target produksi padi di Kabupaten Majalengka pada tahun ini sebesar 162.000 ton. Sisa untuk mencapai target pun akan diselesaikan pada momen masa panen kedua.

"Mudah-mudahan bisa dituntaskan sebelum akhir tahun," kata Dedi di Kabupaten Majalengka, Kamis (17/10/2024).

Ia menyampaikan, berdasarkan pemantauan di lapangan, produktivitas lahan sawah di wilayahnya sudah cukup bagus dan ada yang mencapai 7 ton per hektare.

Hal tersebut memberi gambaran bagus bahwa kekurangan realisasi produksi padi saat ini bisa dikejar pada masa panen berikutnya di musim tanam kedua (gadu).

“Masih ada waktu, jadi kami upayakan agar produksi padi ini bisa meningkat atau bahkan melampaui target yang ditetapkan,” ujarnya.

Namun begitu, produksi padi pada 2024 akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2023, Kabupaten Majalengka berhasil memproduksi sekitar 657.081 ton padi.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Majalengka Ence mengatakan, penurunan produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama cuaca ekstrem yang terjadi pada awal tahun.

Ribuan hektare lahan pertanian padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengalami kekeringan parah akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani di wilayah tersebut menghadapi ancaman gagal panen yang sangat serius.

Berdasarkan DKP3 Kabupaten Majalengka, lebih dari 1.098 hektare lahan pertanian. Ribuan hektare lahan itu menyebar di hampir seluruh wilayah Majalengka.

Para petani di wilayah tersebut pun mengaku mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi mereka. Salah satu petani dari Kecamatan Jatitujuh, Rahmat (45), mengatakan, sawahnya yang seluas dua hektare sudah tidak terairi dengan baik selama sebulan terakhir.

"Biasanya air dari irigasi cukup untuk mengairi sawah, tapi sekarang irigasi pun kering. Kami sudah mencoba menggunakan pompa untuk menarik air dari sungai terdekat, tapi debitnya sangat rendah," Rahmat, Rabu (14/8/2024).

Rahmat mengatakan, pemerintah daerah sudah membantu para petani dengan mengerahkan pompa air dan menyediakan bantuan teknis. Namun, upaya ini masih belum mampu mengatasi kekeringan yang meluas.

Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan membuat sumur bor di daerah-daerah yang kekeringannya paling parah.

"Kami sedang mempertimbangkan mengubah pola tanam, agar bisa menanam tanaman yang lebih tahan kekeringan di musim kemarau seperti ini," kata Rahmat.

Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan telah menunjukkan hasil. Sebab produksi beras di tengah tantangan iklim bisa terjaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selama 10 bulan masa jabatannya fokus bekerja pada program peningkatan produksi yang ketat. Langkah ini menjawab kekhawatiran publik terkait kemampuan Indonesia dalam menjaga produksi beras di tengah tantangan iklim ekstrim.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, sejak dilantik Oktober 2023, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya mengambil langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino dengan mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi.

"Sejak November 2023 Pak Mentan sudah sampaikan ada potensi pergeseran masa tanam dan defisit produksi di awal tahun 2024. Langkah cepat beliau adalah dengan realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida," kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam konferensi pers hari Selasa (15/10/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional tahun 2024 turun 760 ribu ton atau 2,43% dibandingkan tahun 2023. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan luas panen menurun karena dampak fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Arief membenarkan keterlambatan masa tanam yang terjadi pada akhir 2023 menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser. Konsekuensinya, terjadi defisit produksi di awal tahun 2024 yang ditutupi dengan pengadaan beras sebesar 3,5 juta ton dari luar negeri oleh Bulog.

Namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga prediksi Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil. PAT dilakukan melalui optimasi lahan dan pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman sawah yang sebelumnya hanya tanam 1 kali setahun menjadi 2-3 kali dengan memaksimalkan sisa air yang tersedia.

"Pemerintah tetap optimis produksi beras akan terus membaik," jelas Arief.

Arief menambahkan peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah sejak awal 2024 telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan prosedur penebusan yang lebih mudah. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

"Dampaknya signifikan. Produksi beras periode Agustus hingga Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut," tutur Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton, begitupun pada 2023 sebesar 12,55 juta ton. Sementara itu, di tahun 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton.

Bila diakumulasikan, produksi padi semester II/2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton, meningkat bila dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

"Pemerintah terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan yang ada, sekaligus pula mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektar mulai 2025. Pemerintah optimis paling lambat dalam 3 tahun kedepan Indonesia swasembada beras kembali, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Program Kementerian Pertanian berupa optimalisasi lahan diklaim menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya luas panen padi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menyebut luas panen padi di wilayah itu diperkirakan sekitar 521,25 ribu hektare pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan mencapai 17,11 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

“Atau meningkat sekitar 3,30% dibandingkan luas panen 2023 yang sebesar 504,14 hektare,” kata Wahyu, Selasa (15/10/2024).

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono menjelaskan peningkatan luas panen padi di Sumsel didorong oleh beberapa faktor. Meliputi penerapan tiga program utama Kementerian Pertanian yaitu optimalisasi lahan, pompanisasi dan implementasi padi gogo.

Serta konsistensi penyaluran benih padi, pupuk, dan pestisida melalui anggaran APBD mulai tahun 2021 sampai 2024. Dimana program tersebut akan membantu meningkatkan lahan-lahan yang sebelumnya memiliki margin produktivitas hanya 4-5 ton menjadi 6-7 ton.

“Bantuan-bantuan konsisten selama empat tahun ini yang menyebabkan produksi [Sumsel] Insyaa Allah akan meningkat,” kata dia.

Meski demikian, imbuh Bambang, terdapat sisa waktu tiga bulan terakhir di tahun ini yang dapat dioptimalkan untuk perluasan lahan panen padi di Sumsel.

Pihaknya berharap dengan peningkatan luas panen, jumlah produksi padi di Sumsel juga ikut terkerek hingga 5,6 ton per hektare. “Sehingga produksi kita akan lebih baik atau lebih tinggi daripada yang diumumkan tadi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, luas panen padi di Sumsel pada tahun 2024 ini menduduki peringkat keempat tertinggi secara nasional, setelah Provinsi Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Bisnis.com, PALEMBANG – Produksi beras di Sumatra Selatan (Sumsel) pada 2024 tercatat mengalami peningkatan sebanyak 5,62 ribu ton secara year on year (yoy).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan produksi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan sekitar 1.632,35 ribu ton atau melonjak sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2023.

Jumlah tersebut merupakan hasil konversi produksi padi di periode yang sama sebesar 2,842,56 ribu ton GKG atau mengalami peningkatan mencapai 9,79 ribu ton GKG.

“Meskipun di 2024 ada terjadi bencana seperti banjir, serangan hama dan juga musim kemarau, tetapi upaya konsisten yang dilakukan pemerintah daerah tentu mendorong tingkat produksi petani,” jelasnya usai merilis berita resmi statistik (BRS), Selasa (15/10/2024).

Secara umum, produksi padi yang kemudian dikonversi menjadi beras di Sumsel sepanjang tahun ini masih fluktuatif. Pada subround I atau dari Januari sampai April mengalami peningkatan sebesar 32,81 ribu ton, diikuti penurunan di subround II (Mei-Agustus) menjadi 113,06 ton, serta potensi kenaikan di subround III (September-Desember) sebesar 90,04 ribu ton.

Wahyu menyebutkan tiga daerah dengan produksi paling besar diantaranya Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan luas lahan sawah Sumsel yang memang kebanyakan berada di tiga daerah Sumsel.

“Pemanfaatan lahan rawa dari Kementan RI kemarin cukup berdampak. Selain itu program dari pemerintah daerah seperti bantuan bibit, pupuk dan luasan lahan tanam juga bisa mendorong (produksi),” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Petani di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dipandang perlu menyesuaikan pola tanam sejalan dengan mulai masuknya pergantian musim dari kemarau ke penghujan (pancaroba) di wilayah tersebut.

Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang Siswanto menyebut musim seperti ini berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian, termasuk pada pola tanam.

Menurutnya para petani bisa menyesuaikan pola tanam melalui sistem kalender tanam yang biasanya diberikan oleh penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan.

“Kalender tanam atau katam sudah menginformasikan cuaca dan iklim yang disesuaikan dengan karakteristik lahan pertanian di daerah masing-masing,” jelasnya, Senin (14/10/2024).

Selain itu, petani juga dipandang perlu menyesuaikan kondisi lahan pertanian yang digunakan seperti lahan tanah hujan atau lahan yang didukung dengan infrastruktur irigasi yang memadai.

“Dengan begitu para petani yang biasa menanam cabai, sayur (hortikultura) di Sumsel dapat melakukan penyesuaian antara teknologi dalam pertanian meliputi bibit unggul, pemupukan dan perilaku hama penyakit tanaman, dengan kondisi cuaca dan iklim yang sedang berlangsung,” kata Siswanto.

Lebih lanjut pihaknya memprakirakan bahwa mulai masuk dalam dasarian III bulan ini (Oktober), Sumsel secara dominan telah memasuki musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya akan berada di bulan November hingga Desember mendatang.

“Beberapa hari ini cuaca di Sumsel, khususnya Palembang, terjadi hujan dan panas dengan intensitas tak menentu. Ini dikarenakan Sumsel masuk dalam musim pancaroba,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id–PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus berkomitmen mendukung peningkatan produksi pangan dalam negeri. Salah satu inisiatifnya adalah membantu kelompok tani (poktan) di Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), mengolah lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pangan.

Anwar, Ketua Poktan Karya Bersama di Desa Sungai Rebo, Banyuasin I, menyatakan, petani di daerahnya telah mendapat pendampingan dari PT WPI sejak 2023. Dengan program itu, lahan rawa yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan kini telah diolah menjadi lahan pertanian. “Lahan rawa ini milik desa, siapa pun dapat memanfaatkannya jika bersedia mengolah,” kata Anwar, beberapa waktu lalu.

Sebelum adanya pendampingan, petani kesulitan mengolah lahan rawa yang luasnya mencapai ratusan hektare (ha) karena tingginya kandungan zat asam. Hambatan itu membuat sebagian besar wilayah desa tidak produktif, salah satunya karena biaya pengolahan lahan rawa sangat besar.

Dengan pendampingan PT WPI, poktan mendapatkan bantuan berupa pupuk hitam (rock phosphate), benih unggul, dan pestisida, yang memungkinkan lahan tersebut menjadi lebih subur. Saat ini, petani telah berhasil mengolah 20 ha lahan rawa menjadi lahan pertanian padi, meskipun produktivitas awalnya masih 2-3 ton per ha. "Kami berharap luas lahan yang diolah bisa terus bertambah, tahun ini bisa mencapai 100 ha," ujar Anwar.

M Amin Febriansyah, anggota Kelompok Kemitraan Pematang Palas, Banyuasin I, adalah salah satu petani yang telah mengolah sawah lahan rawa secara turun temurun. Dia mengatakan, kemitraan dengan PT WPI telah membantu meningkatkan produktivitas lahan mereka. “Dengan teknik baru, kami berhasil meningkatkan hasil panen menjadi 4-5 ton per ha. Sebelumnya, maksimal hasilnya hanya 2-3 ton per ha,” kata dia.

Dia berharap, selain meningkatkan produktivitas lahan padi yang sudah ada, dengan kemitraan, petani dapat mengolah lahan rawa yang masih belum produktif menjadi lahan pangan. Kerja sama dengan perusahaan juga diharapkan dapat terus berlanjut demi kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pangan di daerahnya.

Sementara itu, Rice Business Head PT WPI Saronto menjelaskan, optimasi lahan tidak produktif bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi pangan melalui lahan yang sudah ada. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah dalam mendukung produksi pangan nasional.

Selain di wilayah Sumsel, pihaknya juga telah mendampingi optimasi lahan tidak produktif lainnya di Sidoarjo dan Mojokerto, Jawa Timur. “Optimasi lahan tidak produktif dapat menjadi salah satu jawaban dalam meningkatkan produksi pangan di tengah terbatasnya lahan pangan,” kata Saronto dalam keterangan yang dikutip Minggu (06/10/2024).

Saronto menambahkan, dalam optimasi lahan tidak produktif dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, petani, perusahaan, dan akadamisi. Hal itu agar upaya tersebut dapat lebih mudah tercapai mengingat permasalahan yang dihadapi masih kompleks. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News