Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Budi mengatakan, kedatangan dirinya pada hari ini karena dihubungi oleh pihak Prabowo untuk datang ke kediamannya.

Terkait pembahasan yang dibicarakan, Budi menyebut pembicaraan terfokus tentang bagaimana membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera.

“Bahwa kita perlu mengorganisir masyarakat untuk supaya masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya,” kata Budi usai menemui Prabowo Subianto di kediamannya, Selasa (15/10/2024).

Saat ditanya apakah dirinya bakal menjabat sebagai Menteri di Kementerian baru yang dibuat Prabowo, Budi enggan menjawabnya.

Dirinya meminta awak media untuk sabar dan menunggu pengumuman resmi yang nantinya akan disampaikan oleh Prabowo Subianto.

“Tunggu aja. Nanti soal posisi tunggu pengumuman resmi dari pak Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kedatangan dirinya ke kediaman Prabowo bukan usulan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo.

Melainkan, kedatangan dirinya ke Kertanegara nomor 4 karena permintaan langsung dari Prabowo Subianto.

“Engga (usulan Jokowi), kan yang milih pak Prabowo, hak preogratif,” ucap Budi.

Adapun pada hari sebelumnya, Senin (14/10/2024), Prabowo telah memanggil para kandidat calon menteri. Berdasarkan catatan Bisnis, ada 49 calon menteri yang menyambangi Kertanegara di antaranya menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Wakil Ketua DPR itu pun tidak menjawab apabila hari ini Prabowo masih akan menerima kedatangan para calon menteri, di luar kandidat calon wamen dan kepala lembaga.

"Ya nanti lihat aja," kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Airpay International Indonesia (ShopeePay) merespons teguran dari Kemenkominfo terkait dengan dompet digital atau e-wallet yang banyak digunakan untuk transaksi judi online.

Dia menegaskan pihaknya mendukung pemberantasan aktivitas ilegal termasuk judi online.Komitmen ini dilakukan dengan melaksanakan monitoring yang ketat terhadap transaksi ilegal berdasarkan indikator dan parameter Fraud Detection System (FDS).

Director of Business and Partnership Eka Nilam mengatakan bahwa ShopeePay Indonesia secara aktif melakukan investigasi dan pelaporan kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi aktif.

“Dan perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah memerangi aktivitas ilegal,” kata Eka dalam keteranganya dikutip, Senin (14/10/2024).

Eka menyebut, pihaknya aktif melakukan edukasi serta berbagai upaya untuk mencegah kegiatan perjudian online, seperti menerapkan proses verifikasi data diri & akun pengguna (Know Your Customer/Merchant) dan pengkinian data diri Pengguna (Enhanced/Ongoing Due Diligence

Selain itu, ShopeePay juga melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan, melaporkan pelanggar kepada pihak yang berwenang, dan melakukan pemblokiran akun yang mencurigakan.

“Sistem Elektronik ShopeePay telah mematuhi ketentuan terkait larangan untuk memuat ataupun memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan elektronik yang dilarang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Eka.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dompet digital Dana menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk transaksi judi online.

Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta. Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bakal terus memblokir situs yang memuat konten promosi judi online.

Dia menegaskan bahwa tindakannya itu dilakukan pihaknya tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan konten terkait judi online.

"Pemblokiran akses terhadap situs dan take down konten promosi judi online terus kami lakukan tanpa henti dan tanpa pandang bulu," kata Budi saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan sejauh ini kementerian yang dipimpinnya itu telah melakukan pemblokiran terhadap 3.792.902 situs maupun konten judi online sejak Juli 2023.

"Sejak 17 Juli 2023 sampai dengan hari ini Kementerian Kominfo telah melakukan takedown sebanyak 3.796.902 situs dan konten terkait judi online," tambahnya.

Adapun, sebanyak 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan telah diblokir Kominfo.

Selain itu, Kominfo juga telah memberantas pengajuan setidaknya 573 akun e-wallet terkait judi online ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran sekitar 7.599 rekening bank terkait judi online ke otoritas jasa keuangan (OJK).

"Kominfo juga menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google setidaknya 21.063 keyword dan ke meta sebanyak lebih dari 5.793 keyword,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Mirisnya, 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi prihatin dengan kondisi operator seluler. Hal ini tercermin dari pertumbuhan industri yang hanya 2,3% per tahun.

Bahkan satu operator seluler disebut sudah mengalami pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu, Budi Arie berencana bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas soal stimulus.

"Kalau tidak salah angkanya, ini juga saya juga ingin bicara dengan Menteri Keuangan, ini udah agak dying nih seluler karena growth-nya sudah 2,3% per tahun. Dan satu opsel (operator seluler) saya nggak usah sebut, sudah negatif growth," katanya dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, stimulus memang diperlukan untuk mendukung industri tersebut. Apalagi sumbansing operator seluler bagi perekonomian mencapai Rp 200, selain turunannya yang mencapai Rp 500-600 triliun.

"Jadi bahaya kan, ini industri sudah kurang sehat kan. Kalau udah cuma tumbuh 2,3% ada satu opsel yang sudah negatif growth, jadi perlu ada stimulus supaya bisa men-drive. Karena kontribusi opsel itu hampir Rp 200 triliun per tahun. Sementara ekonomi ikutannya sudah sekitar Rp 500-600 triliun," tuturnya.

Pada kesempatan itu ia membahas soal peran operator seluler sebagai tulang punggung penyedia infrastruktur digital. Di sisi lain Kominfo mendorong investasi infrastruktur digital, khususnya demi memperbaiki kualitas internet Tanah Air.

Ia menilai ada perbaikan kecepatan internet dalam 10 tahun terakhir mencapai dua kali lipat. Namun capain itu belum cukup dan masih tertinggal jauh dari negara lain.

"Tahun 2014 sampai 2024 kecepatan internet kita meningkat 10 kali lipat. 205 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps, average. 2024 sudah 25 Mbps, 10 kali lipat. Tapi kalau dibanding CHina udah 160 Mbps. Karena itu kita targetkan minimal dalam 5 tahun ke depan sudah 100 mbps. Belum lagi kalau nani AI muncul, karena AI itu harus 500 mbps sampai 1 Gbps," tutupnya.

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan lembaga penyelenggara PDP akan meluncur pada Oktober 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kemenkominfo telah mengajukan aturan turunan beserta dengan lembaga PDP sudah ke Sekretariat Negara. Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu keputusan dari pemerintah.

“Yang pasti kita Kemenkominfo sudah preparing, meng-address bahwa ini sangat penting pelindungan data pribadi ini untuk melindungi data masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa UU PDP sendiri akan resmi berlaku pada 17 Oktober tahun ini. Dia pun memastikan aturan turunan UU PDP tidak akan molor. “Enggak [akan molor],” imbuhnya.

Begitu pun dengan lembaga penyelenggara PDP yang akan dimuat dalam Keputusan Presiden (Kepres). “Tunggu saja kan masih ada waktu,” tambahnya.

Meski demikian, Budi tak menjamin aturan turunan dan lembaga penyelenggara PDP akan terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

“Nanti kita lihat, karena MenPANRB, Setneg, dan kami terus koordinasi mengenai polanya, kita kan nggak mau main-main juga karena pelindungan data pribadi itu isu yang sangat penting buat masyarakat khususnya di era digital,” terangnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menargetkan turunan UU PDP dalam PP akan rampung pada awal Oktober 2024, dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun, Kemenkominfo pun tak menampik bahwa salah satu hal yang paling krusial adalah Badan Pengawas PDP.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa hingga saat ini aturan turunan tersebut sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” kata Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kemenkominfo pun menargetkan PP PDP akan meluncur pada awal Oktober. “Targetnya, target kita sih di awal Oktober, paling tidak PP-nya sudah rampung,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bakal pulang ke Solo atau kota kelahirannya, seusai menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Negara pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dia pun menanggapi pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie yang menilai dirinya layak untuk bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan masa mendatang.

Hal ini dia sampaikan saat membuka pengarahan kepada sejumlah pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Ruang Nusantara, di Istana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada siang ini, Kamis (12/9/2024)

“Saya mau pulang ke Solo. Pulang ke Solo tanggal 20 nanti, pulang ke Solo,” ujarnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, Budi Arie menilai bahwa Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun. Oleh sebab itu, Jokowi dinilai layak menjadi anggota Wantimpres.

“Iya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Ketika ditanya apakah Jokowi masih dibutuhkan untuk memberikan nasihat di masa mendatang, Budi Arie menjawab bahwa yang lebih penting adalah peran untuk bangsa Indonesia.

“Bukan nasihatnya. Buat bangsa ini, buat rakyat. Pokoknya semua kalau elit politik kita bersatu, bagus kan?” tuturnya.

Budi juga menolak kabar soal Revisi RUU Wantimpres yang sedang dibahas bertujuan untuk mengakomodasi Jokowi.

“Kamu berspekulasi saja. Pokoknya tunggu saja lah. Jangan banyak spekulasi,” ucap Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Budi Arie mengatakan hingga Juli 2024, jumlah pemain judi online (Judol) di Indonesia sudah berhasil turun sebesar 50%. Iamenjelaskan, penurunan jumlah pemain tersebut juga beriringan dengan jumlah penurunan deposito masyarakat ke rekening yang terafiliasi dengan judi online sebesar Rp34,49 triliun per Juli 2024.

"Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada bulan Juli 2024. Penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online yang nilainya mencapai Rp34,49 triliun," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (28/8/2024).

Ke depannya, dalam rangka memberantas perjudian online, Budi Arie mengatakan, saat ini telah dibentuk gugus tugas dan tim bersama yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 11 asosiasi penyelenggara jasa elektronik (PSE) dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.

"Pada hari ini, Kemenkominfo bersama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan judi online," sambungnya.

Adapun 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut terdiri dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (ASIPINDO), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Selanjutnya ada Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), Asosiasi Payment Gateway Indonesia, dan Perhimpunan Bank Negara Indonesia (Himbara).

"Sebagai langkah yang lebih konkret, Kominfo, BI, OJK, serta 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut akan membentuk satuan tugas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemerintahan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu," tutup Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024

Gugatan terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) ini terdaftat dengan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.

“Adapun obyek sengketa yang digugat adalah terjadinya peretasan akibat kegagalan tergugat (Menkominfo) melindungi PDN,” kata Ketua KKI David Tobing kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Selain itu, kata David, tidak adanya rekam cadang elektronik dari PDN juga menjadi obyek gugatan di PTUN.

Hal ini terbukti dengan adanya Surat dari Kemenkominfo melalui Surat Pemberitahuan Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 Perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2 tanggal 20 Juni 2024.

Menurut David, peretasan PDN dan tidak adanya rekam cadang elektronik telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia dan mengancam keamanan negara.

“Mengingat di Pusat Data Nasional yang menjadi tanggung jawab Menkominfo tersebut dipusatkan data-data masyarakat maupun badan hukum dari kementerian, lembaga-lembaga, maupun Pemerintah Daerah,” kata dia.

Dalam gugatan ini, Menkominfo dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Pertama, peristiwa ini menggangu sistem imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Juni 2024 lantaran PDN diretas Ransomware.

Akibatnya, masyarakat Indonesia dinilai terdampak terhadap layanan Imigrasi akibat peretasan PDN. Kedua, peristiwa ini juga membuat 56 layanan publik terganggu.

"Hal ini mengakibatkan baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Indonesia terdampak juga yaitu terhambat dalam melakukan pengecekan atau tindaklanjuti berkas secara online di layanan publik tersebut," kata David.

Lebih lanjut, peristiwa ini juga berdampak kepada peserta didik lantaran data Kartu Indonesia Pintar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) juga terdampak ransomware.

Selain itu, peretasan ini berdampak pada proses lelang pembangunan.

Terlebjh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan IKN menjadi salah satu dari 10 persen pekerjaan yang mengalami peretasan.

"Beberapa fakta tersebut sudah cukup untuk menguatkan dalil kami untuk menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika karena melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa" kata David.

David berpandangan, berdasarkan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, Menkominfo selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika adalah pihak yang bertanggung jawab dalam PDN.

Namun, Menkominfo dinilai gagal melindungi PDN.

Kegagalan Menkominfo ini dianggap telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Ini bukan masalah ringan, ini sangat fatal dan berbahaya karena menyangkut data seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Lembaga, serta Pemerintah Daerah,” kata David.

Ia mengatakan, salah satu tujuan dibuatnya PDN adalah untuk melindungi data-data yang dikumpulkan dan disimpan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mengingat sering terjadi peretasan.

Selain melanggar peraturan perundang-undangan, Menkominfo juga melanggar beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), misalnya asas profesional, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik.

“Jadi seharusnya ketika dipusatkan, PDN tersebut harus memiliki sistem perlindungan data yang sangat baik dan rekam cadang elektronik yang mumpuni,” kata David.

"Dalam regulasi tersebut jelas Menkominfo harus melindungi data elektronik strategis dan memiliki rekam cadang elektronik" ucap dia.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Budi Arie Setiadi mendorong para penyedia jasa pinjaman online atau Pinjol untuk lebih banyak menyasar pembiayaan ke sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Budi menyebut akses permodalan saat ini masih menjadi tantangan untuk pengembangan UMKM . Sebab belum seluruhnya masyarakat punya akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.

"Intisari digitalisasi ini apa sih, membuat masyarakat semakin produktif, kalau soal pinjaman online, ini kan soal cara saja. Lewat online, kita mendorong pinjol menyasar yang produktif," kata Menkominfo Budi Arie di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Namun demikian, Budi Arie menilai masalah permodalan sebetulnya bukan masalah besar bagi para pelaku UMKM. Sebab menurutnya, kreatifitas menjadi hal yang paling penting dalam menjalankan bisnis usaha agar bisa dilirik oleh pemodal.

"Kalau soal permodalan, saya pikir selama idenya bagus, saya yakin permodalan bukan isu," tambahnya.

Selain itu Menkominfo juga mendorong para pelaku UMKM untuk mengoptimalkan internet untuk merambah pasar digital. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia per tahun 2024 sudah mencapai 79,5%, alias 221 juta penduduk sudah menggunakan internet.

Budi Arie menilai, tingginya penetrasi internet di Indonesia ini sedikit banyak berpengaruh terhadap pergeseran gaya hidup masyarakat, salah satunya aktivitas belanja. Jika sebelumnya konsumsi masyarakat banyak dilakukan secara langsung dengan mendatangi penjual, saat ini bisa dilakukan hanya menggunakan gadget.

"Kami meluncurkan program UMKM level up, tujuannya agar para pelaku UMKM terdorong menggunakan perangkat digital, program ini terjadi pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM melalui workshop pelatihan dengan UMKM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pihaknya sudah melantik Hokky Situngkir untuk mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang baru di Kemenkominfo.

Dengan demikian, Hokky Situngkir resmi menggantikan Samuel Abrijani Pangerapan yang mengumumkan pengunduran diri per Juli 2024.

“Ya sudah, kan sudah dilantik. Pak Hokky Situngkir [yang dilantik],” kata Budi saat ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jumat (19/7/2024).

Pelantikan Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika Kemenkominfo ini tanpa melalui proses lelang jabatan. Budi menuturkan pelantikan ini dilakukan karena alasan mendesak.

“Pak Hokky ‘kanpunya latar belakang, ini urgensi. Keperluan untuk me-recoverysemuanya, mendesak. Latar belakang [Hokky Situngkir] elektro ITB [Institut Teknik Bandung],” ungkapnya.

Budi menjelaskan bahwa proses pelantikan Dirjen Aptika baru ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya, Budi tak memberikan informasi lebih lanjut terkait pelantikan Dirjen Aptika yang berlangsung pada hari ini, Jumat (19/7/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, Budi tak memberikan informasi terbaru terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. “Kalau soal teknis itu Menkopolhukam. Ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong membenarkan bahwa posisi Dirjen Aptika baru diisi oleh Hokky Situngkir.

“Betul [Kemenkominfo menunjuk Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika baru],” kata Usman saat dikonfirmasiBisnis, Jumat (19/7/2024).

Hokky Situngkir menjabat sebagai Presiden di Bandung Fe Institute dan seorang Peneliti di Center for Complexities, Surya University. Hokky memiliki pengalaman di bidang fisikawan dan ilmu sosial.

Hokky merupakan cucu dari Liberty Manik, seorang komponis pencipta lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”.Lelaki kelahiran 7 Februari 1978 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Elektro. Hokky juga dikabarkan aktif dalam berbagai organisasi.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (4/7/2024). Pengunduran diri Semuel dilakukan imbas sistem layanan Pusat Data Nasional (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas ransomware Brain Cipher pada Kamis (20/6/2024).

Per 1 Juli 2024, Semuel menyampaikan bahwa dirinya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah diserahkan kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi.

“Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerja samanya yang terjalin selama ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan,” ujar pria yang akrab disapa Semmy dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Semmy mengatakan bahwa insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya ini merupakan tanggung jawabnya. “Alasannya, kejadian ini bagaimana pun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen dalam proses transformasi pemerintahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Semmy menilai bahwa tanggung jawab ini diambil secara moral dan harus selesai di dirinya. “Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah maslaha yang harus saya tangani dengan baik,” tutupnya.