Lintasarta memborong tiga penghargaan dalam Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Hukumonline berkolaborasi dengan Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Jumat (18/10) lalu di Nusa Dua, Bali. Acara ini mengapresiasi dedikasi para profesional hukum dalam mendukung keberlanjutan bisnis melalui inovasi dan kepatuhan regulasi.

Corporate Secretary, Legal, dan Regulatory General Manager, Billy Nikolas Simanjuntak mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.

“Tim corporate secretary, legal & regulatory Lintasarta memainkan peran kunci dalam mendukung berbagai inisiatif strategis perusahaan, termasuk kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Melalui prioritas terhadap kepatuhan hukum dan inovasi, Lintasarta terus bergerak maju dalam menjadi mitra strategis bagi para pelaku industri," ucap Billy.

Adapun ketiga penghargaan tersebut antara lain In-House Counsel Team of the Year 2024, Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2024 in the Technology Sector, Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2024 in the Technology Sector untuk Corporate Secretary, Legal, dan Regulatory General Manager, Billy Nikolas Simanjuntak

Adapun penghargaan ini diraih atas dasar pencapaian keunggulan dalam kepatuhan regulasi melalui manajemen hukum yang komprehensif dan teknologi canggih, mendukung visi perusahaan sebagai penyedia layanan digital dan teknologi yang paling dipilih oleh masyarakat.

Hal ini menjadi bukti nyata atas komitmen Lintasarta dalam menjunjung tinggi value sebagai perusahaan yang mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan mematuhi regulasi, berpegang pada nilai-nilai integritas, inovasi, dan keberlanjutan usaha.

“Melalui pencapaian ini semakin memperkuat posisi Lintasarta sebagai perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions terkemuka di Indonesia,” tegasnya.

Dengan pendekatan proaktif terhadap compliance dan inovasi, Lintasarta siap mendukung ekosistem digital dan Artificial Intelligence (AI) yang aman, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2024 merupakan program pengakuan prestisius yang menyoroti pencapaian dan inovasi luar biasa para profesional hukum di Indonesia, baik secara individu maupun tim. Penghargaan ini menghormati peran penting In-house Counsel dalam mendorong keunggulan hukum di dalam organisasi, serta kontribusinya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

Korindo Group, perusahaan asal Korea Selatan, terkemuka di Asia Tenggara yang beroperasi di berbagai lini bisnis sejak 1969, termasuk industri kayu lapis, kertas, manufaktur, dan alat berat melalui Yayasan Korindo menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal atau pekerja rentan di wilayah Jakarta Selatan disekitar Kantor Pusat Korindo.

Sebagai mana diketahui, di Indonesia, banyak pekerja khususnya di sektor informal masih terjebak dalam situasi yang berisiko tinggi, di mana keselamatannya sering kali dipertaruhkan oleh banyak faktor. Masalah ini pun diperparah dengan jumlah penghasilan yang tidak menentu sehingga membuat mereka semakin rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rentan di sektor informal, Yayasan Korindo kembali menjalin kolaborasi dengan Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta Selatan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial.

Dalam kerja sama ini Yayasan Korindo menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan dengan total Rp25.200.000 untuk 250 pekerja rentan yang berada di wilayah Pancoran.

Bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh Lee Sung Hoon, Sekjen Yayasan Korindo kepada Adi, marbot Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan dan disaksikan olehEndang Sulistiyo Rini, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (Kelas 1) Cabang Menara Jamsostek di Wisma Korindo, Jakarta, pada Rabu (23/10).

“Seperti yang kita ketahui, para pekerja rentan memiliki potensi resiko keselamatan kerja yang tinggi sedangkan penghasilan yang mereka dapat tidak menentu. Maka, adanya perlindungan sosial bagi pekerja rentan sangat dibutuhkan agar dapat membantu mereka menghadapi kondisi finansial darurat,” ucap Lee Sung Hoon.

Menurut Lee Sung Hoon, kolaborasi ini bukan hanya sekadar dukungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk memastikan para pekerja rentan memperoleh hak atas perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat jaring keamanan sosial sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Partisipasi Yayasan Korindo dalam program ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan kami terhadap upaya pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan program jaminan sosial sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, dukungan jaminan sosial ini dapat dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima. Kami juga berharap kepesertaan dari para penerima bantuan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” lanjutLee Sung Hoon.

Melalui program ini, para pekerja rentan memperoleh layanan perlindungan jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menyadari besarnya manfaat yang didapat para pekerja rentan, Endang Sulistiyo Rini selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (Kelas 1) Cabang Menara Jamsostek mengapresiasi langkah Yayasan Korindo dengan memberikan penghargaan atas partisipasi dalam Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan.

“Kami sangat mengapresiasi partisipasi Yayasan Korindo dalam mendukung upaya perlindungan para pekerja rentan, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Dengan memberikan sebagian keuntungan perusahaan sudah kami salurkan kepada 250 pekerja rentan. Dengan adanya dukungan dari Yayasan Korindo, kami optimis semakin banyak pekerja rentan yang dapat terdaftar dan memperoleh perlindungan yang layak, sehingga kesejahteraan mereka di masa mendatang dapat lebih terjamin,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Endang menjelaskan, berbeda dengan pekerja formal yang jaminan sosial ketenagakerjaan nya sudah dibayar oleh perusahaan tempat dia bekerja, sedangkan pekerja informal atau pekerja rentan tidak ada yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan nya. “Untuk membayar mandiri pun mereka berat mengingat penghasilan mereka yang rendah dan tidak menentu. Padahal, resiko kecelakaan kerja itu bisa terjadi pada setiap orang.”

Oleh karena itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan, dimana individu (majikan) dapat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja informalnya dan atau perusahaan korporasi dapat berpartisipasi ikut membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan.

“Iuranya hanya Rp16.800 untuk yang bergaji minimum Rp1 juta namun manfaatnya bila terjadi kecelakaan kerja atau kematian keluarganya akan mendapat santunan dan bila punya anak bisa dapat beasiswa hingga perguruan tinggi,” kata Endang.

Sementara itu salah satu penerima bantuan yakni Adi, Marbot Masjid At-Taqwa Jakarta Selatan menyambut hangat program ini. “Saya berterima kasih kepada Yayasan Korindo untuk kepeduliannya kepada pekerja rentan seperti saya. Dukungan ini memberikan harapan baru bagi kami yang selama ini berjuang dalam mencari nafkah tanpa adanya jaminan perlindungan sosial. Dengan adanya bantuan ini, kami merasa lebih aman dan terlindungi, terutama ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja. Semoga program ini bisa berlanjut terus kedepannya.”

“Dengan memberikan bantuan yang berkelanjutan, Yayasan Korindo bertekad untuk terus berkontribusi dalam pengembangan program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yayasan Korindo juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih baik bagi semua pekerja, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan mereka,” tutup Lee Sung Hoon.

Perkeretaapian Indonesia memiliki sejarah panjang dan bahkan telah hadir ketika Bumi Pertiwi masih terjajah. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan kereta api yang telah ada saat itu diambil oleh Serikat Pekerja dari penjajah Jepang. Secara lebih matang, pengelolaannya baru dilakukan pada tahun 1963 ketika dibentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Berlanjut pada masa Orde Baru, jaringan rel kereta api tidak banyak berkembang. Barulah pada masa akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kereta api mulai diperhatikan, yaitu dengan pembangunan proyek jalur ganda Jakarta-Surabaya.

Perhatian secara lebih serius akhirnya dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak proyek kereta api yang dimulai dan diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo pada kurun waktu 2014-2024.

Presiden Joko Widodo berhasil membuat jalur ganda lintas selatan selesai dibangun, serta proyek besar lainnya seperti double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang untuk mengatasi kepadatan jalur kereta jarak jauh dan commuterline menuju Bekasi.

Pembangunan Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) pun diperintahkan oleh Jokowi setelah menjadi presiden pada 2014. Saat ini, LRT telah beroperasi di berbagai wilayah seperti LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan LRT Palembang.

Jokowi juga membawa Indonesia ke era baru dengan meluncurkan kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCIC). Kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini bahkan digadang-gadang akan diteruskan hingga tembus Surabaya.

Tak hanya di dalam Pulau Jawa, pemerintah Jokowi juga mencoba memeratakan pembangunan transportasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Misalnya, Jokowi membuka kembali jalur kereta api Makassar Parepare di Sulawesi.

Sebenarnya, masyarakat Sulawesi terutama di wilayah Makassar, tidaklah begitu asing dengan kereta api. Sebab, dalam sejarahnya, Sulawesi pernah memiliki jalur kereta api pada tahun 1922 di bawah pemerintahan Belanda.

Sayangnya, kereta api Makassar–Takalar tersebut harus ditutup pada tahun 1930 ketika krisis ekonomi pada tahun 1929. Sejak saat itulah Sulawesi tak lagi memiliki sarana transportasi kereta api.

Harapan masyarakat Sulawesi kembali muncul ketika pemerintah memulai pembangunan Proyek Kereta Api Trans Sulawesi pada tahun 2015 lalu.

“Kita harapkan orang tidak berbondong-bondong naik kendaraan pribadi. Dengan kereta yang nyaman, dingin, dan bersih ini, orang akan berpindah naik kereta sehingga jalan tidak macet,” ujar Presiden dalam peresmian pengoperasian kereta api Makassar-Parepare lintas Maros-Barru di Depo Maros, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 29 Maret 2023.

Kereta api jalur lintas Maros-Barru merupakan bagian dari pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan antarprovinsi di Sulawesi mulai dari selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado).

Hadirnya kereta api pertama di Pulau Sulawesi ini tentu sangat disambut bahagia oleh masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan penumpang. Sejak peresmiannya tahun lalu, tingkat keterisian penumpang Kereta Api Trans Sulawesi lintas Makassar-Parepare telah mencapai 75 persen.

Hingga Maret 2023, kereta api di Sulawesi sudah mengangkut 25.699 penumpang dengan rata-rata okupansi 78,02% dari kapasitas total 90 penumpang menggunakan kereta wisata.

Ungkapan gembira disampaikan Muhammad Abidin (35), salah seorang warga Kota Pare-Pare, Sulawesi ini mengungkapkan kehadiran sarana transportasi kereta api sangat dinantikan oleh masyarakat Sulawesi. “Kami sudah lama menantikannya dan ini menjadi mimpi kami semua masyarakat di sini,” ujarnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA mencatat total kredit per September 2024 mencapai Rp877 triliun atau naik 14,5% secara tahunan (YoY).

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan, peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kami juga melihat permintaan kredit konsumer yang baik, tercermin dari pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp78 triliun," ujar Jahja dalam konferensi pers virtual Kinerja BCA Kuartal III 2024 di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut Jahja bilang, penyaluran kredit komersial sebesar Rp135,3 triliun atau naik 11,8% YoY dan kredit kredit usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp120,1 triliun atau tumbuh 14,2% YoY.

Di sisi lain, total portofolio kredit konsumer mencapai Rp216,5 triliun atau naik 13,1% YoY, didorong KPR mencapai Rp130,4 triliun atau tumbuh 10,7% YoY serta KKB sebesar Rp64,1 triliun atau 17,9% YoY.

Selanjutnya, outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) naik 15,0% YoY mencapai Rp21,9 triliun. Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,7% YoY menyentuh Rp214 triliun per September 2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024.

"Membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9% dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga 2,1%. Pencadangan NPL dan LAR pada tingkat yang memadai, masing-masing 193,9% dan 73,5%," tuturnya.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa ketersediaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) cukup stoknya untuk bahan biodiesel 50% atau B50.

Menurut Amran, Indonesia mempunyai produksi CPO yang melimpah sekitar 46 juta ton. Sedangkan yang dibutuhkan untuk pembuatan B50 hanya 5,3 juta ton saja.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amran di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Amran menyebut bahwa pemerintah akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri daripada untuk ekspor. Pasalnya, apabila Indonesia membutuhkan lebih banyak bahan baku CPO untuk B50, maka stok tersebut nantinya akan diambil dari kuota ekspor.

"Kita kurangi (kuota ekspor CPO) sesuai kebutuhan dalam negeri. Kita prioritaskan dalam negeri," ujarnya.

Adapun implementasi B50 rencananya akan dilaksanakan paling lambat pada tahun 2026 mendatang. Kendati demikian, program B40 bakal dijalankan pada Januari 2025 tahun depan.

"2025 Januari itu B40, mudah-mudahan bisa lebih cepat," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sebelumnya menilai jika Indonesia telah siap untuk menerapkan wajib bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B40 pada tahun 2025 nanti.

Adapun B40 merupakan bahan bakar dengan komposisi sebanyak 40% minyak kelapa sawit dan bauran sebesar 60% solar.

"Kesiapan (BBM) B40 sih sudah siap karena kita sekarang (BBM) B35," kata Airlangga saat Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa (24/9/2024) lalu.

Airlangga juga mengklaim bahwa selama ini tidak ada kendala dalam proses produksi B40.

Program peningkatan biodiesel B35 ke B40 ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Pemberlakuan B40 nantinya akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM terbarukan tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Eniaya Listiani Dewi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur untuk meningkatkan biodiesel dari B40 menuju B50.

BRI Insurance (BRINS) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih dua penghargaan bergengsi di ajang Top 20 Financial Institutions Award 2024. BRINS dinobatkan sebagai Top 20 Financial Institution 2024 kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp2,5 Triliun ke Atas dan Best CFO Category General Insuranceyang diraih oleh Sony Harsono, Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Jimmy Prawiradigja, Technical Senior Executive Vice President BRI Insurance, dalam acara yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan penghargaan ini kepada BRI Insurance serta Bapak Sony Harsono. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja positif dan mewujudkan visi sebagai The Most Trusted Partner for Reliable Protection Solutions,” ujar Jimmy.

Ajang penghargaan ini menilai kinerja keuangan lembaga selama tiga tahun terakhir, dari 2021 hingga 2023, dan mencakup sektor perbankan, asuransi, reasuransi, serta pembiayaan.

BRINS diakui atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, inovasi produk, serta stabilitas kinerja keuangannya di sektor asuransi umum.

Selain penghargaan kepada lembaga keuangan, The Finance juga memberikan penghargaan khusus kepada 31 Chief Financial Officer (CFO) terbaik, salah satunya kepada Sony Harsono dari BRI Insurance.

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan bahwa pihaknya memprediksi Indonesia akan kehilangan sebanyak 2,17 miliar dolar AS atau setara dengan Rp30 triliun hingga Rp50 triliun per tahunnya.

Hal tersebut akan terwujud apabila Indonesia tidak dapat memenuhi regulasi Uni Eropa terkait antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Fauzan mengatakan bahwa kontribusi ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa telah mencapai sekitar 10%, hal itu menjadikan Indonesia sebagai pemasok kelapa sawit terbesar keempat di Eropa.

“Indonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia,” kata Fauzan dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu, (23/10/2024).

Kendati secara produksi Malaysia masih jauh di bawah Indonesia, sebutnya, bahkan hampir setengahnya, namun dia mengakui bahwa Malaysia secara pengelolaan sawit dibilang patuh terhadap EUDR.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Fauzan menyebut nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2023 lalu mencapai 25,61 miliar dolar AS. Total kelapa sawit pun berkontribusi 10,2 terhadap total nilai ekspor nasional melampui kontribusi sektor minyak dan gas bumi.

Apabila akses pasar sawit Indonesia ke Eropa terhambat, kata dia, maka neraca perdagangan pertanian negara akan mengalami defisit signifikan. Hal ini disebabkan komoditas sawit berkontribusi sebesar 75,8% terhadap total nilai ekspor komoditas perkebunan.

Selain diprediksi menurunkan devisa negara, Fauzan mengungkapkan bahwa EUDR akan mengganggu penyerapan produksi kelapa sawit dari petani kecil yang menguasai 41,3% areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Aturan baru dari Uni Eropa itu, imbuhnya, juga berpotensi mengancam keberlangsungan lapangan kerja di sektor perkebunan. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pertanian (Kementan), ada 5,5 juta tenaga kerja langsung dan 17 juta tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam industri kelapa sawit.

“Mereka ini akan terdampak jika penyerapan produk sawitnya terganggu akses pasarnya,” ungkapnya.

Kementan mencatat total produksi minyak sawit nasional pada 2023 mencapai 51,98 juta ton.

Sebelumnya, Uni Eropa telah mengumumkan penundaan penerapan EUDR yang semula 30 Desember 2024 ke tahun depan. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi negara-negara produsen sawit, termasuk Indonesia untuk lebih mempersiapkan diri dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.

PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) melaporkan laba bersih BCA dan entitas anak di kuartal III 2024 mencapai Rp41,1 triliun atau tumbuh 12,8% year on year (YoY).

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, pertumbuhan laba ditopang ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

"Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 12,8 persen yoy menjadi Rp 41,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024," kata Jahja dalam dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Jahja mengatakan, total kredit sebesar 14,5% secara tahunan (YoY) menjadi Rp877 triliun per September 2024. Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kami juga melihat permintaan kredit konsumer yang baik, tercermin dari pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp78 triliun," imbuhnya

Selain itu, penyaluran pembiayaan per September 2024 ditopang kredit korporasi yang menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai Rp395,9 triliun atau naik 15,9% YoY.

Selanjutnya, kredit komersial sebesar Rp135,3 triliun atau naik 11,8% YoY dan kredit UKM sebesar Rp120,1 triliun atau tumbuh 14,2% YoY.

Disisi lain, total portofolio kredit konsumer mencapai Rp216,5 triliun atau naik 13,1% YoY, didorong KPR mencapai Rp130,4 triliun atau tumbuh 10,7% YoY serta KKB sebesar Rp64,1 triliun atau 17,9% YoY.

"Outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) naik 15,0% YoY mencapai Rp21,9 triliun. Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,7% YoY menyentuh Rp214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3% dari total portofolio pembiayaan," urainya.

Selain itu, pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9% dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga 2,1%. Pencadangan NPL dan LAR pada tingkat yang memadai, masing-masing 193,9% dan 73,5%.

Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) menyentuh Rp1.125 triliun atau naik 3,4% YoY. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82% dari total DPK, tumbuh 5,2% mencapai Rp915 triliun.

"Terjaganya pertumbuhan CASA selaras dengan peningkatan total frekuensi transaksi BCA sebesar 21% YoY mencapai 26 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2024," tuturnya.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berkerja sama meluncurkan program pelatihan kewirausahaan membatik untuk perempuan penyandang disabilitas. Inisiatif ini bertujuan memberdayakan perempuan disabilitas dengan meningkatkan keterampilan, sehingga mereka dapat menjadi wirausaha mandiri yang kompetitif di industri kreatif, khususnya dalam bidang batik.

Program Vokasional Batik Disabilitas ini menyasar wilayah Karawang, Jawa Barat, dan diikuti oleh sekitar 30 penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera yang merupakan anggota Yayasan Kreasi Tuli Indonesia. Pelatihan berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menekankan pentingnya kontribusi semua pihak dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok disabilitas.

"Ada potensi yang bisa terus diasah agar kedepannya bukan hanya aspek ekonomi yang terbangun, tetapi juga keterlibatan sosial yang lebih luas," ujar Dodot.

Dodot berharap manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilakukan PNM, termasuk pemberian modal finansial, intelektual, dan sosial, dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

"Kami ingin meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk bisa aktif berperan di lingkungan tempat tinggalnya dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan, sehingga kesetaraan itu benar-benar terjadi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Aribowo, menyoroti komitmen perusahaan dalam menciptakan inklusivitas ekonomi. "Program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan Jamkrindo merupakan wujud komitmen kami. Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat memberikan keterampilan yang tidak hanya berdampak positif pada pengembangan diri mereka, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas," jelasnya.

Jamkrindo juga telah melaksanakan berbagai inisiatif sebelumnya, seperti memberikan bantuan kaki palsu, pelatihan public speaking, serta alat musik patrol dan gamelan kepada siswa-siswi Sekolah Luar Biasa di Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan pelatihan ini, kedua perusahaan berharap perempuan disabilitas dapat menjadi lebih mandiri dan produktif di bidang kewirausahaan.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto, mengimbau generasi muda untuk mengenal sawit secara lebih objektif serta menghindari informasi yang tidak benar terhadap komoditas perkebunan itu.

Menurut Kabul, generasi muda memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan serta pengembangan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (23/10/2024), Kabul menjelaskan bahwa kondisi yang perlu diperhatikan yakni penyebaran informasi mengenai kelapa sawit yang tidak didasarkan pada fakta objektif di lingkungan pendidikan.

"Dampak dari penyebaran isu ini sangat besar karena terjadi dalam dunia pendidikan yang dikhawatirkan dapat dianggap sebagai kebenaran umum oleh peserta didik, yang merupakan generasi muda Indonesia," kata Kabul, Rabu (23/10/2024).

Kabul menjelaskan bahwa tujuan promosi kelapa sawit sehingga tercapai secara optimal adalah penyampaian informasi positif tentang kelapa sawit yang secara terstruktur, terarah, serta spesifik.

"Generasi Z merupakan generasi dominan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk menangkal isu negatif tentang kelapa sawit di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting," ungkapnya.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh BPDPKS dalam menangkal kampanye negatif atau hitam terhadap sawit di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan, adalah melakukan edukasi tentang fakta objektif kelapa sawit di universitas melalui GenSawit Kota Makassar tahun 2024.

Kegiatan yang bertajuk “Peran Kelapa Sawit Bagi Indonesia” tersebut diselenggarakan pada 17 Oktober 2024 dan diikuti oleh sekitar 280 mahasiswa dari 17 kampus di kota tersebut.

BPDPKS pun memilih Kota Makassar sebagai kota kelima di tahun ini dalam penyelenggaraan kegiatan GenSawit.

“Harapan kami semoga anak muda atau milenial dapat terlibat dalam pengembangan sawit, agar petani kelapa sawit juga meningkat khususnya di bidang pertanian itu sendiri," ujar Kabul yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan BPDPKS itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Yanto Santosa menilai bahwa komoditas sawit dituding lebih keras menjadi penyebab dari terjadinya deforestasi.

Dari seluruh komoditas nonmigas di Indonesia bahkan di dunia, katanya pula, sawit akan tetap menjadi komoditas unggul di tanah air, karena turunan dari pengolahan sawit sangat banyak dan sangat memiliki manfaat bagi masyarakat.

Hal itu, imbuhnya, menjadi penyebab kelapa sawit selalu mendapatkan tudingan-tudingan negatif agar citra sawit tersebut tidak baik di mata dunia.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal III 2024, dengan penjualan bersih sebesar Rp 27,4 triliun dan laba bersih Rp 3 triliun hingga September 2024. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, di mana penjualan bersih mencapai Rp30,5 triliun dan laba bersih Rp4,09 triliun, terjadi penurunan penjualan sebesar 10% dan penurunan laba bersih sebesar 26,65%.

Penurunan ini disebabkan oleh tantangan di pasar domestik, dengan pendapatan dalam negeri turun 9,9%. Kontribusi dari harga dasar (Underlying Price Growth/UPG) negatif 4,1% dan volume dasar (Underlying Volume Growth/UVG) negatif 5,8% semakin memperparah situasi. Penurunan volume ini dipicu oleh ketidakstabilan harga dan pengurangan stok pelanggan pada kuartal III.

Direktur Utama Unilever Indonesia, Benjie Yap, mengakui adanya tantangan tersebut, namun tetap optimis. "Kami tengah menavigasi situasi ini dengan penyesuaian strategis untuk memulihkan kinerja. Fokus kami tetap pada inovasi dan perbaikan operasional agar bisa bangkit lebih kuat," ujarnya.

Meskipun ada penurunan, Unilever masih mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di 13 kategori produk, menunjukkan bahwa produknya tetap menjadi pilihan konsumen. Namun, pangsa pasar 2024 masih berada di bawah level tahun 2023.

Laba sebelum pajak (PBT) juga mengalami penurunan margin sebesar 358 basis poin akibat peningkatan investasi di bidang periklanan dan penurunan volume. Meski begitu, margin kotor masih tinggi pada 48,4%.

Lebih lanjut Ia menuturkan jika strategi pemulihan Unilever mencakup transformasi distribusi, pengelolaan stok yang lebih efektif, dan peningkatan kehadiran di media sosial.

Perusahaan juga meninjau kembali alokasi sumber daya serta memperkuat struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

“Kami percaya bahwa dengan langkah-langkah ini, kami akan mampu mengembalikan kinerja dan mencapai pertumbuhan di masa depan. Kami berkomitmen untuk bangkit lebih kuat dan tangguh,” tutupnya.

Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Adapun pembentukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan dan kebijakan tersebut diteken oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024. Dengan kata lain, peraturan tersebut diteken dua hari sebelum Jokowi lengser dari kursinya.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," kata aturan tersebut pada pasal 1 nomor 7, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) nantinya berasal dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat serta dana lainnya yang sah.

Sementara itu pada Pasal 2 Nomor 3, badan ini nantinya akan mengelola atau mengatur sejumlah komoditas termasuk kelapa sawit, kakao maupun kelapa.

Adapun dana yang dihimpun oleh BPDP nantinya akan dipergunakan untuk perkebunan dalam negeri. Hal tersebut juga diperjelas dalam pasal 11 yang mengatur dana perkebunan mulai dari pengembangan, penelitian, peremajaan hingg pemenuhan pembuatan bahan bakar nabati dan hilirisasi.

"(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan, a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan; c. promosi Perkebunan; d. peremajaan Perkebunan; dan e. sarana dan prasarana Perkebunan. (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan," terang aturan tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan saat ini badan tersebut menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) sebagai bentuk baru dari badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Dilansir dari laman resmi BPDPKS, tugas dari badan tersebut yakni melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh komite pengarah dengan tetap memperhatikan program-program dari pemerintah.

Yang dimaksud dengan komite pengarah tersebut yakni delapan kementerian. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.