PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong kesejahteraan petani dengan memperkuat kerja sama program Makmur bersama Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai offtaker. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta (5/7).

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program MAKMUR telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendampingan dan agro input yang berkualitas.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa program MAKMUR hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan.

“Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi,” ujar Rahmad.

Program MAKMUR menghadirkan ekosistem pertanian komprehensif dari tahapan hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm dengan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari perbankan, lembaga asuransi, penyedia agro input, hingga offtaker.

Melalui program MAKMUR, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi produktivitas petani baik dengan upaya pendampingan intensif serta edukasi penggunaan pupuk nonsubsidi agar hasil panen tetap maksimal. Pupuk nonsubsidi yang digunakan dalam program MAKMUR adalah pupuk komersial yang sudah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga program ini sekaligus menjadi edukasi penggunaan agro input alternatif selain pupuk subsidi.

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program MAKMUR telah diaplikasikan secara nasional dan berhasil mencatatkan realisasi seluas 295.904 hektare (ha) lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program MAKMUR juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan. Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14% (rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha). Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23%, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar 3% dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat 7% dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

Bentuk dukungan Pupuk Indonesia bagi para petani lewat program MAKMUR juga dihadirkan lewat pendampingan budidaya, seperti lewat edukasi petani untuk penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama.

Selain itu, untuk memastikan produktivitas pertanian dari segi kualitas, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah guna memastikan kandungan hara tanah sehingga pengaplikasian pupuk dalam budidaya program MAKMUR lebih presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Rekomendasi pemupukan berimbang ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum BULOG akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

“Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan BULOG bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan BULOG, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia,” tutup Rahmad.

PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), penyedia solusi berbasis rekayasa teknik terkemuka di Indonesia, baru saja mengumumkan penandatanganan kontrak dengan PT AGPA Refinery Complex (ARC), perusahaan joint venture antara POSCO International dan GS Caltex, untuk memulai pembangunan “AGPA Refinery Complex (ARC) Project” yang merupakan fasilitas penyulingan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyulingan minyak sawit di Indonesia serta mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi di sekitar kawasan.

Proyek ARC menempati area seluas 300.000 m2 di Interport Industrial Park dengan kapasitas produksi sebesar 500.000 ton minyak sawit olahan setiap tahunnya. Pekerjaan dimulai pada 29 Februari 2024 dan diharapkan akan selesai pada Juni 2025.

Dalam proyek ini, TRIPATRA akan bertanggung jawab dalam aspek EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning) dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi Project Management (Manajemen Proyek), Detailed Engineering and Design (Perancangan dan Rekayasa), Procurement (Pengadaan), Construction (Pembangunan), dan Installation (Pemasangan) hingga Commissioning (pelaksanaan) serta penyediaan dukungan lainnya untuk membantu klien menyelesaikan proyek tersebut.

President Director & CEO TRIPATRA, Raymond Naldi Rasfuldi mengatakan, “Kami merasa bangga dan terhormat dapat bermitra dengan PT AGPA Refinery Complex untuk menghadirkan fasilitas yang akan meningkatkan kemampuan penyulingan minyak sawit di Indonesia. Kerja sama ini merupakan bagian penting dari komitmen TRIPATRA dalam menghadirkan solusi rekayasa teknik untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan inovatif serta percepatan hilirisasi.”

President Director of PT AGPA Refinery Complex, Sang Real Kim mengatakan, "Kerja sama dengan Tripatra mencerminkan visi bersama kami dalam mendorong pertumbuhan industri melalui berbagai praktik yang berkelanjutan. Kilang ini tak hanya akan memenuhi permintaan produk minyak kelapa sawit yang terus meningkat, tetapi juga akan berkontribusi terhadap tujuan lingkungan dan ekonomi kami."

Melalui kemampuan rekayasa teknik, TRIPATRA akan mendukung bisnis PT AGPA Refinery Complex dalam melakukan penyulingan minyak kelapa sawit yang juga akan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi kawasan dan berfokus pada keberlanjutan. TRIPATRA akan terus berinovasi dalam menyediakan berbagai solusi kepada para klien, baik dari sisi operasional maupun pengembangan untuk memastikan hasil yang terbaik bagi klien.

“TRIPATRA merasa terhormat menjadi mitra terpercaya PT AGPA Refinery Complex dalam pelaksanaan proyek ARC ini. Kami meyakini upaya kami akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian kawasan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu, beroperasi dengan aman, serta mencapai hasil yang diharapkan,” kata Raymond Naldi Rasfuldi, Presiden Direktur & CEO TRIPATRA.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau masih mencetak rapor hijau pada akhir perdagangan Rabu, 10 Juli 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu terapresiasi 17,24 poin atau 0,24% sehingga posisinya aman di level 7.287,04.

Meski begitu, pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini tampak diambil alih oleh tren negatif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 268 saham melemah, 262 saham menguat, dan 259 saham stagnan.

Perlu diketahui bahwa IHSG sudah pernah menempati posisi tertinggi dan terendahnya sepanjang perdagangan hari ini berlangsung. Posisi tertinggi berada di level 7.313,20 sementara posisi terendahnya pada level 7.272,12.

Sampai akhir perdagangan, IHSG tercatat telah memperjualbelikan 22,67 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 1.098.268 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp8,99 triliun.

Sebagai info tambahan, dua bursa Asia berada di zona hijau sore ini. Nikkei menanjak (0,61%) dan Straits Times melesat (0,99%). Sementara Hang Seng menurun (-0,29%), begitu pula Shanghai yang terkoreksi (-0,68%).

Zoho, sebuah perusahaan teknologi global, menginformasikan bahwa wilayah Asia Tenggara memiliki skor lebih tinggi terkait kesadaran keamanan email dibandingkan wilayah berkembang lainnya dalam “State of Email Security Awareness Report 2023” atau Laporan Status Kesadaran Keamanan Email.

Berdasarkan lebih dari 400 responden yang berasal dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, kawasan ini memperoleh skor 43,2% dalam hal kesadaran keamanan email dibandingkan Timur Tengah dan Afrika (40,7%) dan Amerika Selatan (39,9%).

Istilah “keamanan email” merujuk pada berbagai tindakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi email dari akses tidak sah, penyalahgunaan, kehilangan, atau pencurian. Email menjadi salah satu pintu masuk utama kejahatan siber yang berakibat pada pencurian dan pembobolan data. Beberapa ancaman yang biasa ditemukan lewat email adalah phishing dan spoofing.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa responden di Asia Tenggara terdepan di dunia dalam “Deteksi Anomali dalam Perilaku Email” dan “Perlindungan data dalam Berbagi File”. Khususnya, sebanyak 25% responden ini merupakan pelanggan Zoho, dan kelompok ini menunjukkan tingkat kesadaran lebih tinggi terkait jenis ancaman ini dibandingkan rata-rata keseluruhan di wilayah tersebut.

Diperlukan Tindakan Khusus Industri

Sektor teknologi dan pendidikan memiliki kesadaran paling tinggi, sementara manufaktur, layanan kesehatan, dan pemerintah merupakan sektor yang paling rentan terhadap ancaman keamanan email. Temuan-temuan utama menunjukkan bahwa:

• Sektor pendidikan menunjukkan tingkat kesadaran sangat tinggi pada hampir semua jenis ancaman, khususnya di bidang seperti “Otentikasi dan Kontrol Akses” dan “Deteksi Anomali dalam Perilaku Email.”
• Sektor ritel dan keuangan menunjukkan tingkat kesadaran sedang. Peluang untuk perbaikan ada di berbagai area seperti “Lampiran dan Phising” dan “Deteksi Anomali dalam Perilaku Email.”
• Sektor teknologi memimpin dalam “Perlindungan Data dalam Berbagi File” dengan tingkat kesadaran yang patut dihargai sebesar 62%, yang menunjukkan fokus pada perlindungan data sensitif. Namun, data tersebut menunjukkan perlunya perbaikan di area seperti “Verifikasi Identitas Email” dan “Lampiran dan Phising,” menunjukkan perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan email.
• Di sektor layanan kesehatan, kerentanan terlihat jelas, terutama dalam “Lampiran dan Phising,” dengan tingkat kesadaran rendah hanya sebesar 34%. Yang mengkhawatirkan, kesadaran terkait “Verifikasi Identitas Email” masih sangat kurang, yang menunjukkan sangat perlunya meningkatkan praktik keamanan email.
• Sektor pemerintah teridentifikasi rentan, dicirikan dengan kesenjangan besar dalam “Verifikasi Identitas Email” sebesar 29% dan “Keamanan Konten Web dan URL” sebanyak 34%, menyoroti area tertentu yang memerlukan peningkatan terfokus dalam protokol keamanan email.
• Sektor manufaktur muncul sebagai sektor yang paling rentan, dengan kesadaran paling rendah dalam “Keamanan Konten Web dan URL” serta “Perlindungan Data dalam Berbagi File”, masing-masing sebanyak 27% dan 29%. Hal ini menyoroti perlunya prakarsa keamanan siber secara menyeluruh guna melindungi aset penting industri dalam sektor manufaktur.

Wawasan ini menyoroti perlunya langkah-langkah keamanan siber khusus industri dan pelatihan untuk mengatasi berbagai kerentanan.

Kesenjangan Antara Usaha Besar dan UKM

Terdapat kesenjangan yang besar pada kesadaran keamanan email antara usaha kecil menengah (UKM) dan perusahaan besar. UKM di wilayah Asia Tenggara memperoleh skor kesadaran sebesar 40%, jauh tertinggal dari kompetitor regional mereka yang lebih besar, dengan skor sebesar 51,1%.

Kesadaran di kalangan UKM di negara Asia Tenggara sangat jauh tertinggal dari negara maju seperti Amerika Utara (61,6%), Australia/Selandia Baru (57%), dan Eropa (54%). Negara berkembang seperti India (42%) juga memiliki kesadaran lebih baik. Namun, pekerja di UKM di Asia Tenggara sedikit lebih unggul dibandingkan pekerja di Timur Tengah dan Afrika (39,7%) serta Amerika Selatan (39,2%).

Di organisasi yang lebih besar, kesadaran karyawan di wilayah ini juga lebih tinggi dibandingkan di Timur Tengah dan Afrika (38.1%) serta Amerika Selatan (36,4%), tertinggal jauh dari India (54%). Selain itu, terdapat kesenjangan yang besar sekitar 13% antara perusahaan besar di Asia Tenggara dan perusahaan besar di negara maju seperti di Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru, serta Eropa.

Hubungan Antara Pengalaman dan Kesadaran

Karyawan senior (dengan pengalaman 11-20 tahun) di Asia Tenggara memiliki skor tertinggi di antara yang lain di wilayah ini sebesar 54%. Meskipun tertinggal dari Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru, serta Eropa, masing-masing sebesar 12%, 9%, dan 6%, skor mereka mengungguli Timur Tengah dan Afrika serta Amerika Selatan, masing-masing sebesar 18% dan 16%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang sedang di kalangan para profesional berpengalaman di wilayah tersebut.

Di sisi lain, karyawan tingkat eksekutif (dengan pengalaman lebih dari 20 tahun) menunjukkan penurunan yang mengejutkan dibanding tahun sebelumnya, menjadi 45%, tertinggal dari Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru, dan Eropa, masing-masing sebesar 20%, 15%, dan 11%, dan juga tertinggal dari India, Timur Tengah dan Afrika, serta Amerika Selatan, masing-masing sebesar 4%, 10%, dan 5%.

Pendatang baru dalam dunia kerja menunjukkan tingkat kesadaran sebesar 30%, tertinggal dari Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru, serta Eropa, masing-masing sebesar 20%, 18%, dan 15%. Namun, selaras dengan karyawan baru di India, Timur Tengah dan Afrika, serta Amerika Selatan yang menunjukkan tingkat kesadaran yang sama.

Terdapat juga kesenjangan yang signifikan sebesar 24,6% antara pendatang baru di dunia kerja dan karyawan senior di wilayah Asia Tenggara. Kesenjangan akan kesadaran di tingkat pengalaman menyoroti perlunya pelatihan dan prakarsa peningkatan keterampilan yang disesuaikan bagi para profesional di berbagai tahap karier mereka, tanpa memandang senioritas mereka.

Survei ini mencakup tanggapan dari 1.814 peserta survei secara global dan berfungsi sebagai tolok ukur penting bagi dunia usaha, pemimpin TI, dan pendidik keamanan siber, yang membantu dalam evaluasi dan peningkatan inisiatif kesadaran keamanan email.

Rendahnya produksi padi karena terpengaruh kondisi pasang surut air menjadikan Dusun III Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki lahan yang tidak produktif.

Tak hanya itu, musim tanam hanya sekali dalam setahun, alat pertanian yang sederhana, serta terbatasnya pemasaran produk pertanian tidak mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama para petani.

Namun, Abdul Patih, Ketua Kelompok Tani Bina Berkah, tidak berputus asa. Dia berupaya mengembangkan lahan pertanian luas yang dapat dikembangkan dengan penanaman sayuran dan peternakan.

"Kami tidak bisa berdiam diri jika ingin ada perubahan dalam hidup. Perubahan dapat kita wujudkan dengan berani mengambil peluang," ujar dia.

PT Kilang Pertamina Internasional Unit Plaju melihat masyarakat Desa Sungai Rebo memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki kelompok tani yang aktif.

Selain itu, lahan pertanian yang tersedia cukup luas dan dapat dikembangkan dengan penanaman sayuran dan peternakan.

"Kami memutuskan untuk melakukan edukasi pembatan olahan pangan, edukasi pertanian dan pembuatan kompos, penangkaran bebek, hidroponik, dan lain-lain,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju Siti Rachmi Indahsari.

Kilang Plaju mendesain Program Mina Padi untuk mewadahi akivitas-aktivitas tersebut. Program TJSL ini akan dijalankan pada 2021-2025.

Pengembangan program ini bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sosialisasi itu juga sekaligus menjadi kesempatan untuk memberi kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan. Kuliah umum dibawakan Kepala PB2MI Benni Rahmadani.

Benni mengatakan, sosialisasi ini adalah upaya pencegahan supaya ke depan para tenaga kerja migran tak lagi menjadi korban perdagangan orang.

“Ini adalah bagian dari pencegahan kita agar tidak ada anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dan korban penempatan ilegal atau TPPO (Tindak pidana perdagangan orang),” kata Benni usai acara Rabu (10/7/2024).

Selain sebagai langkah pencegahan, kegiatan ini juga sebagian upaya untuk menstimulasi para mahasiswa supaya tidak selalu berpikir untuk selalu mencari kerja di dalam negeri ketika lulus. Benni menyebut, peluang kerja di luar negeri untuk lulusan dalam negeri juga sebetulnya terbuka lebar.

“Ini juga sekaligus mendorong anak-anak bangsa tidak hanya berpikir untuk mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri, tapi peluang kerja di luar negeri yang sangat terbuka. Harus ada upaya-upaya kerja keras untuk kita mempersiapkan SDM dan lembaga pendidikan tinggi itu adalah lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM-SDM itu,” tutur Benni.

Benni mengatakan, BP2MI siap membuka jalan bagi para mahasiswa lulusan dalam negeri untuk mendapat pekerjaan di luar negeri. Benni yakin lulusan dalam negeri bisa bersaing dengan lulusan di luar negeri, untuk itu SDM harus benar-benar dipersiapkan.

“Negara penempatan begitu banyak, sektor pekerjaan begitu terbuka, bahkan jumlahnya juga sangat banyak. Kita berkompetisi dengan negara penempatan. Siapkan mereka agar memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan di sektor pekerjaan yang nanti akan mereka pilih dan juga kemampuan berbahasa,” tegas Bennni.

Menurut Benni, sekarang ini salah satu sektor yang paling diincar dari Indonesia adalah sektor kesehatan, dia bilang permintaan untuk tenaga medis sangat besar dari negara-negara Eropa dan Asia.

“Nah, peluang kerja luar negeri di sektor kesehatan ini sangat terbuka. Jinbu Tengah, Asia, Eropa. Nah, mudah-mudahan mereka lulus menjadi mahasiswa ketika sadiana di kampus ini, bisa langsung menangkap peluang kerja di luar negeri,” tuntasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti lesunya setoran pajak khususnya dari setoran pajak korporasi atau pajak penghasilan (PPh) Badan.

Saat ini, ungkap Luhut, juga banyak perusahaan sawit yang terciduk belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Alhasil, kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

"Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (10/7/2024).

Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah saat ini tengah mempercepat sistem digitalisasi. Tujuannya, mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efektif dan efisien terutama dalam pengumpulan penerimaan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir-pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja. Efiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik tadi," katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Keangan (Kemenkeu) pada semester I-2024 melaporkan penerimaan pajak dari PPh Badan hanya Rp172,66 triliun saja. Angka tersebut menurun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Adapun penyebab dari penurunan PPh Badan ini disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2023 sebagai akibat dari penurunan harga komoditas. Pasalnya, perusahaan tetap diwajibkan untuk membayar pajak ketika terjadi penurunan harga di tahun 2023. Sehingga, di tahun 2024 dilakukan restitusi.

Setoran PPh Badan secara neto, apabila dilihat secara rinci, berasal dari industri sawit hanya terealisasi senilai Rp6,8 triliun. Padahal, pada semester I-2023 lalu industry sawit mampu mengumpulkan setoran PPh Badan senilai Rp15,6 triliun.

Selanjutnya, data restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) dari industri sawit pun mengalami kenaikan pada Semester I-2023 seniilai Rp16,3 triliun, menjadi Rp18,6 triliun pada Semester I-2024 ini.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan hingga semester I-2024 terkumpul Rp1.028 triliun, atau terkontraksi 7%. Realisasi ini baru setara 44,5% terhadap APBN 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa penyelesaian legalitas lahan sawit di dalam kawasan hutan harusnya sudah selesai pada akhir 2023 atau tiga tahun usai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dilegalkan sebagai UU.

Hal tersebut dia katakan pasca melakukan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah menteri dalam membahas tata kelola sawit.

Penyelesaian legalitas lahan sawit sesuai UUCK tersebut mengacu pada pasal 110A UUCK yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023."

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Penyelesaian keberlanjutan lahan sawit yang berada di dalam kawasan hutan, sebut Airlangga, bakal diselesaikan dalam satu bulan ke depan sesuai targetnya.

"Pada prinsipnya mengenai keterlanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu, bapak presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," ucap Airlangga.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa akan ada sanksi administratif apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran dalam pasal 110B.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Mentan), Harvick Hasnul Qolbi meminta kepada Satgas Tata Kelola Sawit agar bekerja lebih optimal di sisa pemerintahan Presiden Jokowi sebelum transisi ke pemerintahan yang baru. khususnya terkait perolehan pajak dari adanya pemanfaatan sawit.

"Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi, utamanya pendapatan nasionalnya, sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," ucap Harvick.

Sebagai informasi, diperkirakan ada 3,3 juta hektar lahan sawit illegal yang berdiri di atas kawasan hutan berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui UU Cipta Kerja, pemutihan lahan sawit ilegal itu diatur pada pasal 110A.

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar Pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Berdasarkan draft RPP Kesehatan yang beredar luas saat ini disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, mengatakan aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyakatan. Padahal Pemerintah tengah mendorong berbagai inisiatif dan program untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan.

Selain itu, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

“Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” serunya ketika konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI terkait larangan penjualan 200 meter pada RPP Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro melanjutkan aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diimplementasikan. Hal ini mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah atau instansi pendidikan lainnya ditambah dengan sebaran lokasi sekolah. Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI), Hamdan Maulana menyampaikan bahwa 60% total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari perjualan rokok denga kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta. Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, APARSI dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama APARSI, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat dalam perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan dari aturan tersebut. Namun, saat ini kami tengah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan jalan tengah yang kami usulkan dengan mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, APARSI menaungi 9 juta anggota para pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia, termasuk toko kelontong dan sembako. Sedangkan, PPKSI memiliki anggota sebanyak 800 ribu warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

Industri sawit memiliki multifungsi pertanian yang terdiri dari fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, pelestarian tata air, serta pelestarian sumber daya alam. Secara spesifik, multifungsi pertanian sawit ini memiliki makna yang sama dengan tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Industri sawit diketahui telah berkontribusi pada pencapaian SDGs dalam pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan baik dalam level nasional maupun global.

Misalnya, pencapaian SDGs ke 8 yakni Decent Work and Economic Growth. Menurut penelitian PASPI, hal tersebut ditunjukkan dari sektor perkebunan sawit maupun industri sawit yang mampu menciptakan kesempatan kerja, dan menyerap tenaga kerja secara langsung di kawasan pedesaan, perkotaan, hingga negara-negara importir sawit di dunia.

Sawit juga berkontribusi bagi pembangunan sosial dalam pencapaian SDGs ke 1 yakni No Poverty. Hal ini dibuktikan pada level lokal, industri sawit bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

“Laju penurunan kemiskinan pada kabupaten-kabupaten yang memiliki kebun sawit terbesar (sentra sawit) lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang tidak memiliki kebun sawit,” tulis PASPI dalam riset yang dikutip Warta Ekonomi, Rabu (10/7/2024).

Kemudian masalah kesetaraan gender dalam poin SDGs ke-5, sawit juga berkontribusi di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tempat, ruang dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarir di bidang persawitan baik hulu, kebun hingga hilir sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan hak-hak yang sama.

“Bahkan bagi pekerja perempuan, perusahaan perkebunan sawit dan industri sawit juga melindungi dan memberikan hak-hak dasar wanita seperti cuti haid dan cuti melahirkan. Upaya dan komitmen terkait perlindungan dan kesetaraan gender juga telah diatur dalam sistem sertifikasi ISPO (Perpres No. 44 Tahun 2020 dan Permentan No. 38 Tahun 2020) serta Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Inpres No. 6 Tahun 2019),” tutur PASPI.

Oona Indonesia meluncurkan produk asuransi khusus penyakit kritis pertama kalinya. Oona Indonesia merupakan perusahaan asuransi digital yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2022.

Untuk membeli produk asuransi khusus penyakit kritis milik Oona sangat mudah yakni bisa melakukan pembelian online melalui website milik Oona.

"Melalui inovasi digital, kami membuat asuransi lebih mudah diakses dan efisien. Dengan berfokus pada tiga penyebab utama kematian di Indonesia dan memungkinkan pelanggan membeli produk secara online," kata Abhishek Bhatia, Founder dan Group CEO Oona Insurance, dalam acara Media Launch Big 3 Critical Illness Insurance di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Meski terbilang baru memasuki pasar kesehatan Indonesia, Oona terus melakukan inovasi digitalisasi dalam pelayanan. "Dengan proses yang terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah mengakses situs MyOONA.id untuk membeli asuransi ini," jelasnya.

Adapun produk asuransi khusus penyakit kritis milik Oona ini mengcover tiga penyakit diantaranya stroke, kanker dan serangan jantung serta perlindungan terpisah untuk masing-masing penyakit, harga yang Oona tawarkan sangat murah mulai dari Rp5000 per bulan.

Produk asuransi khusus penyakit kritis terbuka untuk usia 17-65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun. "Pelanggan yang berusia mulai dari 17 tahun hingga 65 tahun dapat membeli asuransi ini, dengan perpanjang hingga usia 70 tahun," ujarnya.

Kebijakan kemitraan perkebunan inti rakyat (PIR) dengan banyak ragamnya yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini bisa dikategorikan menjadi kebijakan yang sukses sekaligus triggering effect besar bagi revolusi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Tak hanya itu, revolusi perkebunan sawit rakyat juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kurang lebih 2.5 juta rumah tangga petani dan 10 juta orang anggota keluarga petani sawit lainnya. Revolusi tersebut juga menjadi lokomotif ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi lantaran bisa menyerap tenaga kerja hingga mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan.

Namun, menurut catatan PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), ada berbagai masalah yang sedang menggerogoti sawit rakyat. Di antaranya adalah produktivitas yang rendah, kendala legalitas lahan dan kebun sawit, infrastruktur yang buruk, serta minimnya pembiayaan replanting.

Maka dari itu, PASPI berharap jika inovasi kemitraan bisa mencetak prestasi baru bagi perkembangan perkebunan sawit rakyat yang lebih revolusioner.

“Sekaligus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani sawit rakyat saat ini,” tulis riset PASPI, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (10/7/2024).

Kemitraan Sudah Dilakukan Sejak Tahun 2007

Sejatinya, PASPI mencatat bahwa inovasi kemitraan perkebunan sawit ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007 sialm. Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007, mewajibkan korporasi atau perusahaan untuk membangun kebun yang diperuntukkan bagi masyarakat minimum 20% dari total luas yang diusahakan.

“Aturan tersebut diwajibkan bagi korporasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP atau IUP-Budidaya) yang terbit setelah tahun 2007. Kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat juga tercantum pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58,” catat PASPI.

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan korporasi tidak dapat melaksanakan kemitraan melalui pembangunan kebun sawit baru bagi masyarakat sekitar adalah keterbatasan lahan baru serta pemberlakukan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru.