Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan melakukan pembenahan terhadap X agar segera memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” ungkapnya.

Namun, kata Budi, Kemenkominfo akan mengambil langkah lebih jauh jika Elon Musk tak kunjung membuat kantor perwakilan X di Indonesia, yakni dengan memblokir X seperti yang dilakukan Brasil.

“[Langkah Brasil] itu ekstrim, itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan,” ungkapnya.

Pada bulan lalu, platform media sosial X dilarang diakses di Brasil. Platform milik Elon Musk itu disebut telah membagikan konten disinformasi.

Melansir dari Al Jazeera, Kamis (3/10/2024), Hakim Alexandre de Moraes memerintahkan penangguhan X setelah Musk menolak untuk menghapus puluhan akun sayap kanan yang dituduh menyebarkan berita palsu.

Namun, penangguhan telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi dan batasan platform, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Hakim Moraes juga membekukan aset X dan operator internet satelit Musk Starlink, yang telah beroperasi di Brasil sejak 2022, terutama di komunitas terpencil di Amazon. Selain itu, Hakim mengatakan X akan menghadapi denda harian sebesar 5 juta reais (US$913.000) sampai mematuhi perintah untuk menangguhkan layanannya.

Teranyar, Musk menolak dan menyingkirkan perwakilan hukum X di Brasil sebagai protes. Menurut hukum Brasil, perusahaan asing yang melakukan bisnis di Brasil diharuskan memiliki perwakilan hukum di negara tersebut yang bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan otoritas lokal. Adapun, X memiliki lebih dari 22 juta pengguna di Brasil.

Sekadar informasi, ini bukan pertama kalinya platform X milik Elon Musk dilarang beroperasi di sebuah negara. China adalah negara pertama yang melarang platform tersebut pada Juni 2009, saat platform itu masih disebut Twitter, dua hari sebelum peringatan 20 tahun pembantaian Lapangan Tiananmen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan lembaga penyelenggara PDP akan meluncur pada Oktober 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kemenkominfo telah mengajukan aturan turunan beserta dengan lembaga PDP sudah ke Sekretariat Negara. Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu keputusan dari pemerintah.

“Yang pasti kita Kemenkominfo sudah preparing, meng-address bahwa ini sangat penting pelindungan data pribadi ini untuk melindungi data masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa UU PDP sendiri akan resmi berlaku pada 17 Oktober tahun ini. Dia pun memastikan aturan turunan UU PDP tidak akan molor. “Enggak [akan molor],” imbuhnya.

Begitu pun dengan lembaga penyelenggara PDP yang akan dimuat dalam Keputusan Presiden (Kepres). “Tunggu saja kan masih ada waktu,” tambahnya.

Meski demikian, Budi tak menjamin aturan turunan dan lembaga penyelenggara PDP akan terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

“Nanti kita lihat, karena MenPANRB, Setneg, dan kami terus koordinasi mengenai polanya, kita kan nggak mau main-main juga karena pelindungan data pribadi itu isu yang sangat penting buat masyarakat khususnya di era digital,” terangnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menargetkan turunan UU PDP dalam PP akan rampung pada awal Oktober 2024, dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun, Kemenkominfo pun tak menampik bahwa salah satu hal yang paling krusial adalah Badan Pengawas PDP.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa hingga saat ini aturan turunan tersebut sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” kata Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kemenkominfo pun menargetkan PP PDP akan meluncur pada awal Oktober. “Targetnya, target kita sih di awal Oktober, paling tidak PP-nya sudah rampung,” ujarnya.