JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemasangan bilah Garuda untuk Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pekan depan.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, pemasangan kepala Garuda yang menjadi bagian tersulit sudah diselesaikan 4 hari lalu. Kini pihaknya tinggal menyelesaikan pemasangan bagian ujung sayap Garuda.

"Sekarang tinggal menyelesaikan yang sayap di ujungnya, yang kiri dan kanan. Itu mudah-mudahan bisa selesai minggu depan sudah selesai," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia berharap, seminggu ke depan cuaca di IKN cerah sehingga pemasangan sayap Garuda dapat diselesaikan tanpa hambatan.

"Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian ada (potensi) hujan dan petir. Jadi mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, tergantung cuaca," ucapnya.

Sebagai informasi, Burung Garuda Raksasa karya Nyoman Nuarta ini irancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan menjulang setinggi 77 meter.

Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, meliputi 465 modul, dengan 10 bilah setiap modulnya.

Dengan demikian jumlah total ada 4.650 bilah. Dan jika tidak ada kendala, seluruh bilah tersebut dapat diselesaikan pada Maret 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) yang ingin berkaier di BUMN perbankan, simak lowongan pekerjaan yang satu ini.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membuka lowongan kerja melalui BRILiaN Banking Officer Program (BBOP).

Adapun posisi lowongan kerja yang tersedia yaitu Junior Associate Mantri dengan penempatan di Bandung.

Lowongan kerja ini terbuka bagi lulusan baru atau fresh graduate maupun yang berpengalaman di perbankan minimal 1 tahun.

"Bank BRI membuka kesempatan bagi para talenta terbaik Indonesia untuk bergabung membangun dan memberikan makna untuk Indonesia melalui BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)," tulis BRI di laman resminya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lowongan kerja Bank BRI

Berikut kualifikasi yang dibutuhkan dan cara mendaftar lowongan kerja Bank BRI tahun 2024:

Posisi: Junior Associate Mantri

Tugas dan Tanggung Jawab Utama:

• Melaksanakan kegiatan pemasaran pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya, memprakarsai dan menganalisis usulan pinjaman segmen mikro, melakukan pembinaaan terhadap nasabah BRI Unit dan Agen BRILink.

Kualifikasi:

• Pendidikan minimal S.1 dari Universitas / Perguruan Tinggi dengan IPK min 2.75 (skala 4).
• Usia maksimal 25 tahun (belum berulang tahun ke-26 pada saat seleksi awal) bagi Fresh Graduate, dan usia maksimal 30 tahun (belum berulang tahun ke-31 pada saat seleksi awal) bagi yang memiliki pengalaman bekerja di bidang Perbankan minimal 1 tahun.
• Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
• Mampu berkomunikasi dengan baik.
• Menyukai tantangan dan memiliki network yang luas.
• Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja BRI Regional Office Bandung.
• Diutamakan berdomisili di Unit Kerja setempat.
• Peserta wajib membuat video base dan mengisi data pada link ini

Panduan dan pengiriman video perkenalan terdapat pada link berikut klik di sini

Cara mendaftar

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, pendaftaran dapat dilakukan hanya melalui website resmi rekrutmen Bank BRI di https://e-recruitment.bri.co.id dengan memilih Regional Office / Kantor Wilayah yang sesuai dengan domisili dan posisi jabatan yang diminati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Praktik ini dilakukan oknum dengan meminta biaya atau pungutan terhadap pembelian atau pengiriman yang dilakukan masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai paling banyak digunakan adalah penipuan berkedok online shop.

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, terdapat 4.614 pengaduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, dengan tiga modus tertinggi berturut-turut, penipuan berkedok online shop (50,3 persen), penipuan berkedok kirim hadiah (27,9 persen), dan penipuan berkedok pengiriman barang melalui penumpang diplomatik (16,6 persen).

Encep menjelaskan, dalam penipuan berkedok online shop, pelaku sengaja menyasar pembeli barang secara online, baik pembelian dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Modus ini cukup variatif, penipu biasanya mulai menawarkan barang bermerek, menawarkan jasa titipan (jastip), menjual barang yang berasal dari black market, atau menawarkan barang yang diperoleh dari lelang," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut Encep membeberkan, ciri-ciri penipuan yang patut diwaspadai masyarakat antara lain, adanya pungutan yang tidak wajar, menghubungi korban menggunakan nomor pribadi, penipu mengintimidasi korban, penipu meminta pembayaran menggunakan rekening pribadi, dan penipuan marak terjadi di akhir pekan atau menjelang hari libur nasional.

"Hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah Bea Cukai tidak meminta pungutan untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi," kata dia.

"Jika ada permintaan untuk dikirimkan ke rekening pribadi, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan," sambungnya.

Terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, antara lain berbelanja di market place atau online shop tepercaya, jika berbelanja dari luar negeri aktif cek status barang kiriman pada www.beacukai.go.id/barangkiriman, dan mengonfirmasi kebenaran informasi ke Bea Cukai.

"Apabila menyadari ada indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, silakan mengonfirmasi ke Bea Cukai. Masyarakat dapat menghubungi pusat kontak Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau menghubungi kanal media resmi Bea Cukai," ucapnya.

Sebagai informasi, Bea Cukai menyediakan saluran komunikasi terkait layanan kepabeanan dan cukai, mulai dari email info@customs.go.id dan media sosial resmi Bea Cukai, yaitu fanspage www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, Twitter @BeaCukaiRI, Twitter @BravoBeaCukai serta Instagram @BeaCukaiRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait wacana pemberian tarif bea masuk yang lebih besar terhadap produk impor dari China.

Luhut membenarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Langkah itu diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Namun, pemerintah membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun, sehingga tidak hanya berfokus terhadap produk impor dari China.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut bilang, China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China memang masih menjadi negara mitra ekspor dan impor utama Indonesia, dengan pangsa ekspor ke Negeri Tirai Bambu mencapai lebih dari 20 persen dari total ekspor dan impor dari China mencapai lebih dari 35 persen dari total nilai impor hingga Mei lalu.

Oleh karenanya, Luhut menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi," tutur dia.

Terkait dengan wacana pemberian tarif impor sebesar 200 persen terhadap produk China, Luhut mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan posisi dan kepentingan nasionalnya, sehingga tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Luhut.

Luhut menyadari, langkah-langkah perlindungan produk dalam negeri harus dilakukan sesuai dengan masalah yang terjadi, salah satunya melalui perlindungan tarif atau safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini," ujar dia.

"Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk impor asal China yang membanjiri pasar Indonesia.

Zulhas mengungkapkan, kebijakan itu akan diterapkan pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).

Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk China tersebut. Nantinya kebijakan bea masuk akan dituangkan dalam Peraturan Mendag (Permendag).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait wacana pemberian tarif bea masuk yang lebih besar terhadap produk impor dari China.

Luhut membenarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Langkah itu diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Namun, pemerintah membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun, sehingga tidak hanya berfokus terhadap produk impor dari China.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut bilang, China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China memang masih menjadi negara mitra ekspor dan impor utama Indonesia, dengan pangsa ekspor ke Negeri Tirai Bambu mencapai lebih dari 20 persen dari total ekspor dan impor dari China mencapai lebih dari 35 persen dari total nilai impor hingga Mei lalu.

Oleh karenanya, Luhut menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi," tutur dia.

Terkait dengan wacana pemberian tarif impor sebesar 200 persen terhadap produk China, Luhut mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan posisi dan kepentingan nasionalnya, sehingga tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Luhut.

Luhut menyadari, langkah-langkah perlindungan produk dalam negeri harus dilakukan sesuai dengan masalah yang terjadi, salah satunya melalui perlindungan tarif atau safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini," ujar dia.

"Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk impor asal China yang membanjiri pasar Indonesia.

Zulhas mengungkapkan, kebijakan itu akan diterapkan pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).

Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk China tersebut. Nantinya kebijakan bea masuk akan dituangkan dalam Peraturan Mendag (Permendag).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait wacana pemberian tarif bea masuk yang lebih besar terhadap produk impor dari China.

Luhut membenarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Langkah itu diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Namun, pemerintah membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun, sehingga tidak hanya berfokus terhadap produk impor dari China.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut bilang, China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China memang masih menjadi negara mitra ekspor dan impor utama Indonesia, dengan pangsa ekspor ke Negeri Tirai Bambu mencapai lebih dari 20 persen dari total ekspor dan impor dari China mencapai lebih dari 35 persen dari total nilai impor hingga Mei lalu.

Oleh karenanya, Luhut menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi," tutur dia.

Terkait dengan wacana pemberian tarif impor sebesar 200 persen terhadap produk China, Luhut mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan posisi dan kepentingan nasionalnya, sehingga tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Luhut.

Luhut menyadari, langkah-langkah perlindungan produk dalam negeri harus dilakukan sesuai dengan masalah yang terjadi, salah satunya melalui perlindungan tarif atau safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini," ujar dia.

"Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk impor asal China yang membanjiri pasar Indonesia.

Zulhas mengungkapkan, kebijakan itu akan diterapkan pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).

Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk China tersebut. Nantinya kebijakan bea masuk akan dituangkan dalam Peraturan Mendag (Permendag).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait wacana pemberian tarif bea masuk yang lebih besar terhadap produk impor dari China.

Luhut membenarkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Langkah itu diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Namun, pemerintah membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun, sehingga tidak hanya berfokus terhadap produk impor dari China.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut bilang, China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China memang masih menjadi negara mitra ekspor dan impor utama Indonesia, dengan pangsa ekspor ke Negeri Tirai Bambu mencapai lebih dari 20 persen dari total ekspor dan impor dari China mencapai lebih dari 35 persen dari total nilai impor hingga Mei lalu.

Oleh karenanya, Luhut menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi," tutur dia.

Terkait dengan wacana pemberian tarif impor sebesar 200 persen terhadap produk China, Luhut mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan posisi dan kepentingan nasionalnya, sehingga tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Luhut.

Luhut menyadari, langkah-langkah perlindungan produk dalam negeri harus dilakukan sesuai dengan masalah yang terjadi, salah satunya melalui perlindungan tarif atau safeguard tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini," ujar dia.

"Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk impor asal China yang membanjiri pasar Indonesia.

Zulhas mengungkapkan, kebijakan itu akan diterapkan pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).

Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk China tersebut. Nantinya kebijakan bea masuk akan dituangkan dalam Peraturan Mendag (Permendag).

KOMPAS.com – Toko kain Supertex memantapkan posisinya sebagai pilihan utama untuk kebutuhan tekstil di Palembang Sumatera Selatan. Dengan komitmen terhadap kualitas, took ini percaya diri dapat menjadi pemasok kain tepercaya bagi perajin, penjahit, fashion designer, pegiat, dan amsyarakat umum di Kota Palembang.

“Kami memahami bahwa konsumen sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit, yakni toko kain yang murah, tapi koleksinya kurang beragam atau toko kain yang lengkap, tapi harganya mahal. Dengan Supertex, Anda tidak perlu memilih lagi karenakami menawarkan semuanya,” ujar Manajer Supertex Hendra Harahap dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Supertex didirikan dengan visi menghadirkan pengalaman berbelanja kain yang menyenangkan dan memuaskan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Adapun cabang Palembang dibuka sejak 2023. Toko ini menawarkan ragam kain, mulai songket, katun, sutra, batik, tulle, brokat, hingga chantilly yang dibanderol mulai Rp 10.000 untuk kebutuhan masyarakat, seperti pernikahan, pesta, wisuda, dan gala.

Saat ini, selain di Palembang, cabang lain Supertex ada di Pekanbaru.

“Koleksi kain kami sangat lengkap dan beragam. Selain itu, lokasi toko kami sangat strategis, berada di pusat kota Palembang sehingga mudah dijangkau oleh semua orang,” ujar Hendra.

Dengan ragam yang lengkap dan harga terjangkau, Hendra berharap pihaknya dapat menjadi solusi dan pilihan masyarakat untuk kebutuhan kain di Sumatera Selatan, khususnya Palembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut pembangunan landasan pacu (runway) Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) agar dapat dioperasikan fungsional saat upacara 17 Agustus perdana di IKN.

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, saat ini progres pembangunan runway Bandara IKN baru 60 persen sedangkan bulan depan sudah harus difungsionalkan untuk pendaratan peserta upacara VVIP.

"Bandara VVIP ada 2 target ya, target Agustus dan target kontrak sampai akhir tahun. Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40 persen, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60 persen yang 2.200 meter," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (6/7/2024).

Dia mengungkapkan, proses pembangunan Bandara VVIP IKN sempat terkendala oleh cuaca hujan. Sebab, sebelum dan selama proses pengaspalan runway tidak boleh terkena hujan karena mengganggu proses pemadatan aspal.

"Sekarang itu situasinya kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terang, tidak bisa diprediksi," ucapnya.

Oleh karenanya, pihaknya berupaya melakukan modifikasi cuaca agar cuaca di IKN tetap cerah sehingga pembangunan Bandara VVIP IKN bisa dikebut.

"Kita berusaha mendukung proses tersebut melalui modifikasi cuaca agar kira-kira tidak terganggu," kata dia.

Dirinya juga terus memonitor perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan pembangunan bandara ini berjalan lancar.

"Saya monitor ini sampai kemarin, laporannya 'pak hari ini terang kita bisa kerja'. Kita sudah monitor hari ke hari 'mohon ijin utk melaporkan hari ini'. Rute modifikasinya demikian, kemudian terangnya juga dilaporkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pembangunan landasan pacu, gedung terminal bandara, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa minggu lalu, perubahannya sudah terlihat jelas, terutama di bagian landas pacu dan gedung terminal," ucap Menhub saat meninjau langsung proyek Bandara IKN, Jumat (21/6/2024).

Kemudian, saat ini landasan pacu Bandara IKN sudah memasuki tahap pengaspalan lapisan pertama, sehingga pada 1 Agustus 2024 nanti sudah bisa didarati oleh pesawat narrow body.

"Namun demikian, Bandara IKN nantinya juga bisa didarati oleh pesawat berbadan besar, seiring dengan penambahan lapisan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya," kata Menhub.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut pembangunan landasan pacu (runway) Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) agar dapat dioperasikan fungsional saat upacara 17 Agustus perdana di IKN.

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, saat ini progres pembangunan runway Bandara IKN baru 60 persen sedangkan bulan depan sudah harus difungsionalkan untuk pendaratan peserta upacara VVIP.

"Bandara VVIP ada 2 target ya, target Agustus dan target kontrak sampai akhir tahun. Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40 persen, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60 persen yang 2.200 meter," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (6/7/2024).

Dia mengungkapkan, proses pembangunan Bandara VVIP IKN sempat terkendala oleh cuaca hujan. Sebab, sebelum dan selama proses pengaspalan runway tidak boleh terkena hujan karena mengganggu proses pemadatan aspal.

"Sekarang itu situasinya kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terang, tidak bisa diprediksi," ucapnya.

Oleh karenanya, pihaknya berupaya melakukan modifikasi cuaca agar cuaca di IKN tetap cerah sehingga pembangunan Bandara VVIP IKN bisa dikebut.

"Kita berusaha mendukung proses tersebut melalui modifikasi cuaca agar kira-kira tidak terganggu," kata dia.

Dirinya juga terus memonitor perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan pembangunan bandara ini berjalan lancar.

"Saya monitor ini sampai kemarin, laporannya 'pak hari ini terang kita bisa kerja'. Kita sudah monitor hari ke hari 'mohon ijin utk melaporkan hari ini'. Rute modifikasinya demikian, kemudian terangnya juga dilaporkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pembangunan landasan pacu, gedung terminal bandara, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa minggu lalu, perubahannya sudah terlihat jelas, terutama di bagian landas pacu dan gedung terminal," ucap Menhub saat meninjau langsung proyek Bandara IKN, Jumat (21/6/2024).

Kemudian, saat ini landasan pacu Bandara IKN sudah memasuki tahap pengaspalan lapisan pertama, sehingga pada 1 Agustus 2024 nanti sudah bisa didarati oleh pesawat narrow body.

"Namun demikian, Bandara IKN nantinya juga bisa didarati oleh pesawat berbadan besar, seiring dengan penambahan lapisan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya," kata Menhub.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan kegiatan influencer Ahmad Rafif Raya dalam mengelola dana investasi. Langkah ini diambil setelah diketahui Ahmad Rafif melanggar sejumlah ketentuan terkait kegiatan investasi.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, pihaknya telah memanggil Ahmad Rafif untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait permasalahan pengelolaan dana sebesar Rp 71 miliar. Permintaan itu dilakukan untuk memastikan aspek legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh influencer asal Makassar itu.

"Ahmad Rafif Raya terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tutur Hudiyanto, dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Hudiyanto menjelaskan, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Selain itu, Ahmad Rafif memang memiliki izin sebagai wakil manajer investasi (WMI) dan wakil perantara pedagang Efek (WPPE). Namun, kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin," ujar Hudiyanto.

Oleh karenanya, Satgas Pasti memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Ia diminta untuk bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak. Terakhir, Ahmad Rafif diminta bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," ucap Hudiyanto.

Sebagai informasi, ramai mengenai cuitan di X (Twitter) seorang influencer yang diduga gagal mengelola investasi dan mengakibatkan kerugian para pengikut atau followers-nya sebanyak Rp 71 miliar.

Influencer tersebut telah dilaporkan oleh puluhan pengikutnya yang tertipu oleh akun investasi kelolaannya, @waktunyabelisaham. Sayangnya, usai berita tersebut viral, pemilik akun itu mengunci profilnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak bisa bergantung terhadap kebijakan insentif untuk menarik minat investor asing menempatkan dananya di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, terkait wacana pembentukan "Family Office".

Bhima mengatakan, rencana pemberian insentif pajak dalam family office tidak akan serta-merta menarik minat orang super kaya menyimpan dananya di Indonesia. Sebab, para investor juga akan memperhatikan fundamental dari Indonesia.

"Jangan dianggap pemanis-pemanisnya, insentif pajak, tax holiday, itu dianggap yang bisa menarik investasi," kata dia, dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, sebelum menempatkan dananya di family office, orang super kaya bakal mengirimkan tim ekonom terlebih dahulu ke negara di mana family office berada. Tim tersebut bakal melakukan riset terhadap kondisi politik, perekonomian makro, hingga pasar keuangan negara tersebut.

"Jadi mereka enggak kemudian baca pidato presiden, pidato menteri akan bikin 'a', 'b', 'c', 'd', saya punya berapa juta dollar saya masukan (ke familiy office), enggak begitu," tutur Bhima.

Secara lebih rinci, Bhima bilang, tim ekonom tersebut biasanya melakukan pemantauan terhadap aspek-aspek terkait kepastian hukum, tingkat korupsi, kemudahan perizinan, hingga kesiapan infrastruktur. Selain itu, kondisi kas negara yang ditunjukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga menjadi perhatian.

"Jadi ketika investor dikasih banyak sekali makanan, mereka akan panggil orang yang mencicipi satu per satu, dan lapor ke investornya 'makanan ini kayanya kebanyakan gulanya, padahal rasanya biasa aja'," tutur Bhima.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, pemerintah tidak seharusnya terus-terusan mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ujar dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Suharso menegaskan, dirinya tidak menentang upaya pemerintah untuk menarik investor. Namun, tidak selamanya hal itu perlu dilakukan lewat pemberian insentif fiskal seperti pembebasan pajak.

Pasalnya, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan pendapatan lewat kenaikan tax ratio. Pembebasan pajak menjadi berlawanan dengan semangat tersebut.

"Saya kasihan bang sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax rationya," kata Suharso.

Oleh karenanya, Suharso merekomendasikan agar investor family office dapat diberikan insentif dalam bentuk lain. Ia mencontohkan, insentif dapat diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung terkait kebutuhan investasi.

"Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).