Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan persiapan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dan peningkatan ekuitas minimum pada 2026 menjadi persoalan yang dihadapi oleh industri asuransi.

"Meskipun demikian, kami harus menghadapi itu dengan lapang dada dengan segala konsekuensinya," ucap Ketua Umum AAUI Budi Herawan saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi menambahkan AAUI saat ini mencoba membuat satu kajian yang lebih konkret, lebih dalam secara teknis, dan mengkaji masalah akademiknya, terkait dengan kondisi industri saat ini. Dia bilang pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut sebagai masukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berharap kajian tersebut bisa selesai akhir tahun ini.

Budi mengatakan bahwa penambahan ekuitas terhadap perusahaan memang menjadi kewajiban pemegang saham. Akan tetapi, dia menilai kondisi industri saat ini masih belum sehat sehingga berpotensi membuat pemegang saham juga menahan diri untuk mengucurkan modal tambahan.

"Bagaimana pemegang saham mengucurkan modal, kalau dilihat return on investment dan return on equity-nya masih di bawah rata-rata bunga deposito atau SRBI atau yang lainnya?" ungkapnya.

Budi menambahkan AAUI juga tidak menginginkan perusahaan asuransi yang masuk di tier satu atau tier dua itu tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu, dia menyebut saat ini industri harus berfokus pada penyehatan ekosistem terlebih dahulu. Dia mengatakan hal itu memang menjadi tantangan.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa asosiasi juga tidak mau menghendaki pemain-pemain asing yang berkiprah lebih banyak dari pemain lokal di industri sebagai pemilik perusahaan.

Lebih lanjut, Budi menerangkan berdasarkan hasil mapping AAUI, terdapat 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun karena adanya aturan PSAK 117. Dia bilang hal itu juga menjadi tantangan.

Dia mengatakan sebenarnya AAUI juga sudah belajar dari Filipina terkait dengan pemenuhan implementasi IFRS 17. Adapun Filipina telah menerapkan IFRS 17 terlebih dahulu.

"Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang ekuitasnya turun tersebut malah menyerah dan mengembalikan izin usaha. Hal itu yang terus kami dorong dan juga terus memperkuat ekosistem," katanya.

Sementara itu, dalam konferensi pers kinerja asuransi umum beberapa waktu lalu, Budi juga sempat bilang pihaknya belum mengetahui kondisi setahun ke depan terkait asuransi umum yang ekuitasnya turun itu masih bisa mempertahankan bisnisnya atau tidak. Dia bilang memang salah satu upaya yang didorong untuk memenuhi kedua aturan tersebut bisa juga dengan merger.

"Dalam usulan kami, perusahaan asuransi juga bisa melakukan merger. Cuma merger itu prosesnya enggak sebentar. Bagaimana enggak sederhana? Merger yang normal, perusahaan sehat saja bisa makan waktu 3-12 bulan. Mungkin yang hasil observasi sementara itu ada 10-12 perusahaan yang berpotensi untuk merger karena ekuitas kurang," tuturnya.

Oleh karena itu, AAUI akan melihat lagi ke depannya terkait dengan adanya implementasi PSAK 117. Budi menerangkan kalau memang nanti 2026, hasil implementasi PSHK 117 tercatat 60%-70% ekuitas perusahaan asuransi umum turun semua, otomatis perusahaan harus suntik modal.

"Atas dasar itu, tentu AAUI akan mengusulkan kepada OJK untuk relaksasi aturan. Ya, kami akan minta waktu perpanjangan. Namun, kami tidak cengeng, kami harus menjalankannya dahulu," ucap Budi.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan premi industri asuransi kendaraan bermotor hanya tumbuh 2% secara year on year (YoY) pada semester I-2024, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Pertumbuhan tersebut jauh melambat jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 12,4% secara YoY.

Melambatnya premi asuransi kendaraan bermotor ini terjadi seiring dengan lesunya pasar otomotif di Indonesia. Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan, memang benar bahwa pertumbuhan ini tidak sebesar dari pangsa pasar sebelumnya.

AAUI mencatat premi asuransi kendaraan bermotor tercatat dengan nilai Rp 10 triliun pada semester I-2024. Sementara total pendapatan premi industri asuransi umum senilai Rp 57,9 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 18,4% secara YoY.

"Namun, asuransi kendaraan bermotor ini relatif masih dapat dikatakan stabil dalam perolehan preminya," kata Bern kepada Kontan, Senin (7/10).

Mengenai hal ini, perusahaan asuransi PT Asuransi Simas Insurtech menyampaikan adanya penurunan premi asuransi kendaraan sebesar 10% secara YoY per September 2024 menjadi senilai Rp 101 miliar.

Direktur Utama Simas Insurtech Teguh Aria Djana menjelaskan, akan mengejar target perolehan premi asuransi kendaraan yakni dengan melakukan kerja sama dengan broker-broker asuransi yang terus berlanjut.

"Selain itu juga didorong penjualan secara direct melalui web, aplikasi, dan penjualan melalui telemarketing Simas Insurtech, dengan besaran 85% dari broker dan 15% dari penjualan direct Simas Insurtech," kata Teguh kepada Kontan, Senin (7/10).

Adapun Simas Insurtech menargetkan premi asuransi kendaraan bisa mencapai Rp 120 miliar hingga akhir tahun ini.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, perusahaan akan terus mempertahankan kerja sama dengan broker ataupun affinity, kemudian meningkatkan strategi dengan pemanfaatan teknologi dan kemudahan penjualan yang bisa diakses langsung oleh Nasabah melalui aplikasi dan website Simas Insurtech.

"Ke depannya pemanfaatan teknologi ini juga terus dikembangkan dengan memanfaatkan kecanggihan IA dalam penutupan polis asuransi dan analisa klaim," ujarnya.

Sementara itu, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor senilai Rp 368,5 miliar hingga September 2024.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Nico Prawiro mengakui adanya penurunan premi tersebut sebanyak singledigit. Adapun lini bisnis asuransi kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap total pendapatan premi.

"Produk asuransi kendaraan bermotor memberikan kontribusi 30%. Sementara produk asuransi properti mendominasi sebesar 60%. Sisanya dari produk lain seperti asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan," ujarnya kepada Kontan, Senin (7/10).

Kendati demikian, ACPI optimistis bisa mencapai pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini. ACPI menargetkan total premi sampai akhir tahun 2024 bisa mencapai sebesar Rp 1650 triliun, target ini naik 10% jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Strategi yang diterapkan oleh ACPI di antaranya meningkatkan porsi produk kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan karena penjualan otomotif diprediksi akan terus meningkat. Asuransi mobil dari ACPI menawarkan berbagai pilihan perlindungan dari Asuransi Mobil yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti All Risk dan Total Loss Only (TLO).

"Kami juga terus meningkatkan kerja sama dengan perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan penunjang usaha asuransi atau broker Asuransi, FinTech Company, melakukan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan Kerja sama pemasaran dengan pengembang FinTech," tambahnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tarif asuransi gempa bumi dinaikkan pada tahun depan.

PT Asuransi Jasindo Syariah mengatakan apabila nantinya tarif premi dinaikkan, perusahaan akan mengikuti aturan tersebut.

"Jasindo Syariah tentu akan tunduk pada segala ketetapan regulasi. Kami percaya regulasi pada dasarnya diberlakukan demi kebaikan bersama dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Corporate Secretary Jasindo Syariah, Wahyudi kepada Kontan, Jumat (4/10).

Lebih lanjut, Wahyudi optimistis asuransi ditawarkan dengan basis kebutuhan. Mengingat kondisi topografi Indonesia, dia menyebut kebutuhan proteksi terhadap gempa masih menjanjikan, khususnya sebagai antisipasi bagi para pemilik bisnis.

Selain itu, dia memproyeksikan permintaan asuransi bencana terus mengalami kenaikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana alam.

Sementara itu, Wahyudi mengatakan isu megathrust yang diperingatkan oleh BMKG, juga berdampak terhadap kenaikan permintaan asuransi gempa. Pada Jasindo Syariah, dia menerangkan proteksi terhadap risiko gempa merupakan tambahan manfaat yang melekat pada polis utama.

"Sampai Agustus 2024, Jasindo Syariah mencatatkan kontribusi dari asuransi gempa sebesar Rp 6,47 miliar," kata Wahyudi.

Sebelumnya, Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan beberapa usulan, seperti asuransi harta benda, gempa bumi, dan kendaraan, itu sudah masuk ke OJK. Hanya saja, masih harus dikaji karena ada beberapa masukan.

"Tarif premi itu sebetulnya paket. Harta benda, gempa bumi, kendaraan bermotor, itu memang sudah masuk ke OJK semua. Masih dikaji. Mudah-mudahan pada 2025 awal sudah bisa semua," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (1/10).

Budi menyebut kajian-kajian terhadap kenaikan tarif premi itu perlu dilakukan. Sebab, dia bilang ujung-ujungnya yang dibebankan adalah masyarakat.

Dia menyampaikan pihaknya mengusulkan tarif premi asuransi gempa bumi bisa naik 5%-10% atau maksimal kemungkinan 7% pada tahun depan. Nilai itu didapat berdasarkan perhitungan sesar gempa yang baru dan beberapa hal.