Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang dibangun dan dioperasikan oleh PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Group melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) kini telah tersambung penuh dengan lima ruas jalan tol dalam jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Pengoperasian ruas tol ini diresmikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 9 Juli 2024.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat mengatakan, peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Nagrak-Cibitung menandai tersambungnya keseluruhan Jakarta Outer Ring Road (JORR-2) dari Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta) di ujung barat hingga kawasan Cilincing (Pelabuhan Tanjung Priok).

“Dengan demikian, Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang dibangun dan dioperasikan SPSL Group melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) telah tersambung dengan lima ruas jalan tol dalam jaringan JORR-2," ujar Kiki, Jumat (12/7/2024) dalam keterangannya.

Ia menambahkan, tersambungnya JORR-2 secara keseluruhan memudahkan pergerakan orang dan barang, terutama untuk kendaraan berat pengangkut logistik.

"Kendaraan logistik dari kawasan barat yang selama ini melewati rute padat kini dapat melalui JTCC, langsung menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tentunya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT CTP Tollways, Ari Sunaryono mengatakan, JTCC siap menampung arus kendaraan dari selatan dan memfasilitasi kelancaran pergerakan orang dan barang, termasuk kendaraan logistik dari dan menuju pelabuhan.

"Yang paling dekat adalah dari Kawasan Industri MM2100 Cibitung melalui Simpang Susun Setu Utara Cimaci," kata Ari.

Menurut data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang Jalan Tol JORR 2 mencapai 111 kilometer dan terdiri dari enam ruas tol, yaitu Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing.

Penyelesaian JTCC menandai penyempurnaan struktur jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek, yang sebelumnya telah memiliki Tol Lingkar Dalam Kota dan Tol JORR 1, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

Kiki berharap, beroperasinya JORR 2 secara penuh akan mengurangi kemacetan, mempercepat waktu tempuh, dan memberikan alternatif rute yang lebih banyak bagi pengguna jalan.

"Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap aktivitas logistik dan distribusi barang di kawasan ini, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional," pungkasnya.

Bank DKI terus menginisiasi pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas, diantaranya pengembangan JakOne Mobile, pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard, dukungan UMKM dengan sistem keagenan JakOne Abank, termasuk berbagai upaya kolaborasi misalnya elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI, digitalisasi pembayaran pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, hingga berbagai kolaborasi digital dengan BPD, BUMD dan entitas lainnya.

Terbaru, Bank DKI juga memperkenalkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

Atas komitmennya dalam pengembangan dan inovasi digital, Bank DKI berhasil meraih penghargaan The Best Bank Awards 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II: Sampai dengan Rp14 Triliun, dari media Investortrust.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi, mewakili Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo, pada gelaran Investortrust Best Bank 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo mengatakan, penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2024 yang diperoleh Bank DKI menjadi apresiasi dan memotivasi Bank DKI untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, termasuk melalui berbagai langkah sinergi.

"Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan dalam perwujudan capaian perusahaan untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Agus mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra bisnis yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

“Pencapaian ini tentunya menjadi semangat bagi Bank DKI untuk terus menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan perbankan bagi para nasabah dan mitra kerja Bank DKI," kata Agus.

Senada, Sekretaris Perusahaan Arie Rinaldi menyampaikan, penghargaan ini juga turut mendorong Bank DKI dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi sebagai bank pembangunan daerah yang terpercaya.

“Bank DKI terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan layanan digital, Bank DKI bertekad menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan nasabah,” tutup Arie.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa persaingan tingkat global akan semakin menantang. Menurutnya, ke depan transisi energi akan banyak dinamika luar biasa, untuk itu sebagai korporasi harus siap beradaptasi yang dimulai dari perbaikan manusianya sendiri.

“Sebagai BUMN Energi, Pertamina diharapkan berperan sebagai benteng ekonomi nasional untuk memperkuat persaingan korporasi, dan hal ini harus dimulai dari perbaikan dari diri sendiri," jelas Menteri Erick pada kesempatan kegiatan Pertamina Akhlak Festival di Jakarta, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan Pertamina sudah membentuk holdingsubholding tidak lain untuk mengantisipasi era kompetisi. "Mau tidak mau yang namanya supplychain itu menjadi bagian penting dalam perjalanan Pertamina ke depan, ini merupakan transformasi dan inovasi yang harus kita lakukan terus menerus,” jelas Erick.

Menteri Erick juga mengapresiasi langkah Pertamina sekarang sudah mendorong penerapan Nature Based Solution (NBS). Contoh konkretnya adalah bioetanol yang sudah kita lakukan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Erick berharap, Pertamina juga menjadi bagian dalam pembangunan Industri hijau. “Beberapa waktu lalu saya bersama tim Pertamina baru ke IKN. Ketika kebutuhan daripada IKN ini melonjak mau tidak mau alternatif daripada listrik di sana selain hydro ataupun solar ada juga gas, tapi tentu kita harus membangun yang namanya industri hijau, kawasan industri yang sustainability, hijau, agar nanti persaingan perdagangan dunia juga membutuhkan produk-produk yang hijau, hal-hal seperti ini transisi dari Pertamina harus kita dorong,” tegas Erick.

Menteri Erick juga berharap kepada Pertamina terkait carbon trading. “Carbon trading harus jadi bagian dari pengembangan sebuah perusahaan sebesar Pertamina,” tegasnya lagi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan untuk menghadapi persaingan global, Pertamina mempersiapkan tiga langkah dalam menghadapi tantangan trilema energi. Pertama, dengan meningkatkan produksi dari sektor hulu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kedua, optimalisasi gasoline, melalui revamping, peningkatan kapasitas kilang, hingga meningkatkan produksi tambahan dengan campuran bioetanol menjadi biogasoline, untuk mengurangi impor solar. Ketiga, dengan menekan impor LPG melalui peningkatan kapasitas produksi, hingga membangun jaringan gas rumah tangga.

Nicke menambahkan, Pertamina juga telah menyiapkan peta jalan transisi energi dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui Sustainability Policy, Strategy & Initiatives yang diimplementasikan di seluruh Pertamina Group. Tujuannya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang environmentally friendly, socially responsible, dan good corporate governance.

Selain itu, Pertamina terus melakukan inovasi untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga persiapan menghadapi tantangan energi secara global melalui langkah inisiatif strategis.

Pertamina juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempersiapkan perseroan pada pemanfaatan Nusantara Sustainability di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersinergi dengan para pemangku kepentingan, hal ini juga sebagai bagian dari langkah Pertamina dalam menghadapi persaingan ke tingkat global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affanfi Lukman, menghadiri Forum Politik Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2024 di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (11/7/2024).

Kehadiran ini menandai pertemuan tingkat tinggi PBB pertama di dunia yang membahas minyak kelapa sawit sebagai fokus utamanya. Dalam pertemuan itu, Rizal memaparkan pentingnya peran minyak kelapa sawit dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 13 serta mendukung keberlanjutan global.

Dalam keterangannya yang dikutip Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024), Rizal dalam pidatonya menegaskan bahwa industri kelapa sawit mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta ekonomi global. Pada kesempatan yang sama, Rizal juga menyinggung komitmen CPOPC untuk mempromosikan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokan minyak kelapa sawit.

Pertemuan di forum PBB dalam membahas minyak sawit tersebut menjadi tonggak sejarah bagi CPOPC sebagai sebuah organisasi internasional yang mewadahi produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Rizal menekankan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Tentunya, dengan dukungan dari dunia internasional atau PBB.

Rizal, dalam kesempatan yang langka tersebut juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri minyak kelapa sawit dalam menghadapi berbagai isu global, salah satunya perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Maka dari itu, dirinya juga mengajak semua pihak terkait untuk berkomitmen menjalin kolaborasi dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam isu minyak kelapa sawit.

Hadirnya Rizal di forum PBB tidak hanya memperkuat posisi CPOPC sebagai pemimpin dalam industri minyak kelapa sawit saja, melainkan juga menggaris bawahi komitmen global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pidato yang disampaikan oleh Rizal tersebut juga menjadi bukti konkret bahwa isu minyak kelapa sawit mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar di kancah internasional, terutama dalam konteks upaya global menjaga planet bagi generasi mendatang.

Ryan Haroen, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Pusat, mengumumkan langkah berani dengan menyerahkan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua Hipmi Jaya. Dikenal karena dedikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengusaha muda, Ryan membawa program inovatif yang diberi nama "Sapta Jaya" untuk mendorong Hipmi Jaya ke masa depan yang lebih cerah.

Salah satu inisiatif utama yang diusung Ryan adalah program "Sapta Jaya", yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha muda di Jakarta. Program ini terdiri dari tujuh inisiatif utama yakni Jaya Capital, Solusi pemodalan dan kredit usaha untuk mendukung pertumbuhan bisnis anggota Hipmi Jaya; Jaya Accelerate, Program pengembangan soft skill dan hard skill untuk meningkatkan kompetensi anggota Hipmi Jaya; dan Jaya Connect, Fasilitasi komunikasi antar anggota Hipmi Jaya dan stakeholder eksternal untuk memperluas jaringan dan kolaborasi.

Kemudian Jaya Peduli, Inisiatif untuk mengkoordinasikan CSR Hipmi Jaya dengan pemerintah kota untuk memberikan dampak sosial yang lebih besar; Jaya Privilege, Program yang memberikan manfaat eksklusif bagi anggota Hipmi Jaya untuk mendukung keberhasilan bisnis mereka; Jaya Space, Penyediaan ruang usaha bagi anggota Hipmi Jaya untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis; dan Jaya Empowerment, Program khusus untuk pemberdayaan pengusaha wanita anggota Hipmi Jaya dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

"Saya sangat yakin bahwa melalui program Sapta Jaya ini, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan ekosistem bisnis di Jakarta. Saya berkomitmen untuk menguatkan Hipmi Jaya sebagai wadah yang mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi anggotanya dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru," kata Ryan Haroen dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Ryan Haroen juga bertekad untuk melanjutkan kejayaan kepemimpinan Hipmi Jaya sebelumnya. "Saya akan meneruskan dan memperkuat fondasi yang telah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya. Hipmi Jaya pada periode kepemimpinan Ketua Sona Maesana telah mencatat prestasi yang luar biasa, dan saya bertekad untuk membawa organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ujar Ryan.

Menanggapi perihal Tantangan Jakarta akan menuju Kota Global, Ryan juga akan fokus pada isu tersebut. Dalam konteks ini, Ryan menekankan, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat bisnis global yang berdaya saing tinggi.

"Dengan program Sapta Jaya, kita akan mempersiapkan anggota Hipmi Jaya untuk bersaing secara global, mengembangkan kemitraan strategis, dan berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi kota," imbuhnya.

Seperti diketahui bahwa Pemilihan Ketua Umum Hipmi Jaya akan dilakukan melalui Musyawarah Daerah pada tanggal 27-28 Agustus 2024. Ryan Haroen mengajak seluruh anggota Hipmi Jaya untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini dan memberikan dukungan kepada visi serta program Sapta Jaya untuk masa depan yang lebih cerah bagi para pengusaha muda di Jakarta.

"Sebagai calon Ketua Hipmi Jaya, saya mengundang seluruh anggota untuk bergabung dalam perjalanan ini untuk mengubah Hipmi Jaya menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat lokal maupun global," tutup Ryan.

BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menjadi perusahaan terbaik di industri pertambangan Indonesia versi Fortune 500 Southeast Asia.

Perusahaan yang terdiri dari Anggota Holding PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga menjadi perusahaan dengan revenue terbesar ke-10 di Indonesia dengan peringkat ke-43 di seluruh Asia Tenggara.

Adapun, Fortune Southeast Asia 500 merupakan ajang pemeringkatan 500 perusahaan top di Asia Tenggara. Secara keseluruhan Indonesia mendominasi daftar tersebut hingga 110 perusahaan. Kemudian disusul Thailand dengan 107 perusahaan, Malaysia 89 perusahaan, Singapore (84), Vietnam (70), Filipina (38) serta Kamboja sebanyak dua perusahaan.

Sekretaris Perusahaan MIND ID Heri Yusuf mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kinerja positif yang diraih holding sepanjang tahun lalu dengan perolehan laba bersih yang menyentuh Rp27,5 triliun, tumbuh 22,4% dari tahun buku 2022.

Secara grup, MIND ID telah memproduksi sedikitnya 41,90 juta ton batu bara, 15.300 ton timah ingot, 214.900 ton aluminium, 13,44 juta ton nikel, 21.500 ton feronikel, 2,01 juta ton bauksit, serta 1,2 ton emas.

Laju positif itu merupakan buah dari strategi holding dalam meningkatkan nilai tambah di seluruh komoditas mineral tambang kelolaan Grup MIND ID mulai dari nikel, bauksit, timah, tembaga hingga emas. Seluruh komoditas kritis dan strategis itu dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan oleh Anggota Holding.

“Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh Anggota Holding MIND ID yang telah mampu melewati tahun penuh tantangan dengan sangat baik sehingga menjadi kontributor utama dalam pencapaian revenue MIND ID tahun 2023 yang cemerlang, sehingga mampu menjadi perusahaan pertambangan terbaik Indonesia versi Fortune South East Asia 500,” katanya.

Heri menerangkan, MIND ID terus mendorong upaya percepatan pelaksanaan berbagai proyek-proyek strategis melalui peningkatan tata kelola proyek, peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM, serta standardisasi pelaksanaan proyek.

Grup MIND ID juga secara aktif melakukan pemetaan cadangan dan menyusun strategi peningkatan nilai tambah cadangan mineral dan pertambangan secara komprehensif agar penguasaan cadangan nasional oleh MIND ID dapat ditingkatkan lebih signifikan lagi.

“Seluruh upaya itu menunjukkan komitmen kami untuk memenuhi rantai pasok komoditas demi terciptanya nilai tambah dari sumber daya mineral pertambngan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin mengaku heran dengan kenaikan harga minyak goreng yang cukup ekstrem di pasaran.

Dirinya mengaku sulit untuk memahami fenomena pasar yang akan signifikan terhadap inflasi yang terjadi di negara yang memiliki perkebunan sawit terluas di dunia.

Sultan pun menduga bahwa ada praktek kartelisasi minyak goreng dari fenomena pasar yang sedemikian ekstrem tersebut.

Untuk diketahui, harga minyak goreng naik baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Dilihat pada kuartal I-2022, kenaikan harga minyak goreng menyentuh Rp18.000 per liter dan menyentuh Rp22.000 per liternya.

Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bengkulu itu menilai, jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka manajemen industri sawit dan pasar minyak goreng Indonesia bakal sama seperti yang terjadi pada industri minyak bumi dan bahan bakar minyak.

“Kita hanya mendapat manfaat sebagai penghasil CPO (minyak kelapa sawit). Meskipun sudah terdapat ratusan industri minyak goreng dalam negeri,” kata Sultan dilansir dari situs dpd.go.id, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024).

Meskipun pemerintah bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa mengendalikan jumlah ekspor CPO dengan kebutuhan dalam negeri, namun Sultan menilai pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan volume tangka penampungan CPO dulu.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menanggapi kebijakan satu peta atau one map policy (OMP) akan sangat mempengaruhi kepastian hukum dan usaha di Indonesia, termasuk salah satunya industri sawit.

Selain itu, industri sawit juga dibayang-bayangi dengan masalah tumpang tindih regulasi yang masih belum matang. Salah satunya masalah ketidakpastian hukum berupa klaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas sekitar 3 jutaan hektar kebun sawit dalam kawasan hutan.

Hal tersebut tentu membantah klaim Airlangga Hartanto yang menyebut bahwa OMP mengurangi hampir 20 juta hektare lahan tumpang tindih di seluruh Indonesia.

“Belum lagi tumpang tindih antar sektor sesama kebun sawit, dengan pertambangan, dengan tanah adat. Jika OMP dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, seharunya (OMP) mampu menyelesaikan masalah tumpang tindih tersebut sehingga ada kepastian berusaha dan investasi pada industri sawit,” ucap Tungkot kepada Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024).

Tungkot menyarankan, OMP untuk ruang atau tata guna lahan lebih diperluas dan diimplementasikan dengan omnibus policy industri sawit baik hulu maupun hilir. Pasalnya, dia menilai sampai saat ini kebijakan pada industri sawit masih tersekat-sekat antara hulu-hilir dan antar kementerian.

“Sehingga berbagai masalah muncul seperti biaya tinggi, perijinan berbelit dan mahal, inkonsistensi kebijakan hulu-hilir serta ketidakpastian dalam berusaha. Era sekarang menuntut traceability dan respons cepat dari hulu-hilir,” kata dia.

Untuk membuat industri sawit lebih berdaya saing dan berkontribusi besar bagi masyarakat, sambungnya, pemerintah perlu membuat pendekatan kebijakan secara integratif antara hulu dan hilir dalam satu mata rantai pasok (supply chain integrative).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menjelaskan bahwa para pengusaha menyoroti upaya peningkatan produksi minyak sawit yang berisiko bakal terhambat saat dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) akan digunakan untuk pengembangan kakao dan kelapa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, pengusaha kelapa sawit pun waswas jika produksi minyak sawit dalam negeri mandek imbas adanya tugas baru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus dua komoditas tersebut.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menginginkana agar BPDPKS yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut agar membantu melakukan subsidi silang untuk dana riset kakao dan kelapa, selain hanya mengurus perkebunan kelapa sawit saja.

Padahal, menurut Eddy, pengusaha sawit melihat kenyataan selama ini peningkatan produktivitas kelapa sawit sangat mendesak. Hal ini disebabkan, dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia stagnan di kisaran 51 juta ton sebagai akibat dari produktivitas tanaman yang terus merosot.

Berdasarkan data yang dihimpun Gapki dari Oil World, produktivitas kebun sawit Indonesia pada tahun 2022 tercatat di level 3,31 ton CPO per hektare per tahunnya. Angka tersebut masih berada jauh di bawah produktivitas Malaysia di kisaran 3,56 ton CPO per hektare per tahunnya.

"Kami melihat produktivitas kita ini turun, dan lima tahun terakhir produksi stagnan, oleh karena itu perlu percepatan replanting, utamanya PSR [peremajaan sawit rakyat]," ujar Eddy dalam keterangannya di media, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024).

Alih-alih menambah tugas BPDPKS, Eddy menyoroti urgensi lain yang perlu dikebut. Salah satunya adalah peremajaan sawit. Sebabnya, konsumsi di dalam negeri tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Apalagi, adanya mandatori biodiesel dirasa bakal mendongkrak penggunaan minyak sawit untuk energi.

Pertamina sukses meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan belanja Business to Business (B2B) terbaik untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023.

Transaksi yang telah dicatat Pertamina melalui platform PaDi UMKM hingga Juni 2024 mencapai sekitar Rp5,1 triliun. Penghargaan ini diterima dalam rangkaian acara Pasar Digital (PaDi) UMKM Indonesia Expo & Conference 2024 yang diselenggarakan Kementerian BUMN.

Kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan BUMN dan UMKM agar dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya dalam rantai pasok pemasaran produk UMKM.

Dalam acara ini, Pertamina turut serta dengan mengikutsertakan 17 UMKM unggulan dalam pameran offline di Sarinah, Jakarta, dan tiga UMKM yang terlibat dalam business matching di sektor pengadaan perlengkapan kapal dan rig.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan sejak digelar pertama kali pada 17 Agustus 2020, total PaDi UMKM telah digelar sebanyak lima kali. Dalam perjalanannya, menurut Dia PaDi UMKM telah berhasil menjembatani pertemuan antara BUMN dan UMKM dalam sehingga berkontribusi pada perekonomian nasional.

“Ini adalah PaDi UMKM Expo yang kelima setelah sebelumnya dilaksanakan secara virtual pada tahun 2021 dan mulai hybrid pada tahun 2022. Sejak diluncurkannya PaDi UMKM pada 17 Agustus 2020, platform ini telah berkembang menjadi jembatan yang mempertemukan BUMN dan UMKM, mendorong UMKM untuk bertransaksi secara digital dan berkontribusi pada perekonomian nasional," ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan komitmen Pertamina sebagai penggerak ekonomi nasional dengan mendukung UMKM melalui pasar digital PaDi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran finansial di kalangan mahasiswa, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menggelar program "Generasi Bijak Finansial Bersama AdaKami", bekerja sama dengan Universitas Esa Unggul Bekasi, Rabu (10/7). Program ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,

Brand Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Jonathan Kriss mengatakan, program “Generasi Bijak Finansial Bersama AdaKami” merupakan bagian dari edukasi rutin berkesinambungan yang diadakan sebagai wujud komitmen dan kontribusi Perusahaan dalam meningkatkan literasi keuangan digital, kesadaran akan pengelolaan keuangan yang sehat serta bertanggug jawab, dan hal relevan lainnya bagi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

“Salah satu tujuan utama kami adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana membuat anggaran, mengelola pengeluaran, dan memanfaatkan fasilitas keuangan yang ada dengan sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak dan menghindari jebakan gaya hidup konsumtif yang berpotensi merugikan,” kata Jonathan, Rabu (10/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Certified Financial Planner, Rista Zwestika yang turut menjadi narasumber dalam acara ini, memaparkan bahwa ada empat langkah utama yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa dalam membuat perencanaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab; Pertama, mengecek cashflow untuk memahami arus keluar-masuk uang; kedua, mengecek aset bersih untuk mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan; ketiga, meningkatkan value diri untuk menambah pendapatan dan aset; dan keempat, membuat tujuan keuangan yang jelas serta strategi investasi yang tepat.

“Dengan mengikuti langkah-langkah ini, mahasiswa dapat mulai membangun pondasi keuangan yang kuat dan mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa perencanaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan finansial di masa depan,” katanya.

Anjuran Rista agar mahasiswa bisa membuat perencanaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab bukan tanpa sebab. Pasalnya, Generasi milenial dan Gen Z saat ini menghadapi berbagai kondisi dan tantangan finansial.

Salah satunya adalah kondisi di mana banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan akibat pengelolaan keuangan yang buruk meskipun masih mendapatkan sokongan dari orang tua untuk memenuhi biaya hidup. Ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki literasi keuangan yang memadai untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri.

Hal ini turut dibuktikan oleh survei dari LPEM FEB UI tahun 2020 yang mengungkapkan sebanyak 64,3% mahasiswa masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Di samping itu, Katadata Insight Center 2023 menyebutkan bahwa 54% mahasiswa tidak memiliki anggaran keuangan dan Riset Mandiri Institute 2021 juga menyebutkan bahwa 60,7% mahasiswa mengalami kesulitan keuangan

“Kondisi ini menandakan bahwa banyak mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Akibatnya, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mengatur pengeluaran di masa kini dan mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa mendatang,” tambahnya.

Gaya hidup konsumtif juga menjadi tantangan yang signifikan di kalangan mahasiswa. Survei yang sama dari Katadata Insight Center tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 63% mahasiswa menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Data inidiperkuat oleh Riset KPEM FEB UI 2023 yang juga mengungkapkan bahwa 38,6% mahasiswa terjebak dalam gaya hidup "instant gratification".

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa lebih memilih untuk memenuhi keinginan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansial jangka panjang. “Ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi literasi keuangan seperti program ‘Generasi Bijak Finansial Bersama AdaKami’ bagi para generasi muda kita saat ini,” pungkas Rista.

Nilai Tambah

Selain diskusi mengenai pengelolaa keuangan yang sehat, Kegiatan Generasi Bijak Finansial Bersama AdaKami juga mengangkat hal relevan lain yang diharapkan bisa memberi wawasan dan nilai tambah bagi para pesertanya.

Kali ini, Generasi Bijak Finansial Bersama AdaKami membahas pengembangan strategi komunikasi yang relevan dan berdampak positif baik bagi perusahaan atau organisasi dan individu yang bisa diterapkan oleh mahasiswa, baik saat ini maupun ketika mereka melangkah ke dunia kerja kelak.

Menurut Jonathan, di era digital di mana semua orang bisa menjadi rujukan dan penyebar informasi, penting sekali untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi.

“Praktik penyebaran informasi yang tidak bertanggug jawab berpotensi menyebabkan terjadinya misinformasi dan disinformasi yang bisa merugikan atau menguntungkan pihak yang tidak seharusnya.

Bahkan, pada tataran yang lebih luas, hal ini berpotensi menimbulkan kericuhan dan perpecahan,” ujarnya.

Jonathan berharap, Perusahaan bisa terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa. Dalam setiap sesi, AdaKami akan menghadirkan ahli keuangan maupun praktisi lainnya untuk memberikan pengetahuan serta tips praktis mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan hal relevan lainnya.

“Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih sadar finansial, bijak, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta aspek-aspek penting lainnya dalam hidup . Dengan begitu, kita berharap mereka dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan stabil secara finansial,” tutup Jonathan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa banyak perusahaan sawit tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Eddy, dirinya memastikan jika semua anggota Gapki memiliki NPWP. Sebab, apabila perusahaan tidak memiliki NPWP, maka otomatis tidak bisa mengurus perizinan.

“Mereka tidak akan bisa mengurus perizinan seperti HGU kemudian ISPO dan lain-lain, harus ada bukti bayar pajak artinya ini mereka harus punya NPWP,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, jumlah anggota Gapki saat ini tercatat 727 perusahaan dari total 3000-an perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai informasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves dalam akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, membeberkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki NPWP.

Kondisi tersebut, ujar Luhut, membuat potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tidak bisa ditagih. Faktor tersebut juga menyebabkan penerimaan PPh Badan dari perusahaan berbasis komoditas mengalami tekanan.

“Ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit, NPWP tidak punya. Kalau NPWP tidak punya, kan PPh badan semua jadi tidak bisa ditagih,” katanya, Rabu (10/7/2024).