Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi terbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Dalam Perpres nomor 158 tahun 2024 menyatakan bahwa Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian keuangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tertuang pada Perpres No 158 pasal 6 tahun 2024, kementerian keuangan menyelenggarakan sejumlah tugas.

Pertama dari perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.

Kedua, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.

Ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Keempat, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian. Kelima, pengawasErn atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.

Keenam, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Ketujuh, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan.

Kedelapan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kesembilan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Selain itu, dalam Perpres tersebut juga merincikan sejumlah organisasi kementerian keuangan yang terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
3. Direktorat Jenderal Anggaran
4. Direktorat Jenderal Pajak
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan
11. Inspektorat Jenderal
12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengungkapkan bahwa peluncuran Danantara batal dilakukan besok (7/11). Danantara sendiri digadang-gadang seperti Temasek di Singapura.

Peluncuran lembaga baru pengelola investasi tersebut akan dilakukan menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Tanah Air. "Belum, belum, belum besok (peluncuran Danantara). Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebagaimana diketahui, Prabowo akan melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk bertemu pemimpin negara pada akhir pekan ini. Peluncuran Danantara juga ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) rampung.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," ucap Muliaman.

Ia membeberkan arahan Prabowo agar persiapan dilakukan secara matang sebelum akhirnya nanti Danantara diluncurkan. "(Arahan Prabowo disiapkan agar semua rapi, baru kemudian nanti beliau akan launching," jelasnya.

Sebelumnya, Muliaman menjelaskan BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah sepekan sejak isu Peraturan Presiden (Perpres) terkait hapus tagih utang nelayan, petani dan UMKM digulirkan, nyatanya Perpres tersebut tak kunjung keluar. Padahal, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto bilang peraturan tersebut akan segera ditandatangani, bahkan bilangnya pekan ini.

Sejatinya, aturan terkait hapus tagih ini telah menjadi amanat dari UU P2SK sejak 2023, namun aturan turunannya tak kunjung keluar, bahkan terkesan maju mundur. Hanya saja, meski aturan hapus tagih belum ada kabar, bank-bank BUMN telah rajin melakukan hapus buku yang memang diperbolehkan.

Sebagai informasi, hapus buku dan hapus tagih adalah sesuatu aktivitas yang berbeda. Hapus Buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih.

Sementara, hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih. Bagi bank BUMN, aktivitas ini sebelumnya tidak diperbolehkan mengingat ada dampak kerugian negara.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi salah satu bank BUMN yang memiliki nilai hapus buku terbesar. Hingga September 2024, bank yang dekat dengan kredit-kredit UMKM ini telah melakukan hapus buku portofolio kreditnya senilai Rp 33,5 triliun atau naik sekitar 32,9% secara tahunan (YoY).

Meski ada peningkatan secara nilai, BRI mampu meningkatkan recovery rate atas pinjaman yang telah dilakukan hapus buku tersebut. Per September 2024, recovery rate dari aksi tersebut mencapai 53,2%, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sekitar 43,3%.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi bilang kebijakan write-off di BRI merupakan mekanisme paling akhir yang dilakukan, dengan beberapa pertimbangan antara lain itikad baik serta prospek usaha dan cashflow debitur.

“Write off dilakukan ketika pencadangan telah dilakukan 100%,” ujar Hendy, Sabtu (2/11).

Ia bilang, meskipun nilai hapus buku tumbuh, kualitas aset BRI hingga kuartal III/2024 terus menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Memang, NPL Gross BRI tercatat membaik pada periode tersebut sekitar 17 basis poin menjadi 2,9%.

Hendy menjelaskan hal tersebut tidak terlepas dari strategi yang BRI sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, memperkuat risk management, salah satunya dari aspek credit risk scoring dan tenaga pemasar difokuskan pada perbaikan kualitas dan perolehan recovery.

Tak hanya BRI, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatat ada kenaikan nilai hapus buku yang dilakukan. Adapun, pertumbuhan hapus buku yang dilakukan bank berlogo 46 ini sekitar 40,79% YoY menjadi Rp 14,17 triliun.

Bedanya, BNI mencatatkan penurunan dari sisi rasio recovery rate terhadap kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Tercatat, recovery rate per September 2024 ada di level 28,2% sementara posisi di September 2023 bisa mencapai 30,4%.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) justru mengalami penurunan hapus buku di saat bank-bank BUMN lainnya mengalami kenaikan. Bank berlogo pita emas ini mencatat hapus buku di September 2024 senilai Rp 9,49 triliun atau turun 24,68% YoY.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang tren penurunan hapus buku di Bank Mandiri dikarenakan kualitas kredit segmen wholesale dan retail mengalami perbaikan selama kuartal III/2024, sehingga pelaksanaan strategi hapus buku dikurangi sejalan dengan perbaikan kualitas.

“Hal ini terbukti dengan membaiknya NPL Bank Mandiri dari 1,01% di kuartal II/2024 menjadi 0,97% di kuartal III/2024,” ujar Ali.

Ia menjelaskan bahwa Bank Mandiri melakukan hapus buku sebagai salah satu strategi dalam mengendalikan kualitas kredit yang merupakan proses business as usual di perbankan untuk mempertahankan neraca yang sehat.

Ali menegaskan proses hapus buku di Bank Mandiri dilakukan secara prudent terhadap debitur kredit yang sudah tidak memiliki prospek perbaikan dan telah dibentuk pencadangan secara penuh.

“Ke depannya, diproyeksikan kredit akan terus tumbuh dengan kualitas yang semakin membaik dan tingkat hapus buku yang semakin terjaga,” tambahnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDA ACEH. Pemerintahan baru Presiden Prabowo disebut bakal segera mengeluarkan kebijakan pertamanya untuk industri perbankan. Adalah, Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bagi pelaku usaha UMKM, nelayan hingga petani.

Sejatinya, wacana kebijakan turunan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU No 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Di mana, UU tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung kerugian negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada dasarnya OJK akan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terlebih, jika memang tujuannya positif.

“Tapi ada beberapa yang secara teknis harus kita bicarakan,” ujar Dian, Kamis (23/10).

Dian menjelaskan bahwa yang sebenarnya perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan penghapusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin ini akan menjadi moral hazard bagi industri perbankan.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa jika memang perpres tersebut bakal diterbikan, perbankan siap melaksanakan. Alasannya, kata Dian, pencadangan yang dimiliki perbankan juga memadai.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan depan oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah diterbitkan dan siap untuk segera diimplementasikan.

Sandi mengungkapkan, meski menunggu kebijakan teknis dari Kapolri, eksekusi program ini sebenarnya sudah dapat dimulai.

“Saat ini, untuk kelengkapan administrasi, Peraturan Kepolisian (Perpol) sedang diharmonisasi dengan lembaga terkait,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai perintah Kapolri, kita bisa segera action untuk menindaklanjuti program presiden dalam mencegah dan menanggulangi masalah korupsi di Indonesia,” ucap Sandi.

Sandi menyampaikan, pembentukan Kortas Tipikor merupakan upaya penguatan struktur organisasi Polri dalam penanganan kasus korupsi, dengan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas Tipikor.

Evaluasi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum Artikel Kompas.id Inisiatif ini untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memastikan penanganan korupsi berjalan efektif, meliputi pencegahan, penegakan hukum, serta pelacakan aset hasil korupsi.

“Penanggulangan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah Polri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam memberantas korupsi yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini,” ucap Sandi.

Menurutnya, Kortas Tipikor dibentuk sebagai upaya konkret dari komitmen Kapolri untuk mengatasi korupsi dengan pendekatan kolaboratif yang lebih efektif.

Kortas Tipikor juga mencakup aspek preventif, di samping penindakan dan pemulihan aset, guna memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Jadi ada sisi pencegahannya, ada sisi penegakan hukumnya, dan ada juga sisi penelusuran asetnya. Ada banyak hal yang turut kita kerjakan bersama,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpres Kortas Tipikor Terbit, Polri Siap Eksekusi Program Anti-korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/22511641/perpres-kortas-tipikor-terbit-polri-siap-eksekusi-program-anti-korupsi.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan utang kredit macet yang melibatkan sekitar 6 juta petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan diterbitkan pada pekan depan.

Rencana penerbitan Perpres tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia versi Munaslub, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam acara "Dialog Ekonomi Kadin Bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia" yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).

Menanggapi hal itu, Anindya menyatakan bahwa Kadin Indonesia mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap membantu pemerintah serta pelaku UMKM. Kadin akan bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Hukum.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Kadin Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar. Ke depannya, harapan kami agar UMKM bisa tumbuh dan bangkit kembali,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/10).

Anindya menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Penghapusan kredit macet tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selama ini, banyak petani yang tidak bisa lagi mendapatkan kredit dari bank, terutama bank BUMN, sehingga mereka terjebak dalam utang pinjaman online (pinjol) yang memberatkan. Dengan penghapusan utang ini, mereka akan menjadi bankable dan dapat kembali mengakses kredit perbankan,” jelas Anindya.

Kebijakan penghapusan kredit macet ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, diperlukan peraturan pelaksana berupa Perpres untuk menetapkan kriteria nasabah yang berhak mendapatkan penghapusan utang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat ini tengah mempersiapkan Perpres tersebut.

Anindya juga berharap agar di tahap selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa untuk penghapusan utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini hanya dihapusbukukan tetapi belum dihapus tagih.

Menurutnya, terdapat sekitar 63 juta usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia, yang jika utangnya diputihkan, dapat membantu UMKM bangkit dari kontraksi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun.

Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Adapun pembentukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan dan kebijakan tersebut diteken oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024. Dengan kata lain, peraturan tersebut diteken dua hari sebelum Jokowi lengser dari kursinya.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," kata aturan tersebut pada pasal 1 nomor 7, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) nantinya berasal dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat serta dana lainnya yang sah.

Sementara itu pada Pasal 2 Nomor 3, badan ini nantinya akan mengelola atau mengatur sejumlah komoditas termasuk kelapa sawit, kakao maupun kelapa.

Adapun dana yang dihimpun oleh BPDP nantinya akan dipergunakan untuk perkebunan dalam negeri. Hal tersebut juga diperjelas dalam pasal 11 yang mengatur dana perkebunan mulai dari pengembangan, penelitian, peremajaan hingg pemenuhan pembuatan bahan bakar nabati dan hilirisasi.

"(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan, a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan; c. promosi Perkebunan; d. peremajaan Perkebunan; dan e. sarana dan prasarana Perkebunan. (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan," terang aturan tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan saat ini badan tersebut menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) sebagai bentuk baru dari badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Dilansir dari laman resmi BPDPKS, tugas dari badan tersebut yakni melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh komite pengarah dengan tetap memperhatikan program-program dari pemerintah.

Yang dimaksud dengan komite pengarah tersebut yakni delapan kementerian. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan tersebut ditandatangani Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, atau sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Rabu (23/10/2024).

Adapun aturan ini berlaku dan diundangkan sejak Perpres ditandatangani, atau pada 18 Oktober 2024. Tunjangan kinerja akan diberikan kepada pegawai setiap bulan. Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan terbesar di lingkungan Kemnaker adalah Rp 33,2 juta untuk kelas jabatan 17, sementara yang terkecil adalah Rp 2,5 juta untuk kelas jabatan 1. Berikut rinciannya:

- Kelas jabatan 17: Rp 33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp 27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp 19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp 17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp 10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp 9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp 8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp 5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp 5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp 4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp 3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp 3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp 3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp 2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp 2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp 2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp 2.531.250

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]