Bisnis.com, PADANG - Produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga Oktober 2024 sebanyak 1,2 juta ton dan jumlah ini masih jauh dari target pada tahun ini yang jumlah mencapai 1,4 juta ton padi gabah kering giling (GKG).

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersisa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot agar target 1,4 juta ton bisa tercapai.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, dan saat ini pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam telah mulai dikerjakan.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot. Artinya kalau mengukur dari target, kami butuh 200.000 ton lebih lagi," kata Ferdinal, Selasa (5/11/2024).

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Sumbar hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton GKG atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

BPS melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," tulis data BPS.

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare.

BPS mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Apabila produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog memastikan stok beras aman hingga akhir tahun ini.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan per akhir Oktober 2024, stok beras yang dikuasai Bulog telah mencapai 1,5 juta ton.

"Dari total itu, terdiri dari 1,2 juta ton untuk cadangan pemerintah dan 270.000 ton untuk komersial," kata Epi dalam rakor pengendalian inflasi Jumat (1/11) yang dipantau secara daring.

Walau demikian, Epi mengakui bahwa stok beras ini masih didominasi oleh pengadaan luar negeri atau impor yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog.

Ia mengatakan sampai dengan akhir Oktober lalu, realisasi pengadaan beras dari impor mencapai 2,8 juta ton dari total penugasan sebesar 3,6 juta ton di tahun ini.

Sementara untuk pengadaan dalam negeri hanya mencapai 1,08 juta ton, yang terdiri dari realisasi dengan skema Public Services Obligation (PSO) sebesar 696.000 ton dan skema komersial sebesar 387.000 ton.

"Ini sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dengan penyebaran berdasarkan kebutuhan masing masing baik untuk bantuan pangan dan SPHP," jelasnya.

Walau begitu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan adanya potensi kenaikan harga beras pada akhir tahun mendatang. Hal ini dipicu oleh penurunan produksi beras di tahun ini.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo mengatakan total produksi beras berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton.

Tonton:Produksi Beras RI Diperkirakan Turun, Hanya Capai 30,34 Juta Ton Tahun Ini

Jumlah tersebut lebih rendah 760.000 ton atau turun 2,44% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

"Penurunan produksi tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun seperti tren tahun sebelumnya," jelas Nyoto, Senin (28/10).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Opsi rencana impor beras 1 juta ton di akhir tahun 2024 dan awal 2025 oleh Kementerian Perdagangan dinilai harus dihitung dengan cermat. Pasalnya, tahun 2024 Indonesia sudah impor 3,5 juta ton beras.

"Boleh saja prediksi dan opsi soal produksi beras nasional, tapi soal impor 1 juta ton beras dari India pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimalkan dulu," papar Anggota Komisi 4 DPR FPKS Riyono Aleg dalam pernyataan persnya, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan catatan BPS, pada 2020 pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,60%. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektare, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan sebesar Rp 5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat.

Di samping itu, produksi beras pada 2020 lalu juga naik 31,33% ketimbang 2019 hanya 31,31%. Meski naik tipis, pemerintah berhasil mengendalikan produksi beras, sehingga kebutuhan masyarakat masih tercukupi dengan baik.

Produksi beras 2022 sebesar 54,75 ton GKG setara 31,54 juta ton beras naik 0,59% dari 2021 sebesar 184.50 ribu ton dengan luas panen 10,54 juta Ha. Pada 2023 turun 2,29% menjadi 53,98 juta GKG setara 31,10 juta ton beras. Kebutan beras nasional tahun 2023 tertinggi sejak 5 tahun terakhir dengan kisaran 22,64 juta ton beras. Data BPS memperkirakan produksi 2024 juga turun di kisaran 52,66 juta GKG setara 30,34 juta ton beras. Turun 1,32 juta ton dibanding 2023.

"Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas 'margin' error yang sebenarnya bisa ditoleransi untuk kebutuhan dalam negeri" tambah Riyono.

Pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief PA berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), diproyeksikan produksi beras sejak Juni sampai September 2024 terus bertumbuh. Estimasi produksi beras di Juni 2,06 juta ton dan meningkat pada bulan Juli menjadi 2,18 juta ton.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton. Angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton.

"Jika mau impor, cek dulu penugasan ke Bulog untuk serap gabah petani 600.000 ton bagaimana realisasinya? Jika belum terpenuhi ya optimalkan dulu gabah petani, jangan beras petani asing" tutup Riyono.

Simak Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan, jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.

Elsa Catriana/Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.

Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.

Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

Arief juga menekan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian harus menggenjot upaya produksi beras.

Arief berharap dengan adanya kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan bisa meningkatkan produksi pangan utamanya beras.

“Kita sudah mengupayakan produksi dalam negeri, tapi proyeksi BPS memang kurang kita harus ada cadangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757.000 ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.

Elsa Catriana/Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.

Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.

Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

Arief juga menekan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian harus menggenjot upaya produksi beras.

Arief berharap dengan adanya kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan bisa meningkatkan produksi pangan utamanya beras.

“Kita sudah mengupayakan produksi dalam negeri tapi proyeksi BPS memang kurang kita harus ada cadangan,” pungkasnya.

Sebelumnya BPS mencatatkan produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757.000 ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.

Elsa Catriana/Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.

Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.

Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewanti-wanti harga beras naik menjelang akhir tahun. Hal ini disebabkan karena produksi beras yang menurun.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo mengatakan berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras pada tahun ini mencapai 30,34 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah 760 ribu ton dibandingkan dengan periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan pada bulan November-Desember 2024 diprediksi mengalami defisit lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2024.

"Pada bulan November diperkirakan terjadi selisih produksi sebesar 0,86 juta ton dan Desember sebesar 1,4 juta ton. Nah penurunan produksi tersebut tentu berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun seperti trend tahun-tahun sebelumnya," katanya pada pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi kenaikan harga beras menjelang akhir tahun.

"Oleh karenanya, perlu upaya antisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi potensi kenaikan harga beras," terangnya.

Lebih lanjut, cadangan beras Bulog saat ini sebesar 1,5 juta ton. Stok ini terdiri dari 1,25 juta ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan sebesar 270 ribu ton merupakan stok beras komersial.

Dia menyebut pihaknya telah menugaskan Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras lokal dengan skema BSO maupun komersial.

"Penting tentu bagi kita untuk menjaga stok CBP agar berada di posisi di atas 1 juta ton untuk langkah antisipasi stabilisasi harga di akhir tahun dan carry over di awal tahun," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan soal data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan perkiraan produksi beras nasional tahun ini turun 760 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan 2023. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengklaim telah mengetahui sejak jauh-jauh hari adanya potensi defisit produksi beras nasional pada awal 2024. Sejak dilantik pada Oktober 2023, Arief mengatakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya telah mengambil langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino dengan mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi.

Saat itu, AMran mengungkapkan adanya potensi pergeseran masa tanam dan defisit produksi pada awal 2024. "Langkah cepat beliau adalah dengan realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 Triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida,” kata Arief seperi dikutip dari keterangan tertulis, hari ini.

Sependapat dengan BPS, Arief mengatakan keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 menyebabkan masa panen raya yang seharusnya terjadi pada Maret-April 2024 bergeser. Konsekuensinya, terjadi defisit produksi di awal tahun 2024 yang ditutupi dengan pengadaan beras sebesar 3,5 juta ton dari luar negeri oleh Perum Bulog.

Namun, Arief mengatakan melalui intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus jauh melebihi produksi bulan yang sama pada 2023. Ia memprediksi tren ini akan terus berlanjut hingga Desember 2024. "Pemerintah tetap optimis produksi beras akan terus membaik,” ucap Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton. Angka ini tak berubah pada tahun berikutnya, yakni 12,55 juta ton. Sedangkan pada 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton. Jika diakumulasi, produksi padi semester II-2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton. Capaian ini meningkat dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

Dengan adanya peningkatan produksi di tengah kekeringan ini, Arief mengklaim program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang didorong Kementan sejak awal 2024 membuahkan hasil. Program ini dilaksanakan melalui optimasi lahan dan pompanisasi dengan tujuan meningkatkan indeks pertanaman sawah dari 1 kali menjadi 2-3 kali setahun.

Arief menambahkan, peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sejak awal 2024, pemerintah telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

Pemerintah, kata Arief, saat ini terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan sekaligus mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektare mulai 2025. Pemerintah optimis paling lambat dalam 3 tahun mendatang, Indonesia akan kembali mencapai swasembada beras. "Dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan telah menunjukkan hasil. Sebab produksi beras di tengah tantangan iklim bisa terjaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selama 10 bulan masa jabatannya fokus bekerja pada program peningkatan produksi yang ketat. Langkah ini menjawab kekhawatiran publik terkait kemampuan Indonesia dalam menjaga produksi beras di tengah tantangan iklim ekstrim.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, sejak dilantik Oktober 2023, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya mengambil langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino dengan mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi.

"Sejak November 2023 Pak Mentan sudah sampaikan ada potensi pergeseran masa tanam dan defisit produksi di awal tahun 2024. Langkah cepat beliau adalah dengan realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida," kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam konferensi pers hari Selasa (15/10/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional tahun 2024 turun 760 ribu ton atau 2,43% dibandingkan tahun 2023. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan luas panen menurun karena dampak fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Arief membenarkan keterlambatan masa tanam yang terjadi pada akhir 2023 menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser. Konsekuensinya, terjadi defisit produksi di awal tahun 2024 yang ditutupi dengan pengadaan beras sebesar 3,5 juta ton dari luar negeri oleh Bulog.

Namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga prediksi Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil. PAT dilakukan melalui optimasi lahan dan pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman sawah yang sebelumnya hanya tanam 1 kali setahun menjadi 2-3 kali dengan memaksimalkan sisa air yang tersedia.

"Pemerintah tetap optimis produksi beras akan terus membaik," jelas Arief.

Arief menambahkan peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah sejak awal 2024 telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan prosedur penebusan yang lebih mudah. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

"Dampaknya signifikan. Produksi beras periode Agustus hingga Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut," tutur Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton, begitupun pada 2023 sebesar 12,55 juta ton. Sementara itu, di tahun 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton.

Bila diakumulasikan, produksi padi semester II/2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton, meningkat bila dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

"Pemerintah terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan yang ada, sekaligus pula mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektar mulai 2025. Pemerintah optimis paling lambat dalam 3 tahun kedepan Indonesia swasembada beras kembali, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah lantaran Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu menyerap gabah atau beras dalam negeri secara optimal.

Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 3,23 juta ton untuk periode Januari—September 2024, dengan nilainya yang mencapai US$2,01 miliar. Adapun, mayoritas impor beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebut bahwa lebih dari 75% cadangan beras pemerintah (CBP) dipenuhi dari impor.

Eliza mengatakan bahwa langkah pemerintah yang mengimpor jutaan beras ini sebagian besar untuk pembagian beras 10 kilogram untuk bantuan sosial (bansos). Adapun, sebagian lagi untuk stabilisasi harga dengan menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Apalagi peemerintah mencanangkan pemberian beras hingga Desember 2024. Tentu ini akan semakin meningkatkan impor,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Menurut Eliza, kurang optimalnya Bulog menyerap gabah atau beras petani ini salah satunya karena jenis beras yang diterima Bulog. Di sisi lain, para petani kurang menerapkan teknologi, di mana masih mengeringkan gabah dengan mengandalkan cahaya matahari. Imbasnya, kualitas gabah menjadi kurang baik.

Begitu pula dengan harga pokok penjualan (HPP) yang dinilai kurang adaptif terhadap perubahan biaya masukan pertanian dan tingkat inflasi. “Akibatnya petani lebih berminat menjual ke bandar yang hrganya bisa lebih tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, Eliza mengungkap bahwa para petani juga memiliki keterbatasan modal. Imbasnya, para petani melakukan penjualan dengan sistem ijon.

“Ketika panen, padinya sudah diangkut bandar dengan harga di bawah rata-rata pasar karena sudah dibayar diawal ke petani. Jadi tidak bisa menjual ke Bulog,” terangnya.

Sementara itu, lanjut dia, petani yang tidak menggunakan sistem ijon kerap bingung menjual hasil produksinya ke Bulog, lantaran minimnya informasi dan harus mengeluarkan biaya transportasi. Kondisi ini berbeda jika petani menjual produksi beras ke bandar.

“Kalau menjual ke bandar, bandarnya jemput bola. Petani tidak pusing lagi mengirimkan barangnya dan tidak mengeluarkan biaya ongkos ke Bulog. Gudang Bulog ini kan tidak di setiap desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eliza memandang bahwa besaran impor beras ini sejatinya sangat tergantung dari ketangkasan dan keberhasilan pemerintah dalam memitigasi dampak dari el nino atau la nina.

Jika berkaca dari 2023, Eliza mengatakan bahwa produksi padi Indonesia turun 440.000 ton karena fenomena el nino. Sedangkan angka impornya mencapai 3,2 juta ton.

“Itu karena berasnya bukan cuma untuk stabilisasi harga lewat operasi pasar, tetapi juga pembagian bansos kepada masyarakat miskin,” tandasnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksi produksi beras nasional anjlok 760.000 ton di 2024. Angka itu turun 2,43 persen dibandingkan 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, produksi beras konsumsi di tahun ini diperkirakan hanya menyentuh 30,34 juta ton atau anjlok 2,43 juta ton dibandingkan 2023, yakni 31,10 juta ton.

Merosotnya, produksi beras tahun ini disebabkan oleh turunnya luas panen, serta dampak dari fenomena El Nino selama semester II-2023.

“Mengapa luas panen ini menurun? Karena merupakan dampak dari fenomena El Nino pada semester II-2023 yang kemudian menyebabkan terjadinya mundurnya musim tanam,” ujar Amalia saat konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Dia mengatakan luas panen padi di 2024 sebagai angka sementara diperkirakan mencapai 10,05 juta hektar, turun sebesar 0,17 juta hektar dibanding tahun lalu.

“Namun demikian kita lihat secara rinci, ini mungkin informasi lebih baik untuk kita cermati bersama-sama,” paparnya.

Penyumbang penurunan luas panen 2024 disebabkan adanya penurunan luas panen periode Januari-April, di mana luas panen turun 0,64 juta hektar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau kita lihat luas panen padi sepanjang Mei - Agustus atau subround 2, dan juga September - Desember atau subround 3, selama subround 2-3 ini diperkirakan mengalami peningkatan luas panen dengan masing-masing peningkatan sebesar 0,10 juta hektar dan 0,38 juta hektar,” ujar dia.

“Patut diperhatikan bahwa luas panen pada bulan Oktober sampai Desember merupakan angka potensi. Nah, nanti kita lihat angka realisasinya setelah kita memperoleh angka realisasi,” lanjut Amalia.

Sejalan dengan proyeksi luas panen, produksi padi pada 2024 diperkirakan mencapai 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 1,32 juta ton.

Seperti halnya luas panen, penurunan produksi gabah kering giling ini terjadi pada subround 1, yaitu periode Januari - April yang turunnya sebesar 3,33 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Sementara itu, untuk periode Mei-Agustus dan September-Desember terjadi kenaikan produksi gabah kering giling yang masing-masing sebesar 0,27 juta ton dan 1,74 juta ton GKG.

“Sejalan dengan gambaran luas panen secara parsial, maka wilayah Jawa diperkirakan menjadi penyumbang produksi padi nasional sepanjang 2024 yaitu 28,55 juta ton GKG, disusul oleh Sumatera dengan kontribusi sebesar 11,59 juta GKG, dan Sulawesi sebesar 6,92 juta ton GKG,” tuturnya.

(Febrina Ratna)