JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

KOMPAS.com - Masa penawaran investasi syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 sudah resmi dibuka hari ini, Jumat 8 November 2024, yang akan berlangsung hingga 4 Desember mendatang.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Tabungan ST013 dalam dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Sukuk Tabungan seri ST013 adalah produk investasi syariah yang diterbitkan pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI).

Lantas, berapa kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan ST013?

View this post on Instagram

A post shared by DJPPR Kementerian Keuangan RI (@djpprkemenkeu)

Tingkat kupon Sukuk Tabungan ST013

Tingkat kupon atau imbalan Sukuk Tabungan ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate).

Besaran kupon atau imbal hasil telah ditetapkan sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST012T2 (2 tahun) dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4 (4 tahun).

Tingkat kupon disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali. Pembayaran imbalan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, di mana imbalan pertama ST013 cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).

Lalu, bagaimana cara beli investasi Sukuk Tabungan ST013?

Cara beli Sukuk Tabungan ST013

Masyarakat bisa melakukan pembelian investasi Sukuk Tabungan ST013 mulai dari Rp 1 juta dan kelipatannya.

Adapun pembelian instrumen investasi ini hanya bisa dilakukan melalui mitra distribusi resmi selama masa penawaran berlangsung.

Ada sebanyak 29 mitra distribusi resmi yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Tabungan ST013. Daftarnya bisa dicek di sini.

Perlu dicatat, Sukuk Tabungan ST013 adalah instrumen yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi terdapat fasilitas early redemption.

Early redemption adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok ST013 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan oleh investor dengan kepemilikan Rp 2 juta di setiap mitra distribusi, dengan nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya, serta jumlah maksimal yang bisa diajukan sebesar 50 persen dari total kepemilikan investor.

Demikian ulasan mengenai masa penawaran ST013, besaran kupon, cara beli, hingga mitra distribusinya.

KOMPAS.com - Masa penawaran investasi syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 sudah resmi dibuka hari ini, Jumat 8 November 2024, yang akan berlangsung hingga 4 Desember mendatang.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Tabungan ST013 dalam dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Sukuk Tabungan seri ST013 adalah produk investasi syariah yang diterbitkan pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI).

Lantas, berapa kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan ST013?

View this post on Instagram

A post shared by DJPPR Kementerian Keuangan RI (@djpprkemenkeu)

Tingkat kupon Sukuk Tabungan ST013

Tingkat kupon atau imbalan Sukuk Tabungan ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate).

Besaran kupon atau imbal hasil telah ditetapkan sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST012T2 (2 tahun) dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4 (4 tahun).

Tingkat kupon disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali. Pembayaran imbalan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, di mana imbalan pertama ST013 cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).

Lalu, bagaimana cara beli investasi Sukuk Tabungan ST013?

Cara beli Sukuk Tabungan ST013

Masyarakat bisa melakukan pembelian investasi Sukuk Tabungan ST013 mulai dari Rp 1 juta dan kelipatannya.

Adapun pembelian instrumen investasi ini hanya bisa dilakukan melalui mitra distribusi resmi selama masa penawaran berlangsung.

Ada sebanyak 29 mitra distribusi resmi yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Tabungan ST013. Daftarnya bisa dicek di sini.

Perlu dicatat, Sukuk Tabungan ST013 adalah instrumen yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi terdapat fasilitas early redemption.

Early redemption adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok ST013 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan oleh investor dengan kepemilikan Rp 2 juta di setiap mitra distribusi, dengan nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya, serta jumlah maksimal yang bisa diajukan sebesar 50 persen dari total kepemilikan investor.

Demikian ulasan mengenai masa penawaran ST013, besaran kupon, cara beli, hingga mitra distribusinya.

KOMPAS.com – Di tengah peningkatan kesadaran global terhadap pentingnya menjaga lingkungan, konsep green banking kian menjadi sorotan berbagai pihak.

Praktik perbankan yang berkelanjutan itu bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap memberikan layanan keuangan berkualitas tinggi.

Perbankan hijau atau green banking merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan.

Praktik green banking berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan pengurangan limbah lewat berbagai upaya, mulai dari mengurangi penggunaan sumber daya alam, meminimalkan jejak karbon, hingga mendukung proyek-proyek ramah lingkungan.

Saat ini, semakin banyak bank yang mengintegrasikan prinsip green banking dalam layanan mereka, misalnya menawarkan program-program yang mengajak nasabah untuk berinvestasi sambil mendukung inisiatif hijau. Dengan pendekatan ini, nasabah tidak hanya diuntungkan dari sisi finansial, tetapi juga terlibat dalam langkah konkret menjaga lingkungan.

Salah satu contoh inovatif untuk mendukung upaya ramah lingkungan dilakukan oleh Bank Raya. Bank digital ini tidak hanya memfasilitasi nasabah untuk mengelola keuangan mereka dengan mudah dan efisien, tetapi juga mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam program yang mendukung keberlanjutan.

Pembukaan rekening paperless berhadiah kendaraan listrik

Kemudahan pengelolaan keuangan dimulai dari cara pembukaan rekening Bank Raya yang terbilang mudah.

Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening secara online melalui Raya App tanpa harus datang ke kantor cabang. Proses ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi penggunaan kertas dan bahan cetak lain yang secara signifikan berkontribusi pada pengurangan limbah.

Penggunaan ponsel untuk membuka rekening turut mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari perjalanan menuju kantor cabang.

Seperti diketahui, transportasi merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan, Bank Raya mendorong nasabah untuk mengambil langkah kecil yang berdampak besar dalam upaya mengurangi jejak karbon.

Proses pembukaan rekening yang paperless juga mempercepat layanan serta memberikan pengalaman yang lebih efisien dan nyaman bagi nasabah.

Oleh Bank Raya, semua dokumen yang diperlukan disimpan secara digital sehingga tidak hanya mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga meningkatkan keamanan data nasabah. Terlebih, proses pembukaan rekening tidak dikenakan saldo minimal dan bebas biaya administrasi.

Menariknya, aplikasi tersebut juga memiliki fitur Saku Raya yang membantu nasabah agar lebih mudah mengelola keuangan sesuai tujuan.

Fitur-fitur di Saku Raya mencakup Saku Bujet untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, Saku Jaga untuk dana darurat, serta Saku Pintar untuk tujuan dana jangka panjang, seperti dana pendidikan, yang bisa di-autodebet.

Kemudian, ada juga Saku Jaga untuk dana darurat dan Saku Bareng yang cocok untuk menabung bersama teman-teman ataupun komunitas, sampai dengan 100 anggota.

Lewat program Pesta Raya, Bank Raya juga menawarkan cara menarik untuk menabung dan bertransaksi. Dengan berbagai aktivitas perbankan, mulai membuka rekening, melakukan top up saldo, hingga melakukan transaksi keuangan, nasabah akan mendapatkan poin.

Adapun poin yang dapat dikumpulkan nasabah lewat berbagai aktivitas perbankan, mulai dari pembukaan rekening, menabung, transfer bank, pembayaran tagihan PLN, pembelian token listrik, hingga pembayaran kartu kredit.

Nasabah existing yang berhasil mengajak nasabah baru dengan memberikan kode referral dan melakukan top up minimal Rp 100.000 juga akan mendapatkan poin.

Poin juga akan diberikan bagi nasabah yang memiliki rata-rata saldo mengendap minimal Rp 100.000 sebelum periode program dimulai.

Poin-poin tersebut kemudian dapat ditukarkan menjadi kupon undian berhadiah kendaraan listrik ramah lingkungan, yakni mobil Hyundai Kona EV sebagai grand prize dan dua motor listrik Alva Cervo.

Tak hanya itu, nasabah juga berkesempatan mendapatkan tiga iPhone 15 Pro dan 200 saldo tabungan senilai masing-masing Rp 500.000.

Program Pesta Raya dapat diikuti nasabah mulai Sabtu (2/11/2024) hingga Jumat (31/1/2025). Seluruh poin yang dimiliki nasabah akan diikutkan dalam undian berhadiah dan berlaku kelipatan.

Apabila nama nasabah muncul di dua atau lebih tiering hadiah yang berbeda, maka nasabah berhak memperoleh hadiah di tiering yang tertinggi saja.

Untuk info lebih lanjut tentang mekanisme poin dalam program Undian Pesta Raya, silakan kunjungi situs resmi Bank Raya di laman berikut.

Yuk, ikuti program Undian Pesta Raya dan unduh Raya App melalui tautan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com -J Trust Bank turut mendukung acara Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) 2024 melalui partisipasi relawan karyawan di Tanjung Pasir Mangrove Center, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu.

Partisipasi perseroan dilakukan dengan menanam 3.000 mangrove, menyemai 5.000 bibit mangrove, serta melakukan aksi membersihkan dan pilah sampah di sekitar area pesisir pantai.

Keikutsertaan kali kedua pada gerakan AMJI didasari atas komitmen J Trust Bank untuk bertanggung jawab pada upaya dekarbonisasi yaitu menebus jejak karbon yang dihasilkan dari operasional dan praktik bisnis.

Partisipasi dalam AMJI 2024 merupakan aksi nyata J Trust Bank terhadap salah satu pilar tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yaitu Pilar Lingkungan.

Corporate Secretary Division Head J Trust Bank, Ridyawan Amnar, menyatakan perseroan mendukung capaian target Net Zero Emission Indonesia tahun 2050.

"Langkah sederhana namun berdampak yang kami lakukan salah satunya melalui penanaman mangrove. Seperti yang kita ketahui mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang istimewa serta memiliki peran penting bagi ekosistem laut, pesisir, dan darat," kata Ridyawan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

AMJI tahun 2024 menanam lebih dari 42.000 bibit mangrove dan pohon, melepas 115 tukik, serta mengadopsi lebih dari 60 anakan koral.

Berbagai kegiatan lingkungan, seperti penanaman pohon, penyemaian bibit, aksi bersih-bersih, hingga diskusi efek pemanasan global menunjukkan antusiasme tinggi dan peningkatan kepedulian anak muda terhadap krisis iklim.

Sekitar 65.000 anak muda di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam puncak AMJI 2024 yang diselenggarakan pada 26 Oktober lalu di 1.285 lokasi, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96.

Inisiatif yang digagas oleh Perhutani, Penjaga Laut, EcoDefender, dan Yayasan Econusa ini bertujuan untuk menghadapi dampak perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menggantikan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI).

Namun hingga pemerintahan berganti, rencana ini tak kunjung terealisasi. Padahal masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, rencana penggantian Satgas BLBI jadi Komite Khusus masih terus diproses.

"Kami masih menunggu prosesnya," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya terkait arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Satgas BLBI dengan Komite BLBI, dia tidak menjawab.

Dia juga enggan buka suara terkait masa tugas Satgas BLBI yang berakhir 31 Desember 2024 apakah akan diperpanjang ke tahun berikutnya.

"Saya enggak bisa komen dulu soal itu," kata dia.

Dia memastikan, Satgas BLBI tetap menagih aset negara dari obligor BLBI sesuai aturan sampai masa tugas berakhir pada akhir tahun ini.

"Kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang, berupa Satgas. Mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," tukasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembentukan Komite BLBI untuk menggantikan Satgas BLBI merupakan salah satu rencana aksi dan extra effort untuk menagih aset negara dari obligor BLBI.

"Untuk itu extra effort dan rencana aksi yang kami bayangkan dan alokasikan Rp 10,25 miliar untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI pengganti Satgas BLBI," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

"Melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri; meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai yang kewajibannya besar; dan pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing," kata dia

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah dibentuk sejak 2021 seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 pada 6 April 2021.

Pada Keppres tersebut, Satgas BLBI bertuhas sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu diperpanjang masa tugasnya sampai Desember 2024.

Kemudian pemerintah berencana akan memperpanjang masa berlaku Satgas BLBI pada tahun depan lantaran realisasi pengumpulan aset dari obligor BLBI baru sebanyak Rp 38,88 triliun sedangkan targetnya mencapai Rp 110 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidimotor listrik dari pemerintah yang memotong harga Rp 7 juta buat tahun ini memang sudah habis kuotanya. Terhitung 60.000 motor listrik terjual dengan subsidi di 2024.

Tapi buat tahun depan memang belum bisa dipastikan ada atau tidak subsidi untuk motor listrik. Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli) sudah memberikan beberapa permintaan terkait subsidi ke depannya.

Budi Setiyadi, Ketua Umum Aismoli mengatakan, asosiasi meminta pemerintah untuk perhatikan waktu dan besarannya. Kalau bisa jangan cuma satu tahun, idealnya bisa lima tahun.

United E-Motor Uji ketahanan motor listrik United E-Motor TX3000

"Industri sangat berharap kepastian itu, mungkin idealnya lima tahun. Sehingga ada kepastian dari industri untuk siap memproduksi semua," kata Budi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Terkait besarannya berapa, Budi berharap di kisaran yang sama dengan tahun 2023 dan 2024, sekitar Rp 7 juta. Lalu buat kuotanya, produsen siap kalau ditantang 200.000 motor listrik.

"Tahun ini kita 60.000, tahun depan dinaikan kuota sampai 200.000, saya sampaikan teman-teman idustri siap," kata Budi.

Budi melihat industri motor listrik berkembang pesat di Indonesia. Misal di 2019 pabrik motor listrik hanya sembilan, tapi sekarang jumlahnya sekitar 45.

"Jadi semakin ramai sekarang ini. Yakin tinggal tunggu momentumnya, tunggu waktunya motor listrik akan jadi tuan rumah untuk motor di Indonesia," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

DOK. PPKGBK Ilustrasi Jakarta Convention Center (JCC) atau Balai Sidang Jakarta.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

DOK. PPKGBK Ilustrasi Jakarta Convention Center (JCC) atau Balai Sidang Jakarta.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

Proyek MLFF digadang–gadang menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol yang dinilai semakin parah.

Kemacetan tersebut membuat Indonesia merugi hingga 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun.

“Sistem pembayaran nonstop nirsentuh dan teknologi melalui Multi-Lane Free Flow berbasis satelit yang dikembangkan Roatex ini juga mampu memangkas waktu tempuh,” jelas Attila dikutip dari Kontan, Rabu.

“Memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan suara akibat kemacetan di pintu tol,” tambahnya.

Penyebab MLFF tdak kunjug diterapkan

Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai Menteri PUPR pada Oktober 2019-Oktober 2024 sempat buka-bukaan soal kabar penerapan MLFF di Indonesia.

Ia mengatakan, MLFF akan terus dilanjutkan, namun pemerintah masih melakukan negosiasi terkait manajemen oprasional sistem ini.

"Sampai hari ini masih dinegosiasi, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember (2024), tetap kita akan operasikan," ujar Basuki kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Sebelumnya, Indonesia dan Hongaria sempat berselisih paham terkait penerapan MLFF setelah sistem ini batal diujicoabakan di Bali pada 1 Juli 2023.

Pokok permasalahannya adalah Hongaria bersikukuh agar sistem dan teknologi MLFF yang akan diadopsi di Indonesia haruslah sama persis dengan yang sudah diterapkan di negaranya sejak 2013.

Padahal kedua negara sudah membuat kesepakatan bahwa MLFF di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Kesepakatan lainnya adalah sistem MLFF tidak menyebabkan badan usaha jalan tol (BUJT) kehilangan pendapatannya sepersen pun.

"Jadi ini ada perbedaan visi ini yang sejak Agustus lalu kami sudah mencoba mencari solusi ternyata sampai detik ini tidak bisa (mencapai kata sepakat)," kata Direktur RITS Musfihin Dahlan dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Apa itu MLFF?

MLFF adalah teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dapat mendeteksi keberadaan kendaraan di jalan tol menggunaakan satelit.

Pengguna jalan tol juga membutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi tersebut adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan dapat iunduh di Play Store maupun App Store.