JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang akan memfokuskan beasiswa pada bidang ilmu sains dan teknologi (saintek).

Menurut Bonnie, ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peranan penting yang perlu mendapat perhatian.

"Nah ini juga saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu sosial humaniora itu juga enggak penting," ujar Bonnie saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).

Ia mengingatkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang ilmu sosial dan humaniora tidak terpinggirkan.

"Kalau menurut saya, LPDP itu kan ada jatah-jatahnya tuh, berapa apa istilahnya tuh alokasinya, alokasinya berapa, jadi jangan sampai kemudian nanti tersisihkanlah ilmuan sosial humaniora ini," tambahnya.

Bonnie memberikan contoh bahwa negara-negara maju memiliki banyak ahli di bidang sosial, seperti ahli sejarah dan ahli bahasa.

Hal ini terjadi karena negara tersebut memberikan dukungan kepada warganya yang ingin mendalami ilmu sosial dan humaniora.

"Kalau kamu lihat di negara yang maju-maju, mereka itu kan ahli-ahlinya banyak, bahkan ada ahli China, ada ahli Indonesia, ada ahli Jawa, ada ahli purbakala, apa, mereka kan keilmuannya menyeluruh, ya itu akibat ada support dari negara juga," jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan dalam pendidikan.

"Nah pertimbangkan lagi lah, negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa LPDP akan fokus pada ilmu saintek untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa program tersebut antara lain swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi

"LPDP ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden, swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi," kata Prof. Satryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, ia menambahkan bahwa LPDP juga akan fokus pada dunia sains dan teknologi, dan selama ada yang menarik serta layak, akan diberikan bantuan dana.

Prof. Satryo juga merencanakan peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP setiap tahunnya.

"Kalau jumlah kita ingin naik, tiap tahun naik terus," ujarnya.

Jakarta: Menjadi penerima Beasiswa LPDP tak hanya sekadar kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri, tetapi juga panggilan untuk kembali dan berkontribusi pada bangsa. Tujuh alumni LPDP ini membuktikan, ilmu dan pengalaman mereka tak berhenti di perbatasan negeri tempat mereka belajar, melainkan kembali ke Tanah Sir dengan misi besar.

Dari membangun pendidikan inklusif hingga mengembangkan vaksin COVID-19, mereka menginspirasi dengan kontribusi nyata untuk Indonesia. Para alumni beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menunjukkan komitmen mereka dalam membangun Indonesia.

Dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman dari berbagai negara, mereka kembali ke Tanah Air untuk memberikan kontribusi positif. Berikut kisah 7 alumni yang telah berkontribusi di berbagai sektor.

7 Alumni Beasiswa LPDP dan Kontribusinya yang Menginspirasi:

1. Asriadi Sakka: Pendiri Sekolah Alam La Cendekia

Mengutip akun Instagram @titiknolenglish, Asriadi Sakka, lulusan program Master of Renewable Energy dari Tokyo Institute of Technology, mendirikan Sekolah Alam La Cendekia di Indonesia. Sekolah ini menerapkan pendekatan pendidikan berbasis sains dengan nilai-nilai Islam, berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Melalui pendidikan ini, Asriadi berupaya mencetak generasi penerus yang peduli lingkungan dan berintegritas.

2. Maria Jochu: Mengabdi sebagai Lurah di Papua

Maria Jochu, yang memiliki gelar Master of Human Resources dari Marshall University, Amerika Serikat, memutuskan kembali ke tanah kelahirannya di Papua untuk menjadi lurah. Ia menolak berbagai tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri demi memajukan wilayah asalnya. Keputusannya tak mudah, mengingat banyak tantangan infrastruktur dan layanan kesehatan di sana yang perlu diperbaiki.

3. Sri Melati: Pendiri Yayasan Dwituna Harapan Baru

Sri Melati, seorang disabilitas netra lulusan University College London, mendirikan Yayasan Dwituna Harapan Baru yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki MDVI (Multiple Disability with Visual Impairment). Melati berkomitmen membantu komunitas disabilitas netra untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif.

4. Indra Rudiansyah: Berperan dalam Pengembangan Vaksin AstraZeneca COVID-19

Indra Rudiansyah, mahasiswa doktoral di University of Oxford, Inggris, terlibat dalam tim pengembangan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Sebagai bagian dari tim tersebut, Indra memberikan kontribusi nyata dalam menangani pandemi global. Vaksin yang dikembangkan timnya telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

5. Hardika Dwi Hermawan: Membangun Desa Lewat Program Desamind

Hardika Dwi Hermawan, lulusan The University of Hong Kong, memfokuskan upayanya dalam pembangunan desa di Indonesia melalui program Desamind. Program ini melibatkan masyarakat lokal, terutama kaum muda, untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hingga kini, Desamind telah diadopsi oleh lebih dari 1.000 anggota komunitas di berbagai daerah.

6. Andi Taufan Garuda Putra: Memfasilitasi Pendanaan UMKM Lewat Amartha Finance

Andi Taufan Garuda Putra, lulusan Harvard University, mendirikan Amartha Finance untuk membantu UMKM di Indonesia mengakses pendanaan. Melalui platform ini, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mendapatkan modal usaha yang membantu mereka mengembangkan bisnis.

7. Angga Fauzan: Mendirikan MySkill untuk Generasi Muda

Angga Fauzan, yang menempuh studi di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, mendirikan MySkill, sebuah platform pelatihan digital yang menyajikan beragam materi. Melalui MySkill, generasi muda Indonesia dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Para alumni LPDP ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan tinggi yang didapat di luar negeri dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia. Melalui berbagai bidang, mereka berkontribusi untuk memajukan bangsa dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.

Bonnie menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi penerima LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.

"Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan penerapan sistem pinjaman, akan lebih adil karena dana LPDP yang digunakan untuk membiayai pendidikan berasal dari pajak rakyat.

"Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat, LPDP itu kan uang rakyat. Kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik," tegasnya.

Politikus PDI-P ini menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri setelah lulus.

"Artinya kalau misalkan dia nggak mau balik ke Indonesia gara-gara dia menemukan tempat yang isilahnya habitat keilmuwannya, pekerjaannya gitu, ya sudah balikin, anggap student loan, harus begitu," ucap sejarawan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberikan kebebasan kepada peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air, terutama karena Indonesia belum memiliki cukup tempat yang baik bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," ungkap Satryo.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan dari berbagai kalangan terkait efektivitas program beasiswa yang dikelolanya. Banyak penerima beasiswa yang mengeluhkan kurangnya follow-up dari LPDP setelah mereka menyelesaikan studi, meskipun mereka telah memberikan kontribusi besar setelah kembali ke Tanah Air.

Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Ia menilai LPDP perlu meningkatkan sistem tracking untuk memantau progres alumni dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia.

“Banyak alumni yang sudah membuktikan diri dengan membangun lapangan pekerjaan atau menjadi dosen, namun kontribusi mereka tidak terpantau dengan baik oleh LPDP. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami bahwa banyak alumni LPDP yang sebenarnya memberikan kontribusi besar,” ujar Arpi.
Menurutnya, LPDP harus memperketat kontrak dan menentukan bidang studi mana yang harus kembali ke Indonesia serta bidang mana yang perlu pengalaman tambahan di luar negeri. Selain itu, Arpi juga mengimbau LPDP agar terus melakukan evaluasi bersama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pendanaan.

Dengan adanya perbaikan ini, LPDP diharapkan dapat lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga alumni yang pulang bisa memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang ke Indonesia Tuai Respons Positif

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Anak perusahaan BRI Group, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjuarai Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM). Tercatat BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID), selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan capaian ini menjadi wujud dukungan terhadap roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Diketahui, kompetisi yang diselenggarakan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema 'Dream Bigger, Grow Together', acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Laksono menilai prestasi yang diraih tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi BRIDS dalam memberikan layanan prima bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. Pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

(ega/ega)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri.

Influencer pendidikan sekaligus Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi, menyambut baik langkah menteri baru bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini. Dalam wawancaranya dengan Medcom.id, ia menilai evaluasi kebijakan sebagai hal penting untuk menyesuaikan program beasiswa dengan perkembangan zaman.

“Dengan dinamika industri yang berbeda-beda, terutama untuk sektor deeptech dan nanotech yang belum matang di Indonesia, tidak semua penerima LPDP harus pulang. Ada bidang yang justru lebih baik dikembangkan di luar negeri,” ujarnya.
Arpi menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait bidang studi yang boleh berkarya di luar negeri untuk menambah pengalaman. “Namun, ada juga bidang yang sebaiknya segera pulang, seperti pendidikan atau medis, agar bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi dan perbaikan dalam sistem tracking para alumni dianggap perlu dilakukan. Menurut Arpi, LPDP perlu melacak progres setiap alumninya untuk mengetahui kontribusi mereka setelah studi. "Dengan dana yang besar, seharusnya LPDP mampu melakukan tracking alumni agar bisa dievaluasi lebih komprehensif," tutupnya. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Beasiswa LPDP Investasi Pendidikan, Jangan Hitung Untung-Rugi Perkara Tidak Pulang ke Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), salah satu perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group, berhasil meraih juara pertama dalam Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM) 2024.

Selama periode kompetisi yaitu mulai dari 5 Agustus hingga 22 September 2024, BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID). Kompetisi ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema "Dream Bigger, Grow Together," acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan bahwa ia sangat bangga atas pencapaian yang sangat baik ini dan menyatakan bahwa prestasi ini tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi tim dalam memberikan layanan terbaik bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumlah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penghargaan ini juga merupakan bagian dari komitmen BRIDS untuk mendukung roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

(ega/ega)

Jakarta: Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (LBI FIB UI) kembali menggelar Program Pengayaan Bahasa LPDP Extension 2024 - IELTS. Program dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan melatih strategi mengerjakan tes IELTS.

Kasubdiv PKPB LPDP, Yasin Muhammad, mengungkapkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memilih LBI FIB UI mengingat capaian target yang memuaskan pada batch sebelumnya. Dia mengingatkan kepada peserta tidak berkecil hati atas hasil yang diterima pada PB sebelumnya.

PB LPDP Extension 2024 - IELTS diikuti 47 orang. Rinciannya kelas IELTS A sebanyak 15 peserta, kelas IELTS B sebanyak 15 peserta, dan kelas IELTS C sebanyak 17 peserta.
Peserta bakal mengikuti IELTS Extension selama 360 jam ajar dan akan berlangsung selama 3 bulan. Program berakhir pada 5 Februari 2025 dengan tes kolektif Computer-Delivered IELTS di LBI FIB UI pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Program Pengayaan Bahasa LPDP Extension 2024 difasilitasi sembilan pengajar atau tutor, yakni Raymond Sebastian, Sisilana D. M. Poyk, E. Nandiasari, Paul Mahesa, Ninuk Sumiarsih, Rere H. Caroline, Indah Ludji, Hilda Sutandyo, dan Riza Lestari.

Tutor berperan memperhatikan kemajuan tutees dan membantu bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dipelajari di kelas. (Anna Maura Aulia Rambe, Prodi Prancis FIBUI 2021)

Baca juga: Ngobrolin LPDP, Lanjut atau Kaji Ulang?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pemerintah masih menggodok regulasi lembaga pelindungan data pribadi sehingga ‘wasit’ pengawas sekaligus pelindung data masyarakat itu belum hadir hingga saat ini.

Lembaga pelindungan data pribadi seharusnya muncul setelah UU PDP resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024.

“Terakhir itu masih dalam pembahasan, tentu kalau mengeluarkan regulasi ini yang tidak hanya menyangkut satu kementerian, itu kan di bawah kementerian koordinator, jadi masih dalam pembahasan, tetapi jangan khawatir, kami coba godok juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Lembaga PDP nantinya akan berjalan terpisah dari Kementerian yang dinaunginya. Apalagi, Lembaga Penyelenggara PDP merupakan sebuah urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

Penyebabnya, instansi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan keamanan siber, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, peningkatan kesadaran dan edukasi, kolaborasi dengan pihak terkait serta meningkatkan kepercayaan investor serta konsumen.

“Jadi mungkin bukan di dalam internal Kemkomdigi, itu nanti keputusannya dari Presiden. Untuk saat ini karena aturannya baru, mungkin membentuk suatu direktorat khusus, atau mungkin nanti kesatuan atau badan. Ini masih dalam penggodokan,” tuturnya.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah terus berfokus dalam upaya menekan maraknya kebocoran data yang terjadi serta juga menyebabkan meningkatnya penipuan-penipuan yang memanfaatkan data pribadi yang bocor tersebut.

Dia melanjutkan bahwa alasan pemerintah belum menyelesaikan pembentukkan lembaga yang seharusnya hadir pada 17 Oktober 2023 lalu ini lantaran ada proses transisi pemerintahan yang terjadi.

Meski begitu, Meutya menegaskan tak ada niat pemerintah untuk abai dalam menjaga keamanan data masyarakat Indonesia.

“Kan kebetulan memang ada pergantian pemerintahan. Jadi ini kan pemerintahnya baru, baru 2 minggu setengah berjalan. Jadi, mohon waktu juga untuk mempelajari,” pungkas Meutya.

Sekadar informasi, tepatnya pada 18 Oktober 2024 menjadi hari pertama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku setelah ditetapkan dan disahkan pada 17 Oktober 2022.

Tenggat 2 Tahun

UU PDP telah memberikan waktu selama 2 tahun untuk Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk melakukan penyesuaian.

UU PDP ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.

Namun sangat disayangkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sampai akhir menjabat juga belum membentuk lembaga yang dalam aturannya sendiri memiliki batas waktu untuk terbentuk pada 17 Oktober 2024.

Apalagi, UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61 yang mengatur tentang kelembagaan UU PDP ini, dimana pasal 58 ayat (3) berbunyi "Lembaga sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden".

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia menyebut ke depannya pemberian beasiswa LPDP akan difokuskan pada ilmu Sains dan Teknologi (Saintek), karena dianggap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Soal swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Satryo turut mengatakan tak menutup kemungkinan sasaran penerima LPDP juga akan diberikan pada bidang lain seperti sosial dan humaniora (Soshum).

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa memang penerima beasiswa LPDP diutamakan pada bidang Saintek.

“Yang utama itu [Saintek], kemudian yang bidang lain. Kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai ya,” pungkasnya.

Lebih jauh, Satryo berharap bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP di masa berikutnya bisa terus bertambah per tahunnya.

Di sisi lain, Satryo turut menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

“Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dikutip dari Antara Rabu (6/11/2024).