PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan anak perusahaannya, PT Kreasi Jasa Persada (KJP), telah resmi menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) di PT Borneo Berkat Kutai (BBK) pada 6 November 2024. Dengan penandatanganan ini, CUAN dan KJP berhasil mengambil alih 25 juta saham atau 100% kepemilikan di BBK yang sebelumnya dimiliki oleh PT Berkat Bumi Barito (BBB) dan Herry Hermawanto.

Corporate Secretary CUAN, Robertus Maylando Siahaya, menjelaskan bahwa transaksi tersebut dituangkan dalam tiga Akta Jual Beli Saham. Selain akuisisi penuh atas BBK, CUAN dan KJP juga telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Lunas (PPJB Lunas) untuk membeli 2.400 saham atau 20% kepemilikan di PT Intan Bumi Persada (IBP) dari PT Herlindo Prima Jaya (HPJ). Proses penandatanganan akta jual beli saham ini akan dilaksanakan setelah seluruh persyaratan PPJB Lunas terpenuhi.

PT Intan Bumi Persada (IBP) merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP) dengan wilayah operasional di Kalimantan Tengah, sementara BBK memegang 80% saham di dalam IBP. Dengan transaksi ini, CUAN mengamankan kendali penuh secara langsung atas BBK dan secara tidak langsung atas IBP, memperkuat posisinya di sektor pertambangan batubara.

“Dengan selesainya transaksi ini, CUAN akan menjadi pemegang saham 100% di BBK, dan secara tidak langsung memiliki kendali atas IBP,” ungkap Robertus.

Robertus menambahkan, transaksi ini sejalan dengan strategi pengembangan usaha CUAN, yang bertujuan untuk memperkuat aset, memperluas usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi batubara melalui anak perusahaannya. “Kami berharap hal ini akan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan CUAN di masa mendatang,” tutupnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) secara resmi menyepakati jual beli emas sebesar 30 ton per tahun ke PT PT Aneka Tambang (ANTAM). Lewat langkah strategis ini ANTAM berpotensi menghemat devisa impor emas yang selama ini dilakukan ANTAM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam sambutannya menyatakan terdapat un-efisiensi dalam pengelolaan emas di Indonesia.

”Untuk reserve emas, kalau gak salah kita nomor 6 terbesar di dunia, 2.600 berapa hitungannya. Tetapi kalau kita lihat untuk reserve emas batangan kita sebagai negara, itu nomor 43, secara ekonomi, kita nomor 16. Nah artinya ada sesuatu yang un-efisien yang terjadi selama ini,” ungkap Erick Thohir.

Lewat program hilirisasi Erick meyakini ketidakefisienan pengelolaan emas di Indonesia dapat teratasi.

”Hilirisasi mengoreksi itu, dengan Freeport memproduksi 50 ton, ANTAM mengambil 30 ton, ada penghematan Rp200 triliun,” kata Erick.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli emas batangan sebesar 30 ton oleh PTFI ke ANTAM, diproyeksi dapat menghemat devisa negara secara signifikan.

”Ke depan dengan tandatanganinya sinergi ini, Indonesia akan menghemat devisa, karena tidak lagi harus importasi bahan baku untuk usaha logam mulianya Aneka Tambang. Artinya rakyat Indonesia akan menikmati hasil dari bumi sendiri, dari bahan baku sampai ke bahan jadinya,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso di Jakarta, Kamis (07/11/2024).

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nico Kanter menyatakan lewat kerja sama ini pihaknya mampu mengurangi impor emas yang selama ini dilakukan.

”Tadi sudah disampaikan Pak Hendy itu berapa ratus triliun yang bisa kita save sebagai devisa negara. Kedua juga, ini kan ekspor. Ketiga tentunya menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar anak perusahaan telah terjadi dengan baik, walaupun dengan BUMN yang lain kadang-kadang masih ribet. Tapi kalau dibawahnya MIND ID, everything goes smooth,” tutur Nico.

Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan, pihaknya siap untuk memberikan 30 ton emas batangan ke ANTAM setiap tahunnya. Bahkan jika ANTAM membutuhkan lebih, Freeport pun siap mengakomodasinya.

“Ruang lingkupnya adalah 30 ton yang akan diofftake oleh antam. kalau antam butuh lebih kami siap,” tutup Tony.

PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan penandatanganan perjanjian jual beli logam emas dengan PT Aneka Tambang (ANTAM) di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (07/11/2024). Lewat kerjasama ini PTFI mengikat kontrak untuk menyalurkan emas batangan sebesar 150 ton dalam jangka waktu lima tahun ke ANTAM.

”Kalau dihitung dari jumlah nilainya sekitar USD12,5 miliar dolar. Tapi tergantung dari harga emas nih Pak, USD12,5 miliar itu sekitar Rp200 triliun,” ucap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dalam sambutannya.

Tony menegaskan bahwa hal ini merupakan salah satu komitmen PTFI pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan Pemerintah RI. Yakni Untuk mendukung hilirisasi dan terciptanya ekosistem hilirisasi.

Proses pengiriman emas batangan dari PTFI ke ANTAM akan dikirimkan secara bertahap. Per tahunnya PTFI akan menyalurkan sebanyak 30 ton emas batangan ke ANTAM.

"Rencananya itu (pengiriman pertama) di Bulan Desember (2024) kita mulai akan produksi 500 kg," ungkap Tony.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nico Kanter menyatakan lewat kerjasama ini pihaknya mampu mengurangi impor emas yang selama ini dilakukan.

”Ini adalah wujud nyata dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas dari para pemerintah. So we have to be proud of what we achieve today,” tutup Nico.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) berhasil meraih juara pertama dalam Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF).

Kompetisi ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema “Dream Bigger, Grow Together,” acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan bahwa ia sangat bangga atas pencapaian yang sangat baik ini dan menyatakan bahwa prestasi ini tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi tim dalam memberikan layanan terbaik bagi para nasabah.

“Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Laksono dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penghargaan ini juga merupakan bagian dari komitmen BRIDS untuk mendukung roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

“Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat,” tegas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. Pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customerbase BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan nonbisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

“BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang,” pungkas Sunarso.

PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) mengumumkan produk unggulan terbarunya saat turun memeriahkan ajang dari Tech in Asia Conference 2024. VENA Supply Chain Indonesia, inovasi terbaru perusahaan itu digadang-gadang akan mengoptimalkan ekosistem logistik di Indonesia.

Chief Business Officer SPE Solution, Rico L. Simarmata menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan akses layanan digital yang mudah dan terjangkau bagi semua bisnis, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami percaya bahwa teknologi memainkan peran vital dalam membantu bisnis tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis berhak mendapat akses terhadap digitalisasi yang setara,” ujar Rico dilansir Kamis (7/11).

VENA menjadi salah satu wujud komitmen pihaknya dalam menghadirkan solusi untuk membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan optimalisasi proses keuangan melalui teknologi yang terintegrasi.

Inovasi tersebut hadir sebagai platform business-to-business (B2B) marketplace berbasis supply chain management yang diharapkan akan memudahkan bisnis menemukan supplier dan buyer dalam satu tempat.

VENA juga mencakup manajemen distribusi, persediaan, pengiriman, pesanan, pembayaran real-time, hingga laporan transaksi yang terpadu yang dihadirkan dalam satu portal dengan konsep yang seamless. Adapun produk ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada awal 2025.

Rico menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanannya, mendukung bisnis lintas sektor, serta menciptakan dampak positif dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mencatatkan kinerja apik pada Kuartal III 2024. Hal ini merupakan wujud komitmen pihaknya untuk terus melangkah maju sebagai pionir energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Utama PGEO, Julfi Hadi melaporkan bahwa pihaknya berhasil mencapai kinerja yang stabil sepanjang tiga kuartal pertama 2024. Perusahaan tercatat berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar 0,36% year-on-year (YoY). Hal ini berkat peningkatan produksi melalui optimasi load factor dan perencanaan pemeliharaan yang efektif.

"Dengan karakteristiknya sebagai pembangkit baseload, panas bumi adalah energi terbarukan yang paling sesuai untuk berperan sebagai tulang punggung agenda transisi energi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperkuat ketahanan energi," ungkapnya dilansir Kamis (7/11).

PGEO juga telah meraih pendapatan sebesar US$306,02 juta hingga Kuartal III 2024. Capaian ini sedikit mengalami penurunan 0,71% YoY akibat carry over pada kontrak tertentu dan reklasifikasi pendapatan dari kredit karbon.

Julfi menegaskan bahwa pihaknya memiliki ambisi untuk menjadi salah satu pemimpin energi hijau global dengan memanfaatkan kekayaan panas bumi dari Indonesia.

"Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal Indonesia (indigenous resources), yaitu panas bumi,” ujar Julfi.

Hal tersebut coba diwujudkan dengan beragam strategi perusahaan, salah satu fokusnya adalah meningkatkan kapasitas terpasang hingga 1,7 GW pada 2033, yang merupakan hampir sepertiga dari target nasional sebesar 6,1 GW.

PGEO juga terus berupaya untuk mengoptimalkan produksi panas bumi yang kini telah mencapai 3.597,16 GWh di Kuartal III. Capaian ini naik 0,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan produksi ini juga berdampak positif terhadap pendapatan dari operasi utama yang naik menjadi USD 293,21 juta.

Dalam aspek pengembangan, perusahaan telah mempercepat tiga proyek utama: Hululais Unit 1 dan 2 (110 MW), Lumut Balai Unit 2 (55 MW), dan proyek co-generation (45 MW). Proyek Lumut Balai Unit 2 diharapkan selesai pada akhir tahun 2024, sementara proyek lainnya ditargetkan beroperasi pada 2027.

PGEO juga tengah memprioritaskan investasi pada proyek organik tahun ini dan mengadopsi pendekatan opportunistik untuk pertumbuhan anorganik. Walau beberapa akuisisi aset panas bumi ditunda, pihaknya tetap membuka peluang pertumbuhan kapasitas panas bumi di masa depan yang sejalan dengan strategi profitabilitas perusahaan.

Selain itu, komitmen perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga membuahkan hasil yang positif. Sustainalytics telah memberikan perusahaan nilai yang sangat memuaskan dengan risiko "negligible". Hal tersebut membuat perusahaan sukses menempati posisi pertama pada sektor industri utilitas dan sub-sektor energi terbarukan sebagai perusahaan dengan tingkat risiko terendah.

PGEO bertekad untuk menjadi lokomotif utama dalam transisi energi, memastikan ketersediaan energi terbarukan yang andal, dan membangun masa depan yang lebih hijau di Indonesia.

Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini. “Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut. “Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal. “Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

“Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tuturnya.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

“Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

“Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,” pungkasnya.

Kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global. Apalagi, saat ini situasi ekonomi global tengah menghadapi tantangan ketidakpastian geopolitik akibat perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia.

Senior Policy Fellow for Energy and Environment The Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA), Prof Jun Arima, mengatakan bahwa saat ini ASEAN menjadi tumpuan dunia untuk terus menggerakkan perekonomian global. Ia mengharapkan ASEAN dapat meningkatkan basis industri manufaktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pertumbuhan ekonomi global dapat terus terjaga.

"ASEAN merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan mereka perlu mengambil tanggung jawab tersebut. Apalagi saat ini penuh ketidakpastian atas situasi ekonomi, energi, dan geopolitik dunia seperti yang terjadi di Timur Tengah dan era baru perang dingin antara Amerika Serikat dan China," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sebagaimana diketahui, perekonomian ASEAN mencatatkan performa positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4%-5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong produk domestik bruto (PDB) ASEAN secara agregat mencapai US$3,6 triliun yang menempatkan kawasan ini sebagai pusat ekonomi terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Jerman.

Selain pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023 lalu kawasan Asia Tenggara juga sukses mempertahankan penguatan permintaan domestik, mengendalikan laju inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekspor. Hal ini dilakukan di tengah situasi ekonomi global yang melambat akibat ketidakpastian situasi geopolitik dunia.

Jun Arima menyarankan negara-negara di Kawasan ASEAN dapat mempererat kolaborasi untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Selain kolaborasi di bidang ekonomi, ia juga menyarankan negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi di bidang energi guna mewujudkan ketahanan energi di kawasan.

"Kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan ketahanan energi melalui kolaborasi di antara negara-negara kawasan," tegasnya.

Selain ketahanan energi, ia juga mendorong kawasan ASEAN untuk mempercepat proses transisi energi guna mewujudkan netralitas karbon atau emisi nol bersih.

Apalagi, saat ini negara-negara di ASEAN bersama dengan Jepang tengah menjalankan program inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang berkeyakinan bahwa Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia sekaligus model kerja sama dalam mewujudkan proses transisi energi yang rasional, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda.

"Program inisiatif seperti AZEC perlu didorong lebih lanjut," pungkasnya.

Selain itu, beberapa tantangan fundamental dalam kerangka hukum mempengaruhi pelaksanaan M&A, seperti kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait interpretasi “keuangan negara yang terpisah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menambah ketidakpastian dengan menetapkan bahwa aset negara yang diinvestasikan dalam BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Memperkuat Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia

Untuk melindungi eksekutif BUMN dari kriminalisasi yang tidak semestinya, diperlukan kerangka Business Judgment Rule (BJR) yang kuat. BJR di negara seperti Australia memberikan perlindungan hukum bagi eksekutif yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan niat baik

dan kewajaran, membantu mengurangi ketakutan mereka terhadap tuntutan pidana (Nicolson, Wilcock, & White, 2021). Di Jerman, BJR membantu mengurangi bias retrospektif yang sering kali memicu tanggung jawab pidana bagi eksekutif ketika hasil keputusan bisnis menjadi tidak menguntungkan (The ‘Business Judgment Rule’ and the problem of hindsight bias, 2016).

Memperjelas Perlindungan bagi Direksi

Agar BJR dapat efektif di Indonesia, diperlukan pembeda yang jelas antara kesalahan dalam keputusan bisnis dan tanggung jawab pidana. Standar ini dapat diselaraskan dengan yuridiksi lain seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk mengurangi risiko penuntutan yang berlebihan dan memungkinkan eksekutif membuat keputusan tanpa khawatir akan dampak hukum pribadi.

Menetapkan Standar untuk Fiduciary Duties dan Due Diligence

Indonesia perlu menetapkan standar yang jelas untuk tanggung jawab fidusia dan kehati-hatian (due diligence). Standar ini bertujuan untuk melindungi direksi selama mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, sesuai dengan standar internasional seperti Corporations Act di Australia (Tan & Associates, 2020).

Meningkatkan Pemahaman Yudisial dan Konsistensi Penerapan BJR

Pendidikan mendalam tentang prinsip Business Judgment Rule (BJR) bagi pemangku kepentingan, termasuk hakim, praktisi hukum, dan eksekutif, sangat penting untuk menciptakan penerapan yang konsisten. Di Jerman, misalnya, pelatihan intensif bagi hakim mengenai BJR telah memperkuat perlindungan yang adil bagi eksekutif, memungkinkan mereka fokus pada inovasi tanpa risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang beritikad baik (The ‘Business Judgment Rule’ and the problem of hindsight bias, 2016). Penerapan BJR yang konsisten akan memperkuat budaya pengambilan risiko yang terukur, sehingga BUMN Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global.

Selain itu, program pendidikan dan pelatihan ini akan memastikan bahwa sistem peradilan dapat membedakan dengan jelas antara kesalahan strategis yang tidak disengaja dan tindakan kriminal yang disengaja. Konsistensi ini memberi eksekutif kepastian hukum yang kuat, sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis demi kepentingan perusahaan tanpa khawatir akan dampak hukum pribadi yang tidak semestinya (Asian Development Bank, 2021; Nicolson, Wilcock, & White, 2021).

Eksekutif juga perlu memahami prinsip BJR untuk mengetahui batas tanggung jawab hukum mereka, yang memungkinkan mereka menjalankan peran dengan keyakinan bahwa keputusan yang berlandaskan itikad baik dan kehati-hatian akan mendapat perlindungan hukum. Pemahaman ini membantu mereka mengambil keputusan yang lebih berani dan strategis tanpa takut terhadap tuntutan pidana yang tidak proporsional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi BUMN (Asian Development Bank, 2021).

Pentingnya Kolaborasi, Reformasi Hukum, dan Tindak Lanjut untuk Pertumbuhan BUMN

Kolaborasi yang erat antara regulator, eksekutif BUMN, akademisi, dan praktisi hukum adalah fondasi yang kokoh untuk mengimplementasikan strategi M&A dan reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, BUMN dapat mengatasi hambatan hukum dan tata kelola yang menghambat pertumbuhan, sehingga dapat mengambil langkah inovatif tanpa risiko kriminalisasi yang tidak semestinya.

Reformasi hukum yang memperkuat kerangka Business Judgment Rule (BJR) dan meningkatkan standar fidusia menjadi kebutuhan mendesak. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, reformasi ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan BUMN secara berkelanjutan, serta mempercepat implementasi M&A untuk meningkatkan daya saing global.

Seminar ini juga merumuskan rencana tindak lanjut konkret, mencakup mitigasi risiko, persiapan, dan monitoring hasil pasca-akuisisi, untuk memastikan bahwa setiap M&A memberikan nilai tambah jangka panjang bagi BUMN dan perekonomian Indonesia.

Sejak akhir tahun 2023 lalu, TikTok menginisiasi kampanye #SalingJaga sebagai upaya edukasi semua pihak terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari misinformasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dengan mengajak sejumlah mitra, TikTok menggelar diskusi "Membangun Kebiasaan Berpikir Kritis agar Terhindar Hoaks" di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Anggini Setiawan, Communications Director, TikTok Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyediakan ruang ekspresi yang aman dan nyaman bagi komunitas TikTok. Namun, mengatasi potensi bahaya yang terus berkembang setiap harinya merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama banyak pihak.

“Itulah sebabnya kami mengajak sejumlah mitra dan kreator untuk berbagi praktik terbaik menghadapi misinformasi di ranah daring. Kami harap wawasan ini dapat membantu semua pihak untuk tidak hanya memahami bahaya dari misinformasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebiasaan berpikir kritis agar kita bisa lebih cermat dan terlindungi saat berinteraksi di ranah daring," jelas Anggi.

Dalam sesi diskusi yang digelar bersama What Is Up, Indonesia? (WIUI), SIBERKREASI, dan kreator Rye (@ryeee_), TikTok juga memperkenalkan sejumlah fitur keamanan dan sumber daya yang tersedia di dalam aplikasi. Fitur dan sumber daya ini disediakan tidak hanya untuk melindungi pengguna dan masyarakat Indonesia dari potensi misinformasi, tapi juga mengasah kemampuan mereka saat menyaring informasi dari konten unggahan pengguna di dalam platform, antara lain:

• Pelabelan Akun dan Konten: TikTok melabeli profil figur publik (seperti selebritas, tim olahraga, atau brand) dengan tanda centang "Terverifikasi" untuk memastikan keabsahan akun tersebut. Tanda centang ini tidak dapat dibeli dan harus melewati proses pemeriksaan oleh tim TikTok. Selain itu, TikTok juga melabeli konten buatan AI (AI-generated content) secara otomatis untuk memastikan pengguna paham bahwa konten yang disaksikan merupakan buatan mesin;
• Tag Peringatan: TikTok menandai video yang belum terverifikasi dengan Tag Peringatan pada bagian atas agar mudah dilihat oleh pengguna;
• Fitur 'Tidak Tertarik’: Terkadang, pengguna menemukan konten yang kurang sesuai dengan minat mereka. Untuk itu, TikTok menyediakan fitur 'Tidak Tertarik' agar pengguna dapat memberikan sinyal kepada sistem rekomendasi TikTok untuk tidak merekomendasikan konten serupa muncul dalam laman Untuk Anda mereka;
• Fitur 'Laporkan': Jika pengguna menemukan konten terduga misinformasi atau melanggar Panduan Komunitas, pengguna bisa langsung melaporkan pelanggaran tersebut kepada TikTok dengan mengetuk tombol 'Laporkan.' Nantinya, segala jenis konten, komentar, maupun sesi LIVE yang dilaporkan akan ditinjau lebih lanjut oleh tim moderasi TikTok;
• Laman Sumber Daya Khusus: TikTok terus bermitra dengan para ahli dan organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia untuk membantu menghubungkan pengguna dengan informasi kredibel dan otoritatif. Sebagai contoh, di masa penyelenggaraan Pilkada tahun ini, TikTok menyediakan Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024, hasil kolaborasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republika Indonesia.

Mira Sahid, Wakil Ketua Umum SIBERKREASI, mengapresiasi langkah semua pihak dalam upaya menghindari misinformasi dan hoaks sebagai bagian literasi digital. Menurutnya, untuk menekan penyebaran misinformasi di platfom digital, masyarakat juga perlu memahami cara pemanfaatan platform yang baik, termasuk fitur keamanan yang tersedia agar mereka bisa membuat, mengonsumsi, maupun membagikan informasi secara bijak di platform digital.

“Kami mengapresiasi langkah TikTok untuk membuka ruang diskusi ini bagi kami dan para mitra agar bisa menyelaraskan cara terbaik untuk meningkatkan literasi digital warga Indonesia kita demi menekan penyebaran misinformasi,” ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan platform dan pengguna, TikTok terus berkolaborasi dengan Dewan Penasihat Keamanan, peneliti, organisasi masyarakat, dan pakar literasi media untuk memperkuat kebijakan TikTok dengan memahami tren dan isu yang ada. TikTok juga menggelar serangkaian lokakarya untuk mengedukasi komunitas dan para pemangku kepentingan tentang kebijakan, fitur keamanan, serta cara melawan misinformasi.

Abigail Limuria, Co-founder, What Is Up, Indonesia? (WIUI), menambahkan, "Berpikir secara sistematis dan akurat merupakan pola berpikir yang wajib dimiliki oleh semua orang, khususnya saat menghadapi misinformasi. Kita harus bisa membedakan ranah-ranah informasi dan memiliki kemampuan untuk memfilter dan menganalisis data untuk memastikan kredibilitas dan kebenarannya.”

"Melalui diskusi yang terjalin bersama para mitra, kami harap makin banyak pihak ikut terinspirasi untuk bekerja sama mencari solusi terbaik guna menghentikan laju penyebaran misinformasi. Kami percaya bahwa ekosistem digital yang sehat bisa tercipta jika kita bisa #SalingJaga untuk melawan misinformasi bersama-sama," tutup Anggini.

Indonesia memainkan peran strategis dan berkontribusi secara signifikan terhadap industri biofuel, pangan, dan oleokimia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Minyak sawit Indonesia, saat ini telah menyumbang 58% produksi minyak sawit global atau sekitar 23% produksi minyak nabati dunia.

Tak hanya menjadi salah satu sumber pendapatan nasional, industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat dan bertransformasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk memastikan industri kelapa sawit dapat berkembang secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif.

“Kebijakan pangan dan energi Indonesia berfokus pada peningkatan swasembada, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan keberlanjutan untuk mendukung ketahanan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara The 20th Indonesian Palm Oil Conference And 2025 Price Outlook (IPOC), dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan pangan Indonesia memprioritaskan swasembada dan keterjangkauan pangan, dengan fokus pada pangan pokok seperti beras, kedelai, dan produk minyak sawit.

Sedangkan terkait kebijakan biodiesel di Indonesia, tujuan utamanya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor, mendorong bauran energi yang lebih berkelanjutan, dan mendukung industri minyak sawit.

Elemen kunci dari kebijakan tersebut yakni kewajiban biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk industri transportasi yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan.

Strategi tersebut salah satunya dengan peningkatan Program Peremajaan Petani Kecil atau dikenal dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak tahun 2017, Indonesia telah memberikan hibah PSR untuk sekitar 360.000 hektar dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil.

Feedloop AI meluncurkan LegalPro, platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan operasional hukum. Inovasi ini memanfaatkan analisis dokumen otomatis dan mendalam untuk mempercepat proses yang kompleks, memungkinkan tim hukum menyelesaikan analisis dalam hitungan jam daripada berhari-hari. LegalPro diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat dengan efisiensi tinggi.

“Feedloop AI berkomitmen untuk mendukung efisiensi operasional tim legal, sehingga mereka dapat lebih mudah mematuhi regulasi di Indonesia. Dengan solusi LegalPro, kami ingin membantu perusahaan menghadapi tantangan kepatuhan secara lebih efektif dan efisien melalui inovasi teknologi Generative AI,” ujar Muhammad Ajie Santika, CMO Feedloop AI.

Sebagai bagian dari peluncuran LegalPro, Feedloop AI mengadakan acara bertajuk Advancing Legal Operations: AI Solutions for Compliance and Efficiency di D' Galleria, Jakarta, yang berlangsung hari ini. Acara ini mempertemukan para profesional hukum dan pemimpin industri untuk mendiskusikan bagaimana AI dapat mendukung transformasi sektor hukum, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks.

Diskusi panel di acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, seperti Seno Soemadji (EVP Head of TechCo, Indosat), Ammar Gill (Founding Partner, AGPF Law Firm), dan Ryan Renaldy (Build Leader, IBM). Panel ini dipandu oleh Ajie Santika, yang menyoroti kontribusi AI dalam menyederhanakan proses hukum yang rumit.

Dalam sesi tersebut, Yugie Nugraha, VP AI Solutions Feedloop AI, mempresentasikan demo LegalPro, memperlihatkan manfaat langsung dari platform ini dalam mempercepat dan menyederhanakan analisis dokumen hukum.

Para peserta juga mendapat kesempatan untuk melihat langsung fitur-fitur LegalPro dan belajar bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam proses hukum sehari-hari. Selain sesi diskusi dan demo, acara ini juga menyediakan peluang berjejaring bagi para pemimpin di bidang hukum dan teknologi untuk membangun koneksi strategis.