JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah mendorong penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Artinya, hanya dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu, bukan orang kaya.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Erick mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Erick bilang, seharusnya pemerintah tidak mendidik masyarakat secara konsumtif, melainkan pemberian asupan gizi yang cukup untuk mendukung kecerdasan generasi mendatang.

Oleh sebab itu, pemanfaatan sisa dana dari penyaluran subsidi yang tepat sasaran bisa dialihkan untuk pemberian asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta untuk program-program terkait perbaikan pendidikan.

"Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap Erick.

"Pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting," imbuh dia.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah mendorong penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Artinya, hanya dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu, bukan orang kaya.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Erick mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Erick bilang, seharusnya pemerintah tidak mendidik masyarakat secara konsumtif, melainkan pemberian asupan gizi yang cukup untuk mendukung kecerdasan generasi mendatang.

Oleh sebab itu, pemanfaatan sisa dana dari penyaluran subsidi yang tepat sasaran bisa dialihkan untuk pemberian asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta untuk program-program terkait perbaikan pendidikan.

"Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap Erick.

"Pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cara transfer BSI ke DANA bisa dibilang cukup mudah. Pengguna bisa mengakses layanan BSI Mobile untuk top up saldo DANA.

DANA adalah layanan dompet digital yang menyediakan sistem pembayaran berbasis mobile. Dengan DANA, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembayaran online.

Selain itu, DANA juga dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai daring maupun konvensional.

Sedangkan BSI Mobile adalah fasilitas mobile banking yang disediakan Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya untuk memiliki akses ke rekening tabungan.

Beberapa fitur yang terdapat di BSI Mobile di antaranya cek saldo, cek mutasi, transfer uang, pembukaan rekening baru, bayar zakat, hingga top up dompet digital seperti DANA.

Cara transfer BSI ke e-Wallet DANA

Berikut langkah-langkah atau cara top up saldo DANA melalui aplikasi BSI Mobile yang bisa Anda ikuti:

• Buka aplikasi BSI Mobile di smartphone Anda.
• Login menggunakan password atau fingerprint.
• Pilih menu "Top Up e-Wallet".
• Pilih "DANA".
• Masukkan kode/ID DANA atau nomor HP yang didaftarkan di aplikasi DANA.
• Klik "Selanjutnya".
• Masukkan nominal top up DANA yang diinginkan.
• Masukkan PIN BSI Mobile Anda.
• Akan muncul detail transaksi top up DANA.
• Klik "Selanjutnya" untuk menyelesaikan transaksi top up DANA.
• Bukti transaksi akan muncul di layar.

Selain itu, cara top up DANA via BSI Mobile juga dapat dilakukan di menu "Beli". Berikut langkah-langkahnya:

• Login ke aplikasi BSI Mobile
• Pilih menu "Beli" pada halaman utama aplikasi.
• Pilih "Top Up"
• Pilih "DANA".
• Masukkan kode/ID DANA atau nomor HP yang didaftarkan di aplikasi DANA.
• Klik "Selanjutnya".
• Masukkan nominal top up DANA yang diinginkan.
• Masukkan PIN BSI Mobile Anda.
• Akan muncul detail transaksi top up DANA.
• Klik "Selanjutnya" untuk menyelesaikan transaksi top up DANA.
• Bukti transaksi akan muncul di layar.

Demikian informasi cara transfer BSI ke DANA atau cara isi saldo DANA melalui BSI Mobile dengan mudah dan praktis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebagian besar pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menggunakan server di luar negeri.

“Hal ini terindikasi adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir dan dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan (penambahan huruf, tanda baca, maupun angka),” kata Friderica dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan.

Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak tahun 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas.

Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.

Secara keseluruhan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 81,31 persen.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology (fintech), 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan sanksi pada periode 1 Januari sampai dengan 27 Juni 2024 berupa 156 surat peringatan tertulis kepada 125 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 3 surat perintah kepada 3 PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK.

Selain itu, pada periode yang sama, terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian Rp 100 miliar.

KOMPAS.com - PT Kereta Api (KA) Pariwisata atau KAI Wisata menyediakan fasilitas Shower and Locker (SnL) di Stasiun Surabaya Gubeng. Fasilitas ini memberikan alternatif bagi para penumpang yang tiba di Surabaya, untuk mandi atau menitipkan barang tanpa menyewa hotel.

Direktur Utama KAI Wisata Hendy Helmy mengatakan Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng merupakan cabang keempat.

Sebelumnya, fasilitas Shower and Locker pertama kali hadir di Stasiun Gambir pada 2014 silam. Kemudian, cabang kedua Shower and Locker di Slasar Malioboro Yogyakarta pada tahun 2021.

KAI Wisata juga melakukan perluasan pada Shower and Locker Slasar Malioboro Yogyakarta yang resmi dibuka pada 6 Mei 2024 dan dilanjutkan cabang ketiga di Stasiun Pasar Senen.

"Shower and Locker merupakan permintaan masyarakat yang cukup tinggi khususnya para traveler yang berkunjung ke wisata Jawa Timur, baik traveler asing maupun lokal yang sangat terbantu dengan fasilitas Shower n Locker ini, ” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng sendiri memiliki shower sebanyak 10 bilik dan locker sebanyak 31 yang terdiri dari 11 locker untuk ukuran M dan 20 Locker untuk ukuran L.

Hendy mengatakan, layanan Shower and Locker KAI Wisata disediakan bagi para penumpang kereta api jarak jauh yang tidak menginap di hotel. Sehingga semua aktivitas seperti mandi maupun penitipan barang bawaan, bisa dilakukan di stasiun.

Layanan Shower and Locker milik KAI Wisata, lanjut dia, juga ramah terhadap disabilitas karena telah dilengkapi beragam fasilitas khusus bagi kaum difabel. "Ini adalah layanan KAI Wisata yang mendukung Kereta Api Indonesia," katanya.

Hendy menjelaskan, para traveler bisa mandi dan menitipkan barangnya di area stasiun hanya dengan membayar tarif yang relatif terjangkau.

Untuk mandi shower, tarif penumpang dikenai tarif Rp 50.000. Sedangkan layanan locker, KAI Wisata membaginya menjadi dua kategori berdasarkan ukuran locker. Ukuran M hanya bisa menampung tas punggung, sedangkan ukuran L dapat memuat koper besar.

Selama promo, sewa locker ukuran M hanya Rp 10.000 per jam, dengan paket hemat 12 jam seharga Rp 60.000.

Untuk paket 24 jam, penumpang KAI cukup membayar Rp 80.000. Sementara itu, locker ukuran L ditawarkan dengan tarif Rp 15.000 per jam, paket 12 jam hanya Rp 90.000, dan paket 24 jam sebesar Rp 120.000.

"Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng ini buka 24 jam dan dengan harga yang ramah di kantong. Pengunjung sudah mendapatkan gratis amenities terdiri dari pasta gigi, sikat gigi, 2 in 1 sabun, shampoo dan conditioner, handuk, hairdryer, dan free coffee maupun tea," tutup Hendy.

KOMPAS.com - PT Kereta Api (KA) Pariwisata atau KAI Wisata menyediakan fasilitas Shower and Locker (SnL) di Stasiun Surabaya Gubeng. Fasilitas ini memberikan alternatif bagi para penumpang yang tiba di Surabaya, untuk mandi atau menitipkan barang tanpa menyewa hotel.

Direktur Utama KAI Wisata Hendy Helmy mengatakan Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng merupakan cabang keempat.

Sebelumnya, fasilitas Shower and Locker pertama kali hadir di Stasiun Gambir pada 2014 silam. Kemudian, cabang kedua Shower and Locker di Slasar Malioboro Yogyakarta pada tahun 2021.

KAI Wisata juga melakukan perluasan pada Shower and Locker Slasar Malioboro Yogyakarta yang resmi dibuka pada 6 Mei 2024 dan dilanjutkan cabang ketiga di Stasiun Pasar Senen.

"Shower and Locker merupakan permintaan masyarakat yang cukup tinggi khususnya para traveler yang berkunjung ke wisata Jawa Timur, baik traveler asing maupun lokal yang sangat terbantu dengan fasilitas Shower n Locker ini, ” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng sendiri memiliki shower sebanyak 10 bilik dan locker sebanyak 31 yang terdiri dari 11 locker untuk ukuran M dan 20 Locker untuk ukuran L.

Hendy mengatakan, layanan Shower and Locker KAI Wisata disediakan bagi para penumpang kereta api jarak jauh yang tidak menginap di hotel. Sehingga semua aktivitas seperti mandi maupun penitipan barang bawaan, bisa dilakukan di stasiun.

Layanan Shower and Locker milik KAI Wisata, lanjut dia, juga ramah terhadap disabilitas karena telah dilengkapi beragam fasilitas khusus bagi kaum difabel. "Ini adalah layanan KAI Wisata yang mendukung Kereta Api Indonesia," katanya.

Hendy menjelaskan, para traveler bisa mandi dan menitipkan barangnya di area stasiun hanya dengan membayar tarif yang relatif terjangkau.

Untuk mandi shower, tarif penumpang dikenai tarif Rp 50.000. Sedangkan layanan locker, KAI Wisata membaginya menjadi dua kategori berdasarkan ukuran locker. Ukuran M hanya bisa menampung tas punggung, sedangkan ukuran L dapat memuat koper besar.

Selama promo, sewa locker ukuran M hanya Rp 10.000 per jam, dengan paket hemat 12 jam seharga Rp 60.000.

Untuk paket 24 jam, penumpang KAI cukup membayar Rp 80.000. Sementara itu, locker ukuran L ditawarkan dengan tarif Rp 15.000 per jam, paket 12 jam hanya Rp 90.000, dan paket 24 jam sebesar Rp 120.000.

"Shower and Locker di Stasiun Surabaya Gubeng ini buka 24 jam dan dengan harga yang ramah di kantong. Pengunjung sudah mendapatkan gratis amenities terdiri dari pasta gigi, sikat gigi, 2 in 1 sabun, shampoo dan conditioner, handuk, hairdryer, dan free coffee maupun tea," tutup Hendy.

GRESIK, KOMPAS.com - Dwi Satriyo Annurogo selaku Direktur Utama (Dirut) PT Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, membeberkan sejumlah kinerja apik perusahaan dalam upaya mendorong kemajuan pertanian di Indonesia dan industri kimia nasional secara berkelanjutan.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Dwi Satriyo pada acara 'Tasyakuran HUT Ke-52 Petrokimia Gresik' yang digelar di Gresik, Jawa Timur, Rabu (10/7/2024). Salah satu capaian apik yang berhasil dibukukan adalah, terkait pendapatan dan laba perusahaan selama 2023.

Dwi Satriyo menjelaskan, kinerja apik Petrokimia Gresik dapat dilihat dari tingkat kesehatan perusahaan yang memperoleh skor AAA dengan predikat sangat sehat, dengan salah satu dari indikator di antaranya, perolehan laba perusahaan pada tahun 2023 yang mencapai Rp 1,25 triliun.

Laba tersebut, didapatkan Petrokimia Gresik melalui income atau pendapatan perusahaan yang menyentuh angka Rp 13,17 triliun. Sekaligus, melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 sebesar Rp 12,97 triliun atau setara 103 persen.

"Perolehan laba tersebut, tentu tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh insan Petrokimia Gresik. Selain menciptakan value creation atau nilai tambah sebesar Rp 381,1 miliar, inovasi Petrokimia Gresik juga mendapatkan banyak apresiasi dari stakeholder," ujar Dwi Satriyo, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Capaian apik berikutnya yang berhasil ditorehkan oleh Petrokimia Gresik pada tahun lalu adalah, melalui sejumlah penghargaan yang diraih dalam inovasi. Mulai dari mendapat Anugerah National Lighthouse Industri 4.0 dari Kementrian Perindustrian (Kemenperin) RI, hingga Anugerah dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Tidak hanya itu, inovasi yang dijalankan oleh Petrokimia Gresik juga menyentuh bidang lingkungan dengan mendapat penghargaan dari Kemenperin, terbaik pertama untuk kategori Environmental, Social and Governance (ESG). Serta mendapat penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berupa Proper Emas selama tiga tahun berturut-turut dan beberapa penghargaan lain.

"Penghargaan dari Kemenperin dan KLHK tersebut menjadi bukti, bahwa komitmen Petrokimia Gresik di bidang lingkungan diimplementasikan dengan baik. Selain itu juga, menjadi bentuk dukungan Petrokimia Gresik terhadap pemerintah dalam program dekarbonisasi," ucap Dwi Satriyo.

Petrokimia Gresik juga terus berupaya meningkatkan kebermanfaatannya, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan sampai Juni 2024, realisasi penyaluran dana TJSL Petrokimia Gresik telah mencapai Rp19,83 miliar. Direalisasikan untuk program beasiswa, bantuan sembako, santunan dan bantuan hewan kurban, serta berbagai kegiatan sosial.

"Kemajuan perusahaan, harus selaras dengan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Semangat ini merupakan warisan dari para founding fathers kepada insan Petrokimia Gresik, dari generasi ke generasi hingga di usia lebih dari setengah abad ini," kata Dwi Satriyo.

Visi baru Petrokimia Gresik

Untuk memastikan arah dan tujuan menjadi perusahaan yang tumbuh lebih baik di masa mendatang, pada momen ulang tahun kali ini, Petrokimia Gresik juga memperkenalkan visi baru. Dengan Petrokimia Gresik bertekad menjadi 'pemain dominan pada skala global, dalam bidang solusi agro dan bahan kimia industri yang terintegrasi.'

"Visi ini mencerminkan komitmen kita untuk memberikan kontribusi terbaik di industri pupuk dan bahan kimia. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di level dunia. Visi ini akan menjadi pedoman bagi pengembangan perusahaan," tutur Dwi Satriyo.

Guna mencapai visi yang dicanangkan, Petrokimia Gresik berkomitmen untuk mendukung penyediaan pupuk nasional dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Juga berupaya membangun budaya inovasi dan teknologi unggul, melalui pengembangan sumber daya manusia yang lincah dan tangguh. Serta terus meningkatkan kontribusi terhadap kemajuan industri kimia nasional dan berperan aktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sementara untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Petrokimia Gresik telah menjalankan beberapa rencana strategis. Mulai meresmikan gudang curah Urea dengan kapasitas 20.000 ton, yang merupakan langkah strategis dan progresif dalam upaya untuk dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan produk dan efisiensi biaya operasional.

Kemudian, menyiapkan Pabrik Phonska V. Terlebih sebagai pemegang paten proses NPK, Petrokimia Gresik berhasil melakukan penghematan lebih dari Rp50 miliar atas proyek pengembangan Phonska V, yang menggunakan skema swakelola dari total anggaran proyek senilai Rp507 miliar.

Petrokimia Gresik juga mempersiapkan pabrik soda ash, yang diklaim menjadi pabrik pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk memproduksi sumber bahan baku berbagai produk yang banyak ditemui sehari-hari, seperti sabun, deterjen, kertas, tekstil, keramik, gelas, kaca beserta turunan dan lain sebagainya. Sebab kebutuhan soda ash di Indonesia dinilai cukup tinggi, namun suplainya saat ini 100 persen masih dipenuhi dari impor.

Dengan pembangunan pabrik soda ash nantinya, Petrokimia Gresik dalam memproduksi green surfactant dan soda ash akan mampu mendongkrak Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri nasional. Di mana hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Langkah strategis ini selaras dengan tema ulang tahun ke-52 Petrokimia Gresik yaitu, harus mampu 'Growth Excellence.' Khususnya dalam menjalankan peran sebagai perusahaan solusi agroindustri dan terdepan di petrochemical industry," kata Dwi Satriyo.

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada tahun buku 2023.

Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun.

Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

WIKA sendiri menjadi bagian dari konsorsium BUMN Indonesia di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC).

Di PSBI, beban terbesar harus ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.

“Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke PSBI untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

"Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

Utang jumbo kereta cepat

Sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS.

Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak China dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

Utang sebesar itu akan dibebankan ke KCIC. Sebagai operator sekaligus pemilik konsesi, pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC.

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT PSBI dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN.

Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan untuk menyelamatkan proyek ini ancaman mangkrak.

Pemerintah sendiri saat ini sudah mencairkan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pertama sebesar Rp 4,3 triliun pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar Rp 3,4 triliun pada 2022.

Kedua PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Sedangkan pinjaman CBD (sebelum pembengkakan biaya) diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS.

Uang pajak rakyat dikucurkan ke proyek KCJB terpaksa dilakukan pemerintah guna memenuhi syarat kecukupan modal dasar alias base equity capital.

Artikel ini bersumber dari berita di Kontan berjudul "WIKA: Whoosh Jadi PenyebabRugi Besar Perusahaan".

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 warga Desa Berdaya Energi di Kalurahan Karang Asem dan Gombang Gunung Kidul, Yogyakarta mendapatkan pelatihan kader Posyandu untuk cegah dan atasi stunting.

Pelatihan yang diinisiasi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan PKK Karang Asem dan Gombang Gunung Kidul ini berlangsung selama 2 hari.

Tujuan diadakannya pelatihan ini selain untuk meningkatkan pengetahuan kader posyandu dalam mengembangkan pelayanan posyandu juga untuk meningkatkan kualitas layanan posyandu kepada ibu dan anak, remaja, dan lansia.

Peserta pelatihan, Suharini menyampaikan bahwa ia menerima banyak ilmu baru dan belajar langsung dari narasumber yang berkompetan dalam kegiatan pelatihan kader posyandu ini.

“Kami mendapat materi terkait penggunaan alat ukur data antroprometri (tinggi dan panjang badan, berat badan, dan lingkar kepala), pengisian buku KIA serta studi banding ke Puskesmas Posyandu Kunci 2 Pendayen Umbul Harjo yang merupakan Posyandu Inovasi Terbaik 1 Tingkat Nasional dan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2023," katanya melalui keterangan pers, Rabu (10/7/2024).

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menambahkan, dalam pelatihan tersebut difokuskan pada pengembangan pengetahuan terkait pencegahan stunting, deteksi dini tumbuh kembang balita, peningkatan skill komunikasi dan inovasi kader serta pengoperasian alat Kesehatan.

Menurut dia, posyandu merupakan ujung tombak bagi ibu dan balita untuk memeriksakan Kesehatan Masyarakat pada Tingkat Pertama tidak hanya bagi ibu dan bayi, namun untuk seluruh siklus kehidupan mulai ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, serta usia produktif dan lanjut usia. Kesehatan untuk seluruh siklus hidup menjadi lebih dekat ke masyarakat.

“Melalui posyandu, layanan sosial sebagai dasar bidang kesehatan untuk seluruh siklus hidup menjadi lebih dekat ke masyarakat, untuk itu kader posyandu sebagai penggerak utama posyandu perlu diberikan update ilmu kesehatan secara berkala serta peningkatan peningkatan skill komunikasi kader penyuluh”, ungkap Iwan.

Pihaknya menyasar Gunung Kidul sebab tingginya angka stunting di wilayah ini yang merupakan kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi DIY.

"Selain pelatihan, PLN EPI juga melakukan Penguatan Tata Kelola Posyandu diharapkan kader posyandu udapat mempraktikan pengelolaan posyandu secara efektif dan sesuai standar melalui pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul dan Puskesmas Ponjong," tambah Iwan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut akan diberikan senilai Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100 persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” imbuh Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo berupaya menjalankan penugasan penjaminan, tetapi harus dengan tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” sebut dia.

IFG berperan di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5-2,0 persen dari penyaluran KUR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut akan diberikan senilai Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100 persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” imbuh Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo berupaya menjalankan penugasan penjaminan, tetapi harus dengan tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” sebut dia.

IFG berperan di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5-2,0 persen dari penyaluran KUR.

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada tahun buku 2023.

Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar Rp 7,12 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi Rp 59,59 miliar.

Kerugian WIKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 mencatat rugi Rp 3,77 triliun.

Mengutip Kontan, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain.

Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh WIKA.

WIKA sendiri menjadi bagian dari konsorsium BUMN Indonesia di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC).

Di PSBI, beban terbesar harus ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.

“Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Agung menyebut, WIKA sendiri menyetor modal cukup besar ke Kereta Cepat Whoosh melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” beber dia.

Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke PSBI untuk permodalan kereta cepat diperoleh WIKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

"Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” ungkap Agung.

Mengutip laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70 persen sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

Utang jumbo kereta cepat

Sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS.

Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak China dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS.

Utang sebesar itu akan dibebankan ke KCIC. Sebagai operator sekaligus pemilik konsesi, pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC.

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT PSBI dan dari China membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN.

Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan untuk menyelamatkan proyek ini ancaman mangkrak.

Pemerintah sendiri saat ini sudah mencairkan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pertama sebesar Rp 4,3 triliun pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar Rp 3,4 triliun pada 2022.

Kedua PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Sedangkan pinjaman CBD (sebelum pembengkakan biaya) diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS.

Uang pajak rakyat dikucurkan ke proyek KCJB terpaksa dilakukan pemerintah guna memenuhi syarat kecukupan modal dasar alias base equity capital.

Artikel ini bersumber dari berita di Kontan berjudul "WIKA: Whoosh Jadi PenyebabRugi Besar Perusahaan".