KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta telah membuka penjualan tiket untuk perjalanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, yang dimulai pada 20 Desember 2024.

Penjualan tiket untuk periode tersebut telah dibuka sejak 5 November 2024.

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik menggunakan kereta api selama periode libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2024/2025.

"Kami mengimbau agar masyarakat dapat merencanakan dengan baik perjalanan menggunakan KA di periode libur Nataru 2024/2025 dan segera melakukan pemesanan tiket sesuai tanggal yang telah direncanakan," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Tiket dapat dipesan melalui berbagai saluran, antara lain aplikasi Access by KAI, situs web kai.id, dan seluruh kanal pemesanan tiket KA resmi lainnya

Krisbiyantoro juga menekankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memesan tiket Nataru 2024/2025, yaitu teliti dan cek kembali saat memasukkan data penumpang.

Calon penumpang juga wajib memastikan tanggal dan jam keberangkatan kereta api telah sesuai serta verifikasi rute stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan, KAI telah menerapkan sistem antrean dalam pembelian tiket jarak jauh melalui Access by KAI dan situs web kai.id.

"Sistem antrean ini diterapkan untuk memastikan kenyamanan calon penumpang, khususnya pada masa puncak seperti periode libur Natal dan Tahun Baru," kata Krisbiyantoro.

Saat terjadi kepadatan pemesanan, calon penumpang KA akan diarahkan ke sistem antrean yang memberikan perkiraan waktu tunggu.

Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup jendela aplikasi agar tetap terhubung dengan sistem.

Setelah gilirannya tiba, mereka akan diarahkan masuk ke sistem pemesanan dan dapat melanjutkan pembelian tiket.

Krisbiyantoro menambahkan bahwa sistem antrean ini telah diberlakukan sejak 1 Februari 2024 sebagai bagian dari komitmen KAI dalam meningkatkan layanan berbasis teknologi kepada pelanggan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi finansial semakin berkembang, memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk bagi pengguna layanan beli sekarang bayar nanti (BNPL) seperti Lazada PayLater.

Layanan ini memungkinkan pengguna berbelanja dengan opsi pembayaran fleksibel, baik secara langsung atau melalui cicilan.

Lazada PayLater adalah fitur pembayaran cicilan tanpa kartu kredit yang disediakan oleh platform Lazada.

Dengan fitur ini, pengguna bisa membeli produk sekarang dan membayarnya dalam waktu yang ditentukan.

Lazada PayLater menawarkan beberapa opsi pembayaran, mulai dari pembayaran dalam 30 hari hingga cicilan bulanan.

Cara Menutup Akun Lazada PayLater

Bagi pengguna yang ingin menutup akun Lazada PayLater, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti.

Namun, penting untuk memastikan bahwa semua tagihan atau cicilan yang masih berjalan sudah dilunasi terlebih dahulu.

Lazada tidak mengizinkan penutupan akun apabila terdapat tunggakan atau cicilan yang belum dibayar.

Langkah-langkah untuk menutup akun Lazada PayLater adalah sebagai berikut:

• Buka halaman utama PayLater dan pilih ikon Pengaturan.
• Pilih menu Manajemen Akun.
• Klik Tutup Akun PayLater.
• Konfirmasikan pilihan dengan memilih Tutup Akun pada pop-up informasi yang muncul.

Setelah proses ini selesai, Lazada akan mengirimkan konfirmasi penutupan akun melalui notifikasi atau email. Pastikan untuk menyimpan bukti ini sebagai referensi di masa mendatang.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait penutupan akun, pengguna dapat menghubungi Hotline Lazada di +622180640090 atau melalui Customer Service di aplikasi Lazada.

Dengan panduan ini, proses penutupan akun Lazada PayLater dapat dilakukan dengan mudah dan praktis, sesuai kebutuhan pengguna. (Bimo Kresnomurti)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Cara Tutup Akun Lazada Paylater dan Syaratnya untuk Pengguna

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

“Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,” tambah Arief.

Dia menuturkan, perseroan berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam. Adapun Djoko menggantikan posisi yang ditempati Dwi Soetjipto sejak 2018 lalu.

"Saya yang bertandatangan di bawah ini nama Djoko Siswanto, Jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Binyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan tersebut, saya sanggup untuk, satu, setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Djoko saat membacakan pakta integritas.

Djoko sendiri bukanlah orang baru di sektor energi. Dia memulai karir di dunia migas pada 1990 dengan bekerja di PT Sarana Putra Makmur hingga akhirnya mendapat kesempatan di pemerintahan.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu tercatat pernah menjabat posisi Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 2012.

Kemudian Djoko sempat menempati posisi Sekretaris BPH Migas pada 2013-2015, serta posisi Direktur Gas Bumi BPH Migas pada 2014-2015.

Hingga pada akhirnya di 2018 dia dilantik menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Pada Juli 2019, Djoko pun dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), sembari merangkap sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Migas hingga penetapan pejabat definitif.

Adapun SKK Migas merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam. Adapun Djoko menggantikan posisi yang ditempati Dwi Soetjipto sejak 2018 lalu.

"Saya yang bertandatangan di bawah ini nama Djoko Siswanto, Jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Binyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan tersebut, saya sanggup untuk, satu, setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Djoko saat membacakan pakta integritas.

Djoko sendiri bukanlah orang baru di sektor energi. Dia memulai karir di dunia migas pada 1990 dengan bekerja di PT Sarana Putra Makmur hingga akhirnya mendapat kesempatan di pemerintahan.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu tercatat pernah menjabat posisi Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 2012.

Kemudian Djoko sempat menempati posisi Sekretaris BPH Migas pada 2013-2015, serta posisi Direktur Gas Bumi BPH Migas pada 2014-2015.

Hingga pada akhirnya di 2018 dia dilantik menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Pada Juli 2019, Djoko pun dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), sembari merangkap sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Migas hingga penetapan pejabat definitif.

Adapun SKK Migas merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasabah kaya atau nasabah affluent di Indonesia menganggap dana yang menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun sebesar 340.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 5,37 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.796 per dollar AS.

Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini.

Salah satu temuan dari riset HSBC Quality of Life 2024 juga menemukan sebanyak 5 dari 10 individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

Rencana untuk tetap bekerja di masa pensiun terkait kekhawatiran terhadap sejumlah hal. Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Namun demikian, 32 persen nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif.

Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

Nasabah kaya juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka.

"Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, tetapi aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif,” kata dia dalam acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasabah kaya atau nasabah affluent di Indonesia menganggap dana yang menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun sebesar 340.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 5,37 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.796 per dollar AS.

Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini.

Salah satu temuan dari riset HSBC Quality of Life 2024 juga menemukan sebanyak 5 dari 10 individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

Rencana untuk tetap bekerja di masa pensiun terkait kekhawatiran terhadap sejumlah hal. Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Namun demikian, 32 persen nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif.

Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

Nasabah kaya juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka.

"Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, tetapi aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif,” kata dia dalam acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara dikabarkan akan menjadi superholding bagi tujuh BUMN.

Menurut Erick, pembentukan Danantara sesuai dengan proses yang sebelumnya sudah didorong pemerintah sebagai roadmap atau peta jalan BUMN.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Kalau kita bicara Danantara enggak perlu negative thinking. Karena itu proses yang memang kita sedang dorong. Nah tetapi namanya beda-beda itu hal yang lumrah," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir dua tahun sebelumnya kemarin. Memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana. Dan saya selalu bilang superholding itu. Jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif gitu," tegasnya.

Erick juga menyebut keberadaan tujuh BUMN yang masuk ke dalam superholding Danantara merupakan cara pemerintah menyehatkan perusahaan pelat merah.

Sehingga ia meminta publik tidak berasumsi mengapa hanya ada tujuh BUMN yang disebut bergabung di Danantara.

"Jadi prosesnya udah berjalan. Dan kita lihat sekarang. Kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat. Kalau sekarang sehat. Simpel. Ini dari data-data keuangan. Kita jangan berasumsi tebak-tebakan gitu. Dari 47 (BUMN), 40 sehat, tujuh masih rugi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2024, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) turut berperan aktif mendukung PT Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan program strategis pemerintah yaitu BBM Satu Harga.

Ini untuk memastikan distribusi energi hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia.

Sinergi ini meliputi sejumlah pengelolaan distribusi BBM melalui moda multimoda udara ke beberapa lokasi vital di wilayah Papua, seperti Eragayam di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Puncak Jaya Mulia.

WIKIMEDIA COMMONS/AKHMAD FAUZI Ilustrasi SPBU Pertamina.

Seperti pada akhir Oktober 2024 lalu telah dilakukan Go Live pengelolaan BBM Satu Harga diresmikan di Integrated Terminal Jayapura, yang menjadi titik pengiriman utama ke Lembaga Penyalur non-reguler di wilayah Eragayam.

Sebelumnya, pada 11 Mei 2024, Elnusa Petrofin telah melaksanakan Go Live Pengelolaan Pengangkutan BBM ke Lembaga Penyalur Multimoda Udara di Lembaga Penyalur Puncak Jaya Mulia.

Proyek-proyek ini menandai pencapaian penting dalam program BBM Satu Harga, membawa energi terjangkau ke wilayah 3T di Indonesia Timur.

Dengan dukungan dari mitra transportasi darat dan udara, Elnusa Petrofin memastikan kelancaran distribusi dengan mengutamakan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam setiap operasionalnya.

Dalam proyek di wilayah Papua ini, distribusi BBM melibatkan penggunaan pesawat Cessna 208 EX dan Boeing 737. BBM Pertalite dan Solar yang dikemas dalam drum berukuran 60 hingga 200 liter.